Pengurangan Aspal Mengurangi Kualitas Jalan
* Ulah Para Kontraktor Mengurangi Aspal
MEDAN, Ulah para kontraktor yang mengurangi material aspal pada proyek pembangunan jalan, baik jalan status provinsi maupun kabupaten/kota diduga mengakibatkan kebocoran anggaran Provinsi Sumatera Utara.
Anggaran pembangunan jalan di Sumatera Utara diduga bocor hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Hal ini diungkapkan Komisi D DPRD saat melakukan rapat kerja dengan Assosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) di ruang rapat komisi D, Senin (31/1).
Para kontraktor melakukan aksinya dengan cara yang termasuk konvensional, yakni memesan aspal kepada produsen dengan mengurangi volumenya dari yang disepakati dalam kontrak. "Kuat dugaan modus serupa juga dilakukan ratusan bahkan ribuan kontraktor di Sumatera Utara," kata Sekretaris AABI Propinsi Sumut, Harry Marbun dalam rapat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi Maratua Siregar bersama Sekretaris Tunggul Siagian dan sejumlah anggota. Hadir juga Ketua AABI Sumut Nelson Matondang dan sejumlah perusahaan anggota.
Harry mencontohkan, kebutuhan aspal 2.500 ton dalam suatu kontrak pembangunan jalan, namun yang dipesan kontraktor antara 1.700 ton-1.800 ton. Artinya, 700 ton-800 ton tidak ikut dipesan atau "dikorupsikan".
Harry juga melihat ada kejanggalan dalam suatu kontrak, sejumlah kontraktor nekad memasang harga per ton lebih rendah dari harga pasar. Hal ini dilakukan untuk upaya memenangkan persaingan tender.
Pengurangan jumlah aspal dalam pembangunan suatu jalan, menjadi penyebab utama terjadinya tingginya kerusakan jalan di Sumut, disamping curah hujan yang cukup tinggi, ruas jalan yang monoton dan salah desain karena umumnya tidak mempertimbangkan drainase.
MEDAN, Ulah para kontraktor yang mengurangi material aspal pada proyek pembangunan jalan, baik jalan status provinsi maupun kabupaten/kota diduga mengakibatkan kebocoran anggaran Provinsi Sumatera Utara.
Anggaran pembangunan jalan di Sumatera Utara diduga bocor hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Hal ini diungkapkan Komisi D DPRD saat melakukan rapat kerja dengan Assosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) di ruang rapat komisi D, Senin (31/1).Para kontraktor melakukan aksinya dengan cara yang termasuk konvensional, yakni memesan aspal kepada produsen dengan mengurangi volumenya dari yang disepakati dalam kontrak. "Kuat dugaan modus serupa juga dilakukan ratusan bahkan ribuan kontraktor di Sumatera Utara," kata Sekretaris AABI Propinsi Sumut, Harry Marbun dalam rapat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi Maratua Siregar bersama Sekretaris Tunggul Siagian dan sejumlah anggota. Hadir juga Ketua AABI Sumut Nelson Matondang dan sejumlah perusahaan anggota.
Harry mencontohkan, kebutuhan aspal 2.500 ton dalam suatu kontrak pembangunan jalan, namun yang dipesan kontraktor antara 1.700 ton-1.800 ton. Artinya, 700 ton-800 ton tidak ikut dipesan atau "dikorupsikan".
Harry juga melihat ada kejanggalan dalam suatu kontrak, sejumlah kontraktor nekad memasang harga per ton lebih rendah dari harga pasar. Hal ini dilakukan untuk upaya memenangkan persaingan tender.
Pengurangan jumlah aspal dalam pembangunan suatu jalan, menjadi penyebab utama terjadinya tingginya kerusakan jalan di Sumut, disamping curah hujan yang cukup tinggi, ruas jalan yang monoton dan salah desain karena umumnya tidak mempertimbangkan drainase.
Seperti disampaikan ketua AABI Sumut Nelson Matondang, jika pembangunan jalan dilakukan mengacu pada dokumen kontrak, dipastikan jalan berkualitas. "Kalau jalan yang kami bangun, biasanya umurnya sampai lima tahun tidak rusak walau tanpa pemeliharaan sekalipun. Itu kami jamin," kata Nelson.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar