"Harapan kita Pak Gatot mampu meningkatkan kinerja SKPD (satuan kerja perangkat daerah) agar program-program pembangunan yang telah disepakati dapat tercapai dengan baik. Ini memang harus dilakukan dan sudah menjadi tugas dan wewenang beliau," ujar politisi Partai Demokrat itu di Medan, Selasa (5/4).
Besaran sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2010 yang mencapai Rp 400 miliar lebih, menurut Sopar Siburian, merupakan bukti kuat tidak maksimalnya kinerja SKPD.
"Memang Silpa juga timbul karena adanya tindakan penghematan. Tapi sebagian besar lebih dikarenakan SKPD tidak mampu atau terkendala dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah disepakati dan tertuang dalam APBD, dan ini tentu harus dievaluasi," katanya.
Karenanya, ia mengaku sangat berharap Gatot Pujo Nugroho yang diangkat menjadi Plt Gubernur Sumut menggantikan Syamsul Arifin yang tersangkut dugaan kasus korupsi dapat lebih memaksimal kinerja SKPD demi percepatan pembangunan daerah.
Apalagi, katanya, serapan anggaran hingga akhir triwulan pertama tahun 2011 yang baru sekitar 9,25 persen dari total APBD yang mencapai Rp 4,5 triliun lebih juga tidak jauh lebih baik ketimbang serapan anggaran periode yang sama tahun 2010.
"Karenanya memang harus ada evaluasi. Bila SKPD-nya tidak mampu, tentu harus diganti dan itu hak dan wewenang Pak Gatot sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan di daerah ini," katanya.
Sehubungan dengan itu, Sopar Siburian berharap kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumut yang berlangsung di Medan, 3-6 April 2011, dapat dijadikan titik tolak untuk lebih memacu percepatan pembangunan daerah.
"Kita berharap musrenbang tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas semata, tapi betul-betul memperhatikan, mengakomodir sekaligus memberi penajaman terhadap usulan-usulan program dari hasil musrenbang Kabupaten/kota se-Sumut," katanya.
Penajaman itu, menurut anggota Komisi B DPRD Sumut itu, harus diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui perputaran dana dalam bentuk investasi dan konsumsi.
"Dalam musrenbang harus ada kesepakatan, sinergitas dan singkronisasi antara provinsi dan kabupaten/kota terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menggenjot investasi. Selama ini upaya-upaya ke arah itu memang agak kurang, tapi kini harus diubah dan dipacu lagi," katanya.
Menurut Sopar Siburian, sinergitas dan singkronisasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota diyakini akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan siginifikan, sehingga target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7 persen pada 2012 akan dapat dicapai.
Di sisi lain, setelah melakukan pertemuan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi DPRD Sumatera Utara dengan dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Johermansah Johan, Selasa (5/4) diperoleh bahwa langkah Penjabat Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho ST untuk melakukan evaluasi SKPD didukung.
"Langkah itu adalah tepat," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayatullah kepada Tribun Medan.
Namun tetap diingatkan bahwa Gatot dalam melakukan mutasi eselon II jika diperlukan harus melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (mendagri). Secara tegas disampaikan bahwa langkah evaluasi sangat tepat dan didukung oleh Mendagri.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar