Dari ketiga nama itu, Fraksi PDI Perjuangan lebih menjagokan Sjafaruddin. Alasannya, orang nomor satu di Dinas Pendapatan itu lebih senior dari kedua calon lain, sehingga sehingga memenuhi unsur merit system dan senioritas. Karena lebih senior, Sjafaruddin pun dinilai sudah banyak "makan garam" atau lebih berpengalaman di dunia pemerintahan. Sjafaruddin pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan Sumut dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut.
"Ya, fraksi kami menyambut baik fit and proper test itu dan sangat sesuai dengan keinginan kita agar ada Sekdapropsu yang definitif. Tapi dari ketiga nama itu, kami menginginkan Sjafaruddin," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Budiman Nadapdap kepada wartawan di Medan, Kamis (10/3).
Budiman yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut ini menyebutkan, Sjafaruddin memiliki tingkat keahlian yang baik untuk mengkomunikasikan program-program pembangunan. Kemampuan manajerialnya, paling tidak telah dibuktikan dengan prestasinya menggenjot sumber-sumber pendapatan daerah.
Sosok Sjafaruddin juga disebutkan mampu menjembatani komunikasi, baik dengan gubernur dan wakil gubernur maupun dengan unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumut. "Dan sosok seperti inilah yang kami kira ideal untuk kondisi saat ini menempati orang nomor satu para PNS di Sumut ini," kata Budiman.
Walau demikian, Budiman yang saat ini duduk di Komisi D DPRD Sumut ini mengharapkan agar siapapun Sekdapropsu nantinya, diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan gubernur, wakil gubernur dan DPRD Sumut dan stakeholder pemerintahan lainnya.
Dukungan yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Hardi Mulyono. Namun Hardi tidak menyebut nama. "Pastinya ada satu orang yang kami nilai lebih layak menempati posisi Sekdapropsu itu," ujarnya tanpa bersedia menyebutkannya. Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini menyebutkan, ketiga nama itu diyakini mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekdapropsu. Karena itu pula, pada prinsipnya fraksinya mendukung dilakukannya proses seleksi Sekdapropsu. "Lagian kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk membenahi persoalan pemerintahan saat ini," jelasnya.
Dia menambahkan, harapannya adalah agar Sekretaris Daerah (sekda) yang baru bisa mengawali dan mengakhiri tugasnya sebagai Sekdapropsu secara baik, dan tentunya dengan melahirkan inovasi-inovasi dalam membantu kepala daerah mewujudkan percepatan pembangunan. "Sudah pasti, dia harus sejalan dengan pimpinan dan DPRD Sumut," katanya.
Dukungan yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Parluhutan Siregar. Fraksinya, lanjutnya, bukan pada persoalan siapa yang nantinya Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi apa yang harus dilakukannya untuk menegakkan kewibawaan para aparatur, semangat dan loyalitas agar mampu mendukung percepatan pembangunan Sumut.Sekretaris DPW PAN Sumut ini mengharapkan Sekdapropsu dapat menyatukan pemahaman dan pemikiran para abdi negara agar tampil lebih cemerlang melayani masyarakat. "Jadi bukan pada siapa yang kita inginkan menjabat, tetapi lebih menginginkan agar Sekdapropsu benar-benar menempatkan tugas pokok dan fungsinya di jalannya dan pada tempatnya," katanya.
Secara teknis, tambahnya, bagaimana agar Sekdapropsu bisa menggenjot para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih serius menyerap anggaran. Disebutkan, jangan lagi muncul sisa hasil penggunaan anggaram (Silpa) dalam jumlah yang besar, akan tetapi sebaliknya mengoptimalkan penyerapannya untuk mendorong pembangunan di masyarakat.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar