Hal itu diungkapkan Meilizar Latif saat rapat dengar pendapat (RDP) komisi C DPRD Sumatera Utara dengan manajemen PDAM Tirtanadi di kantor DPRD Sumatera Utara, Jl Imam Bonjol Medan, Rabu (16/3).
Karena menurutnya PDAM Tirtanadi bisa mengambil peluang penghapusan hutang non pokok seperti bunga tunggakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 120/PMK05/2008 yang batas akhirnya pada 2011 ini.
Namun untuk mendapatkannya PDAM Tirtanadi harus siap memenuhi persyaratan seerti adanya bisnis plan lima tahun ke depan serta audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau memang neracanya baik kenapa harus takut diperiksa BPK," ujar Meilizar.
Diungkapkannya selama ini yang mengaudit neraca keuangan PDAM akuntan publik independen. Namun dia heran mengapa hingga Maret 2011 belum bisa menampilkan neraca keuangan per 31 Desember 2010.
Selain itu juga, Meilizar mempertanyakan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi yang terlihat tidak menguasai permasalahan internal. Pasalnya ketika dicecar berbagai pertanyaan oleh anggota Komisi C DPRD Sumut atas permasalahan yang dihadapi justru tak mampu dijawab. Anggota Komisi C Meilizar Latif mempertanyakan struktur organisasi PDAM Tirtanadi yang terlalu gemuk di jabatan kepala bidang.
Terdapat 12 kepala bidang yang juga membawahi 12 kepala bidang lainnya. Sehingga menurutnya terlalu banyak overhead cost (beban biaya umum) yang harus dikeluarkan setiap bulannya. "Kenapa strukturnya terlalu gemuk ditengah sehingga overhead cost bisa terlalu tinggi. Organisasi seperti ini akan sulit untuk going concern (berkesinambungan)," kata Meilizar.
Anggota komisi lain, Hidayatullah mengaku ragu dengan kualitas dan kompetensi Direksi PDAM yang baru terpilih. Selain terkesan menyembunyikan rincian neraca keuangan, beberapa jabatan juga diduduki orang yang tidak berkompeten dari sisi keilmuan.
Seperti direktur operasional yang dijabat mantan direktur keuangan yang bergelar sarjana ekonomi. "Direktur operasional inikan berurusan masalah teknis kenapa yang dipilih SE ?" katanya.
Soal neraca keuangan yang dimiliki oleh PDAM Tirtanadi menurutnya sudah berulang kali diminta dalam forum resmi untuk diungkapkan. Karena selama ini dianggap sebagai perusahaan yang baik. Namun tidak pernah terpenuhi dan seperti ada yang ditutupi.
"Direksi sebelumnya sudah berulang kali melakukan pembohongan publik sekarang sudah dipilih direksi baru tapi rekrutmennya juga bermasalah," kata politisi Ketua Fraksi PKS itu.
Lalu Hidayatullah juga mempersoalakan mengenai kapasitas produksi air yang sudah maksimal namun belum juga dapat bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Tapi anehnya PDAM Tirtanadi tetap saja menyalurkan instalasi pemasangan air yang baru ke pelanggan.
"Produksi sudah optimal, harusnya tidak diberikan sambungan baru dengan kondisi yang kekurangan pasokan ini. Tapi tetap ditambah terus sambungannya, ini yang jadi semakin bermasalah," katanya.
Dirut PDAM Tirtanadi Azzam Rizal mengakui target pemenuhan 80 persen pelanggan di Medan pada 2015 tidak akan bisa terpenuhi dengan kondisi yang ada saat ini. Karena produksi air sudah mencapai titik maksimum sementara kebutuhan pelanggan masih tinggi.
Namun untuk 2012 disebutkannya sudah ada rencana pembuatan sumur bor untuk kapasitas penyediaan air sebesar 200 liter perdetik di Martubung. Dan diakuinya kalau hal itu baru tahap rencana dan pembahasan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Anehnya saat itu Azzam justru berharap agar DPRD Sumut membantu mencairkan anggaran dari Pemrovsu sebesar Rp 40 miliar yang sebelumnya direncanakan. Pernyataan tersebut sempat membuat beberapa anggota dewan tersenyum dan menggelengkan kepala.
Anggota Komisi C Ali Jabbar Napitupulu pun langsung mengklarifikasi kalau anggaran tersebut merupakan APBD 2010 yang sudah tidak mungkin lagi dicairkan karena sudah menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA).
Apalagi dimasukkan dalam PAPBD 2011 sebab terlalu besar. Sementara Direktur Administrasi Keuangan Ahmad Thamrin mengatakan kalau persoalan neraca keuangan pihaknya dapat memberikan ke anggota dewan jika berkunjung ke kantor mereka.
Bahkan disebutkannya bisa mendiskusikan beberapa hal terkait neraca yang dinilai bermasalah. "Kalau neraca nanti bisa kita kasi kalau bapak berkunjung ke Tirtanadi. Dan kita akan diskusikan," ujarnya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar