Eddy Syofian Bakal Diusung Jadi Walikota Tebing Tinggi

MEDAN, ‎​Majunya Eddy Syofian menjadi calon Walikota Tebing Tinggi untuk pencalonan periode 2011-2016 semakin kuat kemungkinan. Sesuai dengan rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang sedang membahas pengganti calon Walikota Tebing Tinggi H Mohammad Syafri Chap untuk menghadapi Pilkada ulang Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, periode 2011-2016 yang akan datang.

Penggantinya adalah Drs H Eddy Syofian MAP, yang saat ini bertugas sebagai Penjabat (Pj) WalikotaTebing Tinggi. Eddy Syofian, yang juga Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumut ini, nantinya akan berpasangan dengan Ir H Hafas Fadillah.

"Ya, nama itu sudah kami teruskan ke DPP setelah diusulkan sebelumnya DPD Tebing Tinggi," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Hardi Mulyono menjawab wartawan, Rabu(13/4).

Hardi mengatakan, hasil pembahasan DPP tersebut, akan diketahui selambat-lambatnya lusa atau Jumat 15 April 2011. Walau demikian, tidak tertutup kemungkinan apakah nama lain yang muncul. "Semua tergantung DPP, namun menurut hemat kami, beliau layak dijagokan," kata Hardi.

Ditanya apa alasan menjagokan Eddy, Hardi menyebutkan sudah melalui penilaian DPD Partai Golkar Tebing Tinggi yang juga sudah dikoordinasikan dengan DPD Partai Golkar Sumut. Setahu DPD, sebutnya, Eddy Syofian bisa diterima masyarakat.

Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan dukungan positif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Eddy selaku Pj Walikota sejauh ini. Dia menambahkan, Ketua DPD Partai Golkar Sumut Syamsul Arifin, juga senang dengan niat Eddy Syofian untuk bertarung di Pilkada Tebing Tinggi.

Sebelumnya, Syafri Chap yang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi memenangi Pilakda Walikota dan Wakil Walikota pada 12 Mei 2010, diputuskan batal oleh Mahkamah Konstitusi (MK), 9 Juni 2010.

Dalam pertimbangan MK, disebutkan pihak termohon atau Syafri Chap, tidak memenuhi salah satu syarat hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah untuk menjadi pasangan calon dalam Pilkada kota Tebing Tinggi.

Selain itu, KPU dan KPU Kota Tebing Tinggi telah salah dalam melakukan ketentuan pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. MK menilai, Syafri Chap pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan yang sudah in crach karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih.

Selanjutnya, MK memerintahkan KPUD menggelar pilkada ulang dengan ketentuan mencari pengganti Syafri Chap.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Disbudpar Ajak Media Kembangkan Pariwisata Sumut

MEDAN, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Naruddin Harahap berharap kepada media massa baik elektronik maupun cetak untuk membantu mempromosikan pariwisata di Sumatera Utara.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan saat jumpa pers di kantor informasi dan komunikasi Sumatera Utara, Rabu (13/4). "Peran media sangat dibutuhkan dalam promosi peningkatan parawisata di Sumatera Utara," katanya.

Sehingga dia meminta kepada seluruh media agar memberikan dukungan melalui pemberitaan yang bisa membangun pariwisata di Sumatera Utara. Selain pemberitaan yang merupakan promosi wisata di Sumatera Utara, Naruddin juga mengharakan adanya masukan dan saran untuk pengembangan dari media.

"Saling koordinasi akan membuat suatu suasana yang baik," katanya. Karena tanpa promosi yang bagus, melalui media maka usaha pengembangan pariwisata di Sumatera Utara tidak ada apa-apanya.

Pengembangan pariwisata di Sumatera Utara juga telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Dan dua tempat wisata yang akan dikembangkan adalah, kawasan Danau Toba dan kawasan Percandian di Padang Lawas Sumatera Utara.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Karo Belum Sahkan APBD 2011

* Bupati Baru Dilantik, sehingga Memperlambat Proses

MEDAN, Keterlambatan penyusunan Rangcangan Perda (ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengakibatkan pinalti penundaan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak membuat Pemerintah Kabupaten/kota untuk secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Keterlambatan pengesahan APBD akan menerima pinalti penundaan pemberian DAU sebanyak 25 persen.

Seperti yang terjadi di 33 kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Utara, untuk APBD tahun 2011 ada lima daerah kabupaten/kota yang melewati date line penyelesaian penyusunan APBD yaitu 31 Maret setiap tahunnya.

Lima daerah yang sempat terkena dampak penundaan penyerahan DAU adalah, kabupaten Nias Selatan dengan besaran DAU sekitar Rp 6 miliar, kabupaten Batu Bara dengan besar DAU sekitar Rp 8 miliar, Kabupaten Karo sekitar Rp 9 mili
ar, Padang Lawas sekitar Rp 5 miliar dan Langkat dengan jumlah DAU sekitar Rp 14 miliar.

Namun saat ini yang belum menyerahkan ranperda APBD ke provinsi hanya Kabupaten Karo. Kabupaten Karo belum menyerahkan ranperda tentang APBD tersebut dengan asan bupatinya baru saja dilantik. Sedangkan Nias Selatan, tahap evaluasi di provinsi telah selesai tingga menunggu tandatangan gubernur dalam hal ini plt Gubernur Sumatera Utara.

Namun setelah APBD di sahkan masing-masing kabupaten/kota, maka akan diserahkan kembali ke kabupaten/kota. Sehingga kabupaten kota yang sempat dikenakan pinalti sebahagian telah dicabut kembali. Pencabutan pinalti yang ditujukan langsung ke bupati/walikota akan secara resmi dicabut jika laporan ke pemerintah pusat telah disampaikan.

R Indra Saleh, Kabag Pembinaan Anggaran Kabupaten/Kota mengatakan bahwa dana bagi hasil provinsi juga akan diberikan ke kabupaten/kota jika APBD disahkan. "Sebanyak 25 persen akan langsung diserahkan tanpa diminta kabupaten/kota, itu harus diserahkan setelah ranperda disahkan di tingkat Kabupaten/kota," katanya kepada wartawan, Rabu (13/4) di kantor Gubernur Sumatera Utara, jl Imam Bonjol Medan.

Indra mengatakan, seandainya saja pemerintah kabupaten kota mengikuti dan mentaati peraturan menteri dalam negeri (permendagri) tentang pedoman penyusunan APBD, tidak akan ada yang telambat. Karena permen tersebut, biasanya telah dikeluarkan sekitar bulan Mei setiap tahunnya.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pengembangan Di Dua Objek Wisata

MEDAN, Pengembangan Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara, akan dilakukan di dua pusat pariwisata di Sumatera Utara. Yaitu Kawasan Danau Toba dan kawasan percandian di Padang Lawas.

Secara kolektif pembangunan pariwisata di dua lokasi tersebut akan dalaksanakan sejak tahun 2011 untuk pemantapan perencanaan dan tahun 2012 sudah harus di mulaipembangunan secara fisik.

"Akan membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan pembangunan ini," kata Naruddin Harahap, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/4). Pengembangan tentu akan memperhatikan aspek nilai-nilai budaya dan nilai alami suatu objek wisata.

Seperti kawasan Danau Toba, pengembangan akan dilakukan dengan terebih dahulu memberikan suatu gambaran bagi setiap perusahaan yang terkait di dalamnya. Misalnya dengan melakukan sejenis touring ke Bali untuk mempelajari dan mencari hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan.

Promosi awal direncanakan dengan memperlancar transportasi ke daerah wisata. Langkah yang ditawarkan adalah dengan adanya penerbangan dari Bandara Ngurahrai Bali ke Bandara Silangit Tapanuli Utara yang tidak terjadwal. Artinya, wisatawan bisa mengadakan perjalanan dari Bali ke Danau Toba sesuai dengan keinginannya. "Kita harapkan dinas perhubungan bisa memberikan izin untuk itu nantinya," kata Naruddin.

Langkah lain yang sedang direncanakan adalah, adanya penambahan transportasi yang akan mampu menarik perhatian wisatawan. Seperti pembangunan kereta kabel dan hal lain seperti pembuatan museum atau sejenisnya.

Sedangkan untuk pengembangan pariwisata kecandian di Padang Lawas akan dilakukan kerjasama dengan tenaga ahli yang mengerti tentang keaslian komonen-komponen candi yang ada di daerah tersebut.

Naruddin kembali mengingatkan, bahwa saat ini peran semua pihak sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan cita-cita bersama.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pengembangan Pariwisata Sumut Semakin Terang

MEDAN, Dunia pariwisata di Sumatera Utara sepertinya akan menemui titik terang. Setelah sekian lama tenggelam sejak puncak kunjungan wisata mancanegara sekitar tahun 1995-1996, akan kembali diupayakan kembali ke masa tersebut.

Capaian itu diindikasikan adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Utara. Perhatian yang diberikan pemerintah pusat dengan pengalokasian dana untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

Khususnya pengembangan kawasan Danau Toba saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Di mana, kawasan Danau Toba akan dijadikan sebagai tempat wisata kembaran pulau Bali. Dukungan dan kerjasama dari segala pihak tentu akan menjadi pendorong tercapainya target tersebut.

Tahun 2011, seperti disampaikan Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Naruddin Harahap, Rabu (13/4) di Medan, alokasi dana untuk pengembangan pariwisata di Sumatera Utara bahkan lebih besar dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2011.

Namun sayang, Naruddin belum bisa sebutkan berapa besaran anggaran dana tersebut. "Sudah disampaikan kepada kami, namun belum bisa disebutkan saat ini karena beum diketok," kata Naruddin.

Sebelumnya, untuk pengalokasian dana untuk pengembangan pariwisata di Sumatera Utara, pemerintah pusat meminta grand design rencana pengembangan. Dan itu telah diselesaikan pemerintah provinsi.

Pembangunan kepariwisataan di Sumatera Utara dilakukan secara kolektip. Hal ini diupayakan dengan mengadakan rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pemuda Dibangun Menjadi Kader Pemimpin Sejak Awal

Medan, Komisariat Pemuda Katolik Sumatera Utara berusaha dan berupaya untuk membangun seorang pemuda, menjadi generasi penerus bangsa yang betul-betul dilandasi nilai kepemimpinan yang takut akan Tuhan.

Harapan itu didasari dengan adanya Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya oleh organisasi kepemudaan tertua di Indonesia ini tentang "Kursus Kepemimpinan Dasar".

Tujuan dasar dilaksanakannya kegiatan ini, adalah lebih kepada pembangunan capasity buiding seeorang pemuda. Hal itu dilakukan Ketua Komisariat Pemuda Sumatera Utara, Oloan Simbolon setelah melaksanakan kegiatan tersebut di Tiga Binangan Kabupaten Karo 9-10 April 2011.

"Kita tidak menginginkan bangsa ini dihuni oleh pemuda yang tidak terkontrol sejak awal," katanya dengan tegas. Karena suatu bangsa yang ingin maju harus dibangun mualai dari Sumber Daya Manusia yang bisa diarahkan dan tetap berpegang kepada nilai dan norma yang benar.

"Kepemimpinan yang kita harapkan adalah, seorang pemuda yang mampu memimpin diri sendiri," katanya. Ia juga mengatakan kekhawatirannya seperti apa bangsa ini jika nantinya dipimpin oleh pemuda yang tidak bisa memimpin diri sendiri.

Termasuk dalam tingkat teknologi yang kian berkembang. Ia mencontohkan teknologi yang ada di telepon seuler. "Seluruh dunia ini bisa diakses melalului hand phone, baik yang buruk maupun yang tidak baik," katanya. Jadi dalam hal ini, menurut Oloan pemuda harus betul-betul bisa memimpin yang dimulai dari diri sendiri.

Pemerintah selama ini menurut Oloan sedang menjalankan program pembangunan yang salah. Karena menurutnya pemerintah terlalu fokus membangun infrastruktur secara fisik. "Pembangunan sbenarnya harus dimulai dari pembangunan pribadi pemuda," katanya.

Capasity Building justru sangat dibutuhkan, untuk mengkawal pembangunan fisik. Jadi menurutnya, pembangunan fisik tidak akan bisa berhasil jika tidak diawali pembangunan pribadi yang kokoh.

"Ke depan, kita butuh kader-kader pemimpin yang betul-betul 100 persen warga negara dan 100 persen warga gereja," katanya. Dua sisi tersebut menurutnya harus dibangun secara berbarengan, jika tidak, semua pembangunan fisik akan suit berkembang.

Kursus kepemimpinan di Tiga Binanga diikuti sekitar 100 orang peserta. Diberikan materi dalam bentuk ceramah dan permainan untuk membentuk karakter dalam membangun kemampuan bekerja sama atau team work.

Seperti disampaikan Oloan, untuk bulan Mei 2011 kegiatan yang sama akan dilaksanakan di Saribu Dolok sekitar tanggal 7-8 Mei 2011. Ia sangat berharap pemuda Katolik bisa menjadi kader pemimpin di tengah masyarakat yang diawali dari kemampuan memimpin diri sendiri.

Oloan menyampaikan terimaksih juga kepada seluruh pengurus kepemudaan Katolik di daerah. Kegiatan yang selalu diagendakan tersebut secara rutin tentu membutuhkan kegigihan setiap pengurus cabang. Kepada Ketua Pemuda Katolik Karo, Sarjana Purba diberikannya apresiasi atas penyelenggaraan kursus yang telah sukses dilaksanakan.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Tanah Sari Rejo Dibawa ke Menteri Keuangan

MEDAN, Sengketa lahan antara masyarakat kelurahan Sari Rejo Medan Polonia dengan TNI AU seolah tidak semakin mengerucut. Seperti hasil rapat komisi A DPRD Sumatera Utara yang menghadirkan seluruh instansi terkait, Rabu (13/4) belum ada kesimpulan yang bisa memberi angin sejuk bagi masyarakat.

DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rapat yang berlangsung sekitar 2 jam lebih tersebut memutuskan untuk membawa masalah ini ke Kementerian Keuangan Nasional. Langkah ini dilakukan untuk meminta kepada Kementerian tersebut agar sejumlah lahan yang menurut masyarakat dimilikinya agar dilepaskan dari aset.

Langkah tersebut merupakan langkah untuk menyelesaikan perseteruan antara masyarakat dengan aparat negara tersebut. Kondusifitas tidak akan terjamin jika masalah ini tidak diselesaikan secepatnya.

"Potensi ricuh masih besar kemungkinnan terjadi, karena pihak TNI AU masih bersikeras," kata ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Potensi tersebut sangat dikhawatirkan oleh DPRD. Sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan solusi, yang tentunya tidak merugikan rakyat. Menurut Hasbullah, tanah adalah untuk rakyat jadi tidak ada alasan untuk tidak berpihak kepada rakyat.

Posisi masyarakat juga dalam hal sengketa lahan sangat kuat. Karena surat-surat penguat data sudah dimiliki rakyat. "Mulai dari surat lurah, surat kepala desa, surat camat, bahkan surat dari instansi pemerintahan juga ada beberapa," kata Hasbullah.

Secara tegas Hasbullah mengatakan usai rapat bahwa tanah adalah hak rakyat. "Tanah adalah untuk rakyat dan kita akan membela rakyat untuk mendapatkan tanah," katanya dengan suara tegas.

Supriyadi, Kepala Bidang sengketa konflik dan perkara BPN Sumatera Utara mengatakan bahwa dari satu sisi secara hukum tanah masih milik TNI AU. Namun belum juga ada titik temu untuk penyelesaiannya. "Makanya semua pihak harus turut memberikan solusi yang terbaik," katanya.

Rapat terbuka tersebut dihadiri oleh seluruh unsur terkait, termasuk perwakilan masyarakat yang tinggal di Sari Rejo. DANLANUD Medan, Taufik H juga hadir dalam rapat tersebut.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Warga Langkat Keluhkan Infrastruktur Ke DPRD Sumut

MEDAN, ‎​Permasalahan infrastruktur yang selalu disuarakan oleh Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho di beberapa pertemuan dengan petinggi negara ini memang benar adanya. Sumatera Utara masih jauh tertinggal dalam pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan.

Warga Desa Rumah Galoh Simpang Kutabuh Gunung Ambat, Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, Selasa (12/4) mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara. Kedatangan mereka adalah untuk memperjuangkan kondisi jalan yang menghubungkan desa mereka dengan ibu kota kecamatan.

sejak tahun 2001 jalan sepanjang 24 km tersebut belum pernah diperbaiki. Sehingga kondisi jalan yang menjadi jalur utama keluar masuk beberapa desa tersebut sangat memprihatinkan. "Bahkan anak sekolah juga sudah terkendala berangkat ke sekolah," kata Benteng Sembiring warga yang bertemu dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Daerah yang sentra perekonomiannya berpusat pada pertanian ini mengakibatkan menurunnya tingkat perekonomian di daerah tersebut. Sudah beberapa kali usulan disampaikan kepihak pemerintahan, namun belum juga dilakukan perbaikan. "Saat terjadi longsor atau amblas, hanya diperbaiki sekedarnya saja," katanya.

Kondisi yang semakin parah setelah tiba musim hujan, tidak sedikit kecelakaan yang terjadi karena kondisi jalan. Untuk mencegah semakin banyak korban terjebak di jalan yang rusak, warga pun memblokir jalan provinsi tersebut sejak 4 April 2011 yang lalu.

Kondisi drainase juga menjadi faktor pendukung terisolirnya beberapa daerah di kecamatan Sei Binge tersebut. Jika terjadi hujan, maka jalan akan tergenang dan mengakibatkan jalan semakin tebal lumpurnya.

M Nasir anggota komisi D DPRD Sumatera Utara yang menerima kehadiran masyarakat tersebut mengatakan keluhan masyarakat itu sangat masuk akal. Karena memang kondisi infrastruktur jalan di Sumatera Utara dalam kondisi memprihatinkan.

Sehingga untuk itu, masyarakat diminta untuk membuat aoranpengaduan secara tertulis lengkap dengan kronogis kerusakan jalan, serta upaya yang telah dilakukan warga.

Saat M Nasir mencoba mengkonfirmasi kepada Camat Sei Bingei, kondisi itu sudah pernah diajukan dalam Musrenbang. Namun sayang, Bappeda Langkat justru menolak usulan tersebut. "Sangat kita sayangkan itu, seharusnya Bappeda harus tanggap," kata Nasir.

Beberapa desa yang terisolir akibat kerusakan jalan tersebut seperti Desa Telagah, desa Galuh, desa Gunung Ambat, dan desa Simpang Huta Buluh.

Di sisi lain, Nurul Azhar Lubis anggota DPRD Daerah Pemilihan Langkat mengatakan bahwa alokasi dana ke jalan provinsi dimaksud sudah pernah dimasukkan dalam anggaran. "Namun tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tentu secara bertahap atau gradual," katanya.

Pembangunan di Sumatera Utara diharapkan akan dilakukan secara merata dan menyeluruh. Untuk itu, masyarakat tetap diminta untuk memeihara dan menjaga infrastruktur yang ada. Karena pembangunan akan berjalan jika masyarakat turut membantu dan mengawasi.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Richard Lingga Apresiasi Ketegasan Kapolda Sumut

MEDAN, ​Anggota DPRD Sumut Richard Eddy M Lingga SE, mengapresiasi dan mengacungi jempol terhadap tindakan tegas Kapolda Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, mencopot Kapolres Labuhan Batu AKBP Robert Kennedy, yang diduga melakukan pembiaran terhadap praktik judi di wilayah hukum Polres Labuhan Batu.

"Tindakan tegas yang dilakukan itu, sekaligus menjadi bukti bahwa Kapolda Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro memang tidak main-main dengan komitmennya, akan memberangus praktik perjudian di Sumatera Utara," kata politisi Partai Golkar ini, kepada wartawan, Selasa (12/4).

Menurut Richard, ketegasan dalam bertindak merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin. "Dalam konteks demikian, Kapolda telah memperlihatkan ketegasannya 'menjewer' bawahannya yang dinilai tidak mampu menjalankan instruksinya," kata wakil rakyat dari dapem Dairi, Pakpak Bharat dan Karo ini.

Untuk itu, Richard Lingga berharap, kiranya seluruh jajaran pimpinan Polres di daerah ini, hendaknya mampu memetik pelajaran dari kasus pencopotan Kapolres Labuhan Batu itu, selanjutnya segera menjalankan instruksi Kapolda Sumatera Utara, segera membersihkan praktik perjudian di wilayah hukum masing-masing.

Richard meyakini, pasca pencopotan Kapolres Labuhan Batu tersebut, segenap Polres di jajaran Poldasu akan segera bekerja ekstra keras melakukan pemberantasan praktik perjudian di wilayah hukum masing-masing. "Karenanya, kita optimis selama Pak Wisjnu menjabat Kapoldasu, Sumatera Utara akan bersih dari maraknya praktik perjudian," katanya.

Terkait instruksi Kapoldasu itu, dia menyatakan salut dengan kinerja Polres Tanah Karo, yang mengerahkan 120 personel bersama 4 personel Kodim 0205/ TK, melakukan penggerebekan markas judi di Desa Batu Karang, Senin malam. Hasilnya, 18 tersangka pejudi diamankan, bersama barang bukti uang tunai Rp 1,4 juta, 2 lapak dadu, 12 mata dadu, 1 piring kaca, dua tutup mata dadu, 1 tas hitam, 1 genset, 1 organ, dan 4 unit sepeda motor.

Namun, dalam pemberantasan judi di Tanah Karo, muncul kendala. Yakni adanya penghadangan petugas oleh masyarakat. Karena itu diimbau kepada warga agar tidak terprovokasi, serta tidak terlibat dalam melindungi usaha perjudian ilegal di daerah itu.

"Warga seharusnya membantu Polres Karo, untuk sama-sama memberantas judi yang mengancam masa depan generasi muda bangsa itu," kata Richard.

Sementara itu, Mapolres Pakpak Bharat juga berhasil menjalankan instruksi Kapoldasu dengan melakukan penangkapan terhadap sejumlah tersangka judi togel di Desa Penjaratan, kemarin. Dari tersangka berhasil disita uang Rp 231 ribu, rekap togel, serta ramalan horoskop togel.

Sedangkan Mapolres Dairi, dari data kasus judi yang ditangani sejak Maret hingga April 2011. Jumlah kasus 22, tersangka 31 orang, barang bukti uang Rp 3.388.000, hp 10 unit, jackpot 3 unit, rekap 61 blok, dan rekap togel 491 lembar. Bandar judi di Tanah Pinem dan 2 perekap, sudah ditahan Polres Dairi.

"Itu bermakna jajaran Polres Karo, Pakpak Bharat dan Dairi, sudah berupaya maksimal dalam menjalankan instruksi Kapoldasu," kata Richard Lingga.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pembayaran Gaji Pegawai PD AIJ Belum Ada Solusi

MEDAN, ‎​Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) hingga kini belum bisa membayar gaji 116 karyawannya. Mereka belum menerima gaji sejak Desember 2010 karena ketiadaan dana perusahaan.

"Sampai sekarang belum ada uang. Kalau tidak ada pekerjaan tentu tidak ada uang," ujar Direktur PD AIJ Manihar Sitanggang di Medan, Selasa (12/4).

Manihar menngatakan, kondisi perusahaan saat ini benar-benar memprihatinkan. Percetakan, sebagai satu-satunya unit usaha yang masih berjalan, saat ini sudah tidak beroperasi karena tidak ada pekerjaan. Hal ini membuat perusahaan benar-benar kehabisan dana termasuk untuk membayar gaji pegawai. Kondisi perusahaan yang saat ini hanya bergantung pada unit usaha percetakan.

Sebelumnya perusahaan ini memiliki banyak unit usaha seperti gedung bioskop, pabrik es, toko buku dan pembuatan batu bata yang semuanya kini tidak lagi beroperasi. Padahal, aset perusahaan ini sangat banyak dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.

"Memang ngeri lah kalau sudah sampai empat bulan tidak gajian. Tapi mau bagaimana lagi. Kalau dulu, jangankan masalah gaji, kami malah menyetor ke pemerintah," ujar Manihar.

Menurutnya, satu-satunya solusi yang bisa mengatasi masalah ini adalah pemberian modal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sebagai pemilik perusahaan. Namun, beberapa tahun belakangan, Pemprov Sumut sudah tidak pernah menambahi penyertaan modal di PD AIJ.

Manihar sendiri sudah berkali-kali menyampaikan permintaan ini ke Pemprov Sumut maupun DPRD Sumut, namun belum mendapat tanggapan. "Kami sudah meminta. BUMD yang lain dikasih, tetapi kenapa kami tidak.," ujarnya. 

Perwakilan karyawan yang mengadu ke Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Rabu (2/3), mengungkapkan bahwa perusahaan sudah tidak mampu menangani masalah ini. Mereka juga menilai bahwa Manihar sudah tidak mampu mengelola perusahaan.

Manihar bahkan dituding sudah tidak peduli dengan nasib karyawan. Namun hal ini dibantah oleh Manihar. Dia mengaku akan tetap berjuang mencari dana operasional perusahaan termasuk membayar gaji karyawan. "Kalau pun susah tidak bisa ditinggalkan. Kita sama-sama berjuang," katanya.

Manihar sendiri mengaku belum bisa mencari solusi atas masalah ini. Oleh karena itu, dia sudah melaporkan ke Badan Pengawas.

Saat ini, Badan Pengawas PD AIJ sedang mencari solusi, sehingga paling tidak gaji karyawan bisa dibayar. Namun, Manihar pesimis kalau Badan Pengawas PD AIJ bisa mencarikan dana untuk membayar gaji karyawan. "Salah satu jalannya memang harus mencari pekerjaan," ujarnya. 

Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sumut Djaili Azwar sebelumnya mengatakan, masalah di PD AIJ masih dibahas oleh badan pengawas dan Pemprov Sumut. Namun sejauh ini, dia belum bisa memastikan tindakan yang akan dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Tiga Calon Sekda Provinsi Sumut Tidak Tertutup Kemungkinan Dikocok Ulang

MEDAN, ‎​Oloan Simbolon Anggota DPRD Sumatera Utara mengatakan agar ketiga calon Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Sumatera Utara dikocok ulang. Dalam hal ini plt Gubernur Sumatera Utara harus jeli melihat keinginan warga Sumatera Utara, yang membutuhkan keberagaman.

Menurut Oloan, evaluasi ulang terhadap ketiga calon tidak melanggar undang-undang. "Jika Plt Gubernur Sumatera U
tara mendasarkan itu untuk perbaikan Sumatera Utara, itu tidak salah. Jangan hanya kepentingan politis semata," katanya di Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (12/4).

Karena menurutnya, unsur 'pelangi' sangat mendukung keberlangsungan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara. "Sumatera Utara adalah wilayah yang beragam penduduknya, baik suku, agama bahkan tingkat perekonomian," katanya.

Ia mengatakan walaupun ketiga calon sudah pada tahap Tim Penilai Akhir (TPA) dalam hal ini diketuai Wakil Presiden, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan peninjauan ulang. "Itu tidak melanggar undang-undang," katanya.

Dalam rangka perbaikan Sumatera Utara juga diminta agar Gatot Pujo Nugroho tetap melakukan evaluasi di tingkat SKPD di lingkungan Pemprov Sumut. "Jika memang itu demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tentu harus dilakukan," katanya.

Di sisi lain, anggota DPRD Sumut Muslim Simbolon, penetapan pejabat tertinggi eselon IB ini harus segera selesai, mengingat begitu banyaknya agenda-agenda Pemprov Sumut yang terbengkalai hingga saat ini.

"Pemerintahan di Sumut kini diisi oleh Pelaksana tugas (plt), mulai dari jabatan plt Gubernur Sumatera Utara hingga plt Sekretaris Daerah (sekda) bahkan eselon III banyak dijabat plt. Tentu akibatnya terus terkendala dalam mengambil kebijakan yang dikhawatirkan akan memperlambat proses pembangunan," kata Muslim, politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Apalagi, tegasnya, akibat berlarut-larutnya proses uji kelayakan tiga nama calon Sekda Provinsi Sumatera Utara, yakni H Sjafaruddin SH, Syaiful Syafri dan Asfan Sofyan, yang kini prosesnya sudah di TPA, menimbulkan beragam persepsi di lingkungan politik, eksekutif dan masyarakat.

Dia juga mempertanyakan, alasan dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengumumkan hasil uji yang dilakukan di pemerintah pusat. "Berarti apa yang dilakukan Mendagri ecek-ecek dan tentu menjadi cacat hukum," ujarnya.

Meski segala kemungkinan itu ada, Muslim juga menyesalkan jika isu tersebut justru datangnya dari elit politik maupun kalangan birokrat di daerah. "Kalangan elit politik maupun birokrat harusnya ikut serta mendesak agar TPA menyelesaikan tugasnya, agar Sumut segera mendapatkan Sekda yang defenitif," kata Muslim.

Dia meminta agar para pengamat politik untuk tidak menambah kisruh, dan jangan memberi tafsir-tafsir yang membingungkan masyarakat, karena akan berkaitan dengan terkendalanya tingkat perekonomian dan pembangunan di Sumatera Utara.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

DPRD Minta BPN Sumut Fasilitasi Pertemuan ke BPN Pusat

*Terungkap Lahan yang Disengketakan Sudah Inkrah Keputusan Pengadilan

MEDAN, ‎​Komisi A DPRD Sumut minta BPN (Badan Pertanahan Nasional) memfasilitasi pertemuan dengan BPN pusat dengan mengundang DPRD Sumut, Gubernur Sumatera Utara, Pemkab Serdangbedagai dan BPN Serdangbedagai guna mencari solusi sengketa tanah antara PTPN 3 dan kelompok warga Paya Bagas Kabupaten Serge yang sudah inkrah hasil putusan Pengadilan.

Demikian salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut dengan Pemprov Sumut, management PTPN3, Pemkab Sergai, BPN Sumut, BPN Serge, Poldasu dan warga Paya Bagas-Sergai, yang dipimpin ketua komisi Hasbullah Hadi, Selasa (12/4) di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Rapat yang dihadiri segenap anggota Komisi A seperti Isma Padly Pulungan, Sonny Firdaus, Irwansyah Damanik, Alamsyah Hamdani, Pasiruddin Daulay, Amarullah Nasuiton, Chairul Fuad, Syamsul Hilal, Rauddin, Ida Budiningsih dan Marasal Hutasoit tidak menghasilkan keputusan, karena masing-masing pihak yang bersengketa tetap bersikukuh dengan sikap masing-masing. Disatu sisi warga minta tanahnya dikembalikan dan disisi lain PTPN 3 tetap berpegang pada inkrah hasil keputusan pengadilan.

Dalam rapat itu, Hasbullah Hadi sempat 'angkat tangan' membahas masalah tanah yang disengketakan PTPN3 dengan warga Paya Bagas, karena pertemuan sudah berulangkali dilakukan tapi tidak ada penyelesaian. "Rapat kali ini yang terakhir. Sekarang bukan cerita fakta, tapi keinginan masing-masing. Jika rapat ini hasilnya gepeng ya gepeng," ujarnya dengan nada tinggi.

BPN Sumut diwakili Masniari menyatakan, areal tanah yang diklaim warga ada dalam HGU PTPN3 berdasarkan sidang lapangan, bahkan putusan pengadilan sudah inkrah dan eksekusi terhadap lahan tersebut. "Persoalan tanah tersebut sebelumnya sudah dibahas dalam pertemuan di BPN bersama Polres Tebing Tinggi, BPN Sergai dan Pemkab Sergai di kantor BPN Sumut," ujarnya.

Demikian halnya Pemkab Sergai diwakili Zainal Ariifin mengakui sudah ada pertemuan di BPN Sumut membahas masalah sengketa tanah PTPN3 dengan warga Paya Bagas yang merekomendasikan agar semua pihak termasuk BPN Sumut menghadap BPN Pusat dalam menyelesaikan persengketaan tersebut, tapi rekomendasi ini belum dilaksanakan.

"Untuk penyelesaian selanjutnya, semua pihak bersama-sama ke pusat meminta ketegasan, karena berdasarkan UU 32/2004 bahwa masalah tanah urusan wajib diselesaikan yang harus dilaksanakan dengan konsekuen," kata Zainal.

Kepala bagian umum PTPN3 H Mailanta Bangun menegaskan, PTPN3 sebagai BUMN selalu melakukan prosedur hukum, karena persoalan yang dihadapi saat ini merupakan urusan Negara dan sudah diputuskan melalui proses hukum dengan adanya inkrah dan eksekusi, PTPN3 tetap taat.

Apalagi, tambah staf biro hukum PTPN3 Ridho Saputra, bahwa Suwarno cs lupa pernah melakukan gugatan pada objek yang sama, bahkan anak umur 2 tahun ikut dalam gugatan dan sudah pernah ada puutusan inkrah, bahkan berulangkali mengganti pengacara.

Suwarno sebagai pemimpin warga menyatakan keinginan agar tanah mereka dikembalikan dan siap keluar dari areal PTPN3 jika dalam peta tanah warga berada di dalam HGU. Dalam hal ini, yang salah bukan PTPN3 tapi BPN yang memasukkan dalam HGU.

Dalam kaitan ini, tambah Hasbullah Hadi dan Irwansyah Damanik, BPN Sumut tidak melaksanakan surat BPN pusat, sehingga terjadi konflik internal dalam sengketa tanah tersebut dan perlu direkomendasikan agar Kepala BPN Sumut diganti. "Kalau perlu BPN tidak perlu ada," ujar Hasbullah.

Dari keputusan rapat juga dinyatakan bahwa PTPN3 harus memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita masyarakat akibat perusakan rumah dan tanaman masyarakat desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdangbedagai. Untuk itu, diharapkan kepolisian tetap mengkawal masyarakat yang akan memasuki lahan tersebut.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Terkesan Tak Difungsikan Bagian Humas Pemprov Mengeluh

MEDAN, ‎​Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai mengeluh. Pasalnya bagian yang harusnya menjadi fasilitator dalam pemberitaan di instansi provinsi merasa mulai ditinggalkan dalam kegiatan-kegiatan di Pemprov Sumut.

Terakhir adalah kegiatan perjalanan dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur sumatera Utara kekepulauan Nias.

Dalam perjalanan dinas yang berlangsung 12-13 April 2011 untuk pelantikantiga bupati/wakil bupati dan walikota/wakil
walikota Gunung Sitoli tersebut, tidak seorangpun bagian humas diikutkan. Berbeda dengan kegiatan-kegiatansebelumnya dimana bagian humas Pemprov Sumut selalu dilibatkan.

Informasi ini diungkapkan salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangbertugas di bagian Humas Pempropsu.

"Saya juga tidak tahu penyebabnya,kenapa kami tidak diikutkan, padahal dalam setiap kegiatan selama inibagian humas selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di lingkunganSekretariat Daerah (setda-red)," kata sumber yang tidak mau dituliskan namanya tersebut, ketika ditemui di Kantor Gubernur, Selasa (12/4).

Sumber tersebut memaparkan, dengan tidak dilibatkannya bagian humas, maka tidak ada penugasan untuk fortografer yang biasanya mendokumentasikan setiap kegiatan di Pemprov Sumut maupun kegiatan. Bahkan, perwakilan media yang biasanya ada dibawa ikut serta tidak ada pada kegiatan perjalanan dinas keKepulauan Nias ini.

"Saya t
idak berangkat, karena memang saya tidak ditugaskan. Buat apa lah kami ngotot untuk berangkat kalau sudah ada semacam larangan untuk tidak ikut. Yang berangkat itu bagian protokol termasuk Kabag Humas Pimpinan, Keprotokolan dan Telekomonikasi beserta staf protokol," katanya.

Kabag Humas Pimpinan, Keprotokolan dan Telekomunikasi Pemprov Sumut Rahalim ketika dikonfirmasi terkesan mengelak. "Suaranya kurang jelas, putus-putus," kata Rahalim, yang saat dihubungi berada di Nias dan langsung mematikan ponselnya.

Ketika dikonfirmasi ulang dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor ponsel yang sama, Rahalim meminta agar hal tersebut dikonfirmasikan ke Kasubbag Humas. "Tanya saja Kasubbag Humas," demikian isi pesan singkat dari ponsel Rahalim.

Kasubbag Humas dan Kemitraan Pemprov Sumut Erwin Hasibuan yang dikonfirmasi mengakui dirinya dan bagian humas tidak berangkat ke Kepulauan Nias. "Saya di Medan, dari Humas maupun wartawan Pemprov Sumut tidak ada yang berangkat ke Nias," ujarnya singkat, melalui telepon selulernya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

PRSU Minta Dukungan Pemprov Sumut

MEDAN, PRSU (Pekan Raya Sumatra Utara) suatu event tahunan dan aset ke banggan masyarakat Sumut yang diagendakan secara resmi oleh yayasan PRSU Tapian Daya.

Dengan Luas 8 Ha, pihak PRSU telah sukses menata dan mengelolah PRSU sehingga seluruh Kabupaten dan kota di Provinsi Sumut ikut andil dalam meramaikan PRSU dan hampir seluruh kabupaten kota telah mendirikan paviliun, sesuai ciri khas daerah yang berbeda ada di PRSU.

Sekretaris Yayasan Pekan Raya Sumtra Utara Armansyah Tanjung SH mengatakan, Pihak Yayasan telah berkerja extra dalam mengelolah PRSU dengan baik, saat ini seluruh kabupaten Kota Sesumatra Utara telah Mendirikan Papiliun di Area PRSU yang luasnya hanya 8 Ha. "PRSU salah satu aset terbesar dan kebanggaan masyarakat Sumtera Utara yang harus kita Dukung dan kita kembangkan Bersama sama," ujar Harmansyah Tanjung SH Kepada wartawan di Area PRSU jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (12/4).

Armansyah Tanjung juga Mengimbau kepada seluruh pemerintahan di Kabupaten Kota se Sumatra Utara supaya mendukung kegiatan tahunan di PRSU Pihak Yaysan meminta kepada pihak Legislatif khusnusnya Komisi B DPRD Sumut medukung dan membantu Yayasan PRSU. Misalnya untuk mendapatakan anggaran dana APBD SU sehingga PRSU semakin terus berkembang.

Selain dukungan anggaran dari APBD, pihak Yayasan meminta kepada komisi B DPRD Sumatera Utara segera membantu mecari solusi untuk peluasan lokasi Pekan Raya Sumtera Utara lebih Luas dari yang ada sekarang. "Sehingga pihak Yayasan PRSU dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat Sumatera Utara," kata Armansyah.

Di tempat yang terpisah anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan Fahrurozi mengatakan dirinya mendukung pihak PRSU yang sudah bersusah payah mengelola PRSU yang sudah terlihar semangkin baik. Apa lagi saat ini banyak pihak pengusaha dan tamu dari Luar Sumtra Utara ikut serta mendukung Pameran PRSU.

"Kegitan tahunan ini harus bisa dirasakan mayarakat Sumatara Utara," ujar Fahrurozi.

Farurozi juga mengatakan, kalau bisa pameran ini jangan di buka setiap tahun sekali tetapi pameran ini di buka setiap hari. "Saya yakin pasti banyak masyarakat Sumtra Utra dan tamu-tamu dari luar Medan berkunjung di PRSU," katanya. Dia juga mengimbau kepada pemerintah daerah di seluruh Provinsi Sumut turut serta mendukung PRSU, ujar Farurozi.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

DPRD Minta BPN Yang Fasilitasi Pertemuan Berikutnya

MEDAN - Saking peliknya kehadiran Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Sumatera Utara menghadiri undangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, kali ini DPRD meminta BPN yang mempasilitasi pertemuan berikutnya.

Hal itu disampaikan ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Hasbullah Hadi. Hal sama juga diutarakan anggota komisi A, Ida Purwaningsih. Ia mengatakan bahwa sejak duduk di komisi A, kepala BPN belum pernah hadiri undangan DPRD.

"Saya juga heran, kenapa selalu Kepala Bidang yang dikirim. Sejak saya di komisi ini, belum pernah dihadiri kepala badan," kata Ida saat rapat kepada perwakilan BPN yang hadir dalam rapat kerja, Selasa (12/4).(Afr)


Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

BPN Meremehkan DPRD Sumut

MEDAN - Dewan Perwakian Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa dalam beberapa permasalahan yang muncul di Sumatera Utara berawal dari BPN.

Namun dalam penyelesaiannya, BPN tidak mau terlibat. Hal itu terbukti dari data kehadiran BPN setiap DPRD mengundang dalam rapat kerja. Hanya mengirim kepala bidang atau setingkatannya. "Kepala Badan tidak pernah hadir, jadi BPN dalam hal ini sudah meremehkan DPRD," kata Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Hasbullah Hadi, Selasa (12/2).

Sehingga Hasbullah meminta agar BPN ke depan agar lebih selekif dalam mengeluarkan keputusan penguasaan lahan.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Kepolisian Diminta Tetap Netral dalam Menjaga Keamanan

MEDAN - DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kepada pihak kepolisian daerah dalam melakukan pengamanan di tengah masyarakat agar tidak keluar dari peraturan yang berlaku.

"Kita sangat berharap agar kepolisian tidak memihak dalam melakukan pengamanan," kata Syamsul Hilal anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Selasa (12/4).

Hal ini diungkapkannya di dalam rapat kerja dengan BPN, PTPN III, Polda Sumatera Utara dan masyarakat Serdangbedagai dalam membicarakan masalah lahan yang ada di Deliserdang.

Karena tugas kepolisian dalam pengamanan seharusnya tidak berpihak hanya sepihak. Melainkan bersifat netral.(Afr)

Caption: RDP Komisi A DPRD Sumatera Utara dengan BPN, Polda, PTPN III dan Masyarakat Serdangbedagai Membahas masalah tanah di Serdangbedagai, Selasa (12/4).
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

BPN Sumber Masalah di Sumut

MEDAN - Rapat kerja/dengar pendapat dengan Polda Sumatera Utara, kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Bupati Serdang Bedagai, Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Sergai, PTPN III dan masyarakat Pengurus tanah Panguripan Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kab Segai, Selasa (12/4) di gedung DPRD Sumatera Utara jalan Imam Bonjol Medan belangsung memanas.

Kondisi rapat semakin memanas setelah rapat yang membahas mengenai sebidang lahan yang ada di Desa Paya Bagas yang tak kunjung menemui titik temu. "Saya harap ini adalah rapat terakhir, kita sudah jenuh dengan masalah ini," kata Hasbullah Hadi saat membuka rapat terbuka tersebut.


Hasbullah berharap, rapat kali ini akan menemukan suatu solusi yang bisa diterima semua pihak. Lahan yang dipermasalahkan mengaitkan PTPN III, BPN dan Masyarakat. Lahan tersebut menutu BPN adalah milik PTPN III dengan kepemilikan HGU. Namun PTPN III sendiri telah mengatakan tanah itu sah keluar dari HGU.

Kondisi ini membuat komisi A DPRD menuding BPN yang menjadi sumber masalah terkait lahan di Sumatera Utara.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Lomba Menari dan Baca Sholawat antar sekolah di PRSU

MEDAN, Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) tidak saja bermanfaat dan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat umum, melainkan juga bisa dimanfaatkan siswa-siswi sekolah kota Medan untuk menguji bakat dan ketrampilan yang dimiliki.

Sarana budaya, dagang dan pengetahuan itu sering dijadikan ajang kterampilan siswa untuk menguji kemaampun sekaligus berlibur menyaksikan berbagai kegiatan dan acara yang ditampilkan oleh panitia PRSU. Seperti, kemarin, berbagai sekolah TK dan SD di Medan memanfaatkan arena Expo Sumatera Utara itu dengan mengadakan lomba menari dn baca sholawat Nabi Muhammaad SAW.

Atraksi dan tingkah lucu diperagakan berbagai murid sekolah nol besar dan sekolah dasar tersebut. Seperti tarian yang digelar oleh berbagai TK di Medan. Meski baru memasuki tahap awal kompetisi, namun balita-balita ini antusias menari dengan ciri khas dan tingkah menarik untuk ditonton. Panitia tari melombakan tarian daerah Melayu, Batak dan Padang. Tarian diperlombakan adalah tarian Serampang duabelas, tor-tor dan tari piring.

Para orang tua dari masing-masing juga ikut menemani putra-putri tersayang mereka . Sekaligus ajang rekreasi dalam kota yang mengasyikan disebabkan PRSU juga menyediakan sarana hiburan anak-anak dari mulai kuda pusing hingga tong setan yang terkenal mendebarkan. Mulai pukul 09 WIB, para murid dan orang tua sudah hadir ingin menyaksikan anaknya menari taarian daerah.

Seperti Dafa, murid TK Al Warif, Jalan Setia Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia itu mengikuti tarian tor-tor dengan lincah dan tanpa canggung. Ditemani Bundanya, pria cilik marga Sidabutar ini menari dengan leluasa dan gembira. Suasana gembira dan ceria umumnya menyelimuti para murid-murid TK tersebut. Banyak juga diantara muris usai mengikuti lomba tari memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di PRSU.

Hal sama juga dialami oleh Dian, murid kelas 6 SD Hasanuddin tersebut mengikuti lomba sholawat Nabi sebagai peserta. Wanita bertubuh jangkung dan hitam manis ini mengaku senang mengikuti loma sholawat untuk mengasah ingatan dan menumbuhkan sosok muslim yang taat pada agamanya.

"Dafa mengikuti lomba sholawat agar bisa tampil kedepan sebagai putri yang soleha terhadap agama. Jika bisa tampil sebagai juara, Dia mau tampil lagi di MTQ. Inilah saatnya belajar dan mengasah keterampilan om," ujar Diah yang mengakui kakak dari Dafa  bersemangat.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Sekda Diserahkan Saja ke TPA

MEDAN, Fraksi Partai Peduli Rakyat Nasional (F-PPRN) DPRD Propinsi Sumatera Utara (Sumut), menegaskan agar proses penjaringan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, tidak dipolemikkan.

Ketua FPPRN DPRD Sumut Rinawaty Sianturi mengatakan, sebaiknya diserahkan saja pada apa keputusan tim penilai akhir (TPA) yang diketuai Wakil Presiden RI Boediono. "Bagaimana pun tahapannya sekarang sudah di TPA, kita percayakan sajalah ke TPA," kata Rinawaty menjawab wartawan di Gedung DPRD, Senin (11/4).

Hal tersebut dikatakan Rinawaty menyusul berkembangnya pendapat soal kocok ulang penjaringan Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang dikemukakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri di media massa, belum lama ini.

Sigit mengatakan, tidak tertutup kemungkinan ketiga nama calon Sekretaris Daerah (sekda) yang telah menjalani fit and profer test akan dikocok ulang, karena hingga saat ini sama sekali belum ada titik terang darihasil fit and proper test tersebut.

Walaupun begitu, kata sigit, publik harus tetap sabar menunggu keputusan dari pihak Kemendagri, karena dalam hal ini wewenang mutlak untuk menentukan Sekda berada di tangan Kemendagri. "Kita harus sabar menunggu karena prosesnya memang masih tahap uji kelayakan dan tidak etis kalau kita desak," ujarnya.

Saat ini, calon Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Sumatera Utara yang tengah dievaluasi TPA, yakni Kadis Pendapatan Sumatera Utara Sjafaruddin, Kadis Pendidikan Sumut Syaiful Syafri dan Pj Bupati Mandailing Natal Aspan Sofian Batubara. Ketiga nama ini belum juga diputuskan TPA.

Rinawaty, yang juga anggota Komisi C DPRD Sumut ini mengatakan, proses penjaringan mulai dari gubernur hingga fit & proper test di kementerian dalam negeri, sudah dilakukan. Menurutnya, tidakperlu dipermasalahkan apakah hanya gubernur atau melibatkan wakil gubernur dalam perekomendasian tiga calon tersebut.

"Menurut saya sederhana saja, mau hanya gubernur atau ikut wakil dalam perekomendasiannya ketiga calon itu, tidak ada masalah. Toh juga mereka satu bagian yang tidak terpisahkan dan yang memiliki visi misi yang sama," katanya.

Lebih lanjut Rinawaty menyebutkan, kocok ulang penjaringan hanya akan menambah masalah. Halini akan menambah daftar pertanyaan soal carut marutnya pemerintahan yang ada di Sumut saat ini.

Namun yang penting adalah, bagaimana agar kepercayaan masyarakat untuk jalannya pembangunan, tidak luntur.

"Kita butuh dukungan masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan. Jadi jangan kita ajak masyarakat ini berpikiran yang apatis, akan tetapi tumbuhkanlah kepercayaan mereka, ciptakan rasa nyaman bagi mereka," kata serang Srikandi DPRD Sumut ini.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Nadapdap juga berpendapat sama. Dia mengatakan, tiganama calon Sekda tersebut tidak dapat lagi dicampuri karena sepenuhnya menjadi wewenang TPA. Namun kalau andaikan tiga calon tersebut tersandung masalah hukum, baru bisadikembalikan atau ditolak TPA.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Marasal Minta Peningkatan Teluk Nibung

MEDAN - Anggota Komisi A Marasal Hutasoit meminta agar dilakukan peningkatan pelabuhan Teluk Nibung yang rentan menjadi ajang penyeludupan barang ilegal dan narkoba.


Ia mengatakan, jarak jalur penumpang dengan tempat kapal berlabuh hanya sekitar 20 meter. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya penyeludupan, baik narkoba, maupun barang benda ilegal lainnya. "Untuk itu, perlu pengawasan yang ekstra," katanya.

Dia juga mengharapkan agar pemanfaatan Pelabuhan Teluk Nibung ditingkatkan untuk pemasukan barang ke Sumut. "Kondisi yang kita lihat saat ini kurang layak untuk dijadikan sebagai jalur pemasukan barang impor," katanya.

Kabid Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sumut Cerah Bangun mengatakan, saat ini proses peningkatan tetap dilakukan. Terutama dalam peningkatan sumber daya manusia.

"Peningkatan terus dilakukan di sana dan kita harapkan akan terus meningkat, yang tentunya membutuhkan dukungan para anggota dewan yang terhormat," katanya.###
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Manfaatkan Dana 30 Persen dari 2 Persen untuk Infrastruktur

MEDAN -Kondisi infrastruktur di Sumatera Utara mendapat perhatian dari beberapa pendatang di Sumatera Utara. Termasuk Kepala Bidang Penindakan dan penyidik Kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Cerah Bangun yang baru bertugas dua bulan di daerah ini.

"Saya prihatin dengan jalan di Sumatera Utara, terutama jalan menuju Sibolga," kata Cerah yang baru bertugas dua bulan di Sumatera Utara itu, diakhir pertemuan dengan Komisi A DPRD Sumatera Utara, Senin (11/4).
Cerah Bangun menyarankan agar DPRD Provinsi Sumatera Utara memanfaatkan dana sebesar 30 persen dari 2 persen hasil pembayaran cukai pajak penghasilan untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Karena hal itu sesuai UU Bea Cukai yang berlaku saat ini.

Hal itu mendapat apresiasi yang sangat menggembirakan bagi DPRD dan Rakyat Provinsi Sumatera Utara. "Kita minta pemerintah pusat segera merealisasikannya," kata Isma Padli yang saat itu memimpin rapat.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

KETUA DHARMA PERTIWI DAERAH ”A”LAKSANAKAN DONOR DARAH

MEDAN, ‎​Ny Yuni Leo Siegers Ketua Dharma Pertiwi Daerah "A", membuka acara donor darah dalam rangka memperingati HUT ke 47 Dharma Pertiwi Daerah "A" tahun 2011 yang diselenggarakan di Aula Rumkit Tk II Putri Hijau Medan jalan Putri Hijau Medan, Senin (11/4).

Pada acara donor darah Ny Yuni Leo Siegers mengatakan, kegiatan donor darah ini adalah merupakan bentuk kegiatan sosial, merupakan wujud kepedulian kepada saudara kita yang membutukan darah dengan dilandasi rasa persaudaraan, kekeluargaan dan persatuan serta kesatuan.

"Karena dengan setetes darah sehat laksana setetes air kehidupan yang mampu menyelamatkan orang lain, kegiatan donor darah adalah kegiatan mulia karena setetes darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan nyawa, setetes darah yang disumbangkan akan sangat berarti bagi kondisi kesehatan seorang pasien yang membutuhkan bantuan darah untuk keperluan pengobatan," kata Ny Yuni Leo Siegers.

Diharapkan dengan adanya donor darah ini, dapat membantu mengatasi kekurangan persediaan darah di rumah sakit maupun di Palang Merah Indonesia. Juga diharapkan kegiatan donor darah ini tidak hanya berhenti sampai disini, namun justru perlu lebih ditumbuhkembangkan dan dibudayakan serta dilaksanakan secara rutin.

Sesuai ketentuan medis baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun denga cara perorangan. Lebih lanjut Ny Yuni Leo Siegers mengatakan, seperti Simbiosis Mutualisme (saling menguntungkan) saat melakukan donor darah, setiap tetes darah yang kita sumbangkan tidak hanya memberikan manfaat bagi yang menerima donor. Tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor darah juga. Karena saat melakukan donor darah maka tubuh pendonor akan bereaksi langsung dengan membuat penggantinya memproduksi darah-darah baru.

"Jadi kita tidak akan mengalami kekurangan darah," katanya.

Ada lima manfaat kesehatan lain yang bisa dirasakan bila melaksanakan donor darah, yakni zat besi dalam darah bisa lebih stabil, ini artinya menurunkan resiko penyakit jantung, membantu tubuh mengurangi sel darah merah dalam darah, sebagai pendonor akan mendapatkan pasokan darah baru setiap setiap kali mendonorkan darah.

Oleh karena itu melaksanakan donor darah menjadi langkah yang baik untuk mensstimulasi pembentukan darah baru, kita akan merasakan kepuasan psikologi.

Sebuah penelitian mengemukakan, manusia usia lanjut yang rutin menjadi pendonor darah akan merasakan tetap berenergi dan bugar. "Biasakanlah diri untuk mendonorkan darah setiap tiga bulan sekali, tidak hanya akan memberikan perasaan yang senang karena dapat membantu sesama, namun bermanfaat positif bagi kesehatan tubuh kita sendiri," katanya berkampanye.

Peserta donor berasal dari perwakilan Yon Zipur, Yon Kavelri dan Yon Arhanudse berjumlah 80 orang, kegiatan donor darah diawali oleh Ny Yuni Leo Sieger sebagai pendonor darah pertama, dilakukan oleh petugas dari PMI, acara tersebut dihadiri oleh  Aster Kasdam I/BB Kolonel Inf Sopian Chandra, Ketua PMI Medan DR Delyuzar Sp.Pa. ketua Korcab I Daerah  Jalasenastri Armabar diwakili Ny Irda Damayanti, ketua Pia Ardiagarini Kosekhanudnas III Medan Ny Juwita H Hutagaol, ketua Pia Ardiagarini Lanud Medan Ny Topik Hidayat, serta tamu undangan lainnya.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pelabuhan Teluk Nibung Paling Rawan Penyelundupan Narkoba

MEDAN, ‎​Pelabuhan Teluk Nibung di Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), tercatat sebagai pintu masuk paling rawan penyelundupan narkoba.

Demikian kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumut, Maimun Sulaiman pada rapat dengar pendapat dengan komisi ADPRD Propinsi Sumut di Gedung Dewan, Senin (11/4).

Selama tahun 2010, kata Maimun, tercatat 13 kali ditangkap narkoba jenis shabu-shabu seberat 6.426 gram. Sementara di triwulan I 2011, sudah terjadi penangkapan 3 kasus narkoba jenis yang sama seberat 1.451 gram.

Selain Teluk Nibung, penyelundupan narkoba melalui Bandara Polonia juga tergolong rawan.

Selama 2010, tercatat sebanyak 6 kali jenis shabu-shabu seberat 3.115 gram dan jenis ketamine seberat 9.041 gram ditangkap dan 1 kali jenis shabu-shabu seberat 1.085 gram selama triwulan I2011.

"Totalnya selama 2010, terjadi 19 kali penangkapan atas 9.541 gram shabu-shabu dan 9.041 gramketamine. Di triwulan I 2011 seberat 2.536 gram atau 4 kali penangkapan. Sementara dari pelabuhanBelawan dan Tanjung Tiram, belum ada penangkapan, namun pengawasan terhadap masuknyanarkoba, tetap kami intensifkan," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Bea Cukai Reekspor Ikan 60 Kontainer

MEDAN, Pihak bea cukai kantor wilayah Sumatera Utara melalui kepala kantor wilayah, Maimun Sulaiman mengatakan bahwa hingga saat ini sekitar 60 kontainer ikan yang diimpor leh CV Sandar Pulau telah di reekspor.

Reekspor dilakukan karena kontainer tersebut tidak memiliki izin impor sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER-17/MEN/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. "Peraturan itu menyatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan impor, harus memiliki izin impor," kata Maimun saat rapat dengar pendapat dengan komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Irwansyah Damanik Anggota komisi A DPRD Sumatera Utara mempertanyakan penolakan atas ikan impor dikarenakan kualitas ikan tersebut. "Informasi yang kita peroleh adalah, ikan-ikan itu banyak yang akan habis kadaluarsanya," katanya.

Namun Maimun mengatakan, reekspor dilakukan karena masalah perizinan bukan hal lain. "Dalam permen diatur agar setiap perusahaan yang bergerak dibidang impor harus memiliki izin impor," katanya.

Saat ini terhadap importasi ikan oleh CV Rezeki sebanyak 24 kontainer sedang proses pengajuan untuk direekspor. Karen 24 kontainer tersebut tidak memiliki izin impor ikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER-17/MEN/2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Belawan harus memiliki izin Impor dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). "Izin ditjen itulah yang harus dimiliki, jika tidak secara resmi akan ditindak," kata Maimun.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Dinsos Keluhkan Kelengkapan UPT

MEDAN, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara keluhkan keberadaan Unit Palayanan Terpadu (UPT) pembinaan sosial yang ada di Sumatera Utara. Kapasitas tidak sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

UPT Siborong-borong yang ditangani oleh dinas sosial provisi berkapasitas ratusan orang namun sarana dan prasarana yang ada tidak mendukung. "Ada yang satu kamar sampai delapan orang," kata kepala dinas sosial Provinsi Sumatera Utara, Robetson saat rapat dengar pendapat dengan komisi E DPRD Sumatera Utara, Senin (11/4).

Seharusnya binaan sosial yang melakukan pembinaan kepada manusia harus memiliki nilai kemanusiaan. Jangan malah menimbulkan masalah sosial yang baru. Untuk itu diharapkan, pembangunan ke depan agar lebih menunjukkan nilai kemanusiaan.

Ia juga menyesalkan alokasi anggaran bagi setiap warga binaan yang hanya mendapat satu stel pakaian, padahal idealnya manusia hidup minimal dengan empat stel pakaian dalam setahun. "Supaya mereka betul-betul mendapat hidup yang layak," katanya.

Terkait penanggulangan bencana di Sumatera Utara, dinas sosial provinsi mengatakan bahwa setiap terjadi bencana pihaknya selalu melakukan tanggap darurat. Namun saat ini, fasilitas yang dimiliki oleh dinas sosial provinsi sangat terbatas.

Seperti saat terjadi banjir di Kota Medan awal bulan April 2011 kemarin, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan tanggap darurat. Namun untuk seanjutnya, akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.

Robetson juga mengatakan bahwa saat ini dinas sosial Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki satu unit perahu karet. "Kita juga butuh peralatan lain berupa alat penerangan bagi tim gegana jika harus bekerja saat malam hari," katanya.

Seorang Kepala Bidang di dinas sosial, A Girsang juga menyampaikan bahwa dinas sosia Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini tetap fokus pada peningkatan kehidupan warga binaan, termasuk warga yang tergolong kurang mampu.

Pelaksanaannya dilakukan dengan pemberian jaminan hidup, berupa emberian kebutuhan hidup dan bangunan rumah serta bantuan berupa modal usaha tani.

Modal usaha tani diberikan secara langsung kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani. Misalnya di Madina, sekitar 450 KK yang telah terbentuk dalam beberapa kelompok tani akan ditransfer secara langsung sebesar Rp 20 juta per kelompok tani. "Dalapelaksanaannya keompok tani akan diberikan seseorang dari dinas untuk mendampingi dalampelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan bimbingan," katanya.

Menanggapi keluhan dinas sosial, Komisi E DPRD Sumatera Utara yang dipimpin oleh Aduhot Simamora mengatakan bahwa keberadaan dinas tersebut agar tetap memaksimalkan tugas dan fungsinya.

"Kita berharap dinas sosial tetap memperhatikan keberadaan masyarakat yang kurang mampu dan yang masuk dalam kelompok gepeng," katanya.

Peningkatan fasilitas tentu akan diajukan secara bertahap dalam anggaran berikutnya. Namun kondisi yang ada sekarang diharapkan agar tidak mengurangi kinerja dinas yang menangani misi kemanusiaan tersebut.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Kakanwil Bea dan Cukai Capai 90,17 Persen

Medan, Seperti disampaikan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara, Maimun Sulaiman bahwa capaian target tahun 2011 per triwulan I telah mencapai 90,17 persen.

Rincian perolehan target dari Bea Masuk telah relisasi Rp 188.187.780.000 dari target Rp 447.427.250.000 atau 42,06 persen, bea keluar telah realisasi Rp 1.427.732.880.000 dari target Rp 1.120.644.760.000 atau sekitar 127,40 persen dan cukai telah realisasi Rp 72.671.700.000 dari target Rp 304.629.320.000 atau sekitar 23,86 persen. Sehingga dari total keseuruhan capaian perolehan triwulan I 2011 telah mencapai 90,17 persen.

Dalam rapat yang dipimpin Isma Padli Ardya Pulungan tersebut dikatakan bahwa pihak bea cukai kanwil Sumatera Utara bukan melakukan kutipan melainkan memberikan laporan ke pusat.

Pada kesempatan itu juga, Cerah Bangun menyampaikan saran agar DPRD Provinsi Sumatera Utara memanfaatkan dana sebesar 30 persen dari 2 persen hasil pembayaran cukai pajak penghasilan untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Karena hal itu sesuai UU Bea Cukai yang berlaku saat ini. "Saya prihatin dengan jalan di Sumatera Utara, terutama jalan menuju Sibolga," kata Cerah yang baru bertugas dua bulan di Sumatera Utara itu, diakhir pertemuan dengan DPRD.

Hal itu mendapat apresiasi yang sangat menggembirakan bagi DPRD dan Rakyat Provinsi Sumatera Utara. "Kita minta pemerintah pusat segera merealisasikannya," kata Isma Padli yang saat itu memimpin rapat. (afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Miras Impor Diarang Masuk Sumut

MEDAN, Bea Cukai Kantor wilayah Sumatera Utara menjamin adanya larangan tentang inpor minuman keras (miras) ke wilayahnya dan dijamin tidak ada yang lolos masuk.

Hal itu ditegaskan oleh kepala kantor wilayah bea dan cukai Sumatera Utara, Maimun Sulaiman saat rapat dengar pendapat dengan komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Senin (11/4).

"Kita bisa jamin tidak ada yang lolos melalui pelabuhan," kata Maimun. Hanya saja, panjang pantai yang ada menjadi kendala. Tidak menutup kemungkinan masuknya melalui jalur lain.

Beberapa tempat di Sumatera Utara tidak dipungkiri bisa ditemui adanya beredar miras. Miras tersebut bisa berasal dari Jakarta atau kepulauan lainnya. Termasuk miras produk dalam negeri. "Itupun seharusnya sudah memiliki segel bea cukai," katanya.

Namun secara tegas dikatakannya bahwa inpor miras ke Sumatera Utara dilarang. Dalam waktu terakhir, Bea Cukai Sumatera Utara telah melakukan penyitaan terhadap 4 truk miras yang masuk dari provinsi tetangga dan saat ini sedang diproses di pengadilan.

Hal lain yang dibahas dalam rapat adalah seperti pertanyaan yang diajukan anggota komisi A, Irwansyah Damanik tentang keberadaan truk second hand yang masuk ke Sumatera Utara dari negara-negara tetangga.

Kenyataannya di Sumatera Utara sudah ada beredar truk second hand merupakan hasil impor. "Kenapa hal ini bisa terjadi, apa memang sudah ada peraturannya, atau hanya kelalaian yang membiarkan masuk sedemikian rupa?" kata Irwansyah.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sumatera Utara, Cerah Bangun mengatakan bahwa hal itu memang benar. Dan itu secara keseluruhan diatur oleh dirjen perdagangan kementerian luar negeri. "Pemasukan truk bisa dilakukan jika produsen di dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka hal itu disahkan," katanya. Namun peraturan seprti ini bisa satu saat dicabut jika sudah tidak dibutuhkan.

Cerah juga menjelaskan bahwa bea dan cukai mendapat banyak ribuan peraturan titipan tentang ekspor impor khususnya kementerian perindustrian dan perdagangan. Dan hal itu bisa secara kontiniu dan bisa berubah-ubah.

Menanggapi adanya pertanyaan dari komisi A yang menanyakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh bea dan cukai. Apakah dilakukan seratus persen atau hanya sample? Maimun menjelaskan bahwa dalam proses pengecekan dilakukan dengan pembagian jalur. Ada jenis barang yang masuk harus diperiksa dan ada prosedurnya tidak musti keseluruhan diperiksa. Prosesnya sangat teknis di lapangan. "Tentu harus mengikuti prosedural pemeriksaan," katanya.

Kendala yang dihadapi di lapangan adalah, kurangnya personil yang bertugas. Dengan sekian banyaknya pelabuhan/bandara yang menjadi sentra masuknya barang-barang impor sampai saat ini jumlah pegawai di Bea Cukai hanya sekitar 10 ribu pegawai.

Pemeriksaan seharusnya dilakukan 100 persen, namun hal itu sangat mustahil dilakukan. Misalnya di Tanjung Priuk, barang yang masuk sekaigus bisa mencapai 2000 kontainer sedangkan petugas hanya sekitar 1000 orang. "Dengan memikirkan manajemen resiko, terkadang diambil lah sample," kata Maimun.

Marasal Hutasoit anggota komisi mengharapkan agar Pelabuhan Teluk Nibung yang ada di Tanjung Balai ditingkatkan pemanfaatannya untuk pemasukan barang ke Sumatera Utara. "Kondisi yang kita lihat sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai jalur pemasukan barang impor," katanya.

Marasal mengatakan, jarak jalur penumpang dengan tempat kapal belabuh hanya sekitar 20 meter. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyeludupan, serta tidak adanya larangan bagi boat-boat untuk berabuh disekitar jalur masuk pelabuhan.

Cerah menanggapi hal itu dengan mengatakan, saat ini proses peningkatan tetap dilakukan. Terutama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia. "Peningkatan terus dilakukan di sana, dan kita harapkan akan terus meningkat," katanya.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Gatot Berangkat ke Nias Siang Ini

MEDAN - Penjabat Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho ST akan berangkat ke Pulau Nias hari ini, Senin (11/4/2011) pukul 14.00 wib, untuk memimpin acara pelantikan dan pengamblan janji jabatan Bupati/wakil Bupati Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan walikota/wakil walikota Gunung Sitoli.

Pengambilan sumpah dijadwalkan akan diangsungkan Selasa 12 April s/d 13 April 2011. Informasi ini diperoleh dari protokoler Pemprov Sumut.

Pelantikan ini untuk masa jabatan 2011-2015 ke depan.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Farhan Enggan Berkomentar Tentang Arifinto

MEDAN - Wakil Ketua MPR RI, Farhan Hamid tidak mau berkomentar terlalu banyak terkait anggota DPR RI, Arifinto yang kedapatan menonton film porno saat sidang paripurna, Jumat (8/4) yang lalu.

"Informasi yang saya terima dia bukan membuka dari filenya, melainkan membuka email yang masuk," katanya kepada wartawan di Medan, Sabtu (9/4).

Dia juga tak bisa memastikan kebenaran informasi itu. Benar tidaknya dari email adalah tergantung anggota DPR RI bersangkuta.

Namun, jika hal itu memang dilakukan secara sengaja tentu ada mekanisme yang mengatur. "Kita tidak usah berpekulasi, semua ada mekanismenya," katanya.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Boy Friend Jadi Masalah TKI

MEDAN - Hingga saat ini mekanisme perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum ada. TKI dijamin dengan adanya asuransi.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua MPR RI, Farhan Wahid di Medan, Sabtu (9/4) didampingi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba.

Menurutnya untuk mengurangi masalah terkait TKI yang diberangkatkan ke luar negeri bisa diminimalisir dengan langkah-langkah yang sebenarnya sangat konvensional. Langkah-langkah dimaksud berupa mengenalkan calon majikan dengan sicalon TKI. "Itu akan sangat baik," katanya. Hal itu menurutnya sangat efektif, serta adanya pendekatan secara emosional kedua belah pihak.

Ia berpesan agar seluruh TKI yang berangkat agar tetap menjaga nama baik negaranya. Untuk itu, keberangkatan yang prosedural akan sangat membantu memperbaiki nama baik negara. "Karena keberadaan TKI di sana, akan menggambarkan nama baik negara kita," kata Farhan.

Farhan juga menginformasikan cara menilai perusahaan jasa pengiriman TKI. Diantaranya adalah, melihat apakah ada asuransi ketenaga kerjaan dari perusahaan terkait. "Pokoknya dalam proseduralnya harus ada asuransi perlindungan TKI dan kerja sama dengan konjen atau embarkasi negara tujuan kerja," kata Farhan.

Kedisiplinan seorang TKI akan membawanya kepada kesuksesan dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Diharapkan TKI yang hendak berangkat, harus benar-benar berniat bekerja. Bukan hanya karena tergiur dengan iming-iming yang dibeberkan banyak orang.

Sekitar seratus orang TKI yang akan diberangkatkan PT Mutiara Karya Mitra mengikuti pengarahan dari wakil Ketua MPR RI itu. Mereka akan diberangkatkan Rabu (13/4) nanti. Dan tujuannya adalah Malaysia.

Sedangkan Parlindungan Purba mengatakan bahwa yang menjadi masalah besar TKI adalah permasalahan sosial. "Terkait perilaku yang berkaitan dengan disiplin. Perjanjian kontrak mengatur segala sesuatu kedisiplinan, dan jika dilanggar tentu akan berakibat fatal," katanya.

Masalah sosial lainnya adalah masalah "boy friend". Masalah yang sangat sulit dihindari adalahpergaulan bebas, meski diberikan jam kerja tujuh jam ditambah over time jika diperukan, tetap saja masalah pergaulan bebas menjadi maslah. "Makanya sebelum diberangkatkan, mereka kita push agar disiplin," kata Parlin.(Afr)

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Soal Video Porno, PKS Sumut Serahkan Ke DPP

MEDAN - Sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut, mengatakan menyerahkan pertimbangan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Islam tersebut terkait kasus yang menimpa Arifianto.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sigit Pramono Asri, saat dikonfirmasi via telepon, Sabtu (9/4).

"Kita sudah ada bidangnya masing-masing, dan masalah itu adalah tanggungjawab DPP," katanya.

Ia tidak mau memberi komentar terlalu jauh mengenai peristiwa yang diabadikan wartawan Media Indonesia tersebut.

Aktivitas di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Utara di jalan Kenanga Raya no 51 terlihat tidak ada gangguan. Pengurus terlihat aktif, keluar masuk kantor berpagar besi tersebut.

Saat dikunjungi tribun-medan.com, Ketua DPW M Hafez tidak berada di kantor sekitar pukul 16.00.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Jamkesmas Hanya Bisa Berhasil Jika Berlakukan Identitas Tunggal

MEDAN, ‎​Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) di Indonesia masih sulit dilakukan secara merata. Belum adanya sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal menjadi kendala utama dalam peningkatan pelayanan jamkesmas.

Seperti diutarakan Wakil Ketua MPR RI, Dr Farhan Hamid ada dua kendala dalam penerapan Jamkesmas di Indonesia. Yaitu belum terbentuknya UU tentang penetapan badan anggaran sosial, dan belum adanya NIK tunggal sehingga bisa terjadi double counting. "Undang-undangnya saat ini sedang di bahas dengan meibatkan 8 menteri tapi ada yang belum siap melakukan pembahasan dengan DPR RI nampaknya," kata Farhan di Medan, Sabtu (9/4).

Terkait NIK, kata Farhan, ke depan akan didorong melalui Menteri Dalam Negeri (mendagri) ke Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar diberlakukan NIK tunggal secara online. "Jika ini sudah diberlakukan, maka sistem pelayanan akan bisa ditingkatkan. Melalui scaning sidik jari misalnya, akan keluar identitas seperti yang terdaftar. Pemalsuan identitas akan mudah terdeteksi," katanya.

Sebab, kata Farhan, tidak ada jalan lain pemberlakuan NIK tunggal adalah jalan satu-satunya. "Beberapa negara maju yang menjadi referensi seperti Skandinafia dan beberapa negara lain, telebih dahulu memberlakukan identitas tunggal," katanya. Sehingga dengan kebijakan tersebut, bahkan ada yang memberikan pendidikan gratis hingga jenjang S2.

Terkait anggaran kesehatan, saat ini cukup besar. Dan jenis jaminan kesehatanya juga beragam mulai Jamkesmas, obat-obat gratis, ada juga program keluarga harapan melalui departemen sosial, dan berbagai kebijakan lainnya.

Security juga akan lebih terjamin jika diberlakukan sitem identitas tunggal. Negara maju yang sudah memulai dari hal tersebut telah berhasil memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

Namun, menurut Farhan Indonesia belum siap untuk melakukan hal tersebut jika melihat kondisi saat ini. "Meski negara kita belum bisa cepat, kita juga tidak boleh terlalu lambat," katanya. Diakuinya banyak aspek yang harus diperhatikan dalam memberlakukan NIK tunggal. Juga diperlambat oleh koordinasi untuk mengimplementasikan antara pihak yang bertanggungjawab belum bertemu. Sehingga aspek-aspek yang berkaitan jadi pertimbangan dalam pelaksanaanya. Aspek kesehatan akanberkaitan dengan NPWP, imigrasi dengan no paspor dan sebagainya.

Pendataan jamkesmas sering terkendala sejak desentrasliasi pada otonomi daerah. Kapasitas orang yang bekerja sebagai kepala satuan perangkat daerah (SKPD) memiliki kelemahan-kelemahan, termasuk dalam penguasaan IT. "Itu menjadi problem besar. Tapi kita tidak boleh menyalahkan semuanya," kata Farhan.

Farhan menghimbau kepada masyarakat ke depan agar lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Misalnya di Bali ada dua kabupaten yang bagus dan di beberapa daerah lain juga ada pemerintahan yang bagus. "Tentu dengan cara memilih pemimpin yang cerdas," katanya.

Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan bahwa saat ini pemahaman masyarakat tentang Jamkesmas itu masih lemah. Sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi tentang program-program pelayanan masyarakat.

Sedangkan terkait masalah rumahsakit yang tidak melayani Jamkesmas bisa jadi dimungkinkan rumah sakit bersangkutan tidak ada perjanjian dengan pemerintah. "Kalau tidak ada perjanjian, ya tidak dilayani," katanya.

Namun ada masalah lain yang mungkin bisa terjadi, yaitu keterlambatan pembayaran. "Tapi jika hanya terlambat sampai dua bulan, itu sudah ada perjanjiannya," kata Parlin.#*#
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT