Seperti disampaikan PT Petro Kimia, yang diwakili Cahyono, Hari Purnomo, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara di Kantor DPRD Sumatera Utara Jl Imam Bonjol Medan, Rabu (16/3).
"Persentase realisasi tahun 2010 sangat menyolok menurun, namun jumlah yang didistribusikan dari tahun ke tahun signifikan bertambah," katanya.
Seperti pada tahun 2008 jumlah pupuk organik bersubsidi yang didistribusikan, 3 ribu ton lebih, tahun 2009 didistribusikan 13 ribu ton lebih, dan tahun 2010 didistribusikan 17 ribu ton. Jadi menurutnya jumlah pendistribusian dan pengalokasian pupuk organik cukup baik.
Penyerapan pupuk organik rendah juga diakibatkan alokasi pupuk organik bantuan langsung yang diberikan pemerintah, bahkan dua kali lipat. Kendala lain adalah kesadaran petani dalam pemakaian pupuk organik masih perlu ditingkatkan. "Sosialisasi tentang pupuk organik tentu masih sangat perlu digalakkan," kata Cahyono.
Langkah antisipasi lain yang perlu dilakukan adalah, disarankan kepada kelompok tani agar mencantumkan kebutuhan pupuk organik dalam Rencana Distribusi Kabupaten Kota (RDKK).
"Data terakhir ini, masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum mencantumkan kebutuhan pupuk organik dalam RDKK," katanya.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua komisi B, Guntur Manurung tersebut juga diikuiti anggota komisi Ramli, Sudirman halawa, Washington, dan Andi Arba. Sedangkan menwakili asisten Ekonomi dan pembangunan Provinsi Sumatera Utara hadir Bangun Oloan HRP, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut. Juga di hadiri M Roem, Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara.
M Roem mengatakan bahwa kondisi curah hujan di Sumatera Utara menjelang musim tanam bulan April mendatang jumlah curah hujan mencukupi. "Msim tanam agar dipercepat yang didukung dengan percerpatan penebusan pupuk bersubsidi," kata Roem.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyurati pemerintah kabupatn/kota agar segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat realisasi pupuk bersubsidi.
Roem juga mengingatkan agar peran Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk (KP3) ditingkatkan. Karena akan sangat berpengaruh kepada ketersediaan pangan di Sumatera Utara diakhir tahun.
Terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, yag disampaikan Dimar Sinaga Kepala Bidang sarana dan prasarana mengatakan bahwa pihaknya memperoleh alokasi pupuk bersubsidi 32 ton untuk tahun 2011. Hanya saja dalam penyaluran pupuk bersubsidi, pihaknya memiliki kesulitan untuk mengawasinya. "Kami mohon memberi masukan untuk agropolitan kami mencoba untuk membuat kios khusus perkebunan kalau dibolehkan. Yaitu untuk perkebunan dataran tinggi bukit barisan (PDTBB)," katanya.
Kepala Dinas Peternakan, Tetty Erlina Lubis, menjelaskan bahwa pihaknya yang juga memperoleh alokasi pupuk bersubsidi. "Pupuk terserbut difungsikan untuk pakan hijau ternak," katanya.
Tetty mengatakan, bahwa jika saat ini serapan pupuk bersubsidi masih rendah di instansinya karena saat ini masih berada pada tahap awal. "Meski demikian, untuk tahun 2011 akan diupayakan penyerapan yang tinggi," katanya.
Hal senada juga dikatakan oleh Agustono dari Dinas Kelautan dan Perikanan, penggunaan pupuk sangat diperlukan terutama saat penyediaan lahan atau wadah budidaya ikan. "Pupuk organik dan anorganik diperlukan untuk menumbuhkan bahan makanan ikan berupa jasad renik, dan setiap hektarenya membutuhkan 15 kg pupuk," katanya.
Sedangkan relokasi bantuan dalam bentuk lain diberikan kepada pembudidaya ikan berupa pakan ikan dan benih ikan. "Daya serap pupuk cukup rendah, karena berbarengan dengan RDKK pertanian," katanya. Kenyataan di lapangan, petani tanaman pangan juga sekaligus dengan pembudidaya ikan. Menurut catatan Dinas Kelautan dan Perikanan, Simalungun, dan Tapanuli tengah pembudidaya ikan air tawar terbesar di Sumatera Utara.
Untuk meningkatkan distribusi pupuk ke depan, Rinaldi dari PT Pusri mengatakan agar pemerintah kabupaten kota mengajukan pertambahan distributor. Jika permohonan sudah diterima akan diteruskan ke direksi. "Pendistribusian ke depan tentunya akan lebih baik dengan dikeluarkannya SK Gubernur No 12 tahun 2011. Tinggal menunggu SK Bupati/Wali Kota," katanya.
Ia juga mengatakan stok pupuk Pusri saat ini aman, tersedia sekitar 46 ribu ton. Maka untuk itu, SK Bupati/Walikota agar memberikan sinergi kepada SK Gubernur no 12 tersebut. "Jika ada alokasi yang tidak merata di daerah, kami tidak bisa interpensi, karena ada KP3 di daerah," katanya.
Mengapresiasi kondisi petani di Sumatera Utara seperti dilaporkan instansi terkait dalam rapat tersebut, Anggota Komisi, Andi Arba mengatakan agar pengawasan pendistribusian pupuk berdistribusi semakin ditingkatkan. "Hal ini menjadi tugas kita bersama, di mana pendistribusian menjadi hal penting," katanya.
Diharapkan petani jangan malah dibebani dengan tambahan-tambahan biaya untuk memperoleh pupuk. Tentunya akan mendukung ketahanan pangan di Sumatera Utara.
Guntur Manurung juga mengatakan, untuk mengenalkan pupuk organik kepada masyarakat semakin dimaksimalkan dengan memaksimalkan badan penyuluh. "Karena mereka inilah ujung tombak kita," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar