SAMAKAN GURU SWASTA DENGAN GURU NEGERI
MEDAN, Sekitar 500 massa guru yang tergabung dari persatuan guru swasta Indonesia (PGSI) melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (25/11). Hal ini dilakukan sekaligus dalam peringatan hari guru nasional. Aksi yang dipimpin oleh Ketua PGSI Kota Medan, Partomuan Silitonga menolak jika kehadiran mereka hanya ditanggapi di depan gedung DPRD.
Anggota DPRD Sumatera Utara, Biller Pasaribu telah menerima kehadiran mereka. Namun massa menolak untuk menerima pernyataan yang disampaikan oleh Biller.
massa PGSI meminta agar kehadiran mereka bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sumatera Utara, Saleh Bangun.
Untuk itu, setelah melakukan konsultasi dengan ketua DPRD, akhirnya diputuskan untuk menerima perwakilan PGSI sepuluh orang untuk berdiskusi di ruang rapat ketua DPRD.
Sepuluh perwakilan yang bertemu langsung dengan ketua DPRD yaitu, Isahuddin Sitorus Ketua BPP PGSI Pusat,Erry Abimanyu Ketua PGSI Binjai, Zainuddin Ketua PGSI Batu Bara, Idris Daia Ketua PGSI Nias, Mun'Im Darajat Sekretaris PGSI Medan, Partomuan Silitonga Ketia PGSI Medan, Saladin Sekjen PGSI Langkat, Sahrial Perwakilan PGSI Medan, Santa Veronika Sembiring Ketua PGSI Langkat, dan Ngadirin Ketua PGSI Deli Serdang.
Zainuddin menyamapaikan keluhan yang diusung dari Batu Bara yang terkait dengan insentif guru swasta di dearahnya. "Insentif tidak pernah kami terima lagi, terdaftar pun tidak di disdik bagi guru yang mengajar di madrasah," katanya.
Saladin dari Langkat menyampaikan dan mempertanyakan keabsahan dari pemotongan pemotongan insentif guru. "Limapuluh ribu pun dipotong 15 %, itu kejadian tahun 2009," katanya. Ia mengatakan memang ada kenaikan insentif pada tahun 2010, kemudian dipotong 5%.
Saleh Bangun untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan yang disampaikan oleh PGSI mengatakan bahwa seluruh yang berkaitan dengan PNS dibahas di Kemenpan. "Kita hanya bisa mengusulkan," katanya.
Ia juga mengatakan agar PGSI pro aktif mendata dan mendaftarkan ke disdik jumlah guru swasta yang ada diwilayah masing-masing.
Isahuddin Sitorus mengatakan saat ini beberapa daerah yang guru swastanya tidak pernah menerima insentif yaitu Sibolga, Nias gunung sitoli, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Mandailing Natal.
Dalam pertemuan di ruang rapat ketua dewan, Ketua DPRD Didampingi oleh Biller Pasaribu dan Effendi Napitupulu.
Adapun keluhan dan usulan yang diusung massa PGSI ini adalah, mohon diperiksa dengan tegas, siapa dan untuk siapa pemotongan insentif untuk guru dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Mohon insentif guru dari APBD Provinsi Sumatera Utara mulai dari tahun 2011 ditambahkan di anggaran itu hanya untuk guru swasta. Mohon dibatalkan pembelian helikopter dari R APBD Provinsi Sumatera Utara dan alihkan dananya ke guru swasta. Mohon ditinjau ulang pembagian kuota sertifikasi guru negeri dengan guru swasta. Mohon guru swasta yang sudah mengajar lebih 20 tahun di PNS kan. Mohon dibahas dan disahkan perda untuk guru swasta, draf disipakan oleh PGSI. Mohon sekolah ekstensi ditutup. Mohon ditetapkan nomor rekening guru ke satu bank. Mohon disdik Tk I Sumatera Utara jangan membuat kebijakan yang merugikan guru swasta. Mohon ditinjau ulang surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010. Dan mohon Ujian Nasional bukan penentu kelulusan.
Setelah perwakilan bertemu dengan Ketua DPRD, massa pun bubar dan aksi ini berlangsung damai.
Anggota DPRD Sumatera Utara, Biller Pasaribu telah menerima kehadiran mereka. Namun massa menolak untuk menerima pernyataan yang disampaikan oleh Biller.
massa PGSI meminta agar kehadiran mereka bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sumatera Utara, Saleh Bangun.
Untuk itu, setelah melakukan konsultasi dengan ketua DPRD, akhirnya diputuskan untuk menerima perwakilan PGSI sepuluh orang untuk berdiskusi di ruang rapat ketua DPRD.
Sepuluh perwakilan yang bertemu langsung dengan ketua DPRD yaitu, Isahuddin Sitorus Ketua BPP PGSI Pusat,Erry Abimanyu Ketua PGSI Binjai, Zainuddin Ketua PGSI Batu Bara, Idris Daia Ketua PGSI Nias, Mun'Im Darajat Sekretaris PGSI Medan, Partomuan Silitonga Ketia PGSI Medan, Saladin Sekjen PGSI Langkat, Sahrial Perwakilan PGSI Medan, Santa Veronika Sembiring Ketua PGSI Langkat, dan Ngadirin Ketua PGSI Deli Serdang.
Zainuddin menyamapaikan keluhan yang diusung dari Batu Bara yang terkait dengan insentif guru swasta di dearahnya. "Insentif tidak pernah kami terima lagi, terdaftar pun tidak di disdik bagi guru yang mengajar di madrasah," katanya.
Saladin dari Langkat menyampaikan dan mempertanyakan keabsahan dari pemotongan pemotongan insentif guru. "Limapuluh ribu pun dipotong 15 %, itu kejadian tahun 2009," katanya. Ia mengatakan memang ada kenaikan insentif pada tahun 2010, kemudian dipotong 5%.
Saleh Bangun untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan yang disampaikan oleh PGSI mengatakan bahwa seluruh yang berkaitan dengan PNS dibahas di Kemenpan. "Kita hanya bisa mengusulkan," katanya.
Ia juga mengatakan agar PGSI pro aktif mendata dan mendaftarkan ke disdik jumlah guru swasta yang ada diwilayah masing-masing.
Isahuddin Sitorus mengatakan saat ini beberapa daerah yang guru swastanya tidak pernah menerima insentif yaitu Sibolga, Nias gunung sitoli, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Mandailing Natal.
Dalam pertemuan di ruang rapat ketua dewan, Ketua DPRD Didampingi oleh Biller Pasaribu dan Effendi Napitupulu.
Adapun keluhan dan usulan yang diusung massa PGSI ini adalah, mohon diperiksa dengan tegas, siapa dan untuk siapa pemotongan insentif untuk guru dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Mohon insentif guru dari APBD Provinsi Sumatera Utara mulai dari tahun 2011 ditambahkan di anggaran itu hanya untuk guru swasta. Mohon dibatalkan pembelian helikopter dari R APBD Provinsi Sumatera Utara dan alihkan dananya ke guru swasta. Mohon ditinjau ulang pembagian kuota sertifikasi guru negeri dengan guru swasta. Mohon guru swasta yang sudah mengajar lebih 20 tahun di PNS kan. Mohon dibahas dan disahkan perda untuk guru swasta, draf disipakan oleh PGSI. Mohon sekolah ekstensi ditutup. Mohon ditetapkan nomor rekening guru ke satu bank. Mohon disdik Tk I Sumatera Utara jangan membuat kebijakan yang merugikan guru swasta. Mohon ditinjau ulang surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010. Dan mohon Ujian Nasional bukan penentu kelulusan.
Setelah perwakilan bertemu dengan Ketua DPRD, massa pun bubar dan aksi ini berlangsung damai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar