"Kita tidak akan biarkan segala bentuk pungli (pungutan liar) terjadi di jembatan timbang," kata Rajali pada rapat kerja dengan Komisi C Bidang Keuangan DPRD Sumut di Medan, Rabu (9/2).
Hal itu dikatakannya menyahuti pernyataan anggota Komisi C DPRD Sumut Muslim Simbolon yang menyoroti rendahnya kinerja Dinas Perhubungan Sumut dan banyaknya kebocoran keuangan daerah yang terjadi di jembatan timbang akibat maraknya pungutan liar.
Pada rapat kerja dipimpin Ketua Komisi C Eddi Rangkuti itu, ia mengaku sangat miris dengan kinerja Dishub Sumut yang dinilainya tidak pernah menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu.
"Di jembatan timbang masih terus terjadi pungli. Uang masuk ke kantong oknum dan keuangan daerah dirugikan. Banyak angkutan barang yang tidak masuk jembatan timbang meski kelebihan muatan, sehingga jalan-jalan pun cepat rusak karena tidak lagi terpelihara dengan baik," katanya.
Atau, katanya, jembatan timbang dilepaskan dari tanggung jawab menghasil pendapatan asli daerah (PAD) dan hanya bertugas mengontrol angkutan di jalan raya. "Jika tidak ada lagi uang di sana, tentu tidak akan ada lagi pungli," katanya.
Muslim Simbolon juga mempertanyakan ketiadaan gudang di setiap jembatan timbang, sehingga muatan dari angkutan yang kelebihan tonase tidak dapat dibongkar. "Ujung-ujungnya, lagi-lagi 'diselesaikan' melalui pungli," ujar ujar Bendahara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut itu.
Sehubungan dengan itu, ia meminta Rajali yang baru menjabat sebagai Kepala Dishub Sumut melakukan penertiban terhadap aparatnya. Ia juga meminta Dishub Sumut menertibkan angkutan penumpang berplat hitam yang kini semakin menjamur di daerah itu.
"Kondisi seperti tidak bisa dibiarkan terus merajalela, kalau tidak ingin disebut ada persengkokolan dalam melakukan pungli. Birokrasi dan mental aparat di jajaran Dishub Sumut harus dibenahi, karena kita membicarakan uang daerah yang notabene uang rakyat," katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dishub Sumut Rajali berjanji melakukan perbaikan. Ia juga berjanji memberantas segala bentuk praktik pungutan liar di jembatan timbang.
Disebutkannya, saat ini terdapat sebanyak 14 unit jembatan timbang di Sumut, termasuk masing-masing dua unit yang tengah dalam masa diuji coba dan akan direlokasi. Sejauh ini juga baru dua jembatan timbang yang telah dilengkapi dengan gudang, yakni di Sibolangit dan di Aek Kanopan.
"Harapan kita mulai tahun ini atau selambatnya tahun depan seluruh jembatan timbang sudah memiliki gudang, paling tidak dengan cara disewa," kata Rajali.
Terkait praktik pungutan liar itu sendiri, Rajali yang pada kesempatan itu didamping Kasubdin Darat Darwin Purba, Plt Kasubdin Laut Tengku Reza dan Plt ASDP Belawan Renward Parapat mengaku telah membentuk tim yang bertugas mengawasi atau memantau segala aktivitas di jembatan timbang.
"Kita akan memberikan tindakan tegas jika masih ada petugas di jembatan timbang yang melakukan pungli," katanya.
Terkait menjamurnya angkutan penumpang berplat hitam, Rajali juga mengakuinya. Namun demikian ia memastikan dalam waktu dekat akan melakukan penertiban bersama pihak terkait dengan melakukan razia-razia.
Rapat kerja itu juga dihadiri sejumlah anggota Komisi C DPRD Sumut di antaranya Hj Meilizar Latif, H Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Ristiawati, R Nainggolan, Zulkarnain, H Hidayatullah, Helmiati, ZE Siregar, Mulkan Ritonga, dan Rinawati Sianturi.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar