Kesadaran Warga Atau Pejabat?

MEDAN - Pengendara pengguna jalan raya di Kota Medan masih rendah kesadaran akan ketertiban dalam berlalu lintas. Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, mulai dari hal paling kecil hingga pelanggaran yang membahayakan.

Seperti pantauan hari Sabtu (26/3/2011) beberapa ruas jalan di Kota Medan yang ada tanda larangan terhadap Becak untuk melintas justru terlihat banyak yang melintas. Sekitar pukul 10.40 wib, di jalan Sudirman Medan terlihat petugas jalan raya (PJR) mengejar becak yang berusaha kabur karena kedapatan melintasi jalan tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran yang kerap terlihat juga terjadi di persimpangan jalan. Saat traffic light menunjukkan warna merah, pengendara yang seharusnya berhenti justru berusaha menerobos jalanan. Pada saat bersamaan sedang melintas kendaraan dari arah yang berbeda.

Banyak hal juga yang menunjukkan kecerobohan-kecerobohan yang dilakukan pengendara yang justru berakibat membahayakan dirinya sendiri.

Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas bukan tidak banyak di jalanan. Namun, nampaknya keberadaan petugas dan rambu petunjuk masih kurang.

Jumlah kendaraan juga terlihat tidak seimbang dengan dukungan infrastruktur, terutama jalan. Pertanyaan yang timbul justru aneh. Apakah badan jalan yang terlalu lebar atau yang menggunakan jalan terlalu banyak?

Sungguh aneh, padahal, seyogianya ada jumlah pengguna dalam jumlah banyak tentu pemasukan akan lebih besar. Pembangunan akan lebih baik juga.

Namun kenyataannya, justru sebaliknya. Jumlah yang menggunakan infrastruktur makin banyak, pembangunan begitu-begitu saja.

Kemana retribusi yang dibayarkan masyarakat itu? Lagi-lagi dihadapkan pada kenyataan yang menyeret nama-nama petinggi di negeri ini.

Tanda tanya besar bagi Kota Medan saat ini. Kesadaran siapa yang perlu dipertanyakan dan di tingkatkan? Pejabat atau rakyat?

14 Kasus Dugaan Korupsi Ratusan Miliar Mengendap di Kejatisu

MEDAN, ‎​Kejatisu diminta untuk mengungkap belasan kasus korupsi yang mengendap di draf simpannya Kejatisu. Belasan kasus yang dimaksud melibatkan beberapa pimpinan di kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Penyalur Aspirasi Masyarakat (Lempar), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Jl Imam Bonjol, Jumat (25/3) siang.

Massa mempersoalkan mengendapnya 14 kasus korupsi bernilai ratusan miliar rupiah di Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan meminta Kejatisu mengusutnya tuntas. Lempar menyebutkan, dari 14 kasus dugaan korupsi mengendap itu, diantaranya dilakukan kepala dan wakil kepala daerah dan mantan kepala dan wakil kepala daerah.

Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Aksi Syawaluddin Hrp menyebutkan, Walikota Binjai M Idaham, diduga melakukan pengemplangan pajak reklame tahun 2000-2008 senilai Rp 18,5 miliar, sewaktu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan.

Kemudian Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin sewaktu menjabat Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan, korupsi sebesar Rp 16,8 miliar, yang terdiri dari upah pungut Rp 2,8 miliar dan rehab komputerisasi senilai Rp 14 miliar.

Selain itu, mantan Bupati Labuhan Batu yang saat ini Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, disebutkandiduga korupsi senilai Rp 30,2 miliar, Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing senilai Rp 16 miliar atas anggaran lauk pauk 2007-2008.

Nama mantan Walikota Pematang Siantar RE Siahaan, juga disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun 2007. Demikian juga mantan Bupati Simalungun Zulkarnaen Damanik yang diduga menyelewengkan uang rakyat senilai Rp 4,2 triliun tahun anggaran 2008-2009.

Kemudian dugaan korupsi di Kesbang Linmas Propinsi Sumut rp 5,5 miliar tahun 2010 Rp, proyek drainase menggunakan APBD Pemko Medan senilai Rp 10,5 miliar tahun 2006-2007 dan rehabilitasi pasca banjir Bandang Bahorok Rp 50 miliar.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tapanuli Tengah, diduga korupsi pada program pembangunan APBD tahun 2008, yakni pada peningkatan jalan jurusan Rampa-Poriaha Kecamatan Sitahuis Rp 7,2 miliar, peningkatan jalan jurusan Aek Tolang-Aek Horsik Kecamatan Tukka Rp 7,019 miliar dan lanjutan pembangunan Jembatan Benteng di Jalan Aek Tolag-Aek Horsik Kecamatan Pandan Rp 1,737 miliar.

Demikian juga Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Toba Samosir senilai Rp 119,7 miliar pada tiga kegiatan pembangunan Sarana dan Prasaran di Kawasan Terpadu Lumban Pea Desa Tambunan Kecamatan Balige menggunakan APBD tahun 2008-2010.

Lempar juga menyebutkan telah terjadi dugaan korupsi pada pembangunan pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas secara multi years tahun anggaran 2009-2012 dari dana APBD dan APBN senilai Rp 216 miliar.

"Hanya satu kata, mohon agar Kejatisu mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Kami juga meminta agar DPRD Sumut turut melakukan pengawasan agar pengusutannya segera dituntaskan dan uang-uang yang dikorupsikan dikembalikan kepada masyarakat," kata Syawaludin.

Lempar mengancam jika Kejatisu tidak tuntas mengusutnya secepat mungkin, maka seluruh Jaksa terkait di Kejatisu akan dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan di Kejaksaan Agung RI sekaligus meminta pencopotan Kepala Kejatisu.

Aksi tersebut berlangsung singkat dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Karenatidak satu pun anggota DPRD Sumut yang menanggapi aksi itu, para pengunjuk rasa pun meninggalkan gedung dewan dengan tertib. 

Gatot Akan Pecat Kadis Jika Ada Potongan Tunjangan Guru

MEDAN, ‎​Penjabat Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho ST mengatakan akan menindak tegas jika ternyata ada pemotongan kepada tunjangan atau sertifikasi guru. Dia akan mencabut kepala dinas Pendidikan Sumatera Utara jika ada terbukti pemotongan tersebut.

"Kepala Dinasnya yang akan saya copot, jika memang itu terjadi," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Pengembangan Profesionalisme Guru dan Pelantikan Pengurus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI) Wilayah Sumut-NAD di Hotel Madani Jl SM Raja Medan, Jumat (25/3) petang.

Ia juga menekankan agar tenaga-tenaga pendidik tidak diambil hak-haknya. Menurutnya pendidikan tidak akan maju jika tenaga pendidik tidak dibekali dengan ketenangan dan kesejahteraan dalam menjalani profesinya.

Suatu bangsa akan maju jika pendidikannya juga maju. "Diharapkan agar tenaga-tenaga pendidik tidak didiskriminasi," katanya setelah menuturkan beberapa cetita latar belakang perlunya tenaga pendidik.

"Pemerintah sesungguhnya sangat fokus dalam mengembangkan dunia pendidikan, yang dibuktikan dengan pengalokasian dana BOS, Sertifikasi Guru, dan alokasi dana APBN 20 persen," kata Gatot.

Ia juga mengingatkan kepada para guru agar tetap mejadi tauladan dalam menjalankan profesi sebagai tenaga pendidik dihadapan peserta didik. Gatot tahu persis bagaimana rasanya sebagai tenaga pendidik.

Berlatar belakang sebagai tenaga pendidik di sebuah lembaga pendidikan sebelumnya, ia menjelaskan bagaimana seorang tenaga pendidik. Sangat disayangkan saat ini, peserta didik di Sumatera Utara khususnya jarang membawa buku teks ke tempat study, termasuk para mahasiswa.

"Itu bisa terjadi karena pengajar atau gurunya tidak membawa buku teks, sehingga peserta didik juga demikian," katanya.

Acara yang dihadiri ketua ALPTKSI, Dr Sulistio dikatakannya bahwa saat ini di Indonesia perguruan tinggi negeri yang menghasilkan tenaga pengajar hanya 33 PTN, sedangkan perguruan tinggi swasta bahkan ratusan. "Jadi peran perguruan swasta sangat besar dalam membangun kemajuan bangsa ini," katanya.

Gatot mengatakan bahwa mimpi Sumatera Utara sangat lah besar. Mimpi ingin menjadi grup center pertemuan wilayah barat. Jadi menurutnya fokus saat ini adalah membangun kerja sama antara pihak legsilatif, TNI Polri, dan dari sisi kewiraswastaan.

"Agar kemudian sumatera utara bisa punya peran dalam perwujudan mimpi itu, perlu suasana yang solid dan kondusif. Inilah yang harus di share juga oleh seluruh stakeholder di Sumatera Utara ini," katanya.

Jika kebersamaan yang dibangun dari seluruh stakeholder di Sumatera Utara ini, katanya, tentu kemudian kita yakin akan terjadi suatu lompatan-lompatan yang menjadi suatu keinginan kita.
"Bahwa semua itu memerlukan sistem birokrasi yang bersih, dan itu bagian dari evaluasi pastinya," kata Gatot.

Agar mimpi Sumatera Utara bisa tercapai terutama menjadi Group Center karena dari sisi geo politik, geo strategik sentral barat Sumatera Utara sangat strategik.

Penjabat Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho ST yang baru melaksanakan hari pertama tugasnya sebagai penjabat sangat yakin bahwa seluruh Sumatera Utara memiliki komitmen yang sama.

"Sebgai mana yang telah saya sampaikan tadi, tentu ada evaluasi kinerja. Saya pikir kemudian, yang pertama itu nanti saya akan mengadakan rapat dengan seluruh jajaran SKPD. Saya ingin mereka punya komitmen yang sama," katanya.

Kemarin, katanya, Pak Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin sudah merubah stikma, dari "Sumut" Semua urusah uang tunai menjadi semua urusan harus tuntas.

"Mau nggak ini kemudian menjadi komitmen. Kalau kemudian, mereka (SKPD) masih menjalani proses tuntasnya urusan, yang berlarut-larut tentu ini akan menjadi bahan evaluasi," ujar Gatot.

Sumatera Utara bisa maju, kenapa musti pakai istilah kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Namun reposisi menurutnya belum menjadi acuan dalam perbaikan sistem. Yang jelas, evaluasi akan dilakukan secara keseluruhan. Gatot tidak ingin terjebak denga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan.

"Secara keseluruhan akan kita evaluasi," katanya. Sesuai keppres 15 tahun 2011 yang tertanggal 21 Maret 2011 Diktum I menyatakan pemberhentian Syamsul Aridin sebagai Gubernur Sumatera Utara, selama proses berjalan. Dan diktum kedua menjelaskan pengangkatan wakil gubernur menjadi penjabat gubernur.
Di mana tugasnya untuk melaksnakan tugas Gubernur Sumatera Utara dan menjalankan tugas Gubernur Sumatera Utara. "Jadi kita punya wewenang untuk itu," kata Gatot menjawab pertanyaan wartawan yang mengacu pada reposisi beberapa pejabat di SKPD.

Parameter yang akan digunakan dalam evaluasi adalah RPJM, yang diberikan dengan program di masing-masing dinas. Apakan berjalan sesuai dengan harapan RPJM, atau bahkan hanya berjalan sesuai rutinitas tanpa mengacu pada RPJM.

PKS JAMIN GATOT LANJUTKAN KEPEMIMPINAN SYAMSUL ARIFIN

MEDAN, ‎​Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara Sigit Pramono Asri mengaku dapat menjamin Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tetap akan melanjutkan kepemimpinan gubernur nonaktif Syamsul Arifin.

"Gatot akan tetap melanjutkan kepemimpinan Syamsul Arifin. Yang baik-baik Insya Allah pasti dilanjutkan," katanya ketika menjawab wartawan di Medan, Jumat (25/3).

Syamsul Arifin diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur Sumut periode 2008-2013 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15/P Tahun 2011 tertanggal 21 Maret 2011.

Ia diberhentikan sementara karena tersangkut dugaan korupsi ketika menjabat sebagai Bupati Langkat dan kini kasusnya tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui Keppres yang sama, Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur Sumut sampai adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Syamsul Arifin.

"Insya Allah Gatot akan tetap melanjutkan kepemimpinan Syamsul Arifin. Tapi jangan sampai dibuat kesan seolah-olah Gatot tidak boleh melakukan apa pun karena dia hanya seorang pelaksana tugas gubernur, bukan gubernur definitif," kata Sigit Pramono Asri.

Pada kesempatan itu, Sigit Pramono Asri juga memastikan bahwa Gatot yang juga mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumut tidak akan pernah membuat kebijakan-kebijakan yang didasari balas dendam.

"Mungkin selama ini isu disharmonisasi antara Syamsul Arifin dengan Gatot begitu kuat. Tetapi kami dapat menjamin kalau Gatot tidak akan pernah membuat kebijakan berdasarkan balas dendam, karena balas dendam hanya akan menghancurkan segala kebaikan," katanya.

Sigit Pramono Asri yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut menambahkan, Gatot juga tidak akan pernah asal ganti pejabat. "Tidak ada itu, Gatot tidak akan paranoid. Itu hanya kekhawatiran sebagian orang saja," katanya ketika ditanya tentang kemungkinan Gatot akan mengganti sejumlah pejabat yang ditunjuk Syamsul Arifin.

Sebagai kader PKS, menurut dia, Gatot Pujo Nugroho juga memiliki beban yang tidak ringan dalam memimpin 13 juta jiwa lebih masyarakat Sumut. "Masyarakat pasti akan membuat perbandingan, karena baru kali ini kader PKS mendapatkan kepercayaan memimpin Sumut," katanya.

DPRD Sumut sendiri, menurut dia, sangat berharap koordinasi antara eksekutif dan legislatif akan jauh lebih baik di masa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho. "Koordinasi harus lebih ditingkatkan untuk mendapatkan formulasi terbaik bagi pencapaian dan percepatan pembangunan daerah," katanya.

Ia juga berharap Gatot Pujo Nugroho membuka akses seluas-luasnya terhadap semua pemangku kepentingan, baik formal maupun informal. "Dengan membuka akses seluas-luasnya, tentu jalannya pemerintahan di Sumut akan semakin baik, semakin bersih dan semakin berwibawa," ujar Sigit Pramono Asri.

Pemkab Madina Mungkin Ambil Alih Sorik Mas

MEDAN, ‎​Jika pemerintah pusat tidak memperpanjang izin eksplorasi dan izin pinjam pakai hutan bagi PT Sorik Mas Mining untuk melanjutkan operasional tambang emas, maka dimungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) untuk mengambil alih tambang emas itu.

"Jika izin tidak diperpanjang, ya bisa diambil alih Pemkab Madina saja," kata Wakil Ketua DPRDPropinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar yang juga terpilih dari daerah pemilihan Madina, Chaidir Ritonga kepada wartawan di kantor DPRD Sumatera Utara Jl Imam Bonjol Medan, Jumat (25/3).

Jika pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM)dan kementerian kehutanan berkenan memberikan perpanjang izin, tentunya kata Chaidir, semua pihak harus menghormatinya.

Dikatakan, Pemkab Madina bisa saja mengelolanya, apakah melalui perusahaan berstatus milikbadan usaha milik daerah (BUMD) atau melalui masyarakat. Menurutnya, Pemkab Madina bukantidak sanggup mengelolanya.

Namun politikus Partai Golkar yang juga lama berkecimpung di organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut ini mengatakan, pihaknya tidak ingin lahan tambang emas yang sedang dieksplorasi PT Sorik Mas Mining ini menjadi dilema, sehubungan dengan penentangan sebagian besar masyarakat Madina selama ini.

"Memang dimana saja pun perusahaan tambang selalu mendapat pertentangan dari masyarakat sekitar, namun bukan berarti pula tidak ada solusi. Jika stake holder duduk bersama dengan masyarakat, tentunya ada solusi terbaik," katanya.

Walaupun demikian, sebutnya, siapapun yang mengelola tambang emas tersebut, DPRD Sumatera Utara menginginkan agar memperhatikan aspek lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Dia mengatakan, pengelolaan tambang emas itu jangan sampai merusak tatanan sosial budaya masyarakat setempat.

Demikian juga soal lingkungan hidup, jangan sampai menimbulkan kerusakan ekosistem ataupun keseimbangan alam. "DPRD Sumut menginginkan pengelolaan tambang itu saling memberi keuntungan, baik bagi pihak pengelola sendiri maupun bagi masyarakat," katanya.

Soal kebijakan Pemkab Madina yang merekomendasikan penghentian operasional sementara PT Sorik Mas Mining, Chaidir mengatakan mendukungnya, sambil menunggu perpanjangan izin itudiberikan pemerintah. Dia menambahkan, Pemkab Madina berwenang untuk mengetahui aspek legalitas setiap perusahaan yang beroperasi di daerahnya.

Walau demikian, DPRD Sumut meminta Pemkab Madina tidak gegabah. Demikian juga agar masyarakat tidak terpancing melakukan tindakan-tindakan anarkis. Disarankan agar tetap menunggu perkembangan dari pemerintah. "Kita tidak ingin timbul hal-hal yang tidak diinginkan,sebab akan merugikan semua pihak," tukasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamber) Provinsi Sumut, Untungta Kaban mengatakan tidak bersalah dengan operasional PT Sorik Mas Mining yang izinnya sudah berakhir Oktober 2010.

"Bukan kita yang salah, sebab izinnya adalah langsung dari pusat," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (25/3).

Kendati demikian, Untungta menyebutkan sudah beberapa kali menghubungi bidang terkait diKementerian ESDM untuk mencari informasi soal perpanjangan itu. Namun sejauh ini, belum juga ada jawaban. Dia meluruskan, PT Sorik Mas Mining bukan sama sekali tidak memiliki izin, akan tetapi masih dalam proses pengurusan. Chadir Ritonga tidak membantah pernyataan Kadis Pertambangan Untungta Kaban tersebut.

Chaidir mengatakan, posisi Distamben tidak dipersalahkan karena yang berkaitan langsung dengan perizinan adalah pemerintah pusat, yang dalam hal ini direkomendasikan langsung PT Sorik Mas setelah berkoordinasi dengan Distamben Pemkab Madina.

"Jadi pada posisi ini, Distamben Sumut memang "dilangkahi". Namun dalam hal laporan, sah-sah saja disampaikan ke Distamben Sumut. Ini merupakan bagian dari proses birokrasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Otonomi Daerah ataupun ketentuan soal pemerintahan daerah," katanya.
 

Dishub Akan Ikuti Proses Hukum

MEDAN, ‎​Kepala Sub Bagian Perehubungan Darat Provinsi Sumatera Utara, Darwin Purba mengatakan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum. Negara ini negara hukum, sehingga semua warga sama di mata hukum.

Terkait penangkapan tiga petugas Jembatan Timbang di Sibolangit, Kamis (24/3) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. "Kita menyayangkan tindakan petugas di sana," katanya di kantornya Jumat (25/3).

Secara formal, laporan penangkapan ketiga anggotanya itu belum ada ke pihaknya. Hanya menerima laporan informal dari kepala Jembatan Timbang Sibolangit Rasman Pinem.

Menurutnya, banyak hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya pungli di lapangan oleh petugas Jembatan Timbang. "Meski pengawasan dan penekanan kita lakukan tetap saja terjadi," katanya.

Terutama fasilitas yang ada di Jembatan Timbang. Seharusnya ada gudang bongkar disediakan di lokasi Jembatan Timbang. "Sesuai peraturannya, tonase lebih 25 persen wajib bongkar," kata Darwin. Namun, katanya, karena kondisi gudang yang tidak ada sehingga tonase hasil bongkaran tidak tahu harus ditaruh di mana.

Usulan pengadaan gudang sudah diusulkan kepemerintah. Namun hingga kini belum juga direalisasikan. "Keberadaan gudang memang sangat membantu fungsi Jembatan Timbang," katanya.

Kendala lain dalam pengadaan gudang termasuk dalam pembebasan lahan untuk letak gudang. Hal ini menjadi masalah baru dalam pendirian gudang.

Menurut Darwin, pemberian insentif memungkinkan untuk mengurangi pungli di lapangan. Karena saat ini petugas di Jembatan Timbang, tidak diberi insentif.

Wacana pemberian insentif ini juga telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. "Pada dasarnya DPRD menyetujuinya," katanya.

Sedangkan sanksi yang akan diberikan kepada petugas yang kedapatan melakukan pungutan liar diatur dalam Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010. "Ini akan dikenakan sanksi pelanggaran kedisiplinan," kata Darwin.

Jumlah Jembatan Timbang saat ini di Sumatera Utara sebanyak 12 yang beroperasi. Sedangkan jumlah petugas keseluruhan ada 800 petugas, yang dibagi dalam tiga sip.

Pemprov Evaluasi Asahan III Setahun

MEDAN, ‎​Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) hingga kini belum memutuskan perusahaan mana yang akan mendapat izin lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III.

Menurut Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, pascaberakhirnya izin PT Bajra Daya Sentra Nusa (BDSN) pada 19 Maret lalu, Pemprov Sumut memutuskan untuk melakukan evaluasi selama setahun sebelum memutuskan memberi izin baru. Hal ini dilakukan setelah PT BDSN, melalui surat meminta lagi kepada Pemprov Sumut agar izin itu dievaluasi ulang.

Namun Gubernur Sumut Syamsul Arifin  dalam surat balasannya memutuskan bahwa pemberian izin akan diputuskan setelah evaluasi selama setahun. "Artinya, berdasarkan surat Pak Syamsul itu dalam setahun ini dievaluasi dulu," ujar Gatot di kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (23/3).

Gatot enggan memberi banyak tanggapan ketika ditanya apakah Pemprov Sumut akan mempercepat evaluasi itu. Ke depan, Gatot akan menjadi pengendali pemerintahan setelah Syamsul diberhentikan sementara sebagai Gubernur Sumut karena menjadi terdakwa kasus korupsi.

"Evaluasi itu kan tidak harus sampai setahun, bisa sebulan atau dua bulan kan," kata Gatot.  Sebelumnya, walau belum mendapat kepastian izin lokasi PT PLN sebagai salah satu perusahaan yang sejak lama meminta izin Asahan III sudah memulai pembangunan di PLTA Asahan III.  PT PLN sudah membangun akses menuju lokasi proyek dan base camp di sana.

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Deliserdang Dibangun Mulai Juli

MEDAN, ‎​Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum(PU) Wijaya Seta mengatakan, tender pembangunan ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi sedang berlangsung saat ini. Dia menyebutkan, pembangunan fisiknya bisa dimulai pada bulan Juli 2011.

"Ya, tendernya sedang berlangsung dan direncanakan pembangunannya dimulai Juli mendatang," kata Wijaya Seta menjawab wartawan di Medan, Rabu (23/3). Dia mengatakan, pelaksanaan tender jalan tol berbiaya Rp 1,3 triliun itu, dilakukan di pusat, tepatnya kantor Ditjen Bina Marga Kementerian PU.

Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga Kementerian PU Purnomo mengatakan proses tender diperkirakan akan rampung pada Juni 2011, sehingga penandatanganan pinjaman dari China paling tidak bisa dilangsungkan pada Juli. Pihaknya menargetkan konstruksinya sekitar Juli atau paling lama November 2011.

Rencana penyelesaian konstruksi proyek sendiri diperkirakan rampung selama dua tahunpembangunan atau diharapkan bisa mulai fungsional pada 2013. Saat ini kontraktor yang mendaftardi masing-masing proyek ada lima, yang terdiri dari kontraktor China yang join dengan lokal.

Sejauh ini, kata Wijaya Seta, tidak ada masalah soal pendanaannya karena China sudah menyatakan komitmen pendanannya. Tinggal lagi, katanya, masalahnya hanya terletak pada masih adanya sebagian lahan yang belum dibebaskan. "Ya, itu masih ada yang belum dibebaskan," katanya.

Hingga kondisi Februari 2011, luas lahan yang sudah berhasil dibebaskan mencapai 12,09 Ha atau2,74% dari total lahan 441,53 ha. Sementara seluas 429,44 Ha atau 97,26% sama sekali belumdibebaskan. Perinciannya, seksi 1 Medan-Kualanamu dari luas lahan 197,94 ha, yang dibebaskanbaru 12,09 ha, sementara seksi 2 Kualanamu-Tebingtinggi seluas 243,59 ha, sama sekali belumdibebaskan.

Namun Wijaya Seta yakin lahan yang belum bebas itu bisa diselesaikan secepat mungkin olehpemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumut (Pempropsu) dan Pemerintah Kabupaten/Kota. "Initugas bersama dan semoga berhasil," ujarnya.

DPRD Sumut menyambut baik dilakukannya penenderan dan menyebutnya sudah ada titik terang pembangunan. Namun menurut Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Tunggul Siagian, permasalahanpembebasan lahan tidak boleh dipandang sebelah mata.

Dia mengatakan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, harus memberi perhatian yanglebih serius lagi. "Ini harus menjadi perhatian bersama. Kami harapkan pembebasan dilakukansesuai aturan yang ada. Kami dari Komisi D siap memberi dukungan," jelas politisi Partai Demokrat ini.

Tunggul kembali mengingatkan, jangan hanya karena pembebasan lahan, pembangunan jalan tol yang dinanti cukup lama masyarakat Sumut itu, menjadi terkendala.

Dia meminta pemerintah memghilangkan ego-ego sektoral dan menonjolkan satu kesatuan sikap untuk hal terbaik bagi masyarakat Sumut. "Kegunannya sangat penting, karena akan mendukung roda perekonomian. Dunia usaha akan bergairah dan semakin mendorong penurunan pengangguran sehubungan dengan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat," katanya.

Gatot: Yang Jelas Saya Sudah Bisa Lantik Bupati Karo

MEDAN, ‎​Setelah ditandantanganinya keputusan presiden (Kepres) pengangkatan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho ST menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara hingga kemarin, Rabu (23/3) Gatot belum menerima surat tersebut pascapenerbitan surat pemberhentian sementara Gubernur Sumatera Utara, H Syamsul Arifin SE.

Bukti pengangkatan ini sangat penting sebagai pegangan bagi Gatot untuk melakukan suatu kebijakan dalam menjalankan tugasnya. "Jika ada bukti hitam di atas putih akan saya ceritakan semuanya," katanya kepada wartawan. Hal itu diutarakannya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan menanyakan program yang akan dijalankannya setelah menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Penonaktifan Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumatera Utara telah ditandatangani oleh presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono seperti disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, Selasa (22/3).

Namun Gatot mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat tersebut hingga kemarin. Tapi, sekretaris jenderal Menteri Dalam Negeri seperti dikatakan Gatot telah meneleponnya agar menjadwalkan pelantikan Bupati Karo. "Silahkan saja dijadwalkan, tidak apa-apa ko," kata Gatot menirukan ucapan Sekjen Menteri Dalam Negeri (mendagri), Diah Anggraeni melalui telepon kepadanya.

Sebelumnya juga, Diah telah menelepon Gatot bahwa selama keppres pemberhentian sementara Syamsul Arifin belum dikeluarkan maka pelantikan bupati Karo, Gatot harus mendapat surat penugasan dari Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumatera Utara.

"Tapi ada juga pertanyaan dari kawan-kawan dari biro hukum, bagaimana dengan status pak Gubernur saat ini dalam penugasan," kata Gatot menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh Biro Hukum kepadanya. Namun Diah mengatakan agar tetap dijadwalkan pelantikan Bupati Karo.

"Mba saya skedulkan Jumat melantik Bupati Karo, Bisa ndak? Oh bisa," kata Gatot menyampaikan percakapannya dengan Sekjen Mendagri.

Namun tak lama kemudian Diah kembali menghubungi Gatot dan menyuruh agar tetap menjadwalkan pelantikan bupati Karo. "Sudah, skedulkan saja pelantikan bupati Karo, ini saya sedang koordinasi dengan sekneg, secepatnya mungkin akan dikeluarkan," kata Gatot lagi untuk menjelaskan pembicaraannya dengan Diah melalui telepon.

Sehingga Gatot mengatakan bahwa kemungkinan posisi dia dalam pelantikan Bupati Karo ada dua kemungkinan, sudah menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara atau masih Wakil Gubernur Sumatera Utara. "Artinya kalau kemudian Jumat saya bisa melantik bupati karo, berarti saya ada di dua kemungkinan," katanya sembari tersenyum menjawan wartawan.

Namun Gatot tidak mengatakan bahwa ada atau tidak jadwal penyerahan Keppres yang diberikan pihak Menteri Dalam Negeri (mendagri). "Kan belum tahu saya, yang jelas saya sudah bisa melantik Bupati Karo," ujarnya.

Perpanjangan Izin Sorik Mas Belum Ada

* Komisi D Sarankan Stop Operasional

MEDAN, ‎​Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), mengakui belum mengetahui soal perpanjangan izin eksplorasi dan pinjam pakai hutan PT Sorik Mas Mining. Pasalnya, perusahaan tambang emas tersebut tidak lagi melaporkan perkembangan usaha sejak 2010.

"Biasanya laporan triwulan hingga tahunan disampaikan ke kami dan mereka (Sorik Mas Mining-red) biasanya melampirkan surat izin itu. Namun sejak 2010 hingga sekarang, laporan itu tidak ada meskipun sudah kami surati sebelumnya, jadi kami tidak mengetahui soal izin tersebut," jelas Kadistamben Provinsi Sumut Untungta Kaban melalui Kabid Pertambangan Umum Zubaidi di Medan, Rabu (23/3).

Zubaidi mengatakan tidak mampu memperlihatkan surat izin tersebut. "Ya karena itu tadi, tidak ada laporan ke kami. Selama ini bisa kami tunjukkan karena memang ada laporan dari Sorik Mas. Surat perpanjangan biasanya langsung diserahkan kementerian terkait ke pihak Sorik Mas," katanya.

Kendati demikian, Kadistamben Untungta Kaban tidak merekomendasikan penghentian operasional sementara, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina). Menurutnya, hal ini akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan kementerian ESDM dan kementeran kehutanan, sebab izin itu dikeluarkan kedua kementerian tersebut.

Mantan Kadistamben Sumut, Wasinton Tambunan menyebutkan, surat perpanjangan izin sudah pernah dimohonkan PT Sorik Mas Mining. Namun setahunya, Sorik Mas belum mengantonginya. "Setahu saya izin Sorik Mas berakhir Oktober 2010 dan mereka belum punya perpanjangan izin," katanya.

Sehingga wajar menurutnya jika Pemkab Madina menanyakan surat izin dan menghentikan sementara operasional. "Tindakan Pemkab Madina untuk penghentian sebelum surat itu ditunjukkan, itu wajar selaku pemerintah daerah. Mereka berhak tahu aspek legalitas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daeranya," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumut mengaku belum mengetahui permasalahan tersebut. Demikian juga pada saat rapat dengar pendapat Komisi D dengan PT Sorik Mas Mining belum lama ini, tidak juga dilaporkan soal perpanjangan izin. "Kami belum mengetahui perihal perpanjangan izin itu," ujar Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Tunggul Siagian.

Persoalan ini, lanjutnya, akan dibawa dalam rapat komisi. Dia mengatakan, jika surat izin itu belum ada D, tentunya menjadi masalah karena bertengan dengan mekanisme yang ada. Artinya, ada regulasi soal bagaimana mereka bisa beroperasi di sana. Jika regulasi tidak diindahkan, tentunya ada konsekuensinya.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, sepakat dengan tindakan Pemkab Madina agar operasionalnya dihentikan sementara. "Penghentian bisa juga menjadi rekomendasi Komisi D. Begitu pun, akan dibicarakan terlebih dahulu di tingkat komisi," katanya.

Dia menambahkan, tidak menginginkan ada operasional ilegal perusahaan di Sumut, karena akan memicu persoalan bagi masyarakat, lingkungan maupun pemerintah daerah.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Kejati Sumut Diminta Serius Perhatikan Kasus Korupsi Pejabat

MEDAN, ​Komisi A DPRD Sumut minta Kejaksaan
Tinggi Sumut lebih serius memperhatikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pejabat di Sumut, karena anggaran yang digunakan untuk proyek pembangunan maupun pengadaan barang nilainya tidak sedikit, bahkan mencapai puluhan miliar rupiah.

Demikian diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut H Syamsul Hilal ketika memimpin rapat dengar pendapat komisi gabungan A dan E dengan beberapa SKPD kota Medan dan Sumut, serta LSM yang melakukan aksi unjukrasa ke DPRD Sumut menuntut kasus indikasi korupsi di Sumut dituntaskan, Rabu (23/3) di ruang Komisi A DPRD Sumut.

Dalam rapat yang dihadiri wakil ketua komisi Sonny Firdaus, anggota Komisi A Pasiruddin Daulay, Yan Syahrin dan anggota Komisi E Nurhasanah, Syamsul Hilal minta Kejati Sumut agar mengungkapkan ke publik, agar masyarakat tidak menuduh Kejati Sumut macam-macam.

"Tolong diperhatikan secara serius kasus-kasus korupsi yang diungkapkan masyarakat lewat unjukrasa, agar jangan didiam-diamkan, karena masyarakat perlu tahu sampai dimana penanganan penegakan hukumnya," ujar Syamsul seraya bertanya kepada pihak Kejati Sumut apakah sudah ada kasus indikasi korupsi ditanganinya.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi A Pasiruddin Daulay sempat mengungkapkan kekecewaannya dengan tidak hadirnya kepala SKPD dan mengutus bawahan yang tidak bisa menjawab masalah indikasi korupsi di instansinya.

"Dengan tidak hadirnya pejabat SKPD bersangkutan, ada dugaan bahwa indikasi korupsi yang dituduhkan seolah-olah benar terjadi permainan. Padahal, LSM ingin mendapatkan informasi dari SKPD terkait," katanya.

Anggota Komisi A lainnya Yan Syahrin menyatakan pada prinsipnya Komisi A DPRD Sumut sangat mendukung penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus indikasi korupsi yang terjadi di daerah ini dan mendorong agar kasus-kasus korupsi yang disampaikan ke Kejatisu secepatnya ditindaklanjuti.

Sementara Humas Kejati Sumut Eddy Irsan menyatakan, sejumlah kasus yang terindikasi korupsi sudah ditindaklanjuti Kejati Sumut dan masih dalam proses, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa disampaikan atau diungkap ke public, demi kelancaran proses hukum.

Demikian halnya indikasi korupsi di Kabupaten/Kota, katanya, Kejati Sumut tidak bisa menyampaikan ke publik, tapi harus dipilah-pilah agar tidak overlapping antara Kejari dan Kejati Sumut. "Mungkin kasus di kabupaten/kota sudah ditangani kejari masing-masing tidak perlu dicampuri Kejatisu," ujarnya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Gatot Lantik Bupati Karo 25 Maret

*Kena Ukur Surbakti : Prioritaskan Pembangunan Pertanian Dan Pariwisata

MEDAN, ‎​Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE atas nama Kemendagri akan melantik Bupati Tanah Karo terpilih Kena Ukur Surbakti, Jumat ini (25/3).

Demikian dikatakan Kabag Penyelenggara Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Drs Basarin Yunus Tanjung menjawab wartawan, Rabu (23/3) ketika dikonfirmasi lewat Ponselnya saat berada di Jakarta soal rencana pelantikan Bupati Tanah Karo.

Ditegaskan Basarin Tanjung, pelaksanaan pelantikan Bupati Tanah Karo kini tinggal menunggu hari H-nya. Artinya, masalah persiapan semuanya sudah dirampungkan. Demikian juga menyangkut SK pelantikannya kini sudah diterima dari Kemendagri.

"Acara pelantikan tersebut tidak ada kemungkinan tertunda lagi. Karena hari dan tanggal pelantikannya sudah terjadwal. Semua perangkat yang berhubungan dengan acara pelantikan tersebut sudah disiapkan," ujar Tanjung.

Saat dikonfirmasi ke Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho ST, pelantikan akan dipimpinnya. "Saya sudah skedulkan untuk pelantikan Bupati Karo per Jumat 25 Maret 2011," katanya di kantor Gubernur Sumatera Utara.

Di lain kesempatan, Bupati terpilih Kena Ukur Surbakti ketika dihubungi juga mengakui bahwa pihaknya telah diberitahu soal jadwal pelantikan tersebut. "Saya baru tahu informasinya tentang acara pelantikan yang akan digelar pada 25 Maret mendatang," ujar Kena Ukur Surbakti yang akrab dipanggil Karo Jambi itu di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Ketika ditanya tentang kesiapannya menghadapi pelantikan tersebut, Kena Ukut Surbakti menyebutkan, pihaknya menyambut baik atas turunnya SK pelantikan tersebut sebagai Bupati Tanah Karo periode 2011-2016. "Kita siap menerima amanah rakyat atau dilantik menjadi Bupati Tanah Karo sebagaimana mekanismae yang berlaku. Lebih cepat lebih bagus, sehingga Pemkab Tanah Karo itu tidak sempat mengalami kevakuman. Dengan demikian pelayanan terhadap masyarakat berjalan lancar," katanya.

Merangkul Semua SKPD Menjawab pertanyaan, Kena Ukur Surbakti menegaskan, program utama ke depan dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Pemkab Karo, meningkatkan disiplin dan etos kerja seluruh aparatur Pemkab Karo sesuai bidangnya masing-masing. Bila kinerja aparatur sudah terbenahi dengan baik, maka pelayanan terhadap publik otomatis meningkat.

Kena Ukur menegaskan, pihaknya akan merangkul semua Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) baik kepala dinas, Kepala Badan, pimpinan Perusahaan Daerah bahkan camat, kepala Desa hingga selutuh Kepala Dusun atau sederajatnya.

Untuk menerapkan stabilitas keamanan, dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kita juga akan merangkul seluruh elemen yang ada baik Polri, TNI, tokoh masyarakat, budaya, alim ulama, tokoh pemuda dan lainnya.Menyangkut prioritas utama pembangunan ke depan, Kena ukur menyebutkan, akan memprioritaskan pembangunan pertanian dan pariwisata. Karena Tanah Karo merupakan daerah agraris dan pariwisata, tentu kita akan perioritaskan ke dua sektor tersebut.

Tentu untuk membangun ke dua sektor vital tersebut, membutuhkan tenaga ahli di bidang tersebut."Untuk memenuhi kebutuhan ke dua sektor tersebut nantinya, kita akan membuka kerjasama dengan berbagai pihak yang benar-benar paham dan mahir tentang dunia pariwisata maupun pertanian,"kata Surbakti seraya mengatakan dia belum berpikir untuk membangun suatu lapangan udara di Tanah Karo.

Kena Ukur Surbakti juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Tanah Karo, khususnya anggota DPRD Tanah Karo yang telah turut menyukseskan tahapan-tahapan Pilkada di Tanah Karo.

"Saya akan fokus mengemban amanah jadi seorang bupati di Tanah Karo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Tanah Karo. Semua bisnis yang saya geluti selama ini sudah saya serahkan kepada anak saya. Jadi saya berharap kiranya seluruh elemen masyarakat yang ada dapat membantu dan mendukung kami agar apa yang telah diprogramkan dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik," ujarnya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

PEMUDA MUHAMMADIYAH DUKUNG AUDIT KEUANGAN PDAM TIRTANADI

MEDAN, ‎​Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungannya atas usulan audit keuangan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi.

"Kita dukung usulan dilakukannya audit keuangan demi kebaikan dan masa depan PDAM Tirtanadi sendiri," kata Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Sumut Anang Anas Azhar kepada wartawan di Medan, Minggu (20/3).

Usulan audit keuangan terhadap PDAM Tirtanadi sebelumnya disampaikan anggota Komisi C DPRD Sumut Hj Meilizar Latif pada rapat dengar pendapat komisinya dengan jajaran manajemen baru badan usaha milik daerah (BUMD) itu di gedung DPRD Sumut di Medan, pekan lalu.

Politisi Partai Demokrat itu mempertanyakan perihal rencana bisnis PDAM Tirtanadi untuk menutupi utang yang berdasarkan neraca keuangan pada 2009 tertunggak mencapai angka Rp 28,3 miliar.

Menurut dia, PDAM Tirtanadi berpeluang menghapus utang non pokok seperti bunga tunggakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK05/2008 yang batas akhirnya pada 2011.

Untuk mendapatkannya, PDAM Tirtanadi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya harus memiliki rencana bisnis lima tahun ke depan serta audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Neraca keuangan PDAM Tirtanadi sendiri selama ini diaudit akuntan publik independen.

"Tapi kita pantas heran, karena hingga Maret 2011 ini PDAM Tirtanadi belum dapat menampilkan neraca keuangan per 31 Desember 2010. Kalau memang neracanya baik, kenapa harus takut diperiksa BPK," ujar Meilizar Latif.

Hal yang sama juga dikemukakan anggota Komisi C yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, H Hidayatullah. Menurut dia, neraca keuangan PDAM Tirtanadi sudah berulang kali diminta melalui forum resmi, namun tidak pernah dipenuhi sehingga menimbulkan kesan ada yang ditutup-tutupi.

Sehubungan dengan itu, Pemuda Muhammadiyah Sumut menyatakan mendukung sepenuhnya bagi dilakukannya audit keuangan oleh BPK terhadap PDAM Tirtanadi.

"Audit keuangan sangat diperlukan, mengingat PDAM Tirtanadi selalu melaporkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar, sementara kontribusi bagi PAD (pendapatan asli daerah) bisa dikatakan sama sekali tidak ada," kata Anang Anas Azhar.

Pemuda Muhammadiyah Sumut juga mendesak Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumut meninjau ulang keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan PDAM Tirtanadi, karena keberadaan BUMD itu terkesan tidak memberi manfaat bagi daerah dan kepentingan masyarakat banyak.

"Selama ini keberadaan perda itu tidak aspiratif dan hanya menguntungkan beberapa pihak, misalnya menyangkut pengangkatan direksi yang terkesan tidak benar, sementara keberadaan PDAM Tirtanadi sendiri hanya untuk memperkaya oknum-oknum tertentu saja," ujar Anang Anas Azhar.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Di PRSU Tersedia Dodol Gula Aren Murni Ala Madina

MEDAN, ‎​Kabupaten Mandailing Natalal (Madina) dengan jumlah pnduduknya 413.750 jiwa dengan luas wilayah 662.070 Ha, tampil dengan berbagai produk unggulan makanan ringan di Pekan Raya Sumatera (PRSU), Jalan Gatot Subroto Medan selama sebulan penuh dari tanggal 18 Maret-17 April 2011.

Produk unggulan tersebut yang paling menarik adalah dodol yang terbuat dari aren murni sehingga cita rasanya sangat nikmat. Dodol ala madina yang menggunakan gula aren murni ini tersedia di PRSU di stand Kabupaten Madina dengan harga pasti pas 15 ribu rupiah." ini harganya 15 ribu rupiah bang satu sumpit," ujar Saiful, salah seorang penjaga stand kabupaten Madina, di PRSU, saat diwawancarai wartawan, Rabu (23/3/2011).

Saiful yang dipanggil akrabnya dengan ipul ini dengan ramah memberikan pelayanan dan penjelasan kepada pengunjung termasuk wartawan, dimana menurut Ipul, dodol dengan menggunakan aren murni ini diproduksi oleh 12 unit usaha dengan jumlah 35 ton/tahunnya. Selain itu, Ipul juga mengatakan masihh banyak lagi produk unggulan diantaranya, kopi luak ciri khas madina, ini dijual dengan harga 15 ribu rupiah.

Ipul juga mengajak wartawan melihat- lihat isi standnya lainnya, dengan ramah dipaparkannya juga sedikit tentang Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Madina seperti penghasil tambang emas, grami, marmer, batubara, kaolin, timah dan lainnya. "yang dipajangkan ini hanya sampel saja bang," ujar Ipul, seraya menunjukkan segumpal batu berwarna keemasan.

Bagi pengunjung yang berminat dan ingin tau silahkan datang ke PRSU pasti akan dilayani dengan baik oleh mereka. Apalagi mereka yang berasal dari Madina yang sudah lama tidak menikmati dodol buatan ala madina tersebut. " kami akan berikan pelayanan terbaik," kata Ipul.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

CERITAKU 7

ENTAH bagaimana rasa ini saat malam mulai berkibar, sinar surya tenggelam ntah di mana. Hatiku semakin dagdigdug, jika melihatnya duduk dan melemparkan senyum manisnya.

Salah atau tidak yang ada di fikiranku saat ini. Namun, aku juga tak tahu harus bilang apa. Dia selalu memnuhi fikiranku.

Tiap hari jumpa bersamanya, bercanda cerita keluh kesah sudah hal yang sangat indah untuk dilalui. Apa mungkin, ku salah ambil jalan fikiran yang malah akan membawaku ke ruang gelap di muka bumi ini?

Aku sadar, dari sisi keyakinan kami sudah bertentangan. Tapi kenapa mata dan hati ini berkata dan tertuju sama dia?

Akan jadi masalah besar kalau aku makin memperdalam perasaan yang selama ini dalam hati. Hanya saja, terkadang perbedaan yang seolah pemisah justru aku anggap hanya sebagai tantangan yang pantas di taklukkan.

Tapi bagaimanalah, aku anak paling besar yang akan membawakan nama garis keturunan. Aku juga sangat percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus, aku sangat rindu tetap bersamaNya.

Tentu jika aku harus melanjutkan perasaan saat ini, itu semua akan sangat bertentangan. Dia sangat kucinta untuk saat ini, apakah dia juga merasakan hal yang sama dengan aku?

Jika ia memang merasa hal sama dengan aku, maukah dia nantinya meninggalkan seluruh kehidupannya untuk bersamaku dan mengikut Tuhanku?

Sebelum melangkah lebih jauh, aku harap Tuhan akan memberikan hal yang terbaik dan memberikan petunjuk sejak aku melangkah. Meski aku yakin Tuhan selalu berada di sisiku, aku harus memohon kepadaNya.

Nenk, mas juga tak tahu harus bagaimana. Rasa yang mas ras sungguh sangat mencintai nenk. Namun karena keterbatasan akibat peraturan di kantor, juga keyakinan kita yang berbeda.

Seandainya nenk juga sayank sama mas, tolong bantu mas untuk hanya menganggap mu sebagai teman atau adik sendiri. Kita tak mungkin bisa bersama untuk waktu yang lama.

Bahkan akan muncul berbagai masalah jika kita tetap bersama. Jika memang Tuhan akan mempertemukan kita nantinya, untuk meraih impian kita demi kebersamaan. Nenk juga pasti faham atas perkataan ku ini.

Hanya saja, sepertinya aku tak bisa tak mencintaimu. Semoga aku bisa melupakan rasa ini dan mencari orang yang paling tepat untuk itu.

Malang nian nasib ku, harus jatuh cinta sama orang yang salah. Meski demikian, mudah-mudahan kedepan muncul dan tumbuh cinta dalam hati ku. Biar lah kamu juga mendapatkan cinta yang pantas untuk mu.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Puluhan Artis Akan Ramaikan 4 Tahun Nostalgia Fan's Club

MEDAN, ‎​Puluhan artis dipstikan akan tampil meramaikan empat tahun usia Nostalgia Fan's Club yang akan dilaksanakan di Balai Sidang Tiara Medan 8 April 2011 mendatang.

Acara yang merupakan acara rutin yang dilaksanakan Nostalgia Fan's Club dimulai pukul 20.00 Wib. Vonny Lidia sebagai ketua Nostalgia Fan's Club menyampaikan hal tersebut didampingi oleh Koordinator Acara Usron Putra, Penanggung Jawab, Eddy, Wakil Ketua, Sahril Ali, Sekretaris Bambang Irawan, dan Horas Aritonang di Tiara Hotel, Selasa (22/3).

Sejak 2007 Nostalgia Fan's Club telah mengangkat beberapa thema kegiatan diantaranya Senandung Tembang Kenanga, Seuntai Bunga Tanda Kasih dan lain-lain.

Menurut Vonny, diacara ulang tahun yang ke empat ini selain mengundang puluhan penyanyi legendaris juga menghadirkan artis-artis sineteron maupun bintang olehraga. "Tapi siapa yang akan kita undang, itu akan menjadi surprise bagi undangan," katanya tanpa menyebutkan nama undangannya.

Tujuan acara ini adalah untuk kembali mengangkat lagu tembang kenanga serta membina silaturahmi para artis yang pernah mengangkat pamor musik Indonesia di Zamannya.

"Kita ingin mereka sebagai musisi ataupun penyanyi tetap dihargai, walaupun sekarang banyak muncul penyanyi muda," kata Vonny.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Gedung Paripurna DPRD Sumut Dirubuhkan Awal April

*Rapat Pariurna Dialihkan ke Aula Martabe

MEDAN, ‎​Gedung Paripurna DPRD Propinsi Sumatera Utara (Sumut) akan dirubuhkan pada awal April tahun ini. Kemudian gedung itu akan dibangun kembali mengikuti desain pembangunan gedung kantor yang telah siap sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Sumut, Randiman Tarigan, menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPRD Sumut Jl Imam Bonjol Medan, Selasa (22/3). "Ya, awal April ini pasti dirubuhkan," sebut mantan Kadis Pendapatan Pemko Medan ini.Dia menyebutkan, Rabu (23/3) atau paling lama Kamis (24/3) ini, akan dikeluarkan pengumuman tender. Kemudian direncakan digelar tender pada Selasa (29/3).

Menurutnya, tender dilaksanakan secara terbuka bekerja sama dengan kantor pelelangan negara. "Pemenangnya nanti akan ditetapkan pada hari itu juga," jelas Randiman.

Dijelaskan, setiap peserta yang berminat mengikuti tender, diwajibkan menyetorkan Rp 176 juta ke kas daerah Pemerintah Propinsi Sumut (Pempropsu). Uang tersebut merupakan pengganti dari sisa material yang akan menjadi hak milik peserta tender pemenang.

Selain itu, pemenang tender juga diwajibkan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan di sekitar Gedung DPRD Sumut. Segala sesuatu yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan di DPRD Sumut, menjadi tanggung jawab pihak pelaksana perubuhan.

Pembangunannya, lanjutnya, akan tetap dilaksanakan PT Jaya Konstruksi, selaku pemenang kontrak pembangunan Gedung DPRD Sumut. "Artinya PT Jaya Konstruksi sudah menyiapkan perencanaannya berikut kesiapan pengerjaannya dan mereka tinggal menunggu kapan itu dirubuhkan," jelasnya.

DialihkanTerkait rapat paripurna, Randiman menyebutkan akan dialihkan ke Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut. Menurutnya, perihal pengalihan rapat tersebut sudah dibicarakan dengan pihak Pempropsu dan diketahui unsur pimpinan DPRD Sumut.

Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar Chaidir Ritonga membenarkan hal tersebut. "Ya, kita rapat paripuna di Aula Martabe. Paripurna yang kerap mengundang banyak pihak, apalagi ada seremoninya, pasti membutuhkan ruangan besar," sebutnya menjawab konfirmasi wartawan.

Begitu pun, lanjutnya, pemakaian ruangan di bagian bawah gedung kantor DPRD, tetap akan dipertimbangkan atau sejauh mana kepentingan paripurna itu sendiri. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumut lainnya dari Fraksi PKS, Sigit Pramono Asri. Chaidir menambahkan, pengalihan ataupun tidak dialihkan ruang paripurna, tetap akan diupayakan untuk tidak menggangu pelaksanaan paripurna.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

4.496 Orang Pengikut Ahmadiyah di Sumut

MEDAN, ‎​Pengikut Ahmadiyah tersebar di 11
kabupaten/kota Sumatera Utara (Sumut). Jumlah mereka diperkirakan terus bertambah.

Data Kantor Wilyah Kementerian Agama Sumut mencatat, pada 2008 pengikut Ahmadiyah di Sumut sudah mencapai 4496 orang. Data ini diungkapkan Kepala Bidang Pekapontren dan Penamas Jaharuddin pada rapat dengar pendapat dengan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut di Gedung DPRD Sumut di jl Imam Bonjol Medan, Selasa (22/3).

Berdasarkan data itu, jumlah pengikut ajaran yang dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbanyak di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumut yang beralamat di Jalan Pasar III Masjid Mubarok Tuasan Medan, yakni sebanyak 2.258 orang.

Anggota Ahmadiyah di Medan tercatat sebanyak 1.500 orang beralamat yang sama dengan DPW Sumut. Di Kabupaten Langkat, Ahmadiyah beralamat di Dusun IX Cempa Kecamatan Hinai dan Tanjung Pura dengan anggota sebanyak 70 orang. Di Kabupaten Deliserdang anggota Ahmadiyah sebanyak 20 orang yang tersebar di Namorambe dan Tanjung Morawa, di Kabupaten Karo sebanyak 143 orang dengan alamat di Jalan Udara Ujung No 28 Berastagi. Di Kota Tebing Tinggi anggotanya sebanyak  215 orang dengan alamat Jalan Batubara No 4, di Kabupaten Simalungun anggta Ahmadiyah sebanyak 50 dengan alamat Desa Dolog Batu Nanggar, Kecamatan Pamatang Bandar dan di Kota Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris dengan jumlah anggota sebanyak 100 orang. Di Kabupaten Labuhanbatu, pengikut Ahmadiyah tersebar di Kota Pinang, Torgamba dan Kualahilir dengan anggota sebanyak 40 orang, di Kabupaten Asahan mereka tersebar di Dusun Lubuk Cui Limapuluh, Buntu
Pane Dusun Hoki Afdeling IV PTPN4 dan Tanjung Leidong Sei Puyuh dengan anggota
sebanyak 40 orang. Di Kabupaten Serdangbedagai anggotanya sebanyak 25 orang yang tersebar di Desa Bah Damar dan Kota Rih dan di Padang Lawas sebanyak 45 orang dengan alamat di PIR Trans Sosa II.

Jaharuddin mengatakan, masalah Ahmadiyah sudah menjadi persoalan nasional, bahkan internasional. Oleh karena itu, Kanwil Kementerian Agama Sumut menyerahkan sepenuhnya masalah pembubaran Ahmadiyah kepada pemerintah pusat.

"Sama pendapat kita,  tapi ini sudah politis. Kita serahkan saja pada pimpinan-pimpinan kita. Kita sama-sama mendorong pemerintah agar membuat sikap yang tegas," ujarnya.

Dia berpendapat, keberadaan Ahmadiyah menjadi tantangan pemerintah dalam membina dan melindungi umat beragama. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peran Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk di daerah. Secara umum, menurut
Jaharuddin, kondisi Sumut masih kondusif.

Ketua Majelis Ulama (MUI) Sumut Abdullah Syah yang juga hadiri dalam rapat itu menegaskan bahwa MUI sudah memiliki sikap yang tegas mengenai keberadaan Ahmadiyah. MUI Sumut, ujar Abdullah, terus mendorong agar pemerintah pusat segera menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan ajaran sesat dan segera dibubarkan.

"MUI sudah final, tidak ada tawaran," ujarnya.

Dalam waktu dekat, MUI Sumut bahkan akan bertemu dengan Gubernur Sumut untuk merekomendasikan pelarangan Ahmadiyah di Sumut. Sebelumnya, MUI Sumut sudah berkoordianasi dengan  DPRD Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kodam I Bukit Barisan.

"Kita mengharapkan dukungan DPRD supaya kalau pusut tidak memutuskan, paling tidak kita harapkan pemda membuat aturan seperti di Jawa Barat," ujarnya.

Dalam rekomendasinya, Komisi E mendukung pembubaran Ahmadiyah ini.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Wagub Buka Porseni Madrasah Se-Sumut

------Pesan Asli------
Ke:Truly
Ke:Tribun Email kantor
Perihal:Wagub Buka Porseni  Madrasah Se-Sumut
Terkirim:22 Mar 2011 16:48

Wagub Buka Porseni  Madrasah Se-Sumut
*Ingatkan Madrasah Wujudkan Pancaprestasi

MEDAN, TRIBUN - ‎​Calon-calon pemimpin, baik di tingkat Sumatera Utara maupun nasional, akan segera lahir dari madrasah-madrasah di Sumatera Utara. Karena kualitas lulusannya tidak kalah dengan sekolah umum.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Sumut, H Gatot Pujo Nugroho ST, Selasa (22/3) dalam sambutannya pada pembukaan Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) tingkat Madrasah ke-IX se-Sumatera, di Gedung Olahraga Universitas Negeri Medan.

Gatot mengingatkan, Kementrian Agama RI saat ini  telah mengusung pancaprestasi madrasah yang salah satu tujuannya adalah melahirkan lulusan madrasah yang berkualitas dan memiliki akhlak terpuji, serta dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Jika ini benar-benar diwujudkan, maka di Sumatera Utara akan segera muncul bibit-bibit pemimpin yang berkualitas dari madrasah.

"Saya yakin, harapan itu dapat diwujudkan dengan kerja keras semua pihak, baik siswa madrasah sendiri, guru maupun kepala sekolah. Mari kita jadikan momentum ini menjadi bagian penting untuk mencari bibit-bibit pemimpin masa mendatang. Pemimpin yang sehat, kuat baik jasmani maupun rohani serta amanah dan mampu menjaga harta Negara," katanya.

Pancaprestasi tersebut meliputi, akhlakul karimah, prestasi akademik, kreatifitas bahasa dan seni, prestasi teknologi dan prestasi ragawi yang mengharapkan setiap siswa dapat tetap tampil bugar bugar dengan performa yang cakap dan dinamis serta cerdas.

Lebih lanjut Gatot mengatakan, tujuan porseni salah satunya adalah membangun silaturrahim antara siswa madarasah se-Sumut, karena dengan porseni ini satu sama lainnya bisa saling bercermin dari kesusksesan yang diraih masing-masing kontingen.

Dalam rangka mewujudkan prestasi pancaprestasi madrasah maka momentum Porseni ini menjadi sangat penting karena satu sama lain akan saling mengenal berlomba, saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik.

"Namun dengan catatan, prestasi yang diraih tersebut harus tetap mengusung semangat  sportifitas. Galilah seluruh potensi yang ada pada seluruh diri kita masing-masing demi mencapai tujuan yang terbaik," katanya.     

Ia juga berharap melalui Porseni ini dapat lahir bibit-bibit atlit masa depan Sumut yang dapat memperkuat Indonesia di kompetisi tingkat nasional. Dengan demikian nama Sumut akan tetap harum dimata nasional sebagai salah satu daerah penghasil atlit berprestasi.

"Porseni ini juga dapat dijadikan ajang untuk menjaring atlit yang nantinya akan memperkuat Sumut di PON 2012 di Pekanbaru Riau mendatang. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi kontingen Sumut nantinya," katanya.

Kakanwil Kemenag Sumut, Syaiful Mahya Bandar, mengatakan, Porseni ini merupakan ajang pembinaan para siswa madrasah Se-Sumut yang bertujuan untuk menggali potensi siswa dibidang olah raga dan seni.

Porseni tingkat madrasah yang diikuti lebih dari 2 ribu siswa ini, disamping menjadi momentum yang berfungsi sebagai wahana perekat silaturrahmi serta untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Khususnya di kalangan masyarakat madrasah dan sekaligus dalam rangka seleksi peserta untuk mengikuti lomba kompetisi dan ekspo madrasah tingkat nasional yang akan digelar Juli 2011 mendatang di Jakarta.

Sementara Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama, Dr Afandy Muhctar mengimbau, agar semua komponen pendidikan Islam di Indonesia agar terus berupaya dan bersama-sama mewujudkan Panca Prestasi Madrasah.

"Dengan Panca Pretasi itulah madrasah kita jadikan sebagai salah satu lembaga pendidikan yang unggul di negeri. Ini tentunya akan terwujud kalau kita saling bahu membahu dan saling mendukung," katanya.

Caption Photo:
PORSENI: Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Gatot Pujo Nugroho ST, didampingi Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama, Dr Afandy Muhctar dan Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) saat membuka Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) tingkat Madrasah ke-IX se-Sumatera, Selasa (22/3) di Gedung Olahraga Universitas Negeri Medan.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Empat Kabupaten Belum Sahkan APBD 2011

MEDAN, ‎​Hingga kemarin, Selasa (22/3) empat kabupaten kota belum menyampaikan rancangan peraturan daerah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah ke Pemprov Sumut.

Hal itu di sampaikan Kepala Bagian Evaluasi dan Pembinaan Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara, R Indra Saleh di kantor Gubernur Sumatera Utara. Keterlambatan pengetokan APBD di tingkat kabupaten/kota tentu akan menghambat laju pembangunan di daerah bersangkutan.

Empat kabupaten/kota tersebut adalah kabupaten Langkat, Padanglawas, Karo, dan Nias Selatan. Date line penyampaian ke Pemprov Sumut adalah 31 Maret 2011. "Jika tidak disampaikan juga pada tanggal bersangkutan, maka akan dikenakan finalti oleh Menteri keuangan," kata Indra.

Pinalti berupa penundaan sebahagian penyerahan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun besaran penundaan alikasi tidak disebutkannya. Karena itu merupakan wewenang Menkeu.

Selain dari Menkeu, jika Ranperda APBD tidak diserahkan ke Pemprov Sumatera Utara maka dana bagi hasil tidak akan dicairkan juga. "Untuk itu, kita sudah surati kabupaten/kota yang belum menyerahkan, karena berkaitan dengan pembangunan daerah bersangkutan," katanya.

Jika saja APBD sudah disampaikan, maka otomatis 25 persen dana bagi hasil akan diberikan. Pemberian 25 persen dana bagihasil setelah pengesahan APBD mengacu pada Pergub 60 tahun 2004. "Dana bagi hasil akan langsung diberikan begitu perda APBD disahkan, sebanyak 25 persen," katanya.

Tahun 2010 daerah yang terkena pinalti hanya satu kabupaten/kota yaitu Batunara. Meski demikian, keterlambatan pengesahan perda APBD kabupaten/kota tidak menghalangi penyerahan dana bagi hasil dan DAU ke daerah tingkat II. "Hanya saja di tunda sekian persen," kata Indra.

Sedangkan proses yang akan dilalui setelah berkas ranperda APBD di provinsi ada dua tahap yaitu Persiapan Evaluasi. Persiapan evaluasi dilakukan setelah ranperda yang disampaikan kabupaten/kota diteliti kelengkapan dokumen dengan catatan analisis yang direkomendasikan dengan berita acara penelitian dokumen. Dan Penyampaian secara langsung diskripsi ranperda dimaksud untuk didiskusikan guna membantu proses evaluasi.

Tahap kedua adalah Evaluasi, yang terdiri dari evaluasi kebijakan, evaluasi substansi kebijakan, dan finalisasi pembahasan dengan kabupaten/kota sebelum pengajuan SK Gubernur (jika dianggap perlu mengunadang SKPD kabupaten/kota)

Sedangkan yang menjadi panduan dalam penyusunan APBD adalah Permen 13 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan APBD.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

AEII Sumut Minta 72 Kontainer Dibongkar

*Komisi B Siap Fasilitasi Datangi Menteri Perikanan dan Kelautan

MEDAN, ‎​Asosiasi Ekspor dan Impor Ikan (AEII) Sumut berdelegasi ke gedung DPRD Sumutu, Selasa (22/3) memprotes penahanan dan pelarangan terhadap 72 kontainer ikan impor dari China dibongkar.

Pelarangan bongkar karena dianggap illegal pasca Keputusan menteri Perikanan dan Kelautan No 17 tahun 2010 tentang larangan impor ikan dan minta 72 kontainer ikan impor tersebut disetujui dibongkar pemiliknya.

Ketua AEII Sumut Drs M Gultom mengungkapkan, kapal berisikan 72 kontainer ikan impor dari China saat ini berada di Pelabuhan Belawan, tapi tidak diperbolehkan diongkar pemiliknya, karena sejak keluarnya Kepmen no 17/2010, barang impor tersebut dinyatakan illegal oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad.

Padahal, kata Gultom yang didampingi rekan-rekannya, pengusaha sudah memenuhi semua prosedur dan persyaratan impor, termasuk membayar seluruh biaya sebagai pemasukan Negara dengan lunas mencapai puluhan milyar rupiah, dimana satu kontiner harus dibayar Rp 250 juta. Tapi tiba-tiba pemerintah melarang membongkarnya.

"Bisa dibayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung pengusaha impor ikan, kalau 72 kontainer ditahan, bahkan saat ini sudah mencapai 90 kontainer ikan impor tidak dibenarkan dibongkar pemiliknya. Belum lagi karyawan yang bekerja di perusahaan impor ikan tersebut harus menganggur akibat tidak ada yang dikerjakan dan mungkin tidak mendapat gaji," ujarnya.

Gultom menjelaskan, alasan dilakukan impor ikan, karena ikan hasil tangkapan nelayan local tidak tersedia mencukupi kebutuhan dan harga ikan impor terjangkau lebih murah Rp 11.000 per kg dibanding harga ikan lokal mencapai Rp 20.000–Rp 30.000/kg.

Karena itu, AEII Sumut minta DPRD Sumut memfasilitasi agar 72 kontainer ikan impor dari China itu diperbolehkan dibongkar pemilknya, karena sudah terlanjur dibayar dan ke depan pihaknya siap mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah. "Kami siap mematahui aturan yang ada, tapi yang terpenting 72 kontainer ikan impor yang sudah dibayar cast dapat dibongkar, karena sudah 3 minggu kontainer ikan itu ditahan di Belawan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Guntur Manurung didampingi anggota komisi Sudirman Halawa, Andi Arba dan Layari Sinukaban menyatakan, Komisi B siap memfasilitasi pengusaha untuk mendatangi Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad agar kapal kontainer mengangkut ikan impor yang sudah terlanjur masuk ke Pelabuhan Belawan dan sudah lunas dibayar dilepas dan bisa dibongkar pemilknya.

Dikatakan Sudirman Halawa, aspirasi yang disampaikan ke Komisi B agar dilengkapi dengan data ril, sebagai bahan pembahasan Komisi B melakukan verifikasi kepada DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Sumut. "Kalau perlu, Komisi B mendatangi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk minta klarifikasi masalah penahanan kapal container membawa ikan impor," ujar Sudirman.

Untuk itu, tambah Guntur, pihaknya akan menghubungi DKP Sumut sesegera mungkin untuk menindaklanjuti persoalan yang dialami pengusaha impor ikan di Sumut tidak dirugikan.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Zigaz Band akan Tampil 27 Maret di PRSU

MEDAN - Group band nasional  Zigaz Band dipastikan akan tampil menghibur dan membuat larut dalam nada bagi para pengunjung Pekan Raya Sumatera (PRSU), di Jalan Gatot Subroto Medan.

Ketua Yayasan PRSU Drs H Panusunan Pasaribu MS memastikan kehadiran group band Zigaz akan memeriahkan pelaksanaan PRSU ke 40 yang digelar dari tanggal 18 Maret-17 April 2011." Dipastikan Zigaz Band akan tampil mempesona PRSU kali ini. Mereka tampil menggantikan group Kangen Band yang saat ini dirundung persoalan hukum," ujar Panusunan Pasaribu, kepada wartawan, Senin (21/3/2011) di PRSU Medan.

Panusunan Pasaribu menjelaskan kembali jadwal kehadiran agenda artis ibukota lainnya yang akan memeriahkan pelaksanaan PRSU ke 40 yaitu, Zivilia (2 April), Goliath (3 April), D'Bagindas (9 April), Drive (10 April), Armada (15 april).

Perlu diketahui, Zigaz Band terdiri dari 5 personilnya yaitu, Rama, Azis, Randy, Ebi dan Zian yang sudah menjalani karir dalam musik selama hidup. Zigaz telah mengikat mereka dalam sebuah batasan pertemanan dan juga musik. Nama Zigaz sendiri diawali dan diakhiri dengan huruf akhir dari alfabet Z, mengisyaratkan bahwa ini memang perjalanan akhir mereka dalam dunia musik, inilah naungan mereka dalam berkarya seni. Sedangkan, kata Iga sendiri mewakili sebuah simbol penting dalam sebuah tubuh manusia, sebagai unsur penting dalam kerangka yang mendasari tulang manusia.

Dengan makna tersebut, kelima anak muda tersebut berharap agar Zigaz menjadi naungan mereka berkarya yang bisa diperhitungkan oleh khalayak. Kelima personil Zigaz mulai mengikrarkan nama ini pada tanggal 19 Juni 2006. Meskipun terbilang masih cukup muda usia band ini, tapi pengalaman masing-masing personil yang tidak bisa diremehkan membuat Zigaz terasa matang dalam pengolahan sound, lirik, aransemen dan juga skill.

Walaupun mengambil referensi dari musik pop rock tahun '80 dan '90-an akhir, Zigaz tetap bisa mengadaptasikan musiknya dengan selera pasar yang termutakhir. Mereka sangat terinspirasi oleh Collective Soul, Audioslave, Aerosmith, The Police, Queen dan juga Arkarna. Dari Infuence tadi, Randy sang gitaris yang paling banyak melahirkan lirik-lirik berbahaya, sehingga bahasa Indonesia pun sangat menyatu dengan melodi-melodi yang Zigaz ciptakan. Azis yang juga gitaris utama Zigaz tidak kalah menyumbangkan harmoni-harmoni gitar yang terasa kasar tetapi berkarakter.

'Sahabat Jadi Cinta' terpilih sebagai single pertama dari album pertama mereka berjudul 'ZIGAZ'. Single ini pun terpilih setelah pertumpahan peluh dan darah yang sangat panjang. Terpilihnya single ini karena diharapkan bisa mewakili nafas Zigaz yang penuh semangat.

Pemilihan rangkaian nada-nada rendahnya berhasil membuat lagu-lagu Zigaz bercirikan musik rock dan juga catchy seperti musik pop. Rama yang menjaga beat dalam band ini tidak bisa diremehkan.

Walaupun secara fisik ia terlihat lebih babyface dibandingkan yang lain, tapi siapapun yang melihat akan merasa tertipu saat melihat Rama memainkan set drumnya. Dan yang paling memberikan warna dari Zigaz adalah Zian, sang vokalis. Karakter suara yang dihasilkan oleh pita suaranya bisa disejajarkan dengan vokalis-vokalis band papan atas yang sudah merajai blantika musik Indonesia.

"Penasaran dengan aksi mereka dipentas, silahkan hadiri dan bawa teman- teman dan keluarga ke PRSU so pasti terhibur," ujar pengunjung PRSU sekaligus fans beratnya zigaz band Novi

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

PRSU Bisa Kalahkan PRJ

MEDAN, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Fadel Muhammad ketika membuka acara PRSU berharap Pekan Raya Sumatera (PRSU) harus bisa sekali waktu mengalahkan Pekan Raya Jakarta (PRJ), setidaknya dalam hal antusias masyarakat untuk menghadiri PRSU."Kita berharap sekali waktu PRSU dapat mengalahkan PRJ," ujar Fadel Muhammad, Jumat malam (18/3) di PRSU Medan.

Hadir pada acara tersebut juga sekertaris PRSU Armansyah SE dan walikota serta bupati se Sumut termasuk juga para undangan dari masyaraakat, politisi maupun tokoh dari negara tetangga seperti, malaysia.

Pada acara pembukaan tersebut Fadel Muhammad dan istri diberikan pakaian adat batak lengkap sehingga dirinya merasa seperti putra daerah. Dan ia sangat bangga serta mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikan masyarakat Sumut kepada istri dan dirinya pada mala pembukaan PRSU tersebut.

Fadel Muhammad yang hadir di Sumut dalam rangka kunker di berbagai daerah di Sumut seperti di Sibolga mengatakan, pemerintah Kab/kota harus memiliki keunggulan masing- masing, sehingga dengan demikian keinginan masyarakat yang besar sementara dana yang minim dapat fokus dan memberikan kemajuan yang pesat bagi daerah- daerah se Sumut.

Hal tersebut menurut Fadel Muhammad sudah dilakukannya saat menjadi Gubernur Gorontalo, dimana dirinya memfokuskan kepada komoditas unggulan seperti jagung. Dan hasilnya peningkatan hasil jagung meningkat dengan pesat dan memberikan konstribusi bagi perkembangan daerah Gorontalo." yang terpenting secara teori dalam satu daerah harus ada motor penggerak daerah, jika demikian maka daerah akan dapat maju dengan pesat," ujarnya.

Fadel Muhammad juga pada kesempatan tersebut menyampaikan pesan presiden agar semua daerah termasuk Sumut harus bisa pendapat perkapita minimal diatas 6 persen.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho pada sambutannya mengatakan, PRSU ini merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka HUT Provinsi Sumatera Utara ke 63 yang jatuh pada tanggal 15 April.

Menurutnya, PRSU adalah arena untuk membangun semangat kebersamaan se Kab/kota. Dimana kebersamaan tersebut tertuang dalam bentuk seni dan budaya adat istiadat dari masing- masing daerah se Sumut." Mudah- mudahan ini menjadi tuah bagi Kabupaten Dairi sebagai tuan rumah dan tuah bagi seluruh masyarakat Sumut," ujar Gatot Pujonugroho.

Sebelumnya Ketua Yayasan Pekan Raya Sumatera Drs H Panusunan Pasaribu MS mengatakan, jumlah peserta 270 diantaranya peserta luar negeri IMT/GT 3 peserta dan pulau pinang 1 vapaliun, pemprovsu 30, kab/kota 33 peserta, pemerintah tetangga 4 peserta. Secara jumlah menurut Panasunan tahun ini meningkat 12 persen dari tahun tahun sebelumnya." Peningkatan ini dengan adanya peserta dari mitra binaan BUMN, BUMD dan bank Syariah," ujarnya.

Menurut Panusunan, di PRSU juga ada pusat jajanan diantaranya makanan spesipik daerah, semua ini untuk menarik minat masyarakat untuk mengunjungi PRSU ke 40 ini.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pendistribusian Dana BOS Harus Segera

MEDAN, ‎​Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho ST dalam waktu dekat mengharapkan pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar segera dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota.

"Tadi saya ditelepon menteri dinas pendidikan nasional, mempertanyakan realisasi penyaluran dana BOS yang hanya enam persen," katanya di kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/3). Untuk itu ia meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan, Syaiful Safri menyiapkan draf surat edaran yang ditujukan ke kepala daerah kabupaten/kota.

Surat tersebut bermaksud agar pemerintah daerah segera menyalurkan dana BOS tersebut. "Saya harap dalam dua pekan, seluruhnya sudah terealisasi," katanya.

Dana BOS sudah ditransfer ke daerah per tanggal 19 Januari 2011. Jadi pantas dipertanyakan kenapa belum didistribusikan. Seperti disampaikan Syaiful kepada Gatot bahwa keterlamabatan diakibatkan adanya persepsi di tingkat kabupaten/kota dana BOS disalurkan jika APBD diketok.

"Atau kemudian tidak bisa didistribusikan sebelum ada MoU dengan pihak kepala daerah. Semestinya tidak begitu," kata Gatot.

Sebelumnya pelaksana tugas Sekretaris Daerah (sekda), dan Kepala Dinas Pendidikan telah dipanggil Menteri Dinas pendidikan nasional untuk mensosialisasikan penyaluran dana BOS.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, saat ini pemerintah kabupaten/kota yang sudah menyalurkan dana BOS ada empat kabupaten/kota. Yaitu, Tobasa, Serdangbedagai, Binjai, dan Medan yang sedang penandatanganan MoU. "Saya berterimakasih juga bagi mereka yang sudah mendistribusikannya," kata Syaiful.

Ia juga mengatakan bahwa dana BOS berasal dari APBN jadi tidak harus menunggu APBD diketok baru bisa disalurkan. Syaiful juga mengatakan bahwa seharusnya dana BOS sudah harus disalurkan di minggu pertama bulan Februari.

Pemerintah kabupaten/kota, katanya, harus segera menyalurkan dana tersebut karena menyangkut peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Utara. "Kita harap, dengan surat edaran gubernur nantinya akan mempercepat pendistribusiannya," katanya.

Sebenarnya, kata Syaiful, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyalurkan dana BOS tersebut. Karena sudah disertai surat bersama menteri pendidikan nasional. Namun, ia tetap berharap penyaluran dana BOS agar fokus pada peningkatan pendidikan di Sumatera Utara.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Vierra Pesona Pengunjung PRSU

MEDAN, BRM Pekan Raya Sumatera Utara ke-40 yang digelar di Medan mulai 18 Maret hingga 17 April 2011dimulai dengan gebrakan Group Band Vierra yang mempesona pengunjung  Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Sabtu malam (19/3) di lokasi PRSU.

" Pengunjung sangat terpesina dengan lantunan lag- lagu hits yang dinyanyikan Vierra pada malam ini. Dan pengunjung PRSU yang begitu ramai terlihat sangat terhibur," ujar Sekertaris Yayasan PRSU Armansyah Tanjung SE, menjawab wartawan, kemarin.

Menurut Armansyah Tanjung, setelah group badn vierra ini PRSU juga akan menampilkan artis ibukota lainnya yaitu, kangen Band pada tanggal 27 Maret, Zivilia 2 April Goliath 3 April, D' Bagindas 9 April, Drive 10April dan Armada 15 April 2011.

Selain itu lanjut Armansyah PRSU diisi dengan kegiatan pameran hasil-hasil pembangunan dan beragam produk andalan dari berbagai daerah, juga disemarakkan dengan sejumlah festival seni.

"PRSU (Pekan Raya Sumatera Utara) tahun ini juga disemarakkan dengan sejumlah festival seni budaya dan lomba bintang," ujar Armansyah Tanjung.

Festival dan lomba yang digelar di arena PRSU 2011, antara lain lomba bintang budaya PRSU 2011, PRSU Got?s Talent, tran Modelling, tari Kreasi daerah, lomba mewarnai, otomotif kontes dan festival band.Penyelenggaraan festival dan lomba seni yang digelar PRSU bekerjasama dengan perusahaan event organizer Trans Kreasindo Production cukup banyak diminati oleh peserta.

Festival tersebut digelar di sejumlah panggung di arena PRSU, antara lain panggung utama, panggung terbuka dan panggung Kinaya Food.Di masing-masing panggung hiburan itu akan ditampilkan berbagai atraksi budaya dari berbagai etnis di Sumatera Utara yang disajikan oleh 33 kabupaten/kota.

Selain itu juga lanjutnya, para pengunjung juga akan dihibur oleh penampilan seni dan budaya dari Pulau Penang, Malaysia.Di pangung mini Kinaya Food, misalnya, digelar festival lagu yang khusus diikuti peserta dari kalangan anak-anak dan remaja.

Babak penyisihan event seni yang digelar di pojok pusat jajanan zona sponsor itu diikuti puluhan peserta dan mulai berlangsung 19 Maret.

Armansyah merasa optimistis PRSU 2011 yang diresmikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad akan berlangsung lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Armansyah menambahkan, panitia penyelenggara dan para sponsor PRSU 2011 sengaja mengemas event promosi dan hiburan tahunan tersebut dengan beragam atraksi seni dan budaya agar menjadi lebih baik lagi dari sisi kualitas dan kuantitas.

Ini bertujuan agar PRSU mampu menjadi salah satu wahana bagi masyarakat untuk memperoleh beragam informasi mengenai program dan kinerja pembangunan di Sumut serta menjadi lokasi rekreasi keluarga yang bersifat edukatif.

"Kami memprediksi jumlah pengunjung yang memadati PRSU 2011 bakal meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 111 ribu orang lebih," ujarnya, seraya menjelaskan, jadwal PRSU mulai pukul 10 pagi-pukul 11 malam (sabtu- minggu) dan pukul 4 sore-pukul 10 malam (senin-Jum'at).
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Wagub Diigatkan Untuk Tidak Calonkan Diri Jadi Ketua Kwardasu Pramuka

MEDAN, ‎​Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut menegaskan, deadlocknya Musda Pramuka Sumut, membuktikan para kader pramuka masih tetap mempertahankan independensi Pramuka alias tidak mau "disusupi" para pejabat dan Parpol (Partai Politik) yang ingin menguasai organisasi generasi muda dimaksud.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Hardi Mulyono SE MAP kepada wartawan, Minggu (20/3) di Medan menanggapi deadlocknya Musda Pramuka Sumut yang berlangsung pada 15 – 16 Maret lalu.

"Kita memang merasa prihatin, dalam sejarahnya baru kali ini Musda Pramuka bisa deadlock. Kalau organisasi lain terjadi deadlock masih wajar. Tapi, itu terjadi di  Musda organisasi Pramuka," ujar Hardi sembari mengungkapkan, deadlocknya Musda Pramuka, akibat kentalnya nuansa interfensi dari oknum pejabat dan Parpol menyusupi arena Musda.

Melihat kentalnya nuansa kepentingan Parpol masuk ke arena Musda, tegas Hardi, tentunya Kwarcab-kwarcab Pramuka yang ada di daerah tidak tinggal diam, sehingga terjadi tarik-menarik kepentingan dan berakhir deadlock, sebab  mereka tidak mau organisasi tempat mangkalnya para generasi muda ini menjadi alat Parpol maupun kepentingan pejabat.

"Organisasi  tempat pembinaan para remaja independen ini tidak mau disusupi para pejabat maupun Parpol, mereka masih ingin mempertahankan jati diri Pramuka yang independen," tegas Hardi yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut itu sembari mengigatkan semua pihak agar jangan membawa Pramuka masuk dalam ranah politik.

Seperti diketahui, ada sejumlah nama yang ikut dalam bursa pencalonan Ketua Kwarda Pramuka Sumut, diantaranya Wagubsu Gatot Pujonugroho, ST, Rajiman Tarigan, Drs H Bahdin Nur Tanjung, MM dan M Safi'i. Musda itu sendiri berakhir deadlock, karena para peserta masih menginginkan Pramuka tetap independen.

Berkaitan dengan itu, Hardi mengigatkan Wagubsu Gatot Pujonugroho, ST agar tidak mencalonkan diri jadi Ketua Kwarda Pramuka Sumut, sebab sangat tidak etis, Wagub yang nota bene Wakil Ketua Dewan Pembina Kwarda Pramuka maju menjadi Ketua Kwarda. Apalagi semua pihak menginginkan Pramuka tetap independen alias tidak masuk ranah politik.

"Ketua Kwarcab Pramuka se-Sumut juga diminta agar tetap jeli dalam memilih figure-figur ketua nantinya, agar Pramuka jangan sampai disusupi para pejabat maupun tokoh-tokoh Parpol yang ingin membawa organisasi tempat pembinaan para generasi muda itu ke ranah politik praktis. Kita semua menginginkan Pramuka independen," katanya. 

Begitu juga Wagub, ujar Hardi, agar jangan terlalu ngotot mencalonkan diri menjadi Ketua Kwarda Pramuka Sumut, karena sebentar lagi akan menjadi Gubernur Sumatera Utara yang tentunya manyita waktu dan tugas berat.

"Kita berharap Wagub tetap konsentrasi menjalankan roda pemerintahan di Pempropsu, jangan dulu memikirkan yang macam-macam," katanya
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Waspada Menjadi Life Style Warga

MEDAN, ‎​Waspada harus mejadi life style bagi warga Sumatera Utara dalam menjaga ketenteraman dan kerukunan. Masyarakat Sumatera Utara tidak perlu terpancing dengan isu-isu yang bisa menimbulkan keresahan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho ST di Medan, Sabtu (19/3) menanggapi isu bingkisan berisi bahan peledak di kawasan Titi Papan Medan. Terutama dalam menanggapi benda-benda yang mencurigakan di sekitar tempat tinggalnya.

"Kewaspadaan harus menjadi life style bagi masyarakat Sumatera Utara," kata Gatot. Masyarakat diharapkan jangan mudah terhalusinasi oleh hal-hal yang biasa malah dianggap berbahaya.

Namun meski demikian, Gatot menyampaikan apresiasi terhadap respon masyarakat yang langsung mengkoordinasikan gejala yang timbul ke pihak berwajib. "Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat yang tanggap dan melakukan koordinasi dengan pihak berwajib," katanya.

Apresiasi juga disampaikan kepada jajaran kepolisian, atas respon yang diberikan kepada laporan masyarakat. Ke depan, konsultasi masyarakat dan jajaran kepolisian harus tetap dibina agar isu yang cenderung menimbulkan keresahan di tengah masyarakat bisa diantisipasi sedini mungkin.

Masyarakat diminta tidak terlalu mengembangkan masalah tersbut. Karena telah terbukti tidak lah yang berbahaya. "Menurut informasi yang kami peroleh, ternyata hanya sisa-sisa perayaan natal," kata Gatot. Jadi itu hanya sampah, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan.

Terkait keamanan dan kondusifitas di Sumatera Utara, Gatot tetap mengatakan agar warga Sumatera Utara menjadikan kewaspadaan menjadi life style. "Tentu jika kewaspadaan menjadi life style otomatis keamanan juga terjaga," katanya.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pemprov Sumut Diminta Prioritaskan Jalan Objek Wisata

MEDAN, ‎​Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta lebih memprioritaskan pembenahan dan perbaikan jalan-jalan menuju objek wisata di kawasannya.

"Pemerintah Provinsi Sumut seharusnya lebih peduli dan memprioritaskan pembenahan jalan-jalan menuju objek-objek wisata," ujar anggota DPRD Sumut Brilian Moktar di Medan, Minggu (20/3).

Ia mencontohkan jalan menuju objek wisata Berastagi dan juga ke kawasan Danau Toba di Parapat yang dinilainya sangat jauh dari memadai dan cenderung kurang mendapat perhatian.

"Jalan dan jembatan menuju objek wisata Berastagi dan Danau Toba dibiarkan tidak terawat. Kalau pun dilakukan perbaikan, hanya dalam waktu beberapa bulan sudah rusak lagi," ujarnya.    

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dapat dilihat di jalan lintas antarkabupaten di Tanah Karo menuju perbatasan Provinsi Aceh. Jalannya juga rusak parah dan belum disentuh perbaikan.

"Bahkan di Tiga Panah, warganya sampai menanam pohon di tengah jalan yang rusak sebagai bentuk protes, karena jalan berdebu pada musim kemarau dan becek pada musim hujan. Pemerintah setempat jangan tutup mata, bila perlu buat surat ke DPRD dan ke Pemprov Sumut," katanya.

Menurut Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu, anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan di daerah itu setiap tahun cukup besar dan bahkan hampir mencapai Rp1 triliun, belum termasuk dari APBN.

"Kita sangat kecewa melihat kondisi jalan ke Berastagi dan juga ke Danau Toba. Mulai dari Tuntungan (Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, red) sampai ke Tongging di Kabupaten Karo, jalannya jauh dari bagus. Belum lagi akhir-akhir ini kita lihat juga banyak jalan yang longsor," katanya.     Menurut dia, jika pemerintah daerah benar-benar peduli dengan pengembangan pariwisata, seharusnya kondisi jalan akses menuju objek wisata mendapat perhatian yang lebih serius.

"Kalau akses jalannya bagus, tentu akan banyak orang yang datang ke objek wisata itu, dan efeknya tentu terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Apalagi, kata anggota Komisi B DPRD Sumut itu, pelaku usaha pariwisata serta para investor telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit seperti untuk membangun hotel dan kawasan wisata lainnya, baik di Barastagi maupun di Parapat. Tapi infrastruktur menuju kedua objek wisata itu sangat tidak mendukung.

"Menteri Pariwisata Malaysia (Menteri Pelancongan Malaysia Dato' Sri Dr Ng Yen Yen) ketika berkunjung ke Berastagi tahun lalu bahkan pernah menyayangkan kondisi jalan yang tidak bagus itu. Dia bahkan sempat bilang, jika Berastagi ada di Malaysia, dia pasti akan membuatnya dikenal di seluruh dunia," katanya.     Terkait kondisi jalan di Sumut yang cenderung selalu jauh dari layak itu, Brilian Moktar menduga ada yang salah dalam hal itu.

"Kalau dulu jalan kita bisa tahan 2-3 tahun setelah dibangun, kini enam bulan saja sudah rusak lagi. Tentu ada penyebabnya, mungkin karena jalan yang dibangun tidak sesuai spesifikasi akibat anggarannya banyak yang 'disunat'," katanya.

Menurut dia, jika jalan banyak dilalui kendaraan berbobot 40 ton atau lebih, seharusnya jalan yang dibangun sesuai dengan spesifikasi itu.

"Selama ini angkutan barang selalu dijadikan kambing hitam, padahal belum tentu itu masalahnya. Bisa saja pembangunan jalan kita memang tidak sesuai spesifikasi atau tidak sesuai kebutuhan," katanya.

Sehubungan dengan itu, ia meminta Pemprov Sumut melalui Dinas Bina Marga memberi perhatian lebih. Jalan-jalan yang rusak ringan agar segera diperbaiki agar tidak semakin rusak. Selain itu juga perlu dibangun pos-pos untuk mengawasi kawasan rawan longsor.

"Dinas terkait secara bersama-sama juga harus terus mengawasi dan menindak tegas angkutan barang yang melebihi ketentuan tonase," ujar Brilian.

Kondisi infrastruktur terutama jalan di Sumatera Utara memang menjadi perhatian khusus Pemprov Sumut. Seperti disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho ST kepada Menteri Koordinasi dan kesejahteran rakyat serta di depan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI bahwa saat ini kondisi infrastruktur jalan di Sumatera Utara masih sangat butuh perhatian.

"Dari segi pembangunan prasarana seperti perhotelan Kota Medan mendapat apresiasi dari pak Menteri, namun kondisi jalan masih kurang," katanya kepada Wali Kota Medan, Rahudman harahap menyampaikan apresiasi Menkokesra terhadap perkembangan kota Medan. Ham ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada peresmian Monumen Nasional Keadilan di Rahmat Galery Jl S Parman Medan, Sabtu (19/3).

Gatot juga meminta kepada Menkokesra agar Sumatera Utara lebih diperhatikan termasuk dalam infrastruktur jala. "Saat ini jalan yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Aceh yang melalui Tanah Karo rusak berat," katanya.(afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Journal Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dilaunching Hari Ini

MEDAN, ‎​Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan peluncuran (launching) Jurnal Keuangan Daerah yang direncanakan peluncuran tersebut oleh Dirjen Keuangan Daerah dari Kementrian Dalam Negeri, hari ini, Senin (21/3) di Aula Martabe Kantor Gubsu Jl. Pangeran Diponegoro No 30 Medan.

Acara launching tersebut dilaksanakan dalam rangkaian acara Implementasi Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN dan APBD.

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara, Drs H Mhd Syafi'i MSi menjelaskan, dengan diluncurkannya Jurnal keuangan Daerah, maka publik akan lebih mudah mengakses berbagai informasi ilmiah khususnya yang berkenaan dengan data-data keuangan daerah."Jurnal ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para akademisi dan kalangan peneliti agar kajian tentang keuangan daerah lebih cepat berkembang," ujar Syafi'i kepada wartawan, Minggu (20/3) di Medan.

Dikatakannya, Jurnal Keuangan Daerah ini sudah memasuki volume tahun kedua yang sebelumnya pada bulan Desember 2010 telah diterbitkan edisi perdana yang memuat beberapa kajian ilmiah dari hasil-hasil penelitian para akademisi dan kajian keuangan daerah yang ditulis oleh kepala Bagian di lingkungan Biro keuangan Pemprov Sumut tentang, Dana Alokasi khusus APBD dan Alokasi Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB).

Adapun Tim Penyunting Tamu Jurnal Keuangan Daerah adalah Prof Erlina PhD dan Iskandar SE Ak MSi dari FE Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya Azizul Kholis SE MSi dan Ramdhansyah SE M Acc dari FE Universitas Negeri Medan.

Dia berharap Jurnal tersebut dapat membantu mensosialisasikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti di Sumatera Utara agar diketahui dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Utara khususnya yang menginginkan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah. "Jurnal ini nantinya akan memudahkan untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian di Sumatera Utara yang bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai informasi tentang keuangan daerah," kata Syafi'i yang juga pemimpin Redaksi Jurnal tersebut.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Monumen Keadilan Bangkitkan Keadilan

MEDAN, ‎​Dari kesamaan persepsi dan penyatuan pikiran semua aspek masyarakat di Indonesia, Dr Rahmat Shah mendirikan Monumen Nasional Keadilan yang mendapat apresiasi positif dari setiap lapisan masyarakat.

Dr Rahmat Shah yang memprakarsai pembangunan monumen yang merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia yang juga berawal dari timbulnya berbagai ketidak adilan ditengah bangsa ini. "Berawal dari kasus Prita Mulyasari seorang ibu dua anak yang dijerat UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yang mengundang perhatian banyak kalangan masyarakat," kata Rahmat Shah saat peresmian Monumen Nasional Keadilan Indonesia di Rahmat International Wildlife Museum and Galery Jl S Parman no 309 Medan, Sabtu (19/3).

Ia berharap dengan berdirinya monumen tersebut ketidak adilan tidak lagi terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Kondisi di Sumatera Utara yang akhir-akhir ini mendapat rangking tertinggi terkorup di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang satu ini.

"Peringkat itu membuktikan di Sumatera Utara juga masih banyak ketidak adilan, semoga dengan berdirinya monumen ini akan mampu mengurangi dan akan semakin baik ke depan," katanya.

Ia juga mengatakan sangat terharu dengan kehadiran beberapa undangan yang begitu memberi apresiasi atas ide cemerlangnya itu. Dalam acara peresmian terlihat hadir anggota DPD RI hampir dari setiap provinsi di Indonesia. "Saya sangat terharu, saya berterimakasih untuk itu," katan Rahmat.

Keinginan kita, katanya, adalah satu untuk menegakkan keadilan di Indonesia, maka seluruh daerah hendaknya bisa peroleh keadilan. Tanpa mengenal golongan ras maupun agama. Harapannya, seluruh undangan juga menjadi monumen yang bisa menjadi cerminan keadilan di tengah kelompok terkecilnya.

Keadilan dapat mengangkat harkat bangsa, dan dapat membawa keluar dari kemiskinan. "Ini bisa tercapai seluruhnya atas kesamaan pemikiran dari beberapa teman, dan setuju mengatakan bahwa ketidak adilan dan kejaliman telah dipertontonkan oleh beberapa pejabat saat ini," kata Rahmat yang juga pernah merasakan ketidak adilan diperjalanan karirnya.

Pengalaman pribadi yang merasa terjolimi oleh ketidak adilan juga menjadi motif Rahmat menegakkan keadilan di NKRI.

Peresmian akan di resmikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof Dr Mohd Mahfud MD SH SU, Ketau Dewan Perwakilan Daerah RI H Irman Gusman SE MBA dan tokoh-tokoh Nasional dari berbagai Lembaga dan profesi lainnya.

Menteri Koordinasi Kesejahteraan rakyat, Agung
Laksono mengapresiasi Monumen Nasional Keadilan sebagai bangunan yang megah. "Dalam artian megah, memiliki makna yang dalam. Keadilan memiliki long story," katanya.

Pembangunan monumen tersebut berbasiskan kepentingan Nasional, dan kepentingan rakyat. "Kita harapkan, setelah Pak Rahmat tidak tertindas oleh ketidak adilan akan tetap menegakkan keadilan," katanya.

Dengan dibangunnya monumen nasional keadilan tersebut juga diharapkan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan atau termarginalkan.

Ketua DPD RI, Irman Gusman yang menandatangani prasasti peresmian Monumen Nasional Keadilan tersebut mengatakan juga bahwa motif pembaungan monumen adalah banyaknya ketidak adilan yang terjadi. Baik dikalangan masyarakat ekonomi lemah bahkan pejabat atau orang berkedudukan di pemerintahan.

Banyak kisah yang disaksikan oleh bangsa Indonesia mempertontonkan ketidak adilan dalam perlakuan hukum. Seperti kisah Nenek berusia 55 tahun bernama Minah warga Jawa Tengah yang divonis hukuman penjara 1 tahun 15 hari hanya karena mengambil tiga buah kakao dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan. Padahal nenk tersebut telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya namun tetap diajukan ke pengadilan oleh PT Rumpun Sari Antan tanpa didampingi pengacara.

Contoh itu hanya segelintir skenario ketidak adilan di negara ini. Tentu masih banyak kisah masyarakat yang kurang mampu, diperlakukan tidak adil. Seorang kakek divonis penjara 12 hari karena kedapatan mencuri sebuah sabun. Ada juga kisah mereka yang mencuri buah, sayur, namun mendapatkan hukuman yang tidak sebanding.

"Pertanyaannya, adilkah jika hukum memperlakukan masyarakat yang kurang mampu tidak sebanding dengan proses hukum mereka yang punya uang dan kekuasaan, seperti Artalyta yang mendapatkan fasilitas mewah dalam penjara, vonis hukuman Gayus Tambunan yang tidak sebanding dengan perbuatannya menggelapkan uang negara dalam kasus mafia pajak, dan kisah para koruptor yang mendapatkan hukuman yang ringan, diistimewakan dalam sel tahanan, atau bahkan ada yang dibebaskan dari tuntutan hukum," katanya mempertanyakan.

The worrld justice project dalam rule of law index 2010 memberi sebuah penilaian yang rendah tentang indeks penegakan hukum dan hak-hak dasar masyarakat di Indonesia. "Dari 35 negara yang disurvey, Indonesia mendapatkan nilai rendah untuk keadilan (acces to justice) dengan rangking 32. Sementara untuk kategori pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kita berada di posisi tengah-bawah yakni rangking 25," ujar Irman.

Menurut Irman, keadilan memiliki dua dimensi, yaitu Social equality yang menyangkut keadilan harus ditegakkan untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat. Dan Social Order, yaitu keadilan ditegakkan untuk membentuk keteraturan sosial.

"Di Monumen ini, tertera nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan dasar negara sekaligus the way of life bangsa Indonesia dan lima poin luhur keadilan," katanya. Jadi monumen tersebut sangat menginspirasi untuk penegakan keadilan.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof Dr Mohd Mahfud MD SH SU mengartikan keadilan sebagai bisikan hati nurani dan logika adalah keadilan. Sehingga penegakan keadilan harus menjadi prioritas. "Saat negara inipun dibentuk adalah untuk keadilan," katanya. Bahkan jika keadilan tidak diperjuangkan, NKRI tidak ada gunanya dipertahankan.

Ia mengapresiasi pernyataan Rahmat Shah yang mengatakan jika Indonesia masih terkorup tahun-tahun ke depan, maka monumen tersebut akan dirobohkan. "Jika tahun depan masih terkorup, maka kita akan berkumpul lagi di sini. Simbol-simbol seperti ini jangan dimatikan, melainkan ditumbuhkan," kata Mahfud.

Mahfud banyak bercerita mengenai kejoliman dan ketidak adilan di tengah bangsa ini. Bahkan ketidak adilan yang dialami oleh masyarakat kalangan atas. "Seperti yang dialami keluarga mantan wakil presiden, Moh Hatta, tanah yang jelas-jelas milik mereka, justru dilimpahkan ke pengembang dengan sertifikat yang baru," katanya. Jadi ketidak adilan bukan hanya menimpa masyarakat kurang mampu.

Untuk itu, katanya, ketidak adilan harus ditumpas agar bangsa ini bisa maju dan berkembang. Tidak ada suatu bangsa yang maju tanpa keadilan ditegakkan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho ST juga menyampaikan apresiasi atas peresmian Monumen Nasional Keadilan yang bahkan monumennya sendiri dibangun di Medan. "Mudah-mudahan keadilan semakin kuat dan teguh ke depan," katanya.

Acara peresmian juga diisi dengan pembacaan puisi dan teatrikal "Surat Untuk Memanggil Keadilan" yang dibacakan dan diperankan oleh Sanggar Al Husna.

Kerumunan warga yang begitu antusias dalam menyaksikan peresmian monumen bahkan menyebabkan kemacetan di ruas jalan S Parman Medan, namun seremoni peresmian monumen berlangsung khidmat.

Secara spontan, banyak masyarakat yang menyampaikan berupa bingkisan cenderamata untuk pemrakarsa Monumen Nasional Keadilan, Rahmat Shah.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Inovasi dan Kreativitas untuk Membangun Bangsa

MEDAN, ‎​Mantan Pembantu Rektor I Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Ir Sumono MS mengahdiri acara Dies Natalis Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian (Imateta) ke 13 dan Seminar Civitas Akademik Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian USU, di Aula Suratman FP USU Medan, Sabtu (19/3).

Dalam acara yang berlangsung hikmat itu, Sumono mengharapkan agar mahasiswa Program Studi Keteknikan Pertanian yang tergabung dalam Imateta agar tetap fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa. Ia juga menjelaskan kepada mahasiswa apa saja yang menjadi faktor penetu keunggulan suatu negara seperti disampaikan Dodi Andika dalam tulisannya.

Sumono menjelaskan bahwa penentu-penentu itu adalah inovasi dan kreativitas sekitar 45 persen, Jejaring sekitar 25 persen, Teknologi sekitar 20 persen, dan Sumberdaya Alam yang hanya 10 persen. "Jadi yang paling kuat adalah inovasi dan kreativitas," katanya.

Meskipun, katanya, sumber daya alam melimpah namun jika inovasi dan kreativitas tidak ada akan sia-sia. Jadi dosen yang juga mengajar di Program Studi Keteknikan Pertanian FP USU ini mengaharapkan agar mahasiswa yang tergabung dalam Imateta menumbuhkan inovasi dan kreativitas.

Dalam acara yang dihadiri seluruh mahasiswa Keteknikan Pertanian ini juga disuguhkan bagaimana Indonesia bisa bangkit dari keterpurukannya. "Indonesia harus diisi dan dikelola oleh insan-insan yang berahlak mulia, cerdas dan kompetitif. Pendidikan adalah satu diantara pilar utama dlm membentuk insan-insan Indonesia yang berahlak mulia, cerdas dan kompetitif. Dan Pendidikan bukan sekedar proses pengayaan intelektual, tetapi juga menumbuhkan benih-benih adab manusia," kata Sumono menjelaskan.

Imateta adalah organisasi yang dibentuk berasaskan kekeluargaan, sehingga dalam organisasi tersebut diharapkan bisa saling menyokong satu dengan yang lain. Seperti dikatakan ketua Imateta periode 2010/2011, Tika Siregar, bahwa Imateta adalah organisasi yang berdasarkan kekeluargaan. "Tidak mengenal bagi siapa ruang yang palin luas dan bagi siapa yang paling sempit, semua adalah sama," katanya.

Tika juga menyampaikan, bahwa saat ini Imateta FP USU, telah tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Teknik Perntanian Indonesia (Imatetani). Bergabungnya Imateta dengan Imatetani diharapkan mampu menumbuhkan inovasi baru bagi mahasiswa khususnya anggota Imateta.

Ekkel Pranata Perangin-angin, perwakilan dari alumni Program Studi Keteknikan Pertanian mengatakan emoga dies natalis ini bisa menjadi momentum untuk bangkit kembali. "Selama ini memang sudah mulai nampak, kami harapkan agar lebih besar lagi," katanya.

Ketua Program Sturdi keteknikan Pertanian, Ir Edy Susanto MSi juga mengatakan agar mahasiswa yang tergabung dalam Imateta bisa menjadi panutan di tengah kampus maupun di tengah masyarakat.

Mahasiswa juga dibekali dengan istilah bahwa saat ini, kuliah bukan hanya untuk mencari pekerjaan. Melainkan untuk lebih menumbuhkan inovasi dan kreativitas.
Secara singkat Edy menerangkan asal muasa program studi keteknikan pertanian. Sebelumnya yang ada adalah ikatan mahasiswa teknologi, dan sejak tahun 1996 memisahkan diri dan membentuk program studi teknik pertanian yang kemudian berubah menjadi Program studi keteknikan pertanian.

Pembentukan program studi berdasarkan SK Dirjen Dikti no 163/Dikti/Kep/2007 tentang penataan kondifikasi Program studi pada Perguruan tinggi.

Ada pun visi dan misi Program Studi Keteknikan Pertanian adalah, menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat akademik dan/atau profesional dengan dengan kemampuan keteknikan pertanian. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan Teknik Pertanian dan pengembangan penerapannya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan memperkaya aset nasional. Dan memperluas partisipasi dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran dan pemodernisasian cara pembelajaran.

Pembicara lain yang diundang dalam diskusi panel ialah, Syaril A Hasibuan MSi dari dinas pertanian, dan Hakim Sitompul alumni ke dua Teknik Pertanian USU.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT