MEDAN - Dewan Perwakian Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa dalam beberapa permasalahan yang muncul di Sumatera Utara berawal dari BPN.
Namun dalam penyelesaiannya, BPN tidak mau terlibat. Hal itu terbukti dari data kehadiran BPN setiap DPRD mengundang dalam rapat kerja. Hanya mengirim kepala bidang atau setingkatannya. "Kepala Badan tidak pernah hadir, jadi BPN dalam hal ini sudah meremehkan DPRD," kata Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Hasbullah Hadi, Selasa (12/2).
Sehingga Hasbullah meminta agar BPN ke depan agar lebih selekif dalam mengeluarkan keputusan penguasaan lahan.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar