Han itu dikatakan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Sigit Pramono Asri menanggapi pelantikan direksi PDAM Tirtanadi yang terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan. "Ini semua terjadi karena tidak ada etika dan sopan santun birokrasi sama plt Sekretaris Daerah (sekda) kita saat ini," katanya di kantor DPRD Sumatera Utara, Jumat (11/3).
Seolah-olah Pemprov Sumut emergency, yang secara tiba-tiba banyak pelantikan-pelantikan yang malah menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan baik bagi DPRD maupun masyarakat.
"Proses recrutingnya, promosinya sampai pada proses pelantikannya. Manalah pula bisa plt Sekretaris Daerah (sekda) melantik eselon II?" katanya.
Seorang plt sekda juga musti tahu dan memahami administrasi suatu proses di badan BUMD seperti Tirtandi. Perekrutan direksi yang diproses hanya oleh tiga orang anggota. Badan pengawas saat ini adalah lembaga yang tidak punya kepala. "Kan nggak ada ketuanya," kata Politisi PKS tersebut. Suatu birokrasi seharusnya ada ketua dan sekretaris. Merekalah yang menandatangani suatu proses. "Sekarang yang menandatangani inikan seperti gerombolan saja, terus di mana yuridis prudensinya itu?" katanya. Padahal keberadaan yang ditetapkan adalah kedudukan strategis dalam PDAM Tirtanadi.
Sigit juga mengatakan bahwa proses perekrutan direksi PDAM Tirtanadi di proses seperti apa adanya, tanpa ada perwakilan dari Gubernur Sumatera Utara. RE Nainggolan selama ini representatif Gubernur Sumatera Utara dan dia sudah mengundurkan diri.
Sigit mengatakan kondisi seperti ini adalan kondisi yang dikendalikan inpossible hand. "Kenapa mau aja dilantik seperti itu? Ini menandakan proses Bad Goverment," katanya.
Pernyataan bahwa proses seluruhnya sudah ditandatangani Gubernur Sumatera Utara, menjadi pertanyaan sendiri bagi Sigit. "Mereka mengatakan bahwa itu sudah di tandatangani Gubernur Sumatera Utara. Ntah kapan ditandatangani, nggak tahu juga. Di mana di tanda tangani nggak tahu juga," ujarnya.
Saat ini, posisi pemerintahan sangat membingungkan masyarakat. "Kita tak bisa menutup mata. Gubernur Sumatera Utara dalam masalah, tau-tau ada plt yang nekad seperti ini. Plt yang lalu kan tahu aturan, plt sekarang ini dia lantik sana, dia lantik sini. Dan kabarnya juga tertutup pula pelantikannya," kata Sigit. PDAM Tirtanadi bukanlah milik direksi atau dewan pengawas bahkan plt sekda, jadi proses pelantikan yang tertutup juga menjadi pertanyaan baru baginya. Padahal PDAM Tirtanadi adalah milik rakyat Sumatera Utara.
Untuk itu, Sigit mengingatkan plt Sekretaris Daerah (sekda) yang sebentar lagi juga akan habis masa jabatnnya dan memasuki masa pensiun. Hendaknya Rachmatsyah yang menduduki sebagai kepala pegawai negeri sipil tertinggi di sekretariat daerah Sumatera Utara menjadi contoh yang baik. "Jangan malah menghabiskan sisa masa jabatan dengan hal-hal yang tak pantas ditiru. Seharusnya bisa dicontoh, mau dia ditekan dipaksa. Dia harus tau diri bahwa dia tidak punya kewenangan," kata Sigit.
Kembali ia mengatakan bahwa plt Sekretaris Daerah yang saat ini sudah harus mendapat teguran dari menteri dalam negeri. "Dari sisi etika birokrasi, nggak beretika itu," katanya.
Bahkan ia meragukan kualitas orang-orang yang dilantik sebagai direksi PDAM. Dewan pengawas yang sekarang nggak ada latarbelakang ilmu tentang air. "Jadi apa yang ditanyakan kepada calon? Bakal banyak masalah nantinya dalam air pam kita ini," katanya. Kontinuitas, kualitas kuantitas, yang dikatakan dalam visi PDAM menurut Sigit sudah tidak relevan untuk dikatakan. "Cara merekrut direksi tanpa aturan seperti itu. Bagaimana itu, birokrasi tanpa kepala, tau-tau tiba-tiba lahir," kata Sigit.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar