"Test urine merupakan salah satu poin yang kita layangkan melalui surat kepada pimpinan dewan," kata Hidayatullah menjawab wartawan, Senin (04/04/2011).
Dia juga tak membantah jika wakil rakyat di DPRD Sumut kini sedang dalam sorotan masyarakat terkait lemahnya kinerja, dan anggota dewan juga dituding jarang masuk kantor. Selain usulan test urine, Fraksi PKS DPRD Sumut juga akan mengusulkan rasionalisasi anggaran APBD di lingkungan DPRD Sumut, terkait banyaknya sorotan negatif masyarakat kepada lembaga legislatif ini.
Menurut H Hidayatullah, fraksinya akan mengusulkan pembatalan anggaran kunjungan ke luar negeri yang tertera dalam APBD 2011 mencapai angka Rp 10 miliar.
"Usulan lainnya yang akan kita buat dalam surat dan ditujukan kepada pimpinan dewan, adalah pembatalan kunjungan keluar negeri," kata Hidayatullah. Menurutnya, anggaran untuk ke luar negeri di nilai kurang rasional, dengan kondisi rakyat saat ini.
Selain usulan pembatalan anggaran ke luar negeri, fraksinya juga melayangkan beberapa poin usulan melalui surat terkait rasionalisasi anggaran, seperti biaya perjalanan kunjungan kerja yang mencapai angka lebih dari Rp 50 miliar.
Sebab menurut Hidayatullah anggaran yang cukup membengkak tersebut dikarenakan anggota dewan mencapai lebih 10 kali berkunjung keluar provinsi dalam setahun.
"Jauh lebih baik jika jumlah tersebut dihemat untuk perjalanan ke dalam provinsi saja," ujarnya. Apalagi menurutnya kondisi DPRD Sumut yang kini semakin menjadi sorotan masyarakat, karena cenderung sering tidak hadirnya wakil rakyat di kantor DPRD Sumut.
"Mengenai kunjungan ke luar provinsi kita usulkan pimpinan dewan untuk kembali menertibkan jadwalnya, misalnya kalaupun berangkat hanya sepertiga anggota dewan saja. Karena cenderung yang terlihat hampir semua anggota dewan tidak berada di kantor, sehingga ketika ada demo-demo massa tidak ada wakil rakyat yang menerima," katanya.
Hidayatullah juga menuturkan fraksinya mendesak rasionalisasi anggaran biaya reses untuk dikembalikan saja kepada jumlah anggaran pada APBD 2009.
Sementara itu terkait pengadaan mobil dinas yang disebut-sebut bakal kembali menelan anggaran uang rakyat mencapai Rp 15 miliar, untuk penambahan 60 unit mobil, Hidayatullah juga menegaskan fasilitas itu kurang rasional untuk diberikan kepada tiap-tiap anggota dewan.
Hidayatullah juga tak membantah jika anggota DPRD Sumut hingga kini dinilai tidak bekerja maksimal. "Jika memang wakil rakyat benar-benar bekerja maksimal, ya tidak masalah diberikan fasilitas mewah. Tapi faktanya? kerjanya apa? malah lebih banyak jalan-jalan ke luar daripada di dalam mengurusi rakyat," kata Hidayatullah.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar