MEDAN, Komisi D DPRD Sumut minta agar pembangunan gedung sekitar bandara Polonia Medan termasuk ruko (rumah toko) kompleks CBD (Central Busness Distrik) yang dibangun di areal lapangan golf Polonia ditunda dan dihentikan sementara sampai pembangunan bandara Kuala Namu selesai, demi keselamatan penerbangan.
Hal ini dinyatakan anggota Komisi D DPRD Sumut Biller Pasaribu, H Ajib Shah, Budiman P Nadapdap SE dan sekretaris komisi Tunggul Siagian dalam rapat pendapat dengan pihak AP II (Angkasa Pura II), Adban (Administrator bandara) Polonia dan beberapa maskapai penerbangan seperti GIA (Garuda Indonesia Airways), Lion Air, Asia Air, Sriwijaya Air, Batavia Air dipimpin ketua komisi Drs Maratua Siregar, di ruang komisi D DPRD Sumatera Utara, Kamis (24/2).
Biller maupun Ajib menilai penerbangan Polonia Medan sangat terganggu dengan adanya bangunan-bangunan yang menjamur disekitar bandara Polonia termasuk bangunan CBD, sehingga disarankan bangunan tersebut distop selama belum selesainya bandara Kuala Namu. Dan tanah sekitar eks Polonia harusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat bukan untuk kepentingan kelompok.
"Kalaupun CBD sudah mendapat izin, sebaiknya tunda dulu pembangunannya, menunggu selesainya bandara Kuala Namu demi keamanan dan keselamatan penerbangan," kata Ajib Shah.
Menurut Budiman Nadapdap, ada keanehan dalam perolehan izin CBD membangun gedung ruko di areal bandara Polonia, karena dirasakan kehadiran gedung tersebut sangat berbahaya bagi penerbangan tapi kenapa memperoleh izin. "Mungkin pihak CBD menganggap tahun 2011 bandara Kuala Namu selesai, nyatanya di lapangan, 2012 belum tentu siap bandara Kuala Namu. Disini perlu ketegasan dan AP II harus gantle nyatakan gedung-gedung CBD sangat mengganggu atau tutup saja bandara Polonia. Kalau perlu Komisi D merekomendasikan agar pembangunan CBD dihentikan," katanya.
Karena, tambah Maratua Siregar dari FPAN itu, pihak AP II maupun maskapai penerbangan sudah mengakui merasa terganggu dengan adanya gedung-gedung yang menjamur disekitar bandara Polonia Medan. Bahkan dari hasil peninjauan Komisi D ke lokasi CBD terdapat pengerukan dan adanya gorong-gorong yang airnya diarahkan ke areal bandara, sehingga kita risih dengan gangguan penerbangan tersebut.
Terkait pelayanan maskapai penerbangan, Tunggul Siagian dan Ajib Shah minta pihak adban lebih tegas terhadap maskapai yang tidak memahami dan melanggar UU No 1/1979 tentang penerbangan, harusnya ada sanksi atau kompensasi bagi maskapai yang melakukan penundaan terbang (delay), tapi tidak ada perhatian maupun usaha dari pihak maskapai dan adban Polonia Medan.
Padahal, tambah Ajib, UU No 1/1979 sangat jelas mengatur keterlambatan penerbangan 30 menit maskapai wajib memberi kompensasi berupa akomodasi dan konsumsi, tapi pelaksanaan di lapangan tidak ada perhatian dari maskapai. "Pihak adban juga sepertinya tidak ada usaha untuk menerapkan UU penerbangan tersebut, sehingga maskapai terkesan lepas control," kata Ajib.
Ajib maupun Tunggul juga kecewa terhadap penerapan harga tiket tidak ada standar manusiawi, terutama saat terjadi musibah bencana alam, justru membuat harga tiket lebih tinggi dan memanfaatkan kondisi duka dari keluarga korban. "Lebih kecewa lagi, Garuda melakukan promosi menyesatkan membeli tiket dengan one get one free (beli satu gratis satu) tapi harganya mencapai Rp2 jutaan dan hampir semua maskapai tidak memberi minum gratis selama penerbangan 2,5 jam," ujar Tunggul.
Sementara GM AP II Bram Bharoto Tjiptadi, Adban Polonia Razali Abu Bakar dan perwakilan maskapai Garuda Agus Salim, Asia Air Rayendra, Sriwijaya Air dan Lion Air merasa terganggu penerbangannya dengan banyaknya gedung-gedung disekitar bandara Polonia kondisinya sangat kacau dan riskan untuk terbang.
"Siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan dari lokasi CBD ke arah bandara. Kita tidak tahu kalau ada penyusup dan menembak dari lokasi CBD. Sejak masuknya penyusup ke pesawat, kami terus lakukan patroli sampai jam 02.00 WIB," kata Bram.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar