UPT Siborong-borong yang ditangani oleh dinas sosial provisi berkapasitas ratusan orang namun sarana dan prasarana yang ada tidak mendukung. "Ada yang satu kamar sampai delapan orang," kata kepala dinas sosial Provinsi Sumatera Utara, Robetson saat rapat dengar pendapat dengan komisi E DPRD Sumatera Utara, Senin (11/4).
Seharusnya binaan sosial yang melakukan pembinaan kepada manusia harus memiliki nilai kemanusiaan. Jangan malah menimbulkan masalah sosial yang baru. Untuk itu diharapkan, pembangunan ke depan agar lebih menunjukkan nilai kemanusiaan.
Ia juga menyesalkan alokasi anggaran bagi setiap warga binaan yang hanya mendapat satu stel pakaian, padahal idealnya manusia hidup minimal dengan empat stel pakaian dalam setahun. "Supaya mereka betul-betul mendapat hidup yang layak," katanya.
Terkait penanggulangan bencana di Sumatera Utara, dinas sosial provinsi mengatakan bahwa setiap terjadi bencana pihaknya selalu melakukan tanggap darurat. Namun saat ini, fasilitas yang dimiliki oleh dinas sosial provinsi sangat terbatas.
Seperti saat terjadi banjir di Kota Medan awal bulan April 2011 kemarin, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan tanggap darurat. Namun untuk seanjutnya, akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
Robetson juga mengatakan bahwa saat ini dinas sosial Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki satu unit perahu karet. "Kita juga butuh peralatan lain berupa alat penerangan bagi tim gegana jika harus bekerja saat malam hari," katanya.
Seorang Kepala Bidang di dinas sosial, A Girsang juga menyampaikan bahwa dinas sosia Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini tetap fokus pada peningkatan kehidupan warga binaan, termasuk warga yang tergolong kurang mampu.
Pelaksanaannya dilakukan dengan pemberian jaminan hidup, berupa emberian kebutuhan hidup dan bangunan rumah serta bantuan berupa modal usaha tani.
Modal usaha tani diberikan secara langsung kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani. Misalnya di Madina, sekitar 450 KK yang telah terbentuk dalam beberapa kelompok tani akan ditransfer secara langsung sebesar Rp 20 juta per kelompok tani. "Dalapelaksanaannya keompok tani akan diberikan seseorang dari dinas untuk mendampingi dalampelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan bimbingan," katanya.
Menanggapi keluhan dinas sosial, Komisi E DPRD Sumatera Utara yang dipimpin oleh Aduhot Simamora mengatakan bahwa keberadaan dinas tersebut agar tetap memaksimalkan tugas dan fungsinya.
"Kita berharap dinas sosial tetap memperhatikan keberadaan masyarakat yang kurang mampu dan yang masuk dalam kelompok gepeng," katanya.
Peningkatan fasilitas tentu akan diajukan secara bertahap dalam anggaran berikutnya. Namun kondisi yang ada sekarang diharapkan agar tidak mengurangi kinerja dinas yang menangani misi kemanusiaan tersebut.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar