Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut Wagirin Arman mengatakan, pascapenahanan Syamsul, DPD Golkar Sumut sudah menggelar rapat pleno diperluas. Rapat pleno diperluas dihadiri seluruh pengurus DPD Golkar Sumut, Ketua dan Sekretaris DPD Golkar kabupaten/kota serta organisasi sayap Partai Golkar.
Rapat pleno tersebut memutuskan bahwa pengurus dan kader Golkar di Sumut tetap mendukung kepemimpinan Syamsul. "Tidak ada kepengurusan partai yang tidak diketahui Syamsul. Kami tetap berkoordinasi dan konsultasi mengenai partai. Jadi kita tetap mendukung dan bersatu sampai hari ini. Tidak ada kebijakan lain sampai adanya keputusan partai yang lebih tinggi mengatur," ujar Wagirin saat dihubungi, Jumat (8/4).
Wagirin mengungkapkan hal ini menanggapi informasi yang menyebutkan bahwa ada sejumlah kader dan pengurus DPD Partai Golkar Sumut yang ingin mengambilalih jabatan Ketua DPD Golkar Sumut. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Leo Nababan mengaku telah mendapat informasi ini. Leo pun berharap agar pengurus dan kader partai yang ada di pusat maupun di Sumut mengurungkan niat mengambilalih posisi Ketua DPD Golkar Sumut sebelum ada keputusan hukum yang tetap atas perkara korupsi Syamsul.
Dia menegaskan, DPP Partai Golkar Sumut masih mendukung dan mengawal Syamsul hingga ada keutusan hukum tetap. Menurut Wagirin, kalaupun ada pihak-pihak yang berupaya mendesak digelarnya musyawarah daerah luar biasa (musadalub) untuk memilih ketua, keinginan itu dimaknai sebagai hal yang lumrah. Kondisi ini dianggfap sebagai dinamika politik yang berkembang.
Walau demikian, Wagirin yakin bahwa seluruh kadera dan pengurus Partai Golkar memahami aturan partai. "Jadi sampai detik ini tidak ada wacana untuk menunjuk pelaksana tugas ketua. Itu tidak benar," ujar Wagirin.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Golkar Sumut Amru Daulay mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Partai Golkar, jika ketua berstatus tersangka maka DPP menunjuk seorang pelaksana harian ketua DPD. Pelaksana harian ketua DPD ini salah satu tugasnya adalah mempersiapkan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) yang digelar untuk memilih ketua. Pelaksana harian Ketua DPD Golkar Sumut ini, biasanya berasal dari unsur DPP.
Dia berharap surat keputusan penunjukan pelaksana harian Ketua DPD Golkar Sumut ini segera turun. Penunjukan pelaksana harian Ketua DPD Golkar Sumut dia nilai lebih cepat lebih baik sehingga tidak mengganggu kinerja partai.
Namun menurut Wagirin, kondisi yang diungkapkan Amru bisa terjadi jika perkara Syamsul sudah berkekuatan hukum tetap. Jika sudah berkekuatan hukum tetap, DPD Golkar akan melapor ke DPP Partai Golkar agar diambil keputusan lebih lanjut. "DPP-lah yang memutukan yang terbaik buat partai," ujarnya.
Dia berharap, semua kader dan pengurus Partai Golkar Sumut tetap menjaga soliditas, sehingga partai tetap berjalan normal, walau dipimpin Syamsul dari balik penjara.
Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Hardy Mulyono juga menegaskan tidak akan ada musdalub DPD Golkar Sumut. Sejauh ini, menurut Hardy, pengurus tetap solid walau Syamsul dililit perkara korupsi. Kinerja partaipun, tetap berjalan seperti biasa dengan dikendalikan Syamul. "Kalau ada yang berkeinginan musdalub wajar-wajar saja," ujarnya.
Sejauh ini, ujar Hardy, DPD Golkar Sumut masih menunggu perkara Syamus hingga berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, DPD menunggu kebijakan dari DPP Partai Golkar Sumut.###
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar