MEDAN, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara tentang pengesahan Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 dan Pembentukan Pansus Pengendalian Pencemaran Udara serta Pansus Akuntabilitas keuangan daerah ditunda, Senin (07/02).
Paripurna yang seharusnya dimulai pukul 09.00 ini ditundaan karena kehadiran pihak eksekutif dianggap tidak reposisitif yang mewakilkan Gubernur Sumatera Utara yang hanya dihadiri asisten, Asrin Naim. "Ini kan yidak reposisitif, seandainya pun gubernur berhalangan, harus digantikan wakil gubernur atau Sekretaris Daerah (sekda)," kata seorang Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Kamaluddin Harahap.
Karena menurut anggota DPRD Sumatera Utara pengutusan tidak relvan, sehingga paripurna memutuskan agar sidang ditunda. Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Sumatera Utara, Saleh Bangun menunda rapat dengan mengetuk palu sekitar pukul 10.00.
Sehabis paripurna, pimpinan dewan melakukan rapat pimpinan dan diputuskan diagendakan paripurna akan dilaksanakan kembali pada tanggal 21 Februari 2011. "Dalam rapat pimpinan tadi kita sudah jadwalkan kembali, tanggal 21 Februari yang akan datang," kata Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Muhammad Affan.
Affan juga mengatakan, penentuan jadwal ini dilakukan agar Pemprov Sumut melakukan penyesuaian jadwal sejak awal. "Jangan ada dalih lagi jadwal yang bersamaan, sehingga tidak menghadiri undangan kita," katanya.
Menurut informasinya, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho ST tidak menghadiri paripurna karena harus melantik Wali Kota Tanjung Balai. Sedangkan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Sumatera Utara, Rachmatsyah berangkat ke Jakarta dengan agenda yang tidak diketahui pihak protokoler Provinsi Sumatera Utara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar