MEDAN, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum(PU) Wijaya Seta mengatakan, tender pembangunan ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi sedang berlangsung saat ini. Dia menyebutkan, pembangunan fisiknya bisa dimulai pada bulan Juli 2011.
"Ya, tendernya sedang berlangsung dan direncanakan pembangunannya dimulai Juli mendatang," kata Wijaya Seta menjawab wartawan di Medan, Rabu (23/3). Dia mengatakan, pelaksanaan tender jalan tol berbiaya Rp 1,3 triliun itu, dilakukan di pusat, tepatnya kantor Ditjen Bina Marga Kementerian PU.
Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga Kementerian PU Purnomo mengatakan proses tender diperkirakan akan rampung pada Juni 2011, sehingga penandatanganan pinjaman dari China paling tidak bisa dilangsungkan pada Juli. Pihaknya menargetkan konstruksinya sekitar Juli atau paling lama November 2011.
Rencana penyelesaian konstruksi proyek sendiri diperkirakan rampung selama dua tahunpembangunan atau diharapkan bisa mulai fungsional pada 2013. Saat ini kontraktor yang mendaftardi masing-masing proyek ada lima, yang terdiri dari kontraktor China yang join dengan lokal.
Sejauh ini, kata Wijaya Seta, tidak ada masalah soal pendanaannya karena China sudah menyatakan komitmen pendanannya. Tinggal lagi, katanya, masalahnya hanya terletak pada masih adanya sebagian lahan yang belum dibebaskan. "Ya, itu masih ada yang belum dibebaskan," katanya.
Hingga kondisi Februari 2011, luas lahan yang sudah berhasil dibebaskan mencapai 12,09 Ha atau2,74% dari total lahan 441,53 ha. Sementara seluas 429,44 Ha atau 97,26% sama sekali belumdibebaskan. Perinciannya, seksi 1 Medan-Kualanamu dari luas lahan 197,94 ha, yang dibebaskanbaru 12,09 ha, sementara seksi 2 Kualanamu-Tebingtinggi seluas 243,59 ha, sama sekali belumdibebaskan.
Namun Wijaya Seta yakin lahan yang belum bebas itu bisa diselesaikan secepat mungkin olehpemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumut (Pempropsu) dan Pemerintah Kabupaten/Kota. "Initugas bersama dan semoga berhasil," ujarnya.
DPRD Sumut menyambut baik dilakukannya penenderan dan menyebutnya sudah ada titik terang pembangunan. Namun menurut Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Tunggul Siagian, permasalahanpembebasan lahan tidak boleh dipandang sebelah mata.
Dia mengatakan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, harus memberi perhatian yanglebih serius lagi. "Ini harus menjadi perhatian bersama. Kami harapkan pembebasan dilakukansesuai aturan yang ada. Kami dari Komisi D siap memberi dukungan," jelas politisi Partai Demokrat ini.
Tunggul kembali mengingatkan, jangan hanya karena pembebasan lahan, pembangunan jalan tol yang dinanti cukup lama masyarakat Sumut itu, menjadi terkendala.
Dia meminta pemerintah memghilangkan ego-ego sektoral dan menonjolkan satu kesatuan sikap untuk hal terbaik bagi masyarakat Sumut. "Kegunannya sangat penting, karena akan mendukung roda perekonomian. Dunia usaha akan bergairah dan semakin mendorong penurunan pengangguran sehubungan dengan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar