Gatot hanya menjumpai sejumlah staf badan yang mengurusi masalah penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan yakni Drs P Hutahean, Kabid Ketenagaan dan Kelembagaan dan Aliharni, Kabid Penyelenggaraan dan Penyuluhan.
Usai Sidak sekitar pukul 14.00 WIB, menyebutkan, sidak sengaja ditujukan ke Kantor Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sumut lebih dimaksudkan untuk menseriusi masalah ketahanan pangan di Sumatera Utara. Menurutnya, masalah pangan jika tidak diseriusi akan menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Terlebih lagi, jika masyarakat satu bangsa tidak punya ketahanan pangan.
"Masalah pangan liding sektornya kan pertanian. Biar produksi pertanian Sumut bisa maksimal perlu sinergi dengan Badan Penyuluhan Pertanian," kata Gatot.
Ia dalam sidak yang sengaja membawa nasi bungkus dan makan bersama sejumlah kabid, staf dan tiga ajudannya di Badan Penyuluhan Pertanian Sumut itu mempertanyakan langsung tentang kondisi, masalah dan kendala yang dihadapi badan penyuluhan pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian di Sumut. "Dari sidak ini, kita ingin tahu persoalan yang sesuai realitas. Dengan cara seperti ini, mereka (staf) akan memaparkan apa adanya," kata Gatot.
Saat sidak, Gatot juga masih melihat adanya PNS yang tak disiplin. Bahkan, Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Pulung Hutabarat tidak berada di tempat. Begitu ditanyakan ke para Kabid yang masih berada di kantor itu, dikatakan kalau kepala pergi ke Jakarta karena ada urusan rapat. "Pak kepala tidak ada di tempat. Bapak baru saja berangkat ke Jakarta ada urusan rapat," kata Aliharni.
Kata Gatot, selaku pimpinan harusnya pada jam dinas berada di ruang kerja mengawasi kinerja bawahan, kecuali ada urusan penting terkait tugas yang tidak bisa diwakilkan. Harapannya, agar target-target yang direncanakan di bidang pertanian bisa tercapai. Apalagi Provinsi Sumatera Utara berjanji kepada pusat per April 2011 menyumbang produksi beras 1,56 juta ton dan 3,68 juta ton pertahun. "Inilah pentingnya penyuluh pertanian di lapangan. Merekalah yang bisa memberi informasi iklim, dan pola tanam. Sehingga perubahan cuaca bisa diantisipasi," katanya.
Dari hasil sidak, Gatot juga menemukan masih banyak kabupaten/kota tidak konsern dengan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Terbukti, sebagian besar kebupaten/kota tidak menyiapkan lembaga, petugas dan anggaran yang cukup untuk operasional petugas penyuluh pertanian. "Kita akan mencari solusi dan meminta kabupaten/kota memprioritaskan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Kita akan mengajukan 50 petugas, agar diangkat menjadi penyuluh kehutanan. Sebab hingga sekarang ini, Sumut belum punya petugas penyuluh kehutanan," sebutnya. Kabid Ketenagaan dan Kelembagaan Drs P Hutahean dan Kabid Penyelenggaraan dan Penyuluhan Aliharni menyebutkan, saat ini total jumlah petugas penyuluhan pertanian dan perikanan di Sumatera Utara sebanyak 3427 orang. Khusus di bawah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Sumut 28 orang. Rinciannya 27 orang penyuluh pertanian dan 1 orang penyuluh perikanan. "Untuk penyuluh pertanian kekurangannya sekitar 2000-an orang. Khusus penyuluh kehutanan sama sekali belum ada," katanya.
Kata P Hutahean, idealnya jumlah penyuluh pertanian di Sumut itu sebanyak 5.108 orang. Atau masing-masing desa satu orang penyuluh pertanian. Sedangkan penyuluh perikanan 1.251 orang. Atau tiga orang di masing-masing kecamatan."Jumlah kecamatan di Sumut ada 417 kecamatan. Jika dikalikan tiga berarti Sumut membutuhkan 1.251 orang penyuluh perikanan," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar