Namun tak dipungkiri, besarnya devisa yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawit tidak dirasakan masyarakat sekitar perkebunan. Yang merasakan justru pemerintah pusat. Sehingga masyarakata di sekitar perkebunan khususnya di Sumatera Utara tidak merasakan manfaat besarnya hasil tersebut.
"Masyarakat sekitar hanya menjadi pekerja kasar saja, bahkan tenaga kerja banyak yang dibawa dari luar wilayah," kata Brilian di ruang kerjanya, Selasa (29/3). Sehingga masyarakat yang berada disekitar peekebunan kelapa sawit.
Brilian mengatakan yang layak disalahkan adalah pemerintah pusat. Dengan adanya ribuan hektar perkebunan di Sumatera Utara, belum memberikan kontribusi yang banyak ke provinsi tersebut.
Ke depan, diharapkan perolehan devisa yang besar rakyat dapat menikamtinya. "Namun perusahaan perkebuanan jangan malah mengkotak-kotakkan perhatian ke kelompok tertentu saja," katanya. Karena hal seperti itu akan menimbulkan kelompok apatis.
Solusi yang mungkin juga untuk dilakukan pemerintah adalah untuk mengadakan lagi sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR). PIR seperti yang dilakukan pada era pemerintahan Soeharto, dianggap Politisi PDI Perjuangan tersbut suatu solusi bagi rakyat.
"Rakyat yang menrima proyek PIR juga jangan malah menjual ke pengusaha, harus dikelola dengan baik," katanya. PIR sangat mendorong kesejahteraan rakyat, namun itu sudah hilang sejak pemerintahan SBY.
Kesalahan lain menurut Brilian adalah terbukanya peluang bagi investor asing untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. "Padahal sebelumnya membatasi ke investor luar, oleh pemerintahan orde baru," kata Anggota Komisi B DPRD tersebut.
Sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, ia mengatakan perlu mendesak pemerintah pusat untuk perluasn lahan kedepan bagaimana
menggalakkan kembali PIR dan didanai APBN atau APBD bahkan atau bekerjasama dengan perbankan.
"Untuk itu, rakyat penerima jangan hanya mengharapkan kesejahteraan yang instan dari pemerintah," katanya. Silahkan dikelola dengan baik apa yang diprogramkan pemerintah.
Ia mencontohkan, di Riau, Bagan Batu dan lain daerah lagi, program PIR berhasil dan membanggakan. "Sehingga dibutuhkan suatu perjanjian antara pemerintah-pengusaha-petani dalam pengembangan perkebunan, agar ke depan bisa lebih diperhatikan," katanya.
Kepada pemerintah daerah diharapkan dalam pengembangan perkebunan sawit ke depan harus diperhatikan pengembangan sawah. "Perbandingan sawah dengan perkebunan sawit harus seimbang, karena sangat dibutuhkan untuk ketahanan pangan," katanya.
Pengalih fungsian lahan agar tetap menjadi perhatian yang fokus, supaya Sumatera Utara khususnya tidak menjadi krisis pangan karena peningkatan perkebunan kelapa sawit.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar