Acara ini dihadiri Kepala Satpol PP Provsu Anggiat Hutagalung SH, Plt Sekdaprovsu Drs Rahmatsyah, Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Hasiholan Silaen SH, Asisten Administrasi dan Umum, serta unsur muspida Sumut.
Mendagri berharap apabila di masyarakat terjadi konflik vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, kejahatan terorisme, serta berbagai kejahatan lain yang mengancam keselamatan masyarakat dan merugikan kekayaan negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.
Dalam rangka membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat yang lebih professional dan akuntabel, Mendagri berpendapat perlu menyusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak, kewajiban dan wewenang Satpol PP, mulai dari rekruitmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan perlindungan, kekebalan hukum tertentu, bantuan hukum, peningkatan kesejahteraan dan sebagainya.
"Apabila harapan ini dapat terwujud, maka hal ini merupakan tonggak sejarah bagi jajaran Satpol PP sebagai bagian dari unsure pemerintah daerah yang diharapkan memiliki kontribusi besar terhadap percepatan dan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah," ujarnya.
Sebagai lembaga penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Satpol PP juga harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis. Tegas tidak dimaknai sebagai sikap yang arogan atau mau menang sendiri, tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh menjalankan tugasnya.
Wajah tegas juga berarti tidak mengenal kompromi dan tidak terpengaruh oleh berbagai godaan yang melanggar hukum dan sumpahnya. "Di sisi lain, wajah humanis bersikap melindungi dan melayani serta berorientasi pada prestasi dalam memberikan pelayan kepada masyarakat," kata Gatot.
Mendagri menegaskan, tantangan tugas Satpol PP ke depan sangat berat karena dihadapkan pada berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak perkembangan kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, sudah seharusnya Satpol PP menjadi panutan bagi masyarakat dengan melakukan kinerja yang optimal sehingga menghapuskan kesan negatif bahwa Satpol PP tidak professional dan tidak proprorsional. Kesan seperti ini, menurut Mendagri, memberikan citra yang tidak menguntungkan bagi jajaran Satpol PP. Mendagri mengajak seluruh jajaran Satpol PP agar meningkatkan profesionalitas dan disiplin pribadi dalam melaksanakan tugas dengan mengedepankan sikap etis dan humanis, namun tegas.
"Menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia," katanya.
Kepala Satpol PP Provsu Anggiat Hutagalung SH menyambut baik arahan Mendagri yang meminta agar Satpol PP mengutamakan penataan daripada penertiban. Menurut Anggiat, konsep ini sudah dilakukan oleh Satpol PP Provsu dalam menjalankan tugasnya. Dia sepakat, ke depan Satpol PP tidak perlu melakukan penggusuran sebagaimana terjadi selama ini.
Satpol PP, menurutnya, hanya perlu mengkomunikasikan masalah dan penyelesaiannya kepada masyarakat. "Yang diperlukan itu pendekatan dulu dan mengkomunikasikan solusi masalah. Ini baru namanya penataan, sehingga tidak terjadi bentrok" ujar Anggiat.
Anggiat mengakui, konsep penyelesaian masalah seperti ini belum sepenuhnya berjalan di kabupaten/kota. Namun dia menegaskan, koordinasi dengan kabupaten/kota tetap dilakukan dalam rangka memberi pemahaman dan pengetahuan dalam menjalan tugas yang benar.
HUT Satpol PP ke-61 diisi dengan atraksi bela diri dari aparat Satpol PP Sumut dan beberapa kabupaten/kota. Dalam kesempatan itu, Wagub mendapat penghargaan DAN II dari Tako Indonesia. Penghargaan ini ditandai dengan penyerahan sabuk dan baju karate.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar