Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Budiman Nadapdap mengatakan, pihaknya sudah menyurati Kepolisian Daerah (Polda) Sumut sebagai pemeberitahuan rencana aksi massa turun ke jalan jika pemeriksaan terhadap Magawati tetap dilakukan oleh KPK.
"Hal ini akan dilakukan, baik di Sumut dan bahkan turun ke Jakarta dengan jumlah besar. Saat ini kami sedang merancang untuk memberangkatkan ke Jakarta sekitar 7.500 orang. Setiap DPC (Dewan Pengurus Cabang) mengirimkan 250 orang. Kapan dikomando dari pusat tinggal bergerak," kata Budiman kepada wartawan di Medan, Rabu (23/2).
Sebagaimana diketahui, KPK sebelumnya melayangkan surat panggilan kepada Megawati agar menjadi saksi kasus dugaan suap penerimaan cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom.
Megawati dipanggil KPK untuk hadir Senin (21/2), sebagai saksi meringankan untuk dua tersangka kasus suap dari PDIP, Max Moein dan Poltak Sitorus. Namun Megawati tidak menghadiri pemeriksaan, namun hanya mengirim dua perwakilannya, Tjahjo Kumolo dan Trimedya Panjaitan.
Budiman menegaskan, rencana aksi ini merupakan bentuk simpati terhadap simbol partai. Apalagi, banyak masyarakat yang merasa bahwa Megawati banyak membawa perubahan saat menjabat sebagai Presiden.
Di saat Megawati dihadapkan dengan panggilan penyidik terkait kasus korupsi yang tidak terkait dengannya, hal ini dianggap sebagai pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter elit partai seperti ini, menurut Budiman, terlihat jelas mulai gencar dilakukan untuk melemahkan salah satu partai, termasuk PDIP.
"Ini tidak hanya pembunuhan karakter elite partai, tapi pembuhunan terhadap karakter bangsa. Kalau begini, krisis kepemimpinan akan terus terjadi di negara kita ini. Tingkat apatisme sudah semakin tinggi. Kita menghimbau agar karakter bangsa ini perlu dipelihara dan dijunjung tinggi," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut ini.
Menurut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Analisman Zalukhu, kondisi kader dan pengurus PDI Perjuangan Sumut saat ini dalam keadaan solid dalam menunggu instruksi partai. Menurut Analisman, belakangan banyak pertanyaan dan tanggapan dari kader partai yang tidak rela ketika simbol dan tokoh parta dizolimi.
Apalagi, menurut Analisman, pemanggilan Megawati sebagai saksi bisa dipandang sebagai komoditas politik yang mengada-ada. "Ini sudah tidak pada konteks penegakan hukum. Ini sudah politisasi," katanya.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Sarma Hutajulu berpendapat, pemanggilan Megawati sebagai saksi tidak relevan dan penting dalam kasus yang dihadapi sejumlah mantan anggota DPR dari PDIP. Seharusnya, menurut Sarma, penyidik KPK bisa memilah mana saksi yang relevan dalam suatu perkara.
Dia berharap, KPK jangan menghilangkan independensinya demi kepentingan politik tertentu. "Jangan jadikan pemanggilan Megawati sebagai pengalihan isu," kata Sarma.
Kesiapan menyiapkan massa untuk berangkat ke Jakarta juga diungkapkan Ketua Banteng Muda Sumut Tagor Pandapotan Simangunsong. Menurutnya, pemanggilan Megawati tidak terlepas dari kepentingan kekuasaan.
"Kawan-kawan sudah siap turun, bahkan siap untuk reformasi jilid II," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar