Disharmonisasi Gubernur Sumatera Utara-Wakil Gubernur Sengaja Diisukan

MEDAN, ‎​Fraksi PKS DPRD Sumut menilai, disharmoni antara kepemimpinan Gubsu H Syamsul Arifin SE dengan Wagubsu Hatot Pujonugroho sengaja diisukan untuk memojokkan posisi Gatot Pujonugroho kepada public khususnya masyarakat Sumut, seolah-olah hubungan Gubsu sejak berada di Rutan Salemba sebagai tahanan KPK dengan Wagubsu tidak harmoni dalam memimpin Provinsi Sumatera Utara.

Penilaian ini diungkapkan Ketua FPKS DPRD Sumut H Hidayatullah SE kepada wartawan, Rabu (9/2) di ruang kerjanya gedung dewan, menyikapi munculnya disharmoni anatara Gubsu dan Wagubsu akhir-akhir ini.

Hidayatullah yang didampingi anggota FPKS lainnya seperti M Nasir, Amsal Nasution, Andi Arba dan Nurhazizah Tambunan mengatakan, PKS khususnya FPKS di DPRD Sumut tidak melihat adanya disharmoni, tapi diisukan seolah-olah terjadi disharmoni. Kondisi seperti itu menunjukkan ada upaya memojokkan Gatot Pujonugroho selaku Wagubsu.

"Kalau masalah Wagubsu tidak dilibatkan Gubsu dalam pengangkatan pejabat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dimaksud disharmoni antara Wagubsu dan Gubsu, jawabnya ya dan kita tidak rebut-ribut demi menjaga kondusifitas. Kalau Wagubsu tidak melantik Plt Sekdapropsu, Sekwan dan sejumlah kadis, hal yang wajar,  karena Wagubsu tidak dilibatkan dalam pengangkatan pejabat-pejabat Pempropsu itu dan Wagubsu tidak tahu menahu siapa dan kapan diangkat," katanya.

Menurut Hidayatullah, munculnya cerita tentang Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin menelepon maupun SMS kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho ST tidak diangkat, perlu diteliti dan dicek kebenarannya. Harusnya Gubsu membeberkannya kepada publik lewat media massa, sehingga tidak muncul asumsi-asumsi jelek yang memojokkan Gatot.

"Jika Gubsu tidak berkenan dengan perilaku dan tindak-tanduk Wagubsu, sampaikan saja kepada masyarakat melalui surat kabar agar masyarakat Sumut tahu. Kita tidak mau, yang nyerempet-nyerempet bahaya dilimpahkan ke Wagub. Itu namanya tidak fair," katanya.

Karena, katanya lagi, Gatot meskipun berlari tapi tidak pernah mendahului Syamsul Arifin. Jika ada asumsi bahwa akan dilakukan pengkudetaan terhadap kepemimpinan Gubsu, salah besar, sebab dalam pencalonan Gubsu/Wagubsu pada Pilkada lalu, tetap satu paket 'Sampurno' (Syamsul dan Pujonugroho) dan sampai sekarang PKS tetap menganggap Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Terkait munculnya keinginan melakukan hak interplasi terhadap disharmoni Gubernur dan Wakil gubernur, Hidayatullah menyatakan FPKS tidak setuju, karena dalam interplasi dewan menggunakan hak bertanya terkait disharmoni antara Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. "Kalau mau diperjelas, silahkan saja dilakukan hak interplasi, tapi apa manfaatnya, karena melakukan hak interpelasi juga menggunakan dana," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT