Ketua Komisi E DPRD Sumut, Aduhot Simamora mengatakan, penampungan anggaran jaminan kesehatan tersebut sangat mendesak, mengingat masih banyaknya masyarakat Sumut yang tidak termasuk dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang ada, baik yang dibuat pemerintah pusat maupun daerah.
"Jadi paling tidak nantinya, anggaran ini bisa meng-cover masyarakat yang belum masuk kepesertaan jaminan kesehatan," kata Aduhot didiampingi anggota komisi lainnya Nurhasanah dan Sopar Siburian di Gedung Dewan, Selasa (5/4).
Menurut Aduhot, anggaran ini nantinya bisa diperuntukkan bagi sekitar 3 juta masyarakat Sumut. Disebutkan, anggaran ini akan mengklaim biaya-biaya perobatan kelas tiga di rumah sakit (provider) yang ditunjuk.
"Selama ini Pemerintah Propinsi Sumut tidak memprogramkan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Kenyataan ini bertolak belakang dengan visi misi pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugro soal masyarakat tidak lapar, tidak sehat dan tidak bodoh serta punya masa depan," kata Politisi Hanura ini.
Bahkan menurut Nurhasanah, usulan penganggaran Rp 100 miliar ini, adalah bertolak dari visi misi itu. "Ya, sebenarnya kita bertolak dari visi misi itu, karenanya kita menyatakan dukungan. Usulan ini sudah kita nyatakan dalam rapat kerja DPRD di Prapat belum lama ini. Kami tegaskan, Komisi E berkomitmen memperjuangkannya," kata Nurhasanah.
Dia menjelaskan, sebenarnya bukan persoalan yang sulit jika Pemerintah Propinsi Sumut Pempropsu) mau menyiapkan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat di Sumut. Jika ada itikad baik dan dengan mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait, serasa tidak ada masalah.
Pemprovsu tidak perlu repot-repot menentukan siapa masyarakat yang menjadi pesertanya nantinya. Dia mengusulkan, kepesertaan akan didapatkan setelah menghitung jumlah riil masyarakat yang ikut di jaminan kesehatan PNS, perusahaan, jaminan kesehatan dari kabupaten/kota dan dari pemerintah pusat. "Setelah itu didapatkan, maka hasilnyalah yang menjadi peserta jaminan kesehatan yang akan ditalangi Rp 100 miliar ini," katanya.
Di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Propinsi Sulawesi Selatan, lanjut politisi Partai Demokrat ini, jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Demikian juga Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), juga kabarnya sudah memprogramkannya.
"Artinya, Sumut ketinggalan, padahal selama ini Sumut menggaung-gaungkan agar masyarakatnya tidak lapar, tidak bodoh, tidak sehat dan punya masa depan," sebutnya
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar