Eksekutif Tak Sesuaikan Kinerja dengan Legislatif

MEDAN, ‎​Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari dinas perhubungan T.A 2010 yang over target dinilai karena terget yang ditetapkan terlalu rendah. "Target yang ditetapkan terlalu kecil, sehingga seolah terget bisa terpenuhi bahkan melebihi," kata Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Mulkan Ritonga di Ruang Rapat Komisi, Rabu (9/2).

Pernyataan itu disampaikan Mulkan ketika mengikuti rapat kerja dengan dinas perhubungan Sumatera Utara. Dalam rapat disampaikan kepala dinas perhubungan, Rajali perolehan PAD Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 melebihi target. Yaitu dari target PAD, Rp 10,89 miliar diperoleh Rp 15 miliar atau 136,83 %.

Kepala Seksi Perhubungan Darat, Darwin Purba mengatakan bahwa penentuan target itu diatur oleh perundangan mengenai pajak. Sehingga tidak mudah menentukan besaran taget yang akan berbenturan dengan peraturan juga.

Kekecewaan dari DPRD Sumatera Utara, dalam hal ini komisi C juga mengenai rendahnya koinerja yang dicapai oleh dinas perhubungan. Dimana realisasi anggaran pelaksanaan tahun 2010 dari alokasi dana Rp 20,15 miliar hanya bisa direalisasikan Rp 10,73 miliar.

Menanggapi hal tersebut, dinas perhubungan dalam mengatakan bahwa pelaksanaan banyak yang tidak direalisasikan karena keterbatasan waktu. "Kami melakukan kerja karena juga keterbatasan waktu, sehingga banyak anggaran yang tidak sempat terealisasi," kata Renward Parapat yang mendampingi Kepala Dinas Perhubungan.

Anggaran yang tidak terserap dari 13 kegiatan fisik selama anggaran 2010 menyisakan anggaran sebanyak Rp 3,07 miliar.

Keseluruhan terkendala hanya oleh waktu yang terbatas. Sebelumnya kepala seksi yang berkaitan hanya dijabat oleh pelaksana tugas. Sehingga dinilai kurang berwenang dalam mengambil keputusan.
"Proses pelelangan menjadi kendala. Karena studi kelayakan untuk tender saja membutuhkan waktu enam bulan. Dan pengajuan tender baru dimulai bulan Agustus," kata Renward Parapat.
Pernyataan tersebut malah menimbulkan pertanyaan bagi Anggota Komisi C, Zulkifli. "Kami berjuang untuk mengesahkan APBD sebelum awal tahun, tapi kenapa baru Agustus tender dimulai?" kata Zulkifli.

Pernyataan Zulkifli ditanggapi oleh Muslim Simbolon yang mengatakan bahwa kebocoran uang negara justru semakin besar karena banyaknya anggaran yang tidak direalisasikan. "Kebocorang uang negara semakin besar kalu seperti ini terus," katanya.

Ia juga mengatakan selama ini pihak eksekutif tidak melakukan kerja yang sejajar dengan kinerja yang dilakukan dewan. Karena saat ini, pengesahan APBD selalu dibahas pada akhir tahun sebelum awal tahun anggaran berikutnya. "Namun, apa yang eksekutif lakukan, bukannya percepatan pembangunan. Malah penimbunan anggaran," kata Muslim.

Komisi C juga mempertanyakan kinerja dinas perhubungan dalam mengantisifasi tonase muatan yang kerap merusak badan jalan. Timbangan dinilai kurang bermanfaat, karena sampai saat ini belum ada yang bisa diberi bukti pembongkaran hasil temuan kelebihan tonase. "Secara kasat mata saja bisa kita lihat kelebihan tonase, kenapa bisa lolos," kata Muslim.

::::::::::::::::::::::::::::

P2P:
Perolehan PAD dari:
- pengujian kendaraan bermotor target 250 juta realisasi 407,5 juta (163%)
- Pungutan Izin trayek AKDP target 100 juta, realisasi 109,93 juta, (109,93 %)
- pungutan jasa ketata usahaan target Rp 525 juta, realisasi Rp 454, 44 juta (86,56 %)
- Perda 14 tahun 2007
a. kelebihan muatan Rp 10 m, realisasi 13, 893 m 138 %
b. retribusi sewa gudang 70 juta
c. jasa postel 20 juta
d. PKB Sibolga realisasi 91,33 juta
e. PKB tebing Tinggi realisasi Rp 46,613

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT