Tujuan utama pembuatan rencana aksi pemberantasan korupsi untuk memperbaiki pelayanan publik yang pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang bersih. "Kita minta seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk bersedia memberi action plan soal upaya pencegahan korusi dan pelayanan publik di masing-masing wilayah," kata Deputi Pencegahan KPK Eko Soesanto Tjiptadi pada Rapat Kerja Evaluasi Supervisi Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis (10/3).
Acara lanjutan dalam upaya pencegahan korupsi ini dihadiri sejumlah bupati dan wali kota di Sumut dan pimpinan instansi pemerintahan di Sumut.
Menurut Eko, saat ini kualitas pelayanan dari unit layanan pemerintah merupakan kebutuhan utama publik. Dia menuturkan, dari hasil pantauan KPK di sejumlah unit layanan public di Medan sudah menunjukkan perbaikan. Di antara unit layanan masyarakat yang dipantau adalah Kantor Imigrasi Kelas I Medan, Dinas Kependudukan Medan, Badan Pertanahan Nasional Medan dan Dinas Perhubungan Medan.
"Sebagian sudah ada perbaikan, tapi masih harus ada upaya yang lebih serius lagi. Kalau tidak masyarakat yang sudah membayar pajak akan menyatakan keberatannya atas pelayanan publik yang menjadi hak mereka," ujar Eko.
Eko mengatakan, perbaikan pelayanan publik memang tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan lembaga pemerintahan. Dia mengakui, pemberantasan korupsi di Indonesia bisa dihilangkan hanya dengan upaya penindakan. Pencegahan korupsi dengan mereformasi birokrasi merupakan salah satu jalan yang hingga saat ini terus digalakkan.
"Ternyata yang lebih kompleks adalah upaya pencegahan, salah satunya di bidang pelayanan publik yang pada akhirnya melahirkan pemerintahan yang bersih," ujarnya.
Terhadap upaya perbaikan pelayanan publik di Kota Medan, bedasarkan pantauan KPK di lapangan, masih ditemukan sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Misalnya ketidakpastian biaya layanan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan ketidakpastian waktu penyelesaian pelayan.
Di sisi lain, KPK juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah layanan publik yang telah bersungguh-sungguh melakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindak (action plan) yang telah disampaikan kepada KPK, seperti Samsat Medan Utara yang telah memperoleh ISO 9001:2000, Sertifikat pelayanan prima dan Piagam Citra Pelayanan Prima. Samsat Medan Utara telah melakukan banyak perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Contoh lainnya adlah Kantor Imigrasi Medan yang telah meningkatkan kenyamanan ruang tunggu pemohon dengan pendingin udara, kursi pelayanan yang memadai, TV dan Tersedianya loket informasi pelayanan dan pengaduan (kritik dan saran dapat melalui web: kantor.imigrasi.medan@gmail.com)
Oleh karena itu, dalam keterangan persnya Eko menegaskan akan meminta pemda di Sumut untuk membuat rencana aksi pencegahan korupsi ini. Paling tidak, ujar Eko, pemda membuat dua contoh rencana aksi di unit layanan publiknya. KPK membebaskan pemda untuk membuat rencana aksi yang dinilai paling mudah, namun benar-benar bermanfaat untuk peningkatan pelayanan publik.
"Lalu KPK akan counter dengan betul-betul mencek apakah benar-benar perbaikan sudah dilakukan. Kita akan turunkan kru film untuk melihat apakah benar-benar sudah dibuat perubahan," katanya.
Panjabat Asisten Utama Pencegahan Ombudsmen Winarso mengatakan, berdasarkan data, empat lembaga yang paling banyak diadukan oleh masyarakat adalah pemerintah daerah, kepolisian, pengadilandan BPN. Dia berharap, melalui perbaikan birokrasi, semua instansi terutama di daerah melakukan perbaikan dengan membuat pelayanan yang handal di setiap unit layanan publik.
"Selama ini tindak lanjut pengaduan masih lemah. Salah sutu yang diperlukan adalah bagaimana melakukan mediasi atau menyelesaikan masalah secara persuasi," ujarnya.
Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Alirman Sori yang juga jadi pembicara dalam rapat ini yakin kalau Sumut akan lebih baik dalam pelayanan publik. Dengan demikian pembangunn di Sumut akan lebih baik.
Wakil Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho dalam kata sambutannya mengharapkan, upaya perbaikan birokrasi yang dilakukan KPK bersama pemda menjadi komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkan Sumut yang lebih baik. Dia menegaskan, pelayanan publik yang mudah dan murah menjadi idaman masyarakat saat ini.
"Kita harus punya komitmen dan agreement untuk menciptakan pemerintahan yang bersih," kata Gatot.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar