PECANDU NARKOTIKA TIDAK LAGI KRIMINALITAS

PECANDU NARKOTIKA TIDAK LAGI KRIMINALITAS

MEDAN, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjonugroho dalam rapat koordinasi badan narkotika kabupaten se Sumatera Utara mengatakan agar pelaksanaan acara tersebut memang benar-benar dimanfaatkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan peredaran dan penyalahgunana narkotika di Sumatera Utara. Hal ini dikatakannya saat membuka rpat koordinasi BNK di Hotel Asean Medan, Rabu (24/11).
Ia mengatakan bahwa saat ini Sumatera Utara menduduki urutan ketiga untuk provinsi yang paling banyak pengungkapan penyalah gunaan narkotika. Sehingga untuk itu perlu lebih ditingkatkan lagi demi generasi muda yang saat ini dalam lingkungan yang sedang dilingkupi banyak godaan untuk terjerumus.
"Kita masih patut bersyukur, karena saat ini Sumatera Utara dalam kategori pemakaoi adalah rendah," kata Gatot. Sangat disayangkan jika peringkat ini berubah menjadi lebih buruk untuk tahun-tahun berikutnya.
Maka untuk itu diharapakan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan selama tiga hari ini diharapkan bisa memunculkan suatu upaya pencegahan yang lebih efisien. Ke depan diharapkan peringkat yang tergolong rendah ini menjadi dasar agar Sumatera Utara senakin jauh dari peringkat pengguna dan penyalahgunaan nerkotika.
Pada kesempatan ini, Gatot mengharapkan juga kepada instansi yng terkait dalam dunia pendidikan di Sumatera Utara agar mengajak siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang produktif. Sehingga pemuda Sumatera Utara menjadi lebih memanfaat kan waktu yang ada ke arah yang positif.
Gatot juga mengingatkan bahwa program penanggulangan ini tidak akan bisa ditangani hanya oleh satu instansi saja seperti BNN, BNP, kepolisian dan instansi terkait. "Kita harus melakukan upaya bersama-sama, juga peran masyarakat sangat membantu," katanya.
Direktur Pusat informasi masyarakat anti narkoba Sumatera Utara (pimansu), Zulkarnaen Nasution mengatakan kalau upaya Pemprov Sumut untuk penanggulangan penyalahgunaan nerkotika belum maksimal. Namun diharapkan setelah pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) akan meningkatkan peran dan fungsi Pemprov dalam penganganannya.
Kedepan, pengguna narkotika tidak lagi dianggap sebagai kriminal setelah diberlakukannya UU no 35 tahun 2009 pengganti UU no 22 tahun 1997. Pencandu/pengguna akan direhabilitasi dan dibedakan dengan kriminalitas narkotika yaitu pengedar.
Zulkarnaen juga berharap agar ada sinergi yang diberikan legislatif dalam mendukung BNP di Sumatera Utara. "Sangat membantu jika dewan turut berperan, terutama dalam pemasukan anggaran untuk BNP," katanya.
Saat ini langkah konkrit yang harus dilakukan menurut Zulkarnaen adalah mengurangi pasar peredaran dan penyalahgunaan narkotika. "Yang terjerumus harus direhabilitasi," katanya. Dan cara ini menurutnya akan mengurangi pasar atau konsumen, sehingga akan mengurangi demand juga. Dalam arti lain, jika demand sudah berkurang maka peredaran juga akan mengecil.
Saat ini Sumut mendudukoi peringkat ke tiga dalam pengungkapan penyalahgunaan narkotika setelah DKI dan Jawa Timur. Sedangkan untuk kategori kerawanan penyalah gunaan Sumatera Utara menduduki posisi ke tujuh.
Tujuh urutan kategori kerawanan penyalahgunaan ialah DKI, Bali, Jawa Timur, Ambon, Jawa Barat, NTB, dan Sumatera Utara.
Sedangkan di Sumatera Utara sendiri yang paling dominan adalah Medan, dan Deliserdang. Sedangkan yang paling rendah adalah Humbang Hasundutan, Samosir dan Pakpak Bharat. Klasifikasi ini berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional tahun 2009.

SAMAKAN GURU SWASTA DENGAN GURU NEGERI

SAMAKAN GURU SWASTA DENGAN GURU NEGERI

 

MEDAN, Sekitar 500 massa guru yang tergabung dari persatuan guru swasta Indonesia (PGSI) melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (25/11). Hal ini dilakukan sekaligus dalam peringatan hari guru nasional. Aksi yang dipimpin oleh Ketua PGSI Kota Medan, Partomuan Silitonga menolak jika kehadiran mereka hanya ditanggapi di depan gedung DPRD.
Anggota DPRD Sumatera Utara, Biller Pasaribu telah menerima kehadiran mereka. Namun massa menolak untuk menerima pernyataan yang disampaikan oleh Biller.
massa PGSI meminta agar kehadiran mereka bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sumatera Utara, Saleh Bangun.
Untuk itu, setelah melakukan konsultasi dengan ketua DPRD, akhirnya diputuskan untuk menerima perwakilan PGSI sepuluh orang untuk berdiskusi di ruang rapat ketua DPRD.
Sepuluh perwakilan yang bertemu langsung dengan ketua DPRD yaitu, Isahuddin Sitorus Ketua BPP PGSI Pusat,Erry Abimanyu Ketua PGSI Binjai, Zainuddin Ketua PGSI Batu Bara, Idris Daia Ketua PGSI Nias, Mun'Im Darajat Sekretaris PGSI  Medan, Partomuan Silitonga Ketia PGSI Medan, Saladin Sekjen PGSI Langkat, Sahrial Perwakilan PGSI Medan, Santa Veronika Sembiring Ketua PGSI Langkat, dan Ngadirin Ketua PGSI Deli Serdang.
Zainuddin menyamapaikan keluhan yang diusung dari Batu Bara yang terkait dengan insentif guru swasta di dearahnya. "Insentif tidak pernah kami terima lagi, terdaftar pun tidak di disdik bagi guru yang mengajar di madrasah," katanya.
Saladin dari Langkat menyampaikan dan mempertanyakan keabsahan dari pemotongan pemotongan insentif guru. "Limapuluh ribu pun dipotong 15 %, itu kejadian tahun 2009," katanya. Ia mengatakan memang ada kenaikan insentif pada tahun 2010, kemudian dipotong 5%.
Saleh Bangun untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan yang disampaikan oleh PGSI mengatakan bahwa seluruh yang berkaitan dengan PNS dibahas di Kemenpan. "Kita hanya bisa mengusulkan," katanya.
Ia juga mengatakan agar PGSI pro aktif mendata dan mendaftarkan ke disdik jumlah guru swasta yang ada diwilayah masing-masing.
Isahuddin Sitorus mengatakan saat ini beberapa daerah yang guru swastanya tidak pernah menerima insentif yaitu Sibolga, Nias gunung sitoli, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Mandailing Natal.
Dalam pertemuan di ruang rapat ketua dewan, Ketua DPRD Didampingi oleh Biller Pasaribu dan Effendi Napitupulu.
Adapun keluhan dan usulan yang diusung massa PGSI ini adalah, mohon diperiksa dengan tegas, siapa dan untuk siapa pemotongan insentif untuk guru dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Mohon insentif guru dari APBD Provinsi Sumatera Utara mulai dari tahun 2011 ditambahkan di anggaran itu hanya untuk guru swasta. Mohon dibatalkan pembelian helikopter dari R APBD Provinsi Sumatera Utara dan alihkan dananya ke guru swasta. Mohon ditinjau ulang pembagian kuota sertifikasi guru negeri dengan guru swasta. Mohon guru swasta yang sudah mengajar lebih 20 tahun di PNS kan. Mohon dibahas dan disahkan perda untuk guru swasta, draf disipakan oleh PGSI. Mohon sekolah ekstensi ditutup. Mohon ditetapkan nomor rekening guru ke satu bank. Mohon disdik Tk I Sumatera Utara jangan membuat kebijakan yang merugikan guru swasta. Mohon ditinjau ulang surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010. Dan mohon Ujian Nasional bukan penentu kelulusan.
Setelah perwakilan bertemu dengan Ketua DPRD, massa pun bubar dan aksi ini berlangsung damai.

Kajatisu Ajak Masyarakat Bangun Kebersamaan Hindarkan Konflik

Kajatisu Ajak Masyarakat Bangun Kebersamaan Hindarkan Konflik

Medan - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Sution Usman Adji SH mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kebersamaan guna menghindarkan terjadinya kericuhan di tengah kehidupan umat beragama.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Sution Usman Adji SH saat menerima audensi Panitia Perayaan Natal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumut di ruang kerjanya, Rabu (24/11).

Kajatisu Sution Usman Adji SH didampinggi Wakajatisu I Putu Gede Jaladha SH, Asintel Kejatisu Andar PW SH MH, Aspidsus, Erbindo Saragih SH dan Kasi Penkum Edi Irsan Tarigan SH Mhum menegaskan bahwa kebersamaan itu perlu dipupuk di tengah-tengah masyarakat yang pluralisme. ”Kita tidak perlu mencari perbedaan, tetapi kita mencari persamaan demi kerukunan umat beragama, berbangsa dan bernegara,” ujar Kajatisu.

Akhir-akhir ini, sambung Kajatisu, rasa kebersamaan di tengah-tengah masyarakat semakin luntur, ini dikarenakan kerukunan antar umat beragama semakin terkikis sehingga konflik mudah tersulut.

Berdasarkan pengalamannya saat bertugas di Ambon beberapa tahun silam, tingkat kerukunan umat beragama sangat tinggi. Di saat umat Muslim berlebaran, umat Nasrani dapat menggantikan tugas-tugasnya. Begitu juga sebaliknya, di saat Nasrani merayakan Natalan dan Tahun baru, tugas-tugas digantikan umat Muslim.

Dalam pertemuan itu juga, Kajatisu menegaskan pihaknya mendukung sepenuhnya pelaksanaan perayaan Natal PWI Sumut. Apalagi disebut Natal PWI Sumut ini baru pertama kali dilaksanakan di Sumut, bahkan secara nasional. Kajatisu menyarankan supaya Natal yang digelar PWI Sumut benar-benar memberikan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat karena Natal tersebut merupakan berita sukacita dan keselamatan bagi manusia.

Sebelumnya Ketua Panitia Natal PWI Sumut St Drs Jumian Situmorang dan rombongan Manapar Vritz Tua Manulang (Ketua Pengarah), St Drs Redihman Damanik (Sekretaris), Drs Eddy Madya Bukit (Bendahara), Martohap Simarsoit SH (Wakil Ketua), Anton Panggabean SE (Koordinator Dana) dan Humas Irwan Ginting SHmelaporkan perayaan Natal dilaksanakan di Aula Martabe Kantor Gubsu, Sabtu (11/12).

Jumian menegaskan perayaan Natal di tubuh PWI Sumut baru pertama kali dilaksanakan di daerah ini, bahkan secara nasional. Untuk itu, panitia mengharapkan dukungan semua pihak, khususnya Kajatisu dan jajarannya.

“Dalam rangkaian Natal ini, Panitia juga mengadakan kunjungan sosial ke berbagai panti asuhan, baik milik umat Islam maupun Nasrani di daerah ini. Bahkan, akan memberi bingkisan kepada keluarga janda PWI Sumut dan warga kurang mampu melalui sinter class,” ujar Jumian.

Sementara itu Manapar Vritz Tua Manulang menambahkan untuk memeriahkan Natal ini diadakan kegiatan koor, menyerahkan bantuan ke panti asuhan Muslim dan Nasrani. Kegiatan sinter class membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu, khususnya pinggiran Kota Medan.

“PWI juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Bahwa insan pers yang selama ini dikenal hanya mampu menulis berita tapi lewat Natal ini mampu menumbuhkembangkan rasa kebersamaan di tengah-tengah pluralisme,” ujar Manapar.