MEDAN, Forum Umat Islam bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menyatakan penolakan mereka terhadap pembongkaran Masjid Al Ikhlas di Jalan Timor, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
"Kami menentang keras rencana pembongkaran Masjid Al Ikhlas oleh pihak pengembang," kata Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumut Ustadz Timsar Zubir di halaman gedung DPRD Sumut di Medan, Senin (7/2).
Dalam aksi yang juga diikuti sekitar seratusan jamaah Masjid Al Ikhlas dan FUI Kota Medan itu ia menyebutkan, pembongkaran Masjid Al Ikhlas bukan kasus pertama yang terjadi di daerah itu.
"Sebelumnya sudah cukup banyak masjid di Kota Medan ini yang dibongkar dan kemudian dijadikan lahan bisnis oleh pengembang. Kami tidak mau hal yang sama kembali terulang," kata Ustadz Zubir.
Ia juga menyebutkan, masyarakat telah menyiapkan dana untuk mengganti rugi masjid tersebut. "Masyarakat siap mengganti rugi asal masjid itu tidak dibongkar," katanya.
Ustadz Timsar Zubir berharap anggota DPRD Sumut dan juga pihak-pihak terkait lebih peka terkait persoalan itu guna menghindari masalah-masalah yang dapat mengganggu iklim kondusif di daerah itu.
"Pihak-pihak terkait harus dapat menyelesaikannya. Jangan sampai persoalan ini memicu aksi-aksi anarkis yang tentunya sangat-sangat tidak kita inginkan," katanya. Sementara Ketua FUI Kota Medan Rahmat Setiabudi menyatakan pihaknya tidak antipembangunan. Namun demikian ia berharap pengembang tidak mencari keuntungan dengan mengorbankan rumah-rumah ibadah.
"Jangan ada lagi aksi pembongkaran rumah ibadah tanpa bermusyawarah dengan masyarakat. Kami minta tuntutan kami ini tidak diabaikan begitu saja, karena kami tidak dapat menjamin jika nanti ada aksi massa yang anarkis," katanya.
Anggota DPRD Sumut Muhammad Nasir ketika menerima perwakilan massa memastikan pihaknya segera akan menindaklanjuti persoalan itu dengan menggelar pertemuan lintaskomisi.
"Kita akan upayakan pertemuan itu bulan ini juga dengan mengundang pihak-pihak terkait mulai dari Kodam I Bukit Barisan, perwakilan masyarakat, FUI dan juga pihak pengembangan," katanya.
Muhammad Nasir yang pada kesempatan itu didampingi anggota Komisi E DPRD Sumut Hj Nurazizah Tambunan dan Hj Rahmiana Deli Pulungan serta anggota Komisi D Iman B Nasution mengaku akan menjadikan persoalan itu sebagai prioritas untuk diselesaikan.
"Kita juga meminta pengembang menghentikan pembangunan fisik sampai persoalan ini dapat dituntaskan," kata anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan berasal dari daerah pemilihan Kota Medan itu.
Sementara Hj Nurazizah Tambunan juga memastikan DPRD Sumut akan memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan itu tidak sampai berlarut-larut. "Kita bahkan akan melakukan pemanggilan paksa jika pihak-pihak terkait tidak bersedia hadir ketika kita panggil," tegasnya. Aksi damai tersebut ditutup dengan doa bersama dan setelah itu massa membubarkan diri dengan tertib.
"Kami menentang keras rencana pembongkaran Masjid Al Ikhlas oleh pihak pengembang," kata Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumut Ustadz Timsar Zubir di halaman gedung DPRD Sumut di Medan, Senin (7/2).
Dalam aksi yang juga diikuti sekitar seratusan jamaah Masjid Al Ikhlas dan FUI Kota Medan itu ia menyebutkan, pembongkaran Masjid Al Ikhlas bukan kasus pertama yang terjadi di daerah itu.
"Sebelumnya sudah cukup banyak masjid di Kota Medan ini yang dibongkar dan kemudian dijadikan lahan bisnis oleh pengembang. Kami tidak mau hal yang sama kembali terulang," kata Ustadz Zubir.
Ia juga menyebutkan, masyarakat telah menyiapkan dana untuk mengganti rugi masjid tersebut. "Masyarakat siap mengganti rugi asal masjid itu tidak dibongkar," katanya.
Ustadz Timsar Zubir berharap anggota DPRD Sumut dan juga pihak-pihak terkait lebih peka terkait persoalan itu guna menghindari masalah-masalah yang dapat mengganggu iklim kondusif di daerah itu.
"Pihak-pihak terkait harus dapat menyelesaikannya. Jangan sampai persoalan ini memicu aksi-aksi anarkis yang tentunya sangat-sangat tidak kita inginkan," katanya. Sementara Ketua FUI Kota Medan Rahmat Setiabudi menyatakan pihaknya tidak antipembangunan. Namun demikian ia berharap pengembang tidak mencari keuntungan dengan mengorbankan rumah-rumah ibadah.
"Jangan ada lagi aksi pembongkaran rumah ibadah tanpa bermusyawarah dengan masyarakat. Kami minta tuntutan kami ini tidak diabaikan begitu saja, karena kami tidak dapat menjamin jika nanti ada aksi massa yang anarkis," katanya.
Anggota DPRD Sumut Muhammad Nasir ketika menerima perwakilan massa memastikan pihaknya segera akan menindaklanjuti persoalan itu dengan menggelar pertemuan lintaskomisi.
"Kita akan upayakan pertemuan itu bulan ini juga dengan mengundang pihak-pihak terkait mulai dari Kodam I Bukit Barisan, perwakilan masyarakat, FUI dan juga pihak pengembangan," katanya.
Muhammad Nasir yang pada kesempatan itu didampingi anggota Komisi E DPRD Sumut Hj Nurazizah Tambunan dan Hj Rahmiana Deli Pulungan serta anggota Komisi D Iman B Nasution mengaku akan menjadikan persoalan itu sebagai prioritas untuk diselesaikan.
"Kita juga meminta pengembang menghentikan pembangunan fisik sampai persoalan ini dapat dituntaskan," kata anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan berasal dari daerah pemilihan Kota Medan itu.
Sementara Hj Nurazizah Tambunan juga memastikan DPRD Sumut akan memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan itu tidak sampai berlarut-larut. "Kita bahkan akan melakukan pemanggilan paksa jika pihak-pihak terkait tidak bersedia hadir ketika kita panggil," tegasnya. Aksi damai tersebut ditutup dengan doa bersama dan setelah itu massa membubarkan diri dengan tertib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar