Selamat datang di blog saya

SELAMAT DATANG DI BLOG SAYA............

HORAS !!!

Rabu, 16 Februari 2011

BI Harus Serius Awasi Transaksi Money Changer

* Bubarkan Saja Bank Sumut

MEDAN, ‎​Anggota Komici C DPRD Sumut Hj Melizar Latif MM kembali menyampaikan kekhawatirannya, jasa penukaran valuta asing (money changer) dijadikan sebagai sarang transaksi dana ilegal, jika tidak diawasi secara cermat oleh Bank Indonesia (BI).

"Jika tidak diawasi, bisa saja terjadi pengiriman dari satu bank atau kelompok orang secara diam-diam ke money changer untuk tujuan tertentu," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan Bank Indonesia, dipimpin Wakil Ketua Komisi Mustofawiyah Sitompul, Rabu (16/2).

Kecemasan politisi dari Partai Demokrat ini cukup beralasan, mengingat money changer jumlahnya makin banyak saja di Sumut. Dikhawatirkan menjadi sarana alternatif bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Namun aktivitas mereka cenderung tidak diawasi BI secara maksimal.

"Misalnya saja sebuah bank tidak mau menerima transfer uang dalam jumlah besar, karena sumber dana tidak jelas. Maka money changer jadi pilihan pengiriman alternatif," kata Melizar.

Terhadap kecemasan itu, Melizar menyesalkan pihak BI yang terkesan tidak sungguh-sungguh mencermati dinamika yang berkembang saat ini. "Padahal kita sudah tiga kali menggelar rapat dengar pendapat dengan BI, namun keinginan kita agar money changer diawasi belum juga direspon menyeluruh," katanya.

Jika tidak disikapi, Melizar khawatir pergerakan uang ke luar negeri menjadi tidak terkontrol. "Tidak tertutup kemungkinan praktik pencucian uang atau money laundering nantinya akan melibatkan money changer," katanya. Ia berharap agar BI memiliki aturan pendisiplinan money changer, khususnya masalah perizinan dan modal, sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing.

Pada bahagian lain, Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Sumut ini mendesak BI melakukan mapping (pemetaan) terhadap devisa hasil ekspor di Sumatera Utara. Tentang undisbursed loan sebesar Rp 5,15 Triliun di Sumut, kata Melizar, juga disebabkan lemahnya pengawasan BI terhadap perbankan di Sumut.

Sementara menyangkut keberadaan PT Bank Sumut, yang belum mampu menjadi regional champion di Sumut, Melizar menyatakan, pimpinan bank milik pemerintah daerah itu, sebenarnya sudah banyak berbuat untuk kemajuan bank tersebut. Dia berkeyakinan suatu saat nanti, Bank Sumut akan mampu memberikan kontribusi PAD.

"Karenanya ke depan periodesasi kepemimpinan di bank ini perlu dikaji ulang, untuk menghindarkan friksi-friksi politik," katanya.

Sementara Pimpinan BI Regional Sumut-Aceh Nasser Atorft mengatakan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp 842,71 miliar, dengan jumlah debitur sebanyak 160.159 orang, atau tertinggi kelima di Indonesis setelah Jawa Timur, Jabar, Jateng dan Sulawesi Selatan.

Nasser menambahkan, pada tahun 2010, aset perbankan Sumut tercatat sebesar Rp 133,70 triliun, atau meningkat sebesar 15,49% dibandingkan dengan tahun lalu. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun telah menembus angka Rp 100 triliun. Sedangkan terkait dengan pernyataan Melizar, Nasser mengatakan, pihaknya akan segera meningkatkan pengawasan terhadap perbankan serta turut mendukung upaya menjadikan Bank Sumut sebagai bank regional champion.

Karena melihat kinerja Bank Sumut yang terkesan dimanjakan di antara BUMD lainnya, Anggota Komisi C, Hidayatullah mengatakan bahwa keberadaan bank tersebut belum sepenuhnya membantu perekonomian masyarakat luas. "Yang memperoleh pengaruh besar dari setiap program Bank Sumut hanyalah PNS," katanya.

Karena dalam rapat pihak BI juga menyampaikan agar PT Bank Sumut sebagai bank regional Champion di Sumatera Utara ada upaya yang harus dilaksanakan. Upaya-upaya dimaksud adalah, ketahanan kelembagaan (pilar I), kemampuan tumbuh dan berkembang (pilar II), dan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat (pilar III).
Dalam pilar I ini menyangkut kewajiban pemenuhan Modal minimum (KPMM) diproyeksikan cenderung menurun akibat kemampuan bank relatif rendah untuk memperkuat modal. Pada Desember 2010telah dilakukan penambahan Modal Disetor sebesar Rp 211 miliar namun CAR masih sebesar 14,12 persen (benchmark 15 persen). "Untuk itu diharapkan pemegang saham untuk melakukan setoran modal yang lebih besar," kata Nasser.
Dalam rangka peningkatan Rasio Kecukupan Modal, pada tahun 2011 akan menerbitkan Obligasi Senior sebesar Rp 600 miliar dan obligasi subordinasi Rp 400 miliar.

Pada pilar II lebih mengarah pada peningkatan kredit yang diproyeksikan sebesar Rp 2.379 miliar yaitu dari Rp 9.566,88 miliar menjadi Rp 11.946,05 miliar atau naik 24,87 persen. Dan pemberian kredit terkonsentrasi pada kredit konsumsi, posisi Desember 2010 sebesar 66,98 persen. Sehingga diharap bank lebih meningkatkan kredit produktif sebagaimana visi bank.
Sedangkan pada pilar III dilakukan upaya untuk mendukung pertumbuhan usaha seiring dengan rencana bank menjadi bank regional champion, pada tahun 2011 bank merencanakan penambahan jaringan kantor 2 KC, 50 KCP, 7 KK, 4 PP, 2 KM, Dan 90 ATM. Dan pada bulan Juli derencanakan akan menjadi bank devisa

Menanggapi saran untuk penambahan modal lebih besar lagi, Hidayatullah lebih tidak yakin kalau Bank Sumut hanya bisa bangkit karena tambahan Modal. "Kita tidak melihat besaran PAD yang bisa diperoleh dari Bank Sumut," katanya. Jika memang hanya dengan penambahan modal, katanya, Bank Sumut bisa berjalan lebih baik bank tersebut ditutup. Karena masih banyak perbankan yang bisa diandalkan di Sumatera Utara.

"Kalau saja dana penyertaan modal dialihkan ke pembangunan infrastruktur akan lebih bermanfaat, terutama dalam menekan laju inflasi," kata Hidayatullah. Sejak 2010, Pemprov Sumut telah menyertakan modal RP 300 miliar untuk Bank Sumut.
"Saat ini bank Sumut mengurusi 67 persen untuk kredit pegawai, ditambah lagi bagi-bagi bonus setiap tahun mencapai 90 miliar," katanya. Jadi yang menyangkut kepentingan masyarakat Sumatera Utara secara umum kurang maksimal.
Karena Bank sumut, mengurus 67 % untuk kredit pegawai. Sedangkan bagi-bagi bonus setiap tahun mencapai 90 miliar.

Kita jadinya disudutkan karena saran BI. Karena komitmen tentunya setiap BUMD yang memperoleh tambahan modal hendaknya memberikan PAD.
"Jika memang bisa memberikan PAD maka saran dari BI bisa diterima," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar