Kawal Kebijakan, Plt Gubsu dan Kapolda Rangkul Ulama

MEDAN - Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho bersama
Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro bekerjasama dengan para ulama di Sumut untuk mengawal dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah.

Hal ini dilakukan sebagai bagian untuk terlaksananya pemerintahan yang baik. Demikian disampaikan Gatot dalam kata sambutannya di hadapan para ulama dalam acara silaturahim ulama Sumut dengan Kapolda Sumut, Irjen
Pol Wisjnu Amat Sastro dalam tema melalui silaturahim kita perkokoh semangat menegakkan Kamtimbas yang kondusif di Sumut, Jumat (8/4) di Gedung Raz Plaza Medan.

Gatot membeberkan, selama ini secara teknis diketahui persoalan banjir itu sangat mudah dituntaskan, tapi bila dibawa ke arah kebijakan untuk
dilakukan penyelesaiannya. Butuh pemikiran dan pertimbangan yang cepat serta bijaksana. Seperti dalam hal warga yang tinggal dibantaran
sungai.

Selama ini, sebutnya diketahui bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sudah berulang kali diingatkan agar tidak mendirikan bangunan di wilayah tersebut. Karena, rawan banjir dan bisa menyebabkan kerusakan sempadan sungai.

Tapi, kenyataannya tidak juga
ditindak lanjut. "Untuk itulah, kami mengajak ulama untuk turun ke wilayah terkecil seperti sosialisasi dengan masyarakat tentang kebijakan pemerintah ini, semoga masyarakat lebih bisa menerimanya dan terwujudnya
pemerintahan yang baik," katanya.

Gatot menyebutkan, pertemuan ini sangat strategis dan sesuai ajaran Rasulullah, yakni membangun silaturahmi. Sebab, dengan kuatnya hubungan silaturahmi diantara kita semua, maka terwujud juga sebuah tataran ketertiban yang aman di Sumut.

Di tempat yang sama, Wisjnu mengatakan sekarang ini banyak sekali orang miskin, kemudian banyak keluhan di masyarakat yang belum dituntaskan. Hal inilah yang sering menjadi pemicu terjadinya konflik itu sendiri. Sebaiknya, sekarang ini saatnya untuk mengangkat kaum marjinal ke atas supaya hidup mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Melihat kondisi beberapa hari terakhir ini banyaknya kasus perampokan di Sumut, seluruh jajaran Poldasu untuk segera menggelar razia setiap harinya. Hal ini sebagai bagian untuk mencegah terjadinya kriminal,
seperti di wilayah rawan yang sering terjadinya perampokan.

"Saya sudah perintahkan ke Polres di Sumut untuk menggelar razia setiap harinya, tidak ada hari tanpa razia," kataya.

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Prof Moh Hatta mengharapkan, hadirnya Kapoldasu yang baru ini banyak persoalan keummatan bisa ditangani, seperti pembakaran dua masjid di
Asahan, sejauh ini penangananya hanya sebata disebutkan akibat konsleting listrik. Tidak ada tindak lanjut lagi, padahal kalau mengenai rumah ibadah lainnya disebutkan aksi tersebut merupakan aksi teroris.

"Harusnya inilah yang segera ditindak lanjuti, sama seperti polisi menindak lanjuti kasus pembunuhan pengusaha di Kota Medan," katanya. (Adol Frian Rumaijuk)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Gatot Sumbangkan Lagu Batak Untuk Prajurit Kodam I/BB

MEDAN - Kasdam I/BB Brigjen TNI Murdjito menyambut kedatangan Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho beserta rombongan Pemprov Sumut dalam rangka silaturahmi melaksanakan olah raga bersama dengan Prajurit Kodam I/BB di lapangan olah raga di Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7.5 Medan Jumat (8/4).

Kedatangan Gatot untuk melaksanakan olah raga bersama dalam rangka silaturahmi. Gatot beserta rombongan mengawali kegiatan dengan melakukan senam aerobic bersama prajurit Kodam I/BB. selanjutnya setelah aerobik, rombongan melaksanakan pertandingan eksebisi bola volley.

Pertandingan antara club
gabungan pejabat Kodam I/BB dan rombongan Plt Gubsu, pertandingan berjalan dengan penuh rasa persahabatan dan gembira dengan skor imbang.

Selanjutnya rombongan menyaksikan pertandingan sepak bola persahabatan Kodam I/BB dengan Pemprov Sumut, sambil melaksanakan sarapan pagi yang diikuti dengan senandung musik. Gatot juga menyempatkan diri membawakan beberapa lagu dari tanah batak untuk menghibur Prajurit kodam I/BB yang telah melaksanakan Olah Raga bersama.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

DPD Golkar Sumut Tetap Dukung Syamsul

MEDAN, ‎​Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara sudah menegaskan akan tetap mendukung kepemimpinan Syamsul Arifin sebagai Ketua DPD Golkar Sumut.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut Wagirin Arman mengatakan, pascapenahanan Syamsul, DPD Golkar Sumut sudah menggelar rapat pleno diperluas. Rapat pleno diperluas dihadiri seluruh pengurus DPD Golkar Sumut, Ketua dan Sekretaris DPD Golkar kabupaten/kota serta organisasi sayap Partai Golkar.

Rapat pleno tersebut memutuskan bahwa pengurus dan kader Golkar di Sumut tetap mendukung kepemimpinan Syamsul. "Tidak ada kepengurusan partai yang tidak diketahui Syamsul. Kami tetap berkoordinasi dan konsultasi mengenai partai. Jadi kita tetap mendukung dan bersatu sampai hari ini. Tidak ada kebijakan lain sampai adanya keputusan partai yang lebih tinggi mengatur," ujar Wagirin saat dihubungi, Jumat (8/4).

Wagirin mengungkapkan hal ini menanggapi informasi yang menyebutkan bahwa ada sejumlah kader dan pengurus DPD Partai Golkar Sumut yang ingin mengambilalih jabatan Ketua DPD Golkar Sumut. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Leo Nababan mengaku telah mendapat informasi ini. Leo pun berharap agar pengurus dan kader partai yang ada di pusat maupun di Sumut mengurungkan niat mengambilalih posisi Ketua DPD Golkar Sumut sebelum ada keputusan hukum yang tetap atas perkara korupsi Syamsul.

Dia menegaskan, DPP Partai Golkar Sumut masih mendukung dan mengawal Syamsul hingga ada keutusan hukum tetap. Menurut Wagirin, kalaupun ada pihak-pihak yang berupaya mendesak digelarnya musyawarah daerah luar biasa (musadalub) untuk memilih ketua, keinginan itu dimaknai sebagai hal yang lumrah. Kondisi ini dianggfap sebagai dinamika politik yang berkembang.

Walau demikian, Wagirin  yakin bahwa seluruh kadera dan pengurus Partai Golkar memahami aturan partai. "Jadi sampai detik ini tidak ada wacana untuk menunjuk pelaksana tugas ketua. Itu tidak benar," ujar Wagirin.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Golkar Sumut Amru Daulay mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Partai Golkar, jika ketua berstatus tersangka maka DPP menunjuk seorang pelaksana harian ketua DPD. Pelaksana harian ketua DPD ini salah satu tugasnya adalah mempersiapkan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) yang digelar untuk memilih ketua. Pelaksana harian Ketua DPD Golkar Sumut ini, biasanya berasal dari unsur DPP.

Dia berharap surat keputusan penunjukan pelaksana harian Ketua DPD Golkar Sumut ini segera turun. Penunjukan pelaksana harian Ketua DPD Golkar Sumut dia nilai lebih cepat lebih baik sehingga tidak mengganggu kinerja partai.

Namun menurut Wagirin,  kondisi yang diungkapkan Amru bisa terjadi jika  perkara Syamsul sudah berkekuatan hukum tetap. Jika sudah berkekuatan hukum tetap, DPD Golkar akan melapor ke DPP Partai Golkar agar diambil keputusan lebih lanjut. "DPP-lah yang memutukan yang terbaik buat partai," ujarnya.

Dia berharap, semua kader dan pengurus Partai Golkar Sumut tetap menjaga soliditas, sehingga partai tetap berjalan normal, walau dipimpin Syamsul  dari balik penjara.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Hardy Mulyono juga menegaskan tidak akan ada musdalub DPD Golkar Sumut. Sejauh ini, menurut Hardy, pengurus tetap solid walau Syamsul dililit perkara korupsi. Kinerja partaipun, tetap berjalan seperti biasa dengan dikendalikan Syamul. "Kalau ada yang berkeinginan musdalub wajar-wajar saja," ujarnya.

Sejauh ini, ujar Hardy, DPD Golkar Sumut masih menunggu perkara Syamus hingga berkekuatan hukum tetap.  Selanjutnya, DPD menunggu kebijakan dari DPP Partai Golkar Sumut.###
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Satu Unit Kerja Belum Paraf Pergub BPPT Tertunda

MEDAN, ‎​Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara dalam melimpahkan perizinan ke Badan Peayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara semakin nyata tidak sepenuh hati.

Pasalnya, sejak rapat yang dipimpin oleh Gatot Pudjo Nugroho yang saat itu masih sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/3/2011) dengan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga Jumat (8/4) hasil rapat yang menentukan pelimpahan perizinan belum juga ditandatangani Gubernur Sumatera Utara.

Hasil rapat tersebut menentukan jumlah dan jenis perizinan yang akan ditangani oleh BPPT dalam bentuk peraturan gubernur. Saat dihubungi Kepala BPPT, Oloan Sihombing mengatakan pergub yang mengatur pelimpahan perizinan tersebut belum juga ditandatangani Gubernur Sumatera Utara. "Belum, belum ditandatangani," katanya.

Menurut Oloan Sihombing, penundaan terjadi karena adanya satu unit kerja yang belum memberikan paraf sesuai keputusan rapat. Yaitu Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA).

Rapat dalam rangka membahas konsep peraturan gubernur tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dan non perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara tersebut hanya menetapkan 56 perijinan yang akan dilimpahkan.

Seluruh kepala SKPD diundang dalam rapat. Pada kesempatan tersebut, Gatot mengatakan kepada seluruh SKPD agar menyampaikan perijinan mana saja yang akan dilimpahkan. Namun dalam hal tersebut Gatot mengingatkan agar pelimpahan tidak berdasarkan 'ancak'.

Karena menurutnya, pelimpahan tidak bisa dilakukan secara keseluruhan. "Tidak semua langsung di take over, karena akan menjadi beban berat bagi BPPT," katanya waktu itu.

Draf Peraturan Gubernur tentang pelimpahan perijinan kepada BPPT yang semula diusulkan berisi 121 perijinan dan 71 non perijinn kini tinggal 56 perijinan.

Saat rapat tersebut Kepala Dinas Kominfo, Eddy Sofian juga mengatakan agar setiap SKPD legowo dalam pelimpahan perizinan kepada BPPT. Menurutnya yang harus diperhatikan adalah peraturan yang akan dibuat jangan malah tumpang tindih dengan peraturan yang sedang di bahaw di pemerintah pusat. "Semua SKPD harus legowo, jangan nanti digantung-gantung oleh SKPD melalui tim teknisnya," kata Eddy.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Gatot Didesak Lantik Pejabat Eselon III Dan IV

MEDAN, ‎​Pelantikan Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Sumut saat ini sangat dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2011 yang sudah memasuki tahap tender.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sigit Pramono Asri mengatakan pimpinan dewan saat ini mendesak Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyelesaikan persoalan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Sumut yang belum juga dilantik.

Menurut Sigit cukup banyak pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprovsu yang belum juga dilantik. "Kita minta hal ini dulu yang menjadi prioritas, karena prosesnya sudah lama sekali," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjawab wartawan, Kamis (7/4).

Apalagi, kata Sigit untuk melakukan pelantikan eselon III dan IV menjadi wewenang plt Gubernur Sumatera Utara dan tidak perlu berkonsultasi ke Depdagri.

Mendesaknya dilakukan pelantikan pejabat eselon, kata Sigit, mengingat APBD Sumut saat ini sudah masuk pada proses tender, sehingga nantinya ada semangat dan tanggungjawab kalangan SKPD untuk melaksanakannya. "Jadi kalau sudah dilantik mereka kan punya spirit dan tanggungjawab," ujarnya.

Namun di sisi lain dia juga menegaskan agar para pejabat tersebut tidak sampai menggunakan 'calo-calo' atau mendengar dan menerima tawaran-tawaran dan bisikan-bisikan yang menjanjikan posisi tersebut.

"Jangan ada prilaku seperti itu, kita mau proses pelantikan bersih dari KKN," kata Sigit.

Karena, menurut dia jika hal itu tetap dilakukan, maka visi 'Syampurno' yang menegaskan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti tidak diterapkan. "Jadi jangan sampai menggunakan calo-calo apalagi pakai-pakai mistik, jika memang memenuhi syarat pasti akan dilantik," kata Sigit.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Proses Sekda Sumut Tidak Tertutup 'Kocok Ulang'

MEDAN, ‎​Tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Utara yang telah menjalani 'fit and profer test' (uji kelayakan) tidak tertutup kemungkinan 'kembali ke laptop'. Maka Pemprov Sumut yang kini dipimpin Plt Gatot Pujo Nugroho, harus kembali mengusulkan nama lain.

"Tidak tertutup kemungkinan ketiga nama akan kembali ke laptop, meski prosesnya kini sudah pada tingkat TPA (Tim Penilaian Akhir)," kata seorang pimpinan DPRD Sumut Sigit Pramono Asri menjawab wartawan, Jumat (8/4) di Medan.

Hal itu disampaikannya terkait lamanya proses penetapan calon Sekda Sumut tersebut. "Ya apapun ceritanya, kita harus sabar menunggu karena prosesnya memang masih tahap uji kelayakan, kan tidak etis kalau kita desak," ujar Sigit.

Apalagi menurutnya jabatan Sekda merupakan jabatan karir tertinggi di PNS yang bernilai politis dan jabatan tersebut sangat berat.

"Jadi jangan sampai justru yang menjadi Sekda Sumut itu 'Si abal-abal, yang tidak bisa menjalankan program yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut," katanya.

Apalagi, katanya, sebagai salah satu provinsi terbesar APBD Sumut semakin lama semakin besar jumlahnya, sehingga dituntut pemerintahan yang 'good governance'.

"Jangan sampai pula peringkat Sumut semakin menurun di bidang pelayanan publik yang selama ini berada di peringkat 16 dari 33 provinsi," kata Sigit yang pernah mencalonkan diri sebagai salah satu calon Walikota Medan di Pilkada lalu.

Sementara itu di tempat terpisah Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mulkan Ritonga juga mengakui proses penggodokan calon Sekdaprovsu kini sudah berada di TPA.

Tiga nama calon Sekdaprov Sumut yang diajukan gubernur Syamsul Arifin (saat itu belum non aktif), yakni Sjafaruddin SH yang kini menjabat Kadispenda Sumut, Kadis Pendidikan Sumut Syaiful Syafri dan Kadis Perkebunan Sumut yang juga plt Bupati Mandailing Natal Asfan Sofyan Batubara.

Menurut Mulkan di TPA ketiga calon mengikuti uji kelayakan yang mana tim pengujinya terdiri dari menteri-menteri dan juga dari Badan Intelijen Nasional (BIN).

Mulkan juga tidak menampik tidak tertutup kemungkinan ketiganya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tentu akan diusulkan kembali calon Sekdaprovsu oleh Pmeprovsu.

"Tapi ya kita tidak berharap seperti itu," kata Mulkan. Karena menurut dia pencalonan nama tiga calon Sekdaprovsu untuk mengikuti 'profit and profer test' sejak awal memang dianggap sudah melalui mekanisme yang ditetapkan Baperjakat.

"Dari sisi senioritas sebagai Pegawai Negeri Sipilketiganya sudah cukup memenuhi syarat, makanya Mendagri membuat fit and proper test," kata Mulkan.

Namun untuk hasilnya kata Mulkan, murni sebagai wewenang TPA, untuk kemudian  hasilnya akan dilimpahkan ke Dirjen Otonomi Daerah dan selanjutnya diserahkan ke Presiden RI.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Maling aja senang ama Yamaha, apalagi konsumen

MEDAN - Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) mengenalkan produk otomotif anti maling yang di tampilkan Yamaha sebagai salah satu mengantisipasi pencurian sepeda motor di Medan khususnya.

PT Alfa Scorfi yang dipercaya sebagai maen dealer di arena PRSU jauh hari sudah mempersiapkan sepeda motor inovatif selain Yamaha Mio yang hingga kini masih menduduki rangking tertinggi penjualan di Indonesia jenis skuter. Begitu juga jenis bebek matic, Yamaha mengenalkan Xeon sebagai produk terbaru.

Menurut Sales Promotion Yamaha, Fendi, Kamis (7/4/2011) di PRSU, Yamaha mengenalkan Jupiter Z CW-SE bergaya  bebek sport yang dilengkapi kunci kontak anti maling serta chok minyak model putar, tidak model tarik yang selama ini ditampilkan.

"Modifikasi Jupiter Z seri terbaru ini sesuai dengan keunggulan Yamaha yang terus berpacu dengan teknologi dan inovasi tiada henti  untuk memuaskan konsumen. Salah satunya diperkenalkan sepeda motor anti maling. Kunci kontak dilengkapi magnet sehingga jika diduplikat tidak akan terbuka, kalau bukan kunci aslinya. Kita menyadari hal ini disebabkan produksi Yamaha sekarang rawan maling. Maling aja senang ama Yamaha, apalagi konsumen. Untuk tidak mengecewakan atau menyahuti keinginan konsumen, Yamaha tetap berupaya memikirkan yang terbaik bagi konsumen," ujarnya bercanda.

Menjawab pertanyaan Yamaha boros BBM, Fendi menjelaskan hal itu tidak  lagi. Dia menyebutkan, saat ini era Yamaha sudah beralih ke mesin 4 tak. Tidak lagi 2 tag sebagaimana sebelumnya. Dulu, sebutnya, pameo Yamaha boros BBM tidak dipungkiri karena mesin 2 tak harus lebih besar menggunakan BBM disebabkan CC-nya besar serta lebih kencang. "Bahkan Yamaha lebih irit lagi dari merk lain saat ini, juga terbilang lebih murah dengan nilai jual tinggi," paparnya berpromosi.###
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Usulan Test Urine DPRD Sumut Direspon

MEDAN - Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara merespon positif usulan dilakukan test urine di lingkungan lembaga legislatif tersebut.

Kalangan anggota dewan langsung melontarkan kalimat setuju, tatkala dimintai komentarnya mengenai wacana test urine untuk anggota dewan.

"Setuju kalilah, segera dilakukan kalau memang ada imbauan untuk test urine," kata anggota DPRD Sumut, Richard E Lingga menjawab wartawan, Kamis (7/6/2011) di Medan.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi B  yang  juga bendahara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Brilian Moktar. Menurutnya test urine memang harus segera dilakukan. Bahkan Brilian beranggapan, jika anggota dewan menolak test urine justru patut dipertanyakan.     Sebelumnya usulan test urine merupakan salah satu point yang diajukan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Sumut.

Ketua Fraksi PKS Hidayatullah SE, mengatakan test urine salah satu upaya untuk menggiatkan semangat kerja wakil rakyat.    Dia juga tak membantah jika wakil rakyat di DPRD Sumut kini sedang dalam sorotan masyarakat terkait lemahnya kinerja, dan anggota dewan juga dituding jarang masuk kantor.

Selain usulan test urine, Fraksi PKS DPRD Sumut juga akan mengusulkan rasionalisasi anggaran APBD di lingkungan DPRD Sumut, terkait banyaknya sorotan negatif masyarakat kepada lembaga legislatif ini.(afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pansus Cari Masukan dari Sekolah, untuk Peningkatan Pendidikan Sumut

MEDAN - Peningkatan pendidikan di Sumatera Utara akan dilakukan dengan semaksimal mungkin. Karena ini juga sangat mendukung visi dan misipasangan Gubernur Sumatera Utara. Yaitu rakyat tidak bodoh.

"Kita akan mencoba ke lembaga pendidikan langsung, apa saja yang mereka inginkan agar bisa berkembang," kata Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Aduhot Simamora yang juga anggota Panitia Kusus (pansus) Pendidikan DPRD Sumatera Utara, Kamis (7/4/2011) kepada www.tribun-medan.com.

Untuk menerima usulan dan masukan yang merupakan kebutuhan lembaga pendidikan, yaitu sekolah maka dilakukan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah secara langsung. Pansus pendidikan akan mengunjungi beberapa seklah di Kabupaten Tobasamosir, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara.

Kunjungan akan dilakukan selama tiga hari, yaitu mulai tanggal 7 April sapai 9 April 2011. Dan diharapkan, dari pertemuan dengan pihak sekolah secara langsung akan bisa menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan peningkatan pendidikan di Sumatera Utara.

Pansus pendidikan melibatkan kepala dinas pendidikan Sumatera Utara, dan lembaga-lembaga terkait.

"Kita sangat berharap agar pendidikan di Sumatera Utara ke depan, akan semakin maju dan terkemuka," kata Aduhot.(afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Gedung Pariurna Dirobohkan Hingga Pertengahan Mei

MEDAN - Pembongkaran Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang lama memasuki hari ke empat sejak tanggl 4 April 2011 yang lalu belum menunjukkan rampungnya pembongkaran.

Seperti pantauan www.tribun-medan.com Kamis (7/4/2011) pekerja sejak pagi telah melakukan pembongkaran. Gedung paripurna di jalan Imam Bonjol Medan no 5 ini dperkirakan harus selesai dibongkar pada pertengahan Mei 2011.

Seperti yang diinformasikan sebelumnya, Haryanto Tan ditetapkan pemenang lelang perubuhan, Selasa (29/3), dengan ketentuan menyetor Rp 179 juta ke kas daerah Sekretariat Provinsi Sumatera Utara, dimana pemenang berhak menjual bahan-bahan material sisa bangunan gedung tersebut.

"Kepada kita hanya sebagai laporan, artinya tidak ada sama sekali campur tangan kita soal perubuhan maupun pembangunannya. Jadi semuanya tergantung kontrak yang disepakatiSekretariat DPRD Sumut dengan PT Jaya Konstruksi," kata Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Chaidir Ritonga.

Pembangunan gedung paripurna tersebut dipastikan dilakukan tahun ini, dimana kegiatan pembangunannya merupakan satu bagian perjanjian dengan pembangunan gedung kantor yang sudah ditempati anggota dewan sejak September 2010.(afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Jalan Medan-Dairi Resahkan Masyarakat

MEDAN, ‎​Masyarakat yang tinggal maupun yang beraktivitas sekitar jalur Medan-Dairi saat ini sangat resah. Kondisi jalan yang menghubungkan daerah ini saat ini sangat tidak layak untuk dilalui.

"Memang kita akui, saat ini masyarakat resah dan dirugikan keadaan jalan provinsi itu," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Richart M Lingga di Medan, Kamis (7/4). Kondisi jalan saat ini porak poranda bahkan tidak layak dilintasi dengan kendaraan bermotor.

"Lebih cocok sebagai kubangan kerbau saja, tidak layak lagi dilalui kendaraan bermotor," katanya kesal. Kalau dihitung-hitung, kata Richart, jarak tempuh Medan-Dairi sebelumnya hanya tiga jam, namun kini harus menempuh jarak yang sama lebih enam jam. Enam jam plus sakitpinggang.

Kondisi jalan yang rusak berlarutarut ini sangat berpengaruh pada perekonomian beberapa daerah di Sumatera Utara. Termasuk rakyat Dairi, Humbang, Sbulusalam dan daerah sekitarnya.

Selaku waki rakyat daerah pemilihan Dairi, Karo, dan Pakpak Bharat, kata Richart, akan terus menyuarakan kepemerintah usat. Dimana anggaran membangun jalan yang bersumber dari APBN. "Saya selalu berkoordinasi dgn anggota DPR RI yang berasal dari daerah ini juga agar dianggarkan dana pembangunannya," kata Richart.

Dana dari APBN sebesar Rp 65 miliar tlah dikucurkan dan sedang dalam tahap pelaksanaan. Dan peruntukan dananya sebagai berikut : hususnya Batas Kota Kabanjahe-Kutabuluh 12.32 km Rp 23.108.400.740 Merek-Batas kabupaten Dairi 4 km Rp 7.765.647.730, Batas kabupaten Karo-Panji 14.96 km Rp 27.899.123.430. Saat ini dari proyek pembangunan jalan tersebut yang sedang dalam proses pelelangan batas kota Kabanjahe-Merek 1.16 km Rp 2.8 m.

"Memang kita akui dana ini masih belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi akan tetap perjuangkann
ya ke pusat," katanya dengan suara tegas.

Richart meminta agar jalan tersebut menjadi prioritas pemerintah pusat untuk tahun 2012 nantinya. "Selaku wakil rakyat dari dapem X memahami keluhan masyarakat yang melewati jalan tersebut yang sangat mengganggu perekonomian rakyat yang justru menurunkan laju perekonomian rakyat. Saya minta maaf kepada masyarakat atas masalah ini," katanya.

Jalan provinsi tersebut juga merupakan akses masuk ke beberapa objek wisata di Sumatera Utara. Jadi jika jalan saja tidak nyaman untuk dilalui, bagaimana bisa wisatawan lokal maupun mancanegara akan tiba di tempat-tempat wisata di Sumatera Utara.

Ditambah lagi setelah diresmikannya, Karo meruakan sentra ekpor produkpertanian ke Singapura. "Hal ini akan sangat menyulitkan, bahkan akan menambah ke biaya proses ekspor hasil pertanian Sumatera Utara," katanya. Jika kondisi jalan terus belangsung lama, maka target 30 persen dalam memenuhi ekspor nasional dari Sumatera Utara akan sulit dicapai.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian M Roem mengatakan bahwa Sumatera Utara menargetkan memenuhi kebutuhan eksport hasil pertanian 30 persen. Namun menurut Richart hal ini akan sulit dicpai jika memang tidak ada penanganan secara pesifik dan fokus.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Anggota DPRD SUMUT Sesalkan Pelarangan Impor Ikan

MEDAN, ‎​Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Brilian Moktar mengaku sangat menyesalkan pelarangan impor ikan jenis tertentu dan keharusan reekspor bagi yang terlanjur melakukan impor.

"Sangat kita sesalkan, karena sejauh ini sesungguhnya tidak ada aturan tertulis tentang pelarangan itu. Juga sama sekali tidak ada pernyataan dari pihak berwenang yang menyebutkan ikan impor itu ilegal sehingga harus direekspor," katanya di Medan, Kamis (7/6/2011).

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut itu menunjuk kasus penahanan sebanyak 72 kontainer ikan impor di Pelabuhan Belawan Medan karena alasan ilegal, meski para pengusahanya sudah melakukan impor produk yang sama selama belasan tahun.

"Importirnya memang mengakui ada sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Diimpor Ke Wilayah RI. Tapi peraturan itu baru terbit Agustus 2010 dan seharusnya pengusaha diberi waktu untuk melengkapi persyaratan itu tanpa harus reekspor," katanya.

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan juga mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan bukan pihak yang berwenang menyatakan sebuah produk impor ilegal atau tidak. "Itu wewenang Bea dan Cukai, demikian juga dengan wewenang menyatakan produk impor harus direekspor," katanya.

Brilian Moktar menilai apa yang dilakukan menteri lebih mengarah pada sebuah arogansi kekuasaan, apalagi Permen No 17/2010 itu masih butuh waktu untuk sosialisasi.

Ia juga mengaku khawatir kebijakan itu akan dibalas sejumlah negara dengan menolak produk perikanan dari Indonesia. "Ekspor produk perikanan kita per tahun mencapai 2,7 miliar dolar AS. Bisa dibayangkan jika tindakan arogan menteri itu dibalas negara-negara yang selama ini mengimpor ikan dari Indonesia," katanya.

Karenanya, ia berharap Presiden dan juga DPR RI mengevaluasi Permen 17/2010 itu. "Kita juga menyarankan importir ikan yang dirugikan menggugat Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujar Brilian Moktar.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pemerintah Diminta Dukung Impor Sepanjang Tidak Merugikan Nelayan Lokal

MEDAN - Pada bagian lain Brilian Moktar berpendapat, pemerintah sebaiknya tetap mendukung aktivitas impor ikan sepanjang tidak merugikan nelayan, apalagi dalam kondisi produksi ikan di dalam negeri masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terkait aktivitas impor itu sendiri, ia menilai hal itu lebih dikarenakan tingginya permintaan, sementara harga ikan impor cenderung lebih murah.

Larangan impor ikan, menurut dia, akan membuat harga ikan di dalam negeri melambung dan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah tidak mampu lagi membeli ikan.

"Sesungguhnya tidak perlu ada larangan, karena yang terpenting pemerintah harus semakin memberdayakan nelayan kita. Jika pasokan ikan tersedia dalam jumlah cukup, tentu tidak akan ada lagi impor dan para importir pun akan 'mati' dengan sendirinya tanpa harus 'dibunuh'," katanya kepada wartawan di Medan, Kamis (7/4/2011).(afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Keterlibatan 10 Kabupaten Mustahil untuk Kelola Inalum

MEDAN - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat yang juga Ketua Tim Perundingan Pengambilalihan Inalum tidak menjamin diterimanya usulan keterlibatan 10 kabupaten/kota dan provinsi dalam pengelolaan teknisnya.

Sehingga, harapan 10 kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk dilibatkan dalam teknis pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca berakhirnya kerja sama dengan Jepang 2013 tampaknya menipis, bahkan terasa mustahil.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Inalum DPRD Provinsi Sumut, Bustami HS, menyebutkan, Menperin mengisyaratkan pengelolaan Inalum nantinya dilakukan secara terbuka. Hal ini diungkapkan Menperin melalui Sekretaris Menperin Ansari Bukhari dalam kunjungan Pansus ke Kemenperin, akhir Maret 2011. "Memang tidak secara langsung dinyatakan, namun indikasinya sangat kuat bahwa pengelolaan ditentukan melalui tender terbuka dan Menperin sendiri sudah pernah menyampaikan hal ini. Kami melihat ini sepertinya sejalan dengan yang pernah diungkapkan Wakil Presiden Boediono pada Februari lalu," katanya.

Sebelumnya, lanjut Bustami, 10 kabupaten/kota bersama Propinsi Sumut tetap akan dilibatkan oleh pemerintah pusat untuk ikut memikirkan masa depan Inalum. "Petunjuk teknisnya dari Presiden akan turun dalam bulan ini. Tapi itu tadi, tidak ada dibahas soal keterlibatan teknis Sumut dalam pengelolaannya," ujarnya.

Bahkan dalam audiensi Anggota DPD RI Asal Sumut, Rahmat Shah, Parlindungan Purba, dan Darmayanti Lubis kepada Menperin MS Hidayat, Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari dan Dirjen Basis Industri Manufaktur Panggah Susanto yang juga dihadiri Direktur Kawasan Dan Pertanahan Kementerian Dalam Negeri Rizari bersama Kepala Otorita Asahan Effendi Sirait, Selasa (5/4), soal keterlibatan teknis 10 kabupaten/kota dan Sumut, tetap tidak diutarakan Menperin.

Parlindungan Purba dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (6/4) mengatakan, pemerintah hanya akan melibatkan propinsi dan 10 kabupaten/kota yang wilayahnya dilewati oleh Sungai Asahan untuk ikut bersama-sama memikirkan masa depan Inalum.

Menperin, tambah Rahmat Shah, mengatakan bahwa pemerintah sedang membahas konsep pasca 2013 setelah berakhirnya kerja sama yang meliputi hal pendalaman struktur industri, peningkatan kapasitas produksi, pola pembiayaan pembelian saham serta rangkaian industri dari hulu ke hilir.

Sebagai tindak lanjut upaya persiapan tersebut, lanjutnya, Menperin telah membentuk kelompok kerja untuk mengurus aspek hukum pengakhiran kerjasama dan Pokja persiapan pasca 2013. Di dalam rumusan Pokja persiapan pasca 2013 ini, Menperin menyebutkan bahwa daerah akan dilibatkan di dalam memikirkan masa depan Inalum.

Ketua Pansus Bustami mengemukakan satu-satunya harapan 10 kabupaten/kota bersama propinsi adalah penjualan langsung debit air. Menurutnya, potensi air yang digunakan untuk pembangkit listrik guna menggerakkan operasional produksi Inalum, bisa dijual. Menurutnya, dari penjualan inilah ada sumber pendapatan daerah.

Dari kajian awal, ditemukan bahwa lebih tinggi penerimaan daerah nantinya dari penjualan debit air tersebut, ketimbang hanya mengharapkan fee. Karenanya, Pansus bersama 10 kabupaten/kota dan pemerintah propinsi, masih akan membicarakannya lebih lanjut.

"Di Indonesia, sudah ada dua daerah yang menjadikan penjualan debit air sebagai sumber pendapatan. Inilah yang juga kita kaji untuk semakin menyempurnakan pembahasannya nantinya," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Menteri ESDM Terbitkan Izin Sorik Mas Mining

MEDAN, ‎​Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, akhirnya mengeluarkan izin untukperpanjangan VII tahap kegiatan eksplorasi pada sebagian wilayah kontrak karya PT Sorik MasMining di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Berdasarkan surat Nomor 554.K/30/DJB/2011 tertanggal 25 Maret 2011, izin itu berlaku untuk masawaktu satu tahun terhitung sejak 7 Oktober 2010 hingga 7 Oktober 2011. Menteri ESDM beralasan, pengeluaran izin itu sudah melalui penelitian terhadap laporan teknis dan keuangan.

"Sebelumnya Sorik Mas mengajukan permohononan izin September 2010, namun baru pada 25 Maret 2011 dikeluarkan," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumut UntungtaKaban melalui Kabid Pertambangan Umum Zubaidi kepada wartawan di Medan, Kamis (7/4).

Namun PT Sorik Mas hanya direkomendasikan mengerjakan sekitar 32.560 ha dari luas 66.200 hayang mencakup daerah antara lain Sihayo, Dolok, Hutabargot Julu, Singalancar, Guo Batu, Rura Balancing, Nabontar, Pagar Gunung, Namilas dan Siandop di Madina.

Sedangkan 33.640 ha, masih belum dapat dieksplorasi kecuali sudah ada izin dari Menteri Kehutanan karena masuk dalam arean Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Sebelumnya pada 2004, PT Sorik Mas di Mahkamah Agung (MA) memenangkan tuntutan soal pengerjaan areal 33.640 ha tersebut. MA memenangkannya karena Sorik Mas sebelumnya sudah mengantongi izin dari presiden.

Hal ini karena PT Sorikmas Mining termasuk salah satu dari 13 perusahaan yang mendapatkan izinuntuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang telah ditandatangani. Dasarnya, Keppres Nomor 41 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2004 tanggal 13 Agustus 2004.

"Sepengetahuan kami, Sorik Mas memohonkan agar Menteri Kehutanan mengeluarkan izin pengeksplorasian 33.640 TNBG itu, namun belum juga keluar. Walau demikian, Sorik Mas tidak pernah mengganggunya, padahal di sana potensi emas yang paling besar," kata Zubaidi.

Dari data Sorik Mas, lanjut Zubaidi, diketahu bahwa cadangan emas terukur di sana sebanyak 1,42juta ounce atau setara dengan 42 juta ton emas. Jumlah ini belum termasuk dari lahan 33.640 TNBG tersebut.

Sorik Mas, lanjutnya, belum menikmati hasil emas dari eksplorasi tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, kandungan emas dalam 1 ton material tambang, hanya terdapat makimal 5gram. Dari laporan itu, kata Zubaidi, Sorik Mas terus mengeluarkan dana.

"Walau demikian, kita ketahui sudah ada kontribusi ke lingkungan sekitar, selain PBB bagi Pemkab Madina dan iuran tetap sesuai kontrak karya 1998. Sementara royalti sama sekali belum ada,menyusul tahap kegiatan Sorik Mas yang masih eksplorasi," katanya.

Ditambahkan, tahun 2012 PT Sorik Mas mulai memasuki tahap visibility (studi kelayakan) untukmeningkatkan status eksplorasi menjadi produksi. Zubaidi mengatakan, Sorik Mas yang dimiliki saham asing 75 persen (Australia berpusat di Singapura) dan PT Aneka Tambang (Persero) 25 persen itu, tetapberkomitmen melakukan kegiatan tambang emas.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Anggota Persit Berikan Dukungan Kepada TNI

MEDAN - Ketua Persit Kartika Candra Kirana PD I/Bukit Barisan Ny Yuni Leo Siegers memimpin hening cipta dalam acara memperingati HUT Persit KCK Ke 65 di Balai Prajurit Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Kamis (7/4).

Sedangkan Pangdam I/BB Mayjen TNI Leo Siegers SIP selaku Pembina Persit KCK Daerah I/BB mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap anggota Persit KCK Daerah I/BB. "Melalui peringatan ini hendaknya dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan instrospeksi dalam menilai dan mengukur pencapaian pelaksanaan tugas organisasi Persit KCK dan selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi penyempurnaan berorganisasi di masa mendatang," katanya dalam sambutannya.

Menyikapi perkembangan situasi terkini, diharapkan anggota Persit KCK PD I/BB harus lebih proaktif dan aspiratif dalam memajukan organisasi untuk dapat meningkatkan kerjasama dan memberikan dukungan yang maksimal kepada organisasi. Sehingga dapat mencapai prestasi yang kita harapkan, sebagai istri tentu dituntut kesiapannya untuk mampu menjadi pendamping suami yang baik.

"Dengan senantiasa memberikan dukungan moril dan motivasi demi meningkatkan kinerja dan keberhasilan tugas para suami, baik disaat senang maupun dalam suasana sesulit apapun, wujudkan suasana tenang, damai dalam keluarga, berikan perhatian yang cukup kepada suami dan anak-anak, pahami tugas suami dan mampu bersikap mandiri, mandiri dalam sikap dan bertindak sangatlah penting, karena suami sebagai
prajurit TNI telah memikul tugas yang cukup berat, sehingga perlu diimbangi sikap yang mandiri dari para istri, agar tidak membebani pikiran dalam persoalan rumah tangga," jelas Leo.

Lebih lanjut Pangdam I/BB menyampaikan bahwa warga Persit KCK PD I/BB yang terdiri dari aneka ragam, latar belakang budaya, adat istiadat, agama dan pendidikan serta jabatan suami, dengan demikian hendaknya tidak menjadikan itu semua sebagai jurang kesenjangan. Justru sebaliknya keaneka ragaman tersebut dapat dipahami sebagai hakekat sebuah potensi yang besar dan positip untuk membangun budaya organisasi yang didasarkan pada kekeluargaan dan kebersamaan.

Dengan memanfaatkan gaji suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan melakukan segala prioritas atas segala kebutuhan.

Kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan pemutaran video yang berisikan tentang pengarahan dari ibu Ketua Umum Persit Kartika Candra Kirana Ny George Toisutta sebagai puncak acara syukuran dilaksanakan Pemotongan Nasi Tumpeng oleh Ny Yuni Leo Siegers yang didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Leo Siegers diberikan kepada seorang anggota persit KCK yang termuda Ny Helvina Ramadhani isteri dari Serka Budi Santoso dari Kodim 0201/BS.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Peningkatan Pelayanan Bagi Veteran

MEDAN - Kababinminvetcad Dam I/BB Kolonel Inf I Made Sukarya menerima Audensi dengan
Ketua DPD LVRI Sumut, PT Taspen Cab Sumut, PT Askes Cab Sumut bertempat di Gedung DPD LVRI Sumut jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Kamis (7/4).

Sukarya mengatakan, merasa
sangat bahagia dalam pertemuan tersebut yang dapat diterima oleh DPD LVRI Sumut,
dimana yang tergabung dalam organisasi ini adalah para pendahulunya pada pendiri bangsa ini, sehingga diharapkan pertemuan ini dapat menjadi
hubungan yang lebih erat antara DPD LVRI Sumut, PT Askes, dan PT Taspen dengan
Kakababinminvetcad Dam I/BB.

Lebih lanjut Sukarya menambahkan, Agar kedepannya dapat lebih bekerja sama dalam mengatasi masalah masalah yang terjadi, dan pertemuan selanjutnya agar dapat dilaksanakan secara intensif, agar pengurusan mengusulkan administrasi birokrasi agar para veteran dipermudah. "Sehingga dapat mempermudah pelayanan para veteran," katanya.

DPD LVRI Sumut juga mengatakan, bahwa pertemuan audensi merupakan suatu hal yang sangat baik, guna memelihara hubungan silahturahmi antara generasi muda dengan generasi pendiri Bangsa, yaitu organisasi masa legium veteran RI.

Lebih lanjut DPD LVRI Sumut juga menambahkan, pertemuan ini juga dapat dijadikan pertemuan rutin untuk membahas masalah ke veteranan, khususnya dengan adanya wacana pikiran persamaan yang akan di undangkan oleh Negara.

Acara ini juga ditandai dengan saling memperkenalkan diri, pejabat di masing masing instansi baik dari Babinminvetcad Dam I/BB maupun DPD LVRI sumut, PT Askes, dan PT Taspen.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

DPRD Sumut Pertanyakan Sorik Mas

MEDAN, ‎​DPRD Provinsi Sumatera Utara mempertanyakan kegiatan PT Sorik Mas Mining selama 14 tahun. Tidak masuk akal hanya melakukan kegiatan eksplorasi selama 14 tahun atas kekayaan tambang emas di bumi Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara (Sumut). DPRD Provinsi Sumut yakin bahwa Sorik Mas sudah menikmati hasil.

"Sangat tidak rasional keberadaan mereka (Sorik Mas) di sana hanya ekspolorasi selama 14 tahun. Kita menduga ada sesuatu yang tidak beres," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritongadidampingi Anggota DPRD Sumut Tiaisah Ritonga kepada wartawan di Gedung Dewan, Rabu (6/4).

Untuk itu, sebutnya, DPRD Sumut segera memanggil manajemen perusahaan itu. Selain itu, akanjuga dipertanyakan bagaimana soal izin, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hal inikementerian energi dan sumber daya mineral dan kementerian kehutanan, maupun izin daripemerintah daerah setempat.

Begitu juga soal bagaimana kepedulian Sorik Mas terhadap dampak lingkungan dan sosial, jugaakan dipertanyakan. "Kita ingin agar keberadaan Sorik Mas yang melakukan sejak eksplorasi sejak1997 itu, jelas diketahui masyarakat, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya," katanya.

Dari sekian banyak informasi yang berkembang, kata politisi Partai Golkar ini, diduga Sorik Massudah menikmati hasil eksplorasi. Hal ini diperkuat dengan tidak pernah terbukanya manajemen Sorik Mas soal hasil kepada masyarakat setempat.

Apalagi selama ini, kata Tiaisah Ritonga, tidak ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sekitardengan beroperasinya Sorik Mas. Malah yang ada, kata politisi Partai Demokrat ini, hanyalah kerusakan lingkungan, antara lain dugaan tercermarnya sumber-sumber mata air.

Kedua anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan Madina ini menyimpulkan, ada kecenderungan Sorik Mas melakukan pembodohan kepada masyarakat sekitar. "Namun ini adalahindikasi yang masih harus kita pertanyakan kepada Sorik Mas," kata Chaidir, yang juga KetuaKoordinator Komisi D bidang pembangunan ini.

Namun apa yang disampaikan kedua anggota DPRD Sumut ini, dibantah Kepala DinasPertambangan dan Energi Propinsi Sumut Untungta Kaban. Menurut Untungta, tidak benar SorikMas sudah menikmati hasil. "Ini sesuai laporan yang kami terima dari Sorik Mas," katanya.

Namun dalam hal ada hasil, Untungta tidak membantahnya. Dia menyebutkan bahwa 2,5 gram-5gram emas per ton, didapat dari hasil eksplorasi. Namun hasil itu masih belum layak, karenajumlahnya masih sangat kecil. "Hasil itu belumlah layak, apalagi untuk dinikmati," katanya.

Sehingga, lanjutnya, manajemen masih terus melakukan eksplorasi sampai didapat hasil yangsesuai, untuk kemudian status eksplorasi ditingkatkan menjadi kegiatan industri penambangantetap. Terkait rencana pemanggilan DPRD Sumut itu, menurut Untungta adalah sah-sah saja karenaitu adalah hak DPRD.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Tiga Pendemo Datangi Kantor DPRD Sumatera Utara Minta Usut Korupsi

MEDAN, ‎​"Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah musuh besar sluruh rakyat Indonesia. Para pelaku koruptor sudah tidak mempunyai malu lagi untuk mencuri secara terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan pencurian uang negara. Hal ini membuat semakin terpuruknya bangsa ini," kata Muhammad Ridwan Koordinator Lapangan unjukrasa PMB-SU di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (6/4/2011).

Massa yang berjumlah belasan orang ini, menuding adanya indikasi kerjasama oknum-oknum tertentu untuk bersama-sama mencuri uang negara dan saling membantu agar permasalahan terkait korupsi tetap tertutupi.

Aksi Persatuan Mahasiswa Bintang Sumatera Utara (PMB-SU) juga mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi penyakit di dinas-dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II di Sumatera Utara.

Tuntutan kali ini ditujukan ke dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang diduga melakukan kerjasama dengan dinas bina marga daerah tingkat II.

Penyelewengan dana di dinas Bina Marga terjadi pada APBD tahun 2008 sampai 2010. "Terutama dalam proyek peningkatan kualitas jalan di beberapa daerah di Sumatera Utara," katanya.

Ada 11 kabupaten kota yang menjadi sorotan PMB-SU, yaitu Kabupaten Labuhan Batu proyek APBD tahun 2008 Rp 21 840 000 000, Kabupaten Humbang Hasundutan Proyek APBD 2008 Rp 21 150 000 000, Kabupaten Dairi proyek APBD 2008 Rp 2 000 000 000, Kabupaten Deliserdang proyek tahun 2008 Rp 40 539 058 124, Kabupaten Pakpak Bharat APBD 2008 Rp 10 400 000 000, Kabupaten Karo APBD Rp 12 300 000 000, Kabupaten Tapanuli Utara APBD 2008 Rp 12 500 000 000, Kabupaten Samosir APBD 2008 Rp 17 150 000 000, Kabupaten Tobasamosir APBD 2008 dan 2010 Rp 5 500 000 000, dan kabupaten Simalungun APBD 2008 Rp 47 840 479 500.

Untuk itu PMB-SU menuntut kepada instansi hukum dan DPRD Sumatera Utara agar kejaksaan tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumatera Utara segera memeriksa indikasi korupsi di dinas Bina Marga Sumatera Utara. Serta DPRD Sumatera Utara memantau penyelewengan di dinas Bina Marga.

Tak lama berselang, setelah PMB-SU membubarkan diri dengan tertib datang massa dari Komunitas Intelektual Mahasiswa Sumatera Utara (KIM-SU) untuk mempertanyakan proses adendum yang diakukan untuk pembangunan gedung baru DPRD Sumatera Utara.

Massa mendesak agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumut mengusut anggaran pembangunan Gedung DPRD Sumut senilai Rp 185 Miliar.

Selain itu massa juga meminta kejaksaan tinggi tersebut mengusut penambahan dana pembangunan gedung mewah untuk wakil rakyat berkantor. 'Kita minta pimpinan DPRD Sumut menyampaikan dengan transparan proses addendum senilai Rp 14 miliar pembangunan kantor DPRD Sumut, teriak massa dalam orasinya.

Massa melalui pimpinan aksi Fitrah Ramadoni Nasution dan kordinator lapangan Najir Syarif Siregar menegaskan wakil rakyat khususnya di lingkungan DPRD Sumut sudah lari dari harapan masyarakat. Para wakil rakyat dianggap selalu saja mementingkan hal-hal yang sifatnya pribadi walaupun dengan jalan mengorbankan rakyat.

Wakil rakyat juga dinilai selalu membodohi rakyat melalui pembangunan gedung baru dan mewah dengan anggaran yang cukup besar. Sayangnya tak seorangpun wakil rakyat yang menerima unjukrasa tersebut, hingga massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Aksi tidak berhenti hanya pada tuntutan KIM-SU, aksi berikutnya dilakukan oleh aksi bersama LSM dan mahasiswa sentral monitoring informasi Deliserdang PC HIMMAH Deliserdang Barisan Eksis Masyarakat Oposisi Sumatera Utara.

Massa yang tergabung berjumlah puluhan orang menuntut agar Kejatisu memanggil dan memeriksa secara transparan kepala daerah Deli Serdang Amri Tambunan.

"Terkait hal terjadinya penyimpangan keuangan negara di Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2003 dan 2004 Rp 37.487.543.958,64," kata Nabhani Ketua PC HIMMAH Deli Serdang dalam orasinya.

Sehingga beban pengeluaran TA 2003 yang menjadi beban di TA 2004 berindikasi kuat terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 25 095 866 736,38. "Dimana sampai tanggl 16 Mei 2005 masih menyetor Rp 1 950 599 337, 90 hanya sekitar 7,77 persen," katanya.

Ketiga aksi ini membubarkan diri dengan tertib. Namun tak satupun yang diterima oleh anggota DPRD Sumatera Utara. Saat bersamaan, seluruh agenda DPRD Sumatera Utara berada di luar kota.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Gubernur Diminta Evaluasi Kepengurusan Yayasan PRSU

MEDAN, ‎​Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Brilian Moktar meminta Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengevaluasi keberadaan kepengurusan Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

"Kita harapkan Plt Gubernur sebagai pembina Yayasan PRSU mengevaluasi kepengurusan agar ajang tahunan ini lebih memiliki gereget," ujar Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu di Medan, Rabu (6/4).

Ia mengatakan, sejauh ini pelaksanaan PRSU, termasuk yang tengah berlangsung di Medan, 18 Maret hingga 17 April 2011, cenderung masih monoton dan tanpa gereget.

"Semua itu bisa terjadi karena jajaran kepengurusan Yayasan PRSU tidak memiliki 'sense of belonging', 'sense of business' dan 'sense of responsibility'. Kita dapat melihat semua itu ketika meninjau PRSU, Selasa(5/4) malam," katanya.

Menurut dia, sudah belasan tahun PRSU digelar, tapi dari tahun ke tahun cenderung tidak ada perkembangan berarti. "Ketua yayasannya kita yakin sudah punya ketiga 'sense' itu, tapi tidak mampu 'di-break down' oleh jajaran di bawahnya. Karenanya kita minta gubernur bersama ketua yayasan segera mengevaluasi keberadaan kepengurusan di Yayasan PRSU," ujarnya.

Brilian sendiri mengaku sangat berharap ajang PRSU yang setiap tahun diikuti seluruh kabupaten/kota se-Sumut itu dipermanenkan, tidak hanya digelar secara temporer. "Harapan kita PRSU dipermanenkan sekaligus menjadi Taman Mini Sumatera Utara, dimana masing-masing kabupaten/kota menampilkan berbagai potensi daerah termasuk keragaman budaya dan etnis, pendidikan, sekaligus menjadi ajang promosi pariwisata yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga Koordinator Komisi B HM Affan menilai, kelemahan ajang PRSU selama ini terletak pada promosi yang kurang intens. "Kelemahannya di promosi dan ini juga tanggung jawab kabupaten/kota," katanya.

Faktor yang perlu dibenahi, menurut dia, adalah kreativitas kabupaten/kota dalam menyajikan potensi daerah masing-masing. Menurut dia, juga tidak tertutup kemungkinan pihak Yayasan PRSU menggandeng pihak ketiga.

Sedangkan anggota Komisi B Syahrial Harahap menilai, keikutsertaan kabupaten/kota serta dinas/instansi dalam ajang PRSU terkesan hanya untuk memenuhi kewajiban dan tanpa kesungguhan.

"Kesannya hanya 'lepas rodi' (asal jadi, red) saja, tidak ada partisipasi penuh dari peserta. Yayasan sepertinya berusaha untuk maju, tapi kabupaten/kota dan dinas/instansi sepertinya tidak mendukung," katanya.

Pemprov Sumut, menurut politisi Partai Amanat Nasional itu, harus dapat mengajak kabupaten/kota dan dinas/instansi lebih serius mengikuti setiap ajang PRSU. "Kalau tidak, PRSU akan tetap begini-begini saja," ujar Syahrial.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

DPRD Sumut Usulkan Rp 100 Miliar Untuk Jaminan Kesehatan

MEDAN, ‎​Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan anggaran Rp 100 miliar ditampung di APBD tahun 2012. Tujuannya untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi masyarakat Sumut yang selama ini tidak masuk dalam kepesertaan bantuan jaminan kesehatan.

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Aduhot Simamora mengatakan, penampungan anggaran jaminan kesehatan tersebut sangat mendesak, mengingat masih banyaknya masyarakat Sumut yang tidak termasuk dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang ada, baik yang dibuat pemerintah pusat maupun daerah.

"Jadi paling tidak nantinya, anggaran ini bisa meng-cover masyarakat yang belum masuk kepesertaan jaminan kesehatan," kata Aduhot didiampingi anggota komisi lainnya Nurhasanah dan Sopar Siburian di Gedung Dewan, Selasa (5/4).

Menurut Aduhot, anggaran ini nantinya bisa diperuntukkan bagi sekitar 3 juta masyarakat Sumut. Disebutkan, anggaran ini akan mengklaim biaya-biaya perobatan kelas tiga di rumah sakit (provider) yang ditunjuk.

"Selama ini Pemerintah Propinsi Sumut tidak memprogramkan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Kenyataan ini bertolak belakang dengan visi misi pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugro soal masyarakat tidak lapar, tidak sehat dan tidak bodoh serta punya masa depan," kata Politisi Hanura ini.

Bahkan menurut Nurhasanah, usulan penganggaran Rp 100 miliar ini, adalah bertolak dari visi misi itu. "Ya, sebenarnya kita bertolak dari visi misi itu, karenanya kita menyatakan dukungan. Usulan ini sudah kita nyatakan dalam rapat kerja DPRD di Prapat belum lama ini. Kami tegaskan, Komisi E berkomitmen memperjuangkannya," kata Nurhasanah.

Dia menjelaskan, sebenarnya bukan persoalan yang sulit jika Pemerintah Propinsi Sumut Pempropsu) mau menyiapkan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat di Sumut. Jika ada itikad baik dan dengan mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait, serasa tidak ada masalah.

Pemprovsu tidak perlu repot-repot menentukan siapa masyarakat yang menjadi pesertanya nantinya. Dia mengusulkan, kepesertaan akan didapatkan setelah menghitung jumlah riil masyarakat yang ikut di jaminan kesehatan PNS, perusahaan, jaminan kesehatan dari kabupaten/kota dan dari pemerintah pusat. "Setelah itu didapatkan, maka hasilnyalah yang menjadi peserta jaminan kesehatan yang akan ditalangi Rp 100 miliar ini," katanya.

Di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Propinsi Sulawesi Selatan, lanjut politisi Partai Demokrat ini, jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Demikian juga Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), juga kabarnya sudah memprogramkannya.

"Artinya, Sumut ketinggalan, padahal selama ini Sumut menggaung-gaungkan agar masyarakatnya tidak lapar, tidak bodoh, tidak sehat dan punya masa depan," sebutnya
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pengentasan Banjir di Medan Mengambang

MEDAN, Keseriusan sejumlah pejabat di Sumut dalam hal pengentasan banjir di Kota Medan masih menjadi pertanyaan. Pasalnya, wacana pengentasan banjir di Medan yang meluas ke beberapa daerah lainnya di Sumut tidak mendapat porsi besar dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Pemprov Sumut.

Hal ini terlihat pada hari ke-2 Musrenbang Pemprov Sumut yang berlangsung di Hotel Tiara Medan, Selasa (5/4). Pembahasan terkait infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan peserta dari Medan, Binjai, Deliserdang, Langkat dan Karo hanya sekilas saja membahas banjir di Kota Medan dan disepakati akan dibahas pada kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Hal ini kemudian memicu kekecewaan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Tunggul Siagian yang menjadi peserta dalam Musrenbang tersebut. "Saya sangat kecewa dengan pertemuan ini, padahal permasalahan banjir di Kota Medan dan Sumut adalah masalah yang sudah berungkali terjadi. Namun, sampai saat ini belum ada terlihat keseriusan dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah ini," katanya.

Kekecewaan Tunggul tersebut dikarenakan pihak perwakilan Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II yang menghadiri pertemuan tersebut menurutnya bukan orang yang berkompeten. Sebab, selain datang terlambat, yang datang pun bukan Kepala BWSS II. "Sepertinya BWSS II menganggap permasalahan ii tidak penting, padahal ini harusnya menjadi prioritas. Saya berharap ada aksi konkret dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini," kata politisi Demokrat ini.

Pada kesempatan tersebut, masalah banjir Kota Medan baru mengemuka setelah mantan Kepala Bappeda Medan Budi Sinulingga yang menjadi moderator pada sidang Musrenbang tersebut mengingatkan pesan Staf Ahli Mendagri saat pembukaan Musrenbang untuk membahas banjir Kota Medan. "Bahas banjir Kota Medan itu pesan dari Mendagri melalui staf ahli pada pembukaan kemarin, tapi sepertinya ini belum muncul," kata Budi Sinulingga.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari BWSS II memaparkan, pihaknya telah menganggarkan normalisasi Sungai Babura dan Sungai Deli pada tahun 2012. Langkah ini sebagai langkah jangka pendek meminimalisir banjir di Kota Medan. Dalam jangka menengah BWSSII merencanakan pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deliserdang, bendungan ini ditargetkan meningkatkan probabilitas (kemungkinan) terjadi banjir di Medan yang sebelumnya 15 tahun menjadi 50 tahun.

Kemudian langkah jangka panjang dengan tujuan meingkatkan probabilitas menjadi seratus tahun adalah dengan meningkatkan fungsi kanal dan normalisasi sungai di Sumut.

Pemaparan BWSS II ini langsung mendapat tanggapan dari Kepala Bappeda Deliserdang Irman. Dia menyarankan, sebaiknya tidak terburu-buru untuk menyepakati pembangunan bendungan Lau Simeme, sebab, katanya, dengan adanya daerah pemukiman di daerah tersebut akan ada kesulitan dalam pembebesan lahan. "Untuk masalah banjir ini, semua pihak perlu duduk bersama lagi, jangan cepat-cepat diputuskan, tapi belum ada yang pasti," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

DPRD Sumut Pertanyakan Masalah Tanah di Sumut ke BPN RI

MEDAN - Sesuai agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Komisi A akan mengadakan kunjungan ke luar provinsi, Selasa (5/4/2011) hingga Rabu (6/4/2011). Hari ke dua, atau Rabu, rombongan akan menuju Badan Pertanahan Negara (BPN) RI.

Ketika dikonfirmasi www.tribun-medan.com kepada seorang anggota Komisi A, Syamsul Hilal melalui pesan singkat, ia mengatakan kunjungan hari kedua dilakukan ke BPN RI.

Hal ini dilakukan untuk mempertanyakan masalah terkait sengketa tanah/lahan yang terjadi di Sumatera Utara. Karena begitu banyak tanah di Sumatera Utara yang sertifikatnya tumpang tindih, sesuai laporan pengaduan masyarakat ke DPRD Sumatera Utara. Jadi patut untuk dipertanyakan sebagai bahan pertimbangan di DPRD Sumatera Utara.

Dalam kunjungan ini komisi A DPRD Sumatera Utara didapingi oleh biro pemerintahan umum sekretariat daerah (setda) Provinsi Sumatera Utara.

Diharapkan dari penjelasan BPN RI, nantinya bisa memberikan solusi bagi masyarakat Sumatera Utara.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

DPRD Sumut Belajar Ilmu Ternak dan Pertanian ke NTB

MEDAN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara mulai tanggal
6 April 2011 hingga 8 April 2011 akan berada di luar provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai agenda yang ditandatangani Ketua Badan Musyawarah (banmus), Saleh Bangun dalam agenda DPRD Provinsi Sumatera Utara periode April 2011.

Komisi B akan kunjungan kerja ke prvinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Sumatera Utara, dinas pertanian Provinsi Sumatera Utara, dan dinas perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Kunjungan kerja ini mengandakan masalah pengembangan peternakan menuju swasembada daging dan pertanian.(afr)

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pengunjung Cukup Berminat Outbond Advance PRSU

MEDAN - Kegiatan Outbond Advance di PRSU cukup lengkap dan akan merasakan seraya benar-benar di alam terbuka.

Itu semua dapat dinikmati masyarakat sumut jika berkunjung ke Pekan Raya Sumatera (PRSU), Jalan Gatot Sugubroto Medan, yang dibuka hingga jadwal pelaksanaan PRSU selesai pertengahan bulan April 2011 ini.

Adapun fasilitas permainan yang disediakan pihak panitia outbond cukup terbilang ramai dan dipastikan akan membuat pengunjung yang hobby akan berpetualang semakin tertantang dengan itu.

Selain banyak ragam permianan dan tantangan yang membuat pengunjung akan tertarik, mereka juga memberikan harga yang cukup murah sebesar Rp 15 ribu rupiah dengan menikmati semua permainan hingga yang terakhir adalah meluncur ke bawah dari ketinggian. Tentu semuaini dengan alat keamanan yang sesuia dengan standat keamanan  yang biasanya dilakukan dalam pelaksanaan outbond.

Saat ditanya wartawan tentang pengunjung yang berkeinginan bermain outbond, Fakhruzi mengatakan cukup ramai juga pengunjung yang datang untuk menikmati outbond ini.

"Walaupun memang tempatnya di sudut areal PRSU. Itu menurut Fakhurzi selain menjaga keamanan pengunjung memang juga bagian dari tempat yang tepat dalam pelaksanaan outbond," ujarnya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

PRSU Outbond Advance

MEDAN - Outbond dikenal sebagai kegiatan outdoor yang menyenangkan, karena didalamnya terdapat konsep permainan yang bertujuan membangun kebersamaan, team building dan rasa percaya diri pada peserta.

Itu semua dapat dinikmati masyarakat sumut jika berkunjung ke Pekan Raya Sumatera (PRSU), Jalan Gatot Sugubroto Medan, yang dibuka hingga jadwal pelaksanaan PRSU selesai pertengahan bulan April 2011 ini." Kami berada di PRSUini sejak tahun 2010 yang langsung di bawah binaan PRSU sendiri dan kami hadir bagi pengunjung PRSU yang sangat suka dengan outbond," ujar Fakhruzi salah seorang tim outbond, Rabu (6/4/2011).

Menurut Fakhruzi mereka di PRSU terdiri dari 25 orang yang meimiliki keterampilan dan keahlian yang profesioanl, sehingga pengunjung yang menikmati arena Outbond terjamin keamanannya.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

SOPAR SIBURIAN: GATOT HARUS MAKSIMALKAN KINERJA SKPD

MEDAN, ‎​Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Sopar Siburian meminta Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho melakukan gebrakan guna meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah.

"Harapan kita Pak Gatot mampu meningkatkan kinerja SKPD (satuan kerja perangkat daerah) agar program-program pembangunan yang telah disepakati dapat tercapai dengan baik. Ini memang harus dilakukan dan sudah menjadi tugas dan wewenang beliau," ujar politisi Partai Demokrat itu di Medan, Selasa (5/4).

Besaran sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2010 yang mencapai Rp 400 miliar lebih, menurut Sopar Siburian, merupakan bukti kuat tidak maksimalnya kinerja SKPD.

"Memang Silpa juga timbul karena adanya tindakan penghematan. Tapi sebagian besar lebih dikarenakan SKPD tidak mampu atau terkendala dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah disepakati dan tertuang dalam APBD, dan ini tentu harus dievaluasi," katanya.

Karenanya, ia mengaku sangat berharap Gatot Pujo Nugroho yang diangkat menjadi Plt Gubernur Sumut menggantikan Syamsul Arifin yang tersangkut dugaan kasus korupsi dapat lebih memaksimal kinerja SKPD demi percepatan pembangunan daerah.

Apalagi, katanya, serapan anggaran hingga akhir triwulan pertama tahun 2011 yang baru sekitar 9,25 persen dari total APBD yang mencapai Rp 4,5 triliun lebih juga tidak jauh lebih baik ketimbang serapan anggaran periode yang sama tahun 2010.

"Karenanya memang harus ada evaluasi. Bila SKPD-nya tidak mampu, tentu harus diganti dan itu hak dan wewenang Pak Gatot sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan di daerah ini," katanya.

Sehubungan dengan itu, Sopar Siburian berharap kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumut yang berlangsung di Medan, 3-6 April 2011, dapat dijadikan titik tolak untuk lebih memacu percepatan pembangunan daerah.

"Kita berharap musrenbang tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas semata, tapi betul-betul memperhatikan, mengakomodir sekaligus memberi penajaman terhadap usulan-usulan program dari hasil musrenbang Kabupaten/kota se-Sumut," katanya.

Penajaman itu, menurut anggota Komisi B DPRD Sumut itu, harus diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui perputaran dana dalam bentuk investasi dan konsumsi.

"Dalam musrenbang harus ada kesepakatan, sinergitas dan singkronisasi antara provinsi dan kabupaten/kota terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menggenjot investasi. Selama ini upaya-upaya ke arah itu memang agak kurang, tapi kini harus diubah dan dipacu lagi," katanya.

Menurut Sopar Siburian, sinergitas dan singkronisasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota diyakini akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan siginifikan, sehingga target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7 persen pada 2012 akan dapat dicapai.

Di sisi lain, setelah melakukan pertemuan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi DPRD Sumatera Utara dengan dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Johermansah Johan, Selasa (5/4) diperoleh bahwa langkah Penjabat Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho ST untuk melakukan evaluasi SKPD didukung.

"Langkah itu adalah tepat," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayatullah kepada Tribun Medan.

Namun tetap diingatkan bahwa Gatot dalam melakukan mutasi eselon II jika diperlukan harus melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (mendagri). Secara tegas disampaikan bahwa langkah evaluasi sangat tepat dan didukung oleh Mendagri.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Parsadaan Ritonga Gelar Munas Juni di Sidimpuan

MEDAN, ‎​Parsadaan Ritonga dohot Boruna akan menggelar Musyawawah Nasional (Munas) VII di PadangSidimpuan, 3-5 Juni 2011 di Kota Padangsidimpuan. Munas akan memilih ketua umum yang baruuntuk periode 2011-2016.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Parsadaan Ritonga dohot Boruna periode 2006-2011, Drs H Banuaran Ritonga mengatakan, Munas akan dihadiri sekitar 500 peserta yang memiliki hak suaradari seluruh cabang di Indonesia.

"Sesuai hasil Munas VI di Labuhan Batu, maka Munas VII digelar di Padangsidimpuan dan Cabang Tapanuli Selatan adalah tuan rumahnya. Selain amanah Munas VI itu, pelaksanaan Munas jugamemedomani AD/ART, dimana Munas adalah musyawarah tertinggi," jelas Banuaran kepadawartawan di Medan, Selasa (5/4).

Turut mendampingi Banuaran, antara lain Wakil Ketua Umum Drs H Fajar Siddik Ritonga, Ir H Chaidir Ritonga MM, Sekretaris Umum H Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua Panitia Pengarah Drs Ceko Wahda Ritonga, Ketua Panitia Pelaksana Tiaisah Ritonga SE dan Sekretaris Ihwan Ritonga.

Ketua Panitia Pelaksana Tiaisah Ritonga SE mengatakan, sejauh ini persiapan pelaksanaan Munasterus dilakukan, mulai dari pengiriman surat edaran ke cabang-cabang, antara lain Jakarta, Surabaya, Sumatera Barat, Pekanbaru, Bandung dan kabupaten/kota yang ada di Sumut.

"Selain memilih ketua umum yang baru, Munas VII juga mendengar laporan pertanggungjawabankinerja pengurus periode 2011-2016. Kita berharap Munas berjalan lancar agar tujuan dasarorganisasi sosial kemasyarakatan ini terus eksis," jelas Tiaisah.

Wakil Ketua PB Parsadaan Ritonga dohot Boruna, Chaidir Ritonga menambahkan, organisasi inidibentuk untuk tujuan pemberdayaan masyarakat secara sosial, budaya dan perekonomian.

Dikatakan, yang lebih prinsip adalah agar filosofi "Tappar Marsipagidangan" yaitu saling membantudan saling membesarkan pomparan Ritonga, dapat diwujudkan.

Ketua Umum Banuaran Ritonga lebih lanjut mengharapkan, sudah saatnya agar ada satu standar pelaksanaan horja (ritual adat) di kalangan marga Ritonga, sehingga dimana pun marga Ritonga ada, pelaksanaannya sama. Selain itu, sudah saatnya juga ada simbol-simbol adat didirikan, sepertibagas godang atau rumah adat marga Ritonga, yang akan menunjang pelaksanaan adat di kalanganmarga Ritonga.

Banuaran menyebutkan, sejauh ini sudah adat beberapa orang calon yang menyatakan niatnyamaju dalam bursa pemilihan ketua umum. Beberapa calon tersebut, antara lain Ir Chadir Ritonga (Wakil Ketua DPRD Sumut), H Jhon Tafbu Ritonga MEc (Dekan Fakultas Ekonomi USU), Drs H Subahri Ritonga, DR H Wier Ritonga (pengusaha di Jakarta) dan Tiaisah Ritonga SE (Anggota DPRDSumut).

Namun menurut Tiaisah, mungkin juga Ketua Umum Banuaran Ritonga tetap mau mencalonkan diri.

Hal itu menurutnya masih diperbolehkan sesuai AD/ART Parsadaan Ritonga. "Beberapa calon lainmungkin masih ada yang maju, namun siapa pun yang memimpin Parsadaan Ritonga ini nantinya,kami tetap akan bersatu. Ini juga sesuai harapan dan pesan para sesepuh Marga Ritonga," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

PEMKO MEDAN DIMINTA TINJAU ULANG IZIN AKBID SENIOR

MEDAN, ‎​Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara meminta Pemerintah Kota Medan meninjau ulang segala bentuk izin yang diberikan kepada Akademi Kebidanan Senior di kawasan Padang Bulan yang sebagian bagunannya ambruk akibat banjir.

"Tinjau ulang semua perizinan Akbid Senior yang dibangun di bantaran Sungai Babura itu," ujar Ketua Komisi E DPRD Sumut Aduhot Simamora didampingi anggota Sopar Siburian dan Nurhasanah di Medan, Selasa (5/4).

Musibah banjir yang terjadi sejak Kamis (31/1) malam pekan lalu menyebabkan meluapnya sejumlah sungai di Kota Medan, di antaranya Sungai Babura dan Sungai Deli.

Bangunan empat lantai yang terdiri atas asrama mahasiswi Akademi Kebidanan (Akbid) Senior dan ruang perkuliahan Universitas Generasi Muda Medan itu ambruk diterjang luapan Sungai Babura, Minggu (3/4) malam sekitar pukul 21.30 WIB.

"Bangunan itu didirikan persis di pinggiran sungai, bahkan ada sebagian pondasinya yang dibangun menjorok ke sungai. Ini jelas telah menyalahi aturan dan kita minta Pemkot Medan maninjau ulang perizinannya," ujar Aduhot Simamora.

Menurut dia, banyaknya bangunan di bantaran sungai dan bahkan didirikan menjorok ke sungai seperti bangunan Akbid Senior dan Universitas Generasi Muda tersebut menjadi salah satu penyebab Kota Medan sering dilanda banjir.

"Lagi pula, bantaran sungai sangat-sangat tidak layak dijadikan untuk lokasi mendidikan sarana pendidikan, karena jelas-jelas tidak mendidik. Dari mana izinnya, sehingga bisa didirikan di bantaran sungai," ujar politisi Partai Hanura itu.

Hal yang sama juga dikemukakan anggota Komisi E DPRD Sumut, Sopar Siburian. Ia juga mengimbau semua pihak terkait meninjau ulang segala bentuk perizinan yang diberikan kepada Akbid Senior dan juga kepada Universitas Generasi Muda.

"Termasuk kepolisian, kita minta mengusut kasus ambruknya gedung Akbid Senior. Sangat tidak pantas lokasi pendidikan berada di sana," kata politisi Partai Demokrat itu.

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan juga dinilai sebagai instasi yang harus ikut bertanggung jawab atas ambruknya bangunan milik dua perguruan tinggi tersebut.

"Harus di usut. Seluruh dinas atau instansi yang terlibat dan mengeluarkan izin harus diusut dan ditindak tegas, karena para mahasiswi juga sudah dirugikan dalam kejadian ini," katanya.

Sementara anggota Komisi E Nurhasanah juga meminta Pemkot Medan tidak tinggal diam terkait ambruknya bangunan asrama dan ruang perkuliahan tersebut. "Harus ada tindakan tegas. jika tidak, masih akan banyak hal serupa yang akan terjadi," katanya.

Menurut politisi yang juga berasal dari Fraksi Partai Demokrat itu, Pemkot Medan seharusnya tetap selektif dan mengikuti prosedur dalam memberi izin dan rekomendasi kepada suatu badan usaha termasuk di bidang pendidikan.

"Ini menyangkut hidup banyak orang. Jika sudah terjadi banjir, apalagi bila sampai menimbulkan korban jiwa, siapa yang harus bertanggung jawab," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Kampung Tempel Dikunjungi DPRD

MEDAN, ‎​Pascabanjir 1 April 2011 yang melanda beberapa titik di Kota Medan termasuk daerah Padang Bulan menarik banyak perhatian dari berbagai pihak. Seperti halnya para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.

Kemarin, Selasa (5/4) beberapa anggota DPRD Sumatera Utara dan Kota Medan dari Fraksi Demokrat sepakat mengunjungi dan melihat ke lokasi banjir. Tepatnya di Gang Sadaari Kampung Tempel, Kelurahan Titi Rantai Padang Bulan Medan, dikunjungi mereka dan menyerahkan bantuan berupa bahan pangan berupa Beras, Gula Pasir, Minyak goreng, dan telor.

Bantuan yang didonaturi oleh Pemuda Advent Medan ini diserahkan secara simbolik oleh Sopar Siburian, Salomo Pardede, Nurhasanah, dan Damai Yona Nainggolan.

Masyarakat Kampung Tempel terlihat sangat bahagia atas kunjungan anggota DPRD ke tempat tingga mereka.

Melihat kondisi penduduk Kampung Tempel yang memprihatinkan akibat banjir, Nurhasanah saat menyampaikan sambutannya dalam pertemuan dengan warga airmatanya menetes. Lumpur masih bertebaran di mana-mana, rumah-rumah ada yang roboh. "Saya ingin, warga agar tetap semangat dan lebih ceriah lagi," katanya sambil menyeka airmatanya.

Nurhasanah mengajak seluruh warga agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. Terutama kebersihan bantaran sungai. Penanaman pohon juga menjadi pesan wanita berjilbab ini.

Sopar Siburian juga terlihat terharu melihat kondisi warga Kampung Tempel, namun ia tidak ingin terlihat begitu sedih. Karena menurutnya hal itu justru akan menurunkan semangat warga. "Kami datang ke sini untuk melihat keadaan saudara-saudara, jangan lihat kami datang dengan membawa bantuan, namun kehadiran kami di sini lebih pada ingin melihat langsung yang warga rasakan," katanya sambil menatapi wajah-wajah warga.

Tanpa panjang lebar, Sopar juga mengatakan akan menyampaikan ke pemerintah Kota Medan supaya pembangunan di Kampung Tempel diperhatikan. "Saya rasa inilah keinginan kita bersama, pembangunan yang merata," katanya.

Salomo juga berkata sama dengan Sopar, agar warga jangan melihat besar kecilnya bantuan yang diserahkan.
Melainkan kehadiran mereka adalah bukti bahwa DPRD adalah seperjuangan dengan rakyat. "Warga jangan takut atau ragu, sampaikan kepada kami apa yang bisa kami lakukan. Sebisa mungkin akan kami perjuangkan dan penuhi," katanya.

Dalam kondisi berlumpur di sekitarnya, warga di sana sini
menjemur kasur dan semua perlengkapan rumah yang terendam banjir.

Kepala Lingkungan Kampung Tempel, Bahtra Sitepu yang mewakili warga mengucapkan banyak terimakasih kepada rombongan DPRD yang mau mengunjungi mereka di tempat tinggalnya. "Kami sangat berterimakasih atas kehadiran bapak-bapak, dan juga dengan bantuannya," katanya.

Ia juga menyampaikan kepada anggota DPRD yang hadir saat itu beberapa keluhan masyarakat Kampung Tempel. Termasuk dalam pemasangan bronjong di bantaran sungai tempat mereka tinggal.

"Besar harapan kami hal itu bisa diwujudkan, sudah lama kami minta itu tapi sampai saat ini belum juga direalisasikan," kata Bahtra.(afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

BNPT Akan Sosialisasi Penanggulangan Terorisme di Medan

MEDAN, ‎​Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun ini akan memfokuskan programnya pada pencegahan terorisme. Walau demikian, penindakan tindak pidana terorisme tetap berjalan. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Umum BNPT Anwar Sanusi pada pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Sumatera Utara (Sumut) Rachmadsyah di Kantor Gubernur Sumut di Medan, kemarin.

Menurut Anwar, masalah terorisme tidak bisa ditanggulangi hanya dengan penindakan, sebagaimana dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum selama ini. Atas dasar inilah, BNPT berkomitmen melakukan pencegahan terorisme dengan cara melakukan sosialiasi tentang bahaya terorisme kepada masyarakat.

"Soal terorisme adalah masalah bersama dan harus ditanggulangi bersama," ujar Anwar. Pada kesempatan itu Anwar memaparkan sejumlah program dan upaya yang dilakukan BNPT dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.

Salah satunya adalah pemberian pemahaman kepada kalangan
akademik atau kampus yang kerap dijadikan sasaran pengkaderan terorisme.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan BNPT, menurut Anwar, kalangan mahasiswa
saat ini justru menjadi target pengkaderan terorisme.

"Anggapan kalau selama ini mereka banyak di pesantren ternyata tidak benar," ujarnya.

Kunjungan Sanusi bersama Direktur Penindakan BNPT Suhemi dan Kepala Bagian Keuangan BNPT Rachmat bertujuan untuk menyampaikan rencana sosialiasi penanggulangan terorisme yang akan digelar pada 28 April 2011 di Medan. Acara ini juga bertujuan mensosialisasikan keberadaan serta tugas dan
fungsi BNPT secara kelembagaan. Acara ini nantinya akan dihadiri para kepala daerah di Sumut, lembaga penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pejabat Pemprov Sumut yang mendampingi Rachmadsyah pertemuan itu adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Bukit Tambunan dan Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sumut Nouval Machyar.

Pemprov Sumut, ujar Rachmadsyah, mendukung penuh program yang dilakukan oleh BNPT. Pemprov Sumut juga siap mendukung acara yang akan dilaksanakan BNPT di Medan.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Fraksi PKS Desak Test Urine Di Lingkungan DPRD Sumatera Utara

MEDAN, ‎​Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar segera dilakukan test urine di lingkungan anggota DPRD Sumut. Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, H Hidayatullah SE, test urine perlu dilakukan dalam upaya menggiatkan semangat kerja wakil rakyat.

"Test urine merupakan salah satu poin yang kita layangkan melalui surat kepada pimpinan dewan," kata  Hidayatullah menjawab wartawan, Senin (04/04/2011).

Dia juga tak membantah jika wakil rakyat di DPRD Sumut kini sedang dalam sorotan masyarakat terkait lemahnya kinerja, dan anggota dewan juga dituding jarang masuk kantor. Selain usulan test urine, Fraksi PKS DPRD Sumut juga akan mengusulkan rasionalisasi anggaran APBD di lingkungan DPRD Sumut, terkait banyaknya sorotan negatif masyarakat kepada lembaga legislatif ini.

Menurut H Hidayatullah, fraksinya akan mengusulkan  pembatalan anggaran kunjungan ke luar negeri yang tertera dalam APBD 2011 mencapai angka Rp 10 miliar.

"Usulan lainnya yang akan kita buat dalam surat dan ditujukan kepada pimpinan dewan, adalah pembatalan kunjungan keluar negeri," kata Hidayatullah. Menurutnya, anggaran untuk ke luar negeri di nilai kurang rasional, dengan kondisi rakyat saat ini.

Selain usulan pembatalan anggaran ke luar negeri, fraksinya juga melayangkan beberapa poin usulan melalui surat terkait rasionalisasi anggaran, seperti biaya perjalanan kunjungan kerja yang mencapai angka lebih dari Rp 50 miliar.

Sebab menurut Hidayatullah anggaran yang cukup membengkak tersebut dikarenakan anggota dewan mencapai lebih 10 kali berkunjung keluar provinsi dalam setahun.

"Jauh lebih baik jika jumlah tersebut dihemat untuk perjalanan ke dalam provinsi saja," ujarnya. Apalagi menurutnya kondisi DPRD Sumut yang kini semakin menjadi sorotan masyarakat, karena cenderung sering tidak hadirnya wakil rakyat di kantor DPRD Sumut.

"Mengenai kunjungan ke luar provinsi kita usulkan pimpinan dewan untuk kembali menertibkan jadwalnya, misalnya kalaupun berangkat hanya sepertiga anggota dewan saja. Karena cenderung yang terlihat hampir semua anggota dewan tidak berada di kantor, sehingga ketika ada demo-demo massa tidak ada wakil rakyat yang menerima," katanya.

Hidayatullah juga menuturkan fraksinya mendesak rasionalisasi anggaran biaya reses untuk dikembalikan saja kepada jumlah anggaran pada APBD 2009.

Sementara itu terkait pengadaan mobil dinas yang disebut-sebut bakal kembali menelan anggaran uang rakyat mencapai Rp 15 miliar, untuk penambahan 60 unit mobil, Hidayatullah juga menegaskan fasilitas itu kurang rasional untuk diberikan kepada tiap-tiap anggota dewan.

Hidayatullah juga tak membantah  jika anggota DPRD Sumut hingga kini dinilai tidak bekerja maksimal. "Jika memang  wakil rakyat benar-benar bekerja maksimal, ya tidak masalah diberikan fasilitas mewah. Tapi faktanya? kerjanya apa? malah lebih banyak jalan-jalan ke luar daripada di dalam mengurusi rakyat," kata Hidayatullah.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Komisi C DPRD Sumut Kunjungan Luar Kota ke Kisaran

MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini komisi C melakukan kunjungan kerja ke luar kota, Selasa (5/4/2011) dan Rabu (6/4/2011) ke Kisaran.

Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian yang telah dicapai oleh UPT Samsat di daerah tersebut. "Kisaran kan merupakan UPT, dan ada beberapa UPT pembantu dan jaringannya, jadi kita lakukan kunjungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan target," kata Hidayatullah, anggota komisi C via telepon kepada www.tribun-medan.com, Selasa (5/4/2011).

Samsat yang juga bahagian dari Dinas pendapatan daerah (dispenda) menjadi target untuk membuktikan yang disampaikan Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang mengatakan capaian triwulan pertama masih 16 persen. "Jadi kita perlu lihat, apakah sesuai dengan target, atau dibawah atau bahkan overtarget," katanya.

Pada kesempatan itu, pertemuan selama dua hari akan diperoleh data signifikan kinerja Samsat setempat dalam peningkatan pelayanan. Karena samsat dibentuk untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.(afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Sopar Siburian Serahkan Bantuan Kemanusiaan Korban Banjir

MEDAN - Banjir yang menggenangi beberapa titik di Kota Medan mengakibatkan banyak kerugian masyarakat yang terkena dampak. Hal ini mengundang rasa simpatisan dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Anggota DPRD yang tergerak hatinya itu adalah, Sopar Siburian anggota komisi E. Ia akan menyerahkan sejumlah bantuan kemanusiaan kepada korban banjir di Padang Bulan Medan.

Seperti disampaikannya kepada www.tribun-medan.com ia akan menyerahkan bantuan kepada masyarakat di Padang Bulan, Selasa (5/4/2011). "Kita akan serahkan bantuan, namun jangan dilihat dari besar kecilnya," katanya.

Bantuan ini adalah spontanitas dari Sopar. Ia sangat prihatin terhadap masyarakat yang terkena banjir. Diharapkan, banjir yang terjadi bisa menjadi peringatan dan menyadarkan segala pihak, pentingnya pelestarian lingkungan.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Stand Depatemen Pertanian di PRSU Mengenalkan Insektisida BM Promax 75 SP

MEDAN - Stand Departemen Pertanian di PRSU juga mengenalkan insektisida BM Promax 75 SP. Insektisida ini berfungsi sebagai racun kontak dan lambung berbentuk tepung berwarna putih untuk mengendalikan hama ulat kantong pada tanaman kelapa sawit.

Juga ada ANTIROT F 95. Kegunaannya untuk menanggulangi gejala Kering Alur sadap (KAS) dan berbagai penyakit pada cabang dan batang lapuk disebabkan ja
mur Fusarium sp, penyakit Mouldy rot dan penyakit cabang.

Stand ini juga memberikan keterangan tentang prosedur permohonan Sertifikasi dan prosedur pengujian Laboratarium.

"Kita tetap layani untuk penjelasan tentang prosedur permohonan sertifikasi laboratorium," kata Jimmy Aditya Pinem, penjaga stand Departemen Pertanian di PRSU, Selasa (5/4/2011).
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Kopi Memberikan Kontribusi Besar di Sumut

MEDAN - Komoditas Perkebunan yang memberikan kontribusi besar di Sumut adalah kopi. Luas lahan kopi nasional.

"Kopi, dikembangkan 15 kabupaten dengan sentra produksinya di Dairi, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Pak-Pak Bharat dan Mandailing Natal," ujar Jimmy Aditya Pinem, penjaga stand Departemen Pertanian di PRSU, Selasa (5/4/2011).

Porsi terbesar pengelolaan komoditas karet di Sumatera Utara  adalah perkebunan rakyat seluas 376.075 Ha atau total 68,3 persen dari luas total perkebunan karet di Sumut. Dan
memberikan kontribusi produksi 59,50 persen, sedangkan perkebunan Negara 77,696 Ha dan perkebunan swasta 96,770 ha.

Unit pengelolaan karet di Sumut sebanyak 40 unit pengelolaan Crumb Rubber dengan kapasitas 5.000 ton /pertahun s/d 60.000 ton/ tahun dn 82 unit pengelolaan sheet.

Selain itu, komoditas kakao dengan luas areal 66.090 ha dengan total produksi 38.924 ton atau 58.86 persen total kakao di Sumut yang dikelola 66,701 KK petani. Harga jenis ini cenderung alami peningkatan dari Rp 9.790 s/d Rp 19.457 harga rata-rata di kabupeten dan Rp 11.040 hingga Rp 25.891 di tingkat provinsi. Juga ada kelapa yang mempunyai  luas arael 113.863 Ha dengan total produksi 95.768 ton kopra.

Komoditas primadona Sumut lainnya adalah kelapa sawit. Dengan luas areal 1.045.713 ha (392.721 ha Perkebunan Rakyat, Perkebunan Negara 299.604 Ha serta Perkebunan Swasta 353.721 Ha.(afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Mengenal Perkebunan Sumatera Utara di PRSU

MEDAN - Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) tidak saja ajang promosi bagi produsen, tapi sumber pengetahuan bagi warga, khususnya pelajar maupun mahasiswa.

Salah satunya adalah mempelajari apa dan bagaimana tentang kondisi perkebunan di Sumut.

Sebagai suatu provinsi terbesar pemasukan dibidang perkebunan, sudah sepantasnya diketahui secara luas at

au apa saja komoditi yang dihasilkan Sumut. Menurut Jimmy Aditya Pinem, penjaga stand Departemen Pertanian di PRSU, Selasa (5/4/2011) luas areal perkebunan Sumatera Utara 1.956.335 Ha Atau 27,34 persen dari luas Sumatera Utara. Atau memberikan kontribusi luas sebesar 9,99 persen dari luas perkebunan secara nasional (19,61 juta ha).

Sedangkan total produksi hingga 2009 mencapai 4.411.536 ton. Pinem mengatakan, peningkatan luas areal dan produksi perkebunan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah secara berkeadilan kepada petani perkebunan. Untuk itu, pengembangan agribisnis perkebunan yang dilakukan adalah "memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha".

Pengelolaan usaha perkebunan di Sumatera Utara tersebar pada 23 kabupaten dengan 23 jenis komoditi.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara di Jalan H M Jhoni "pindah" ke Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)

MEDAN - Museum Negeri  Provinsi Sumatera Utara  di Jalan H M Jhoni "pindah" ke Pekan  Raya Sumatera Utara (PRSU). Benda bersejarah dan wadah tradisional seperti Tagan  Kicik ( Karo) dan Osa-osa (Nias) bisa disaksikan di PRSU.

Mariono, seorang penjaga stand Museum Negeri di PRSU kepada  wartawan, Senin (4/4/2011) mengatakan, Tagan Kicik merupakan tempat sirih Suku  Karo. Suku yang terkenal suka makan sirih ini membuat bagian badan tagan kicik  terbuat dari bamboo. Sementara alas dan tutup terbu
at dari kayu. Dihiasi motif  Galumbang Sitepuken, dan Tapak Raja Sulaiman.

Sementara Osa-osa merupakan perangkat upacara adat Suku Nias yang  terbuat dari kayu.

Wujudnya seperti binatang raksasa berkaki empat dalam posisi  berdiri dengan mulut terbuka lebar. Lidah menjulur keluar, taring menonjol dan ekor  tegak keatas. Pada bagian bawah terdapat alat kelamin dan buah dada yang  menonjol. Osa-osa , kata Mariono pada masa lalu dipakai sebagai tempat memandu  pada upacara ritual.

Koleksi yang Dipamerkan             Selain kedua benda yang tergolong unik itu, Museum Negeri yang berada  di Jalan HM Jhoni, Medan tersebut memamerkan benda tradisional lain seperti  Rumbi. Alat  ini berfungsi sebagai tempat menyimpan perhiasan suku Nias. Terbuat  dari kayu. Pada bagian atas tutupnya terdapat ukiran berwujud babi.

Sahan. Tempat  obat suku Toba, terbuat dari tanduk yang diukir. Kambu-Kambu. Tempat perhiasan  Suku Nias. Terbuat dari rotan yang dibelah-belah.
Udes, tempat perhiasan Suku Simalungun, terbuat dari rotan. Ingan Tambar, tempat obat suku Karo, terbuat dari  kayu dengan ukiran manusia.

Embat-Embat, tempat tepung tawar Suku Melayu, terbuat dari perak.
Busan, tempat beras suku Karo. Terbuat  dari bambu dengan motif keret-keret  ketadu dan ipen-ipen.
Buli-buli. Tempat obat suku Pakpak, terbuat dari porselin dan  kayu.
Ingan tambar. Tempat ramuan obat Suku Karo. Terbuat dari porselin dan kayu  berbentuk manusia menunggang kuda.
Tabu-tabu, tempat air suku toba. Terbuat dari  labu berusia tua yang disimpan hingga kering dan dililit dengan pilinan rotan. Hombung Mini, tempat menyimpan perhiasan suku Toba, terbuat dari kayu. Juga ada Tambe, tempat air suku Karo terbuat dari bambo.
Ada juga photo yang dipajang, berupa photo masjid, istana dan makam.  Mariono menjelaskan, Museum Negeri diresmikan pada 1982 oleh Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Yoesoef. Namun peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden RI Ir Soekarno pada 1945.

"Koleksi pertama museum ini adalah Makara.  Makara ini Adalah Arca berwujud perpaduan ikan dan gajah. Ditengah mulutnya terdapat ragam hias berbentuk manusia. Inilah yang menyebabkan museum dinamakan gedung Arca," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

DPRD Sumut Kunjungi UGM Soal CPNS Nias

MEDAN - Sesuai agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Komisi A akan mengadakan kunjungan ke luar provinsi, Selasa (5/4/2011).

Ketika dikonfirmasi www.tribun-medan.com kepada seorang anggota Komisi A, Syamsul Hilal melalui pesan singkat, ia mengatakan kunjungan dilakukan ke Universitas Gajah Mada Jogjakarta.

Hal ini dilakukan untuk mempertanyakan masalah yang timbul saat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Nias beberapa tahun terakhir. Kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Nias sarat dengan masalah, jadi patut untuk dipertanyakan sebagai bahan pertimbangan di DPRD Sumatera Utara.

"Kita akan pertanyakan mekanisme dan kenemaran kecurangan yang dituduhkan kepada mereka," kata Syamsul.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Ikan Inpor dan Ikan Lokal Harus Bersinergi

MEDAN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, akan melakukan kunjungan ke Belawan untuk menyikapi tuntutan masyarakat terkait ikan inpor beberapa hari lalu.

Rombongan akan berangkat pukul 10.00 dari akntor DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (5/4/2011). "Kita akan lihat kenyataan di lapangan, apa sebenarnya permasalahannya," kata anggota komisi B, Brilian Muktar kepada www.tribun-medan.com.

Ia mengatakan bahwa Surat Keputusan menteri no 17 tahun 2010 memberi peluang terhadap impor. "Namun perlu ada perimbangan, jangan sampai ikan inpor membludak hingga mematikan nelayan lokal," katanya.

Jangan Sumatera Utara kebobolan dengan kesempatan yang diberikan SK Menteri tersebut. "Harus ditata dengan baik, agar kelangsungan usaha ekspor-inpor dan nelayan lokal tetap bersinergi," katanya. Karena menurut Brilian, ikan inpor bisa menjaga ketersediaan ikan di Sumatera Utara. Namun, ia tekankan agar perbandingan ikan inpor dengan ikan lokal harus sebading.(afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

PNS akan Dikuliahkan ke Luar Negeri

MEDAN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berencana mengkuliahkan pegawai negeri sipil (PNS) di Sumut untuk mengambil jenjang S2 di luar negeri. Program yang direncanakan berjalan pada tahun anggaran 2012 ini akan memberangkatkan satu orang PNS dari 33 kabupaten/kota di Sumut dan dua orang dari Pemprov Sumut.

 "Kita akan membuat kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota agar mereka ini difungsikan di kabupaten/kota. Ini mudah-mudahan menjadi perbaikan birokrasi atau reformasi birokrasi," ujar Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumut di Aula Martabe Kator Gubernur Sumut di Medan, Senin (4/4/2011).

PNS yang akan dikuliahkan ke luar negeri ini berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Sumut merencanakan tiga negara tempat belajar PNS yakni, Australia, Jepang dan Amerika Serikat. Biaya kuliah PNS ini sebesar 75 % menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dan 25 % lagi ditanggung oleh Pemprov Sumut.

Sedangkan PNS yang berasal dari Pemprov Sumut sepenuhnya ditanggung Pemprov Sumut. Besar anggaran yang dibutuhkkan, ujar Gatot, sekitar Rp 250 juta hingga kuliah selesai. "Tapi dengan begini pemkab sudah mendapat birokrasi yang berkualitas," ujar Gatot.

Selain pengiriman PNS, Pemprov Sumut pada tahun anggaran 2012, juga membuat program perumahan murah dan layak bagi masyarakat.

Program ini ditargetkan mampu membangunh 10.000 unit rumah yang tersebar di kabupaten/kota dengan harga berkisar antara Rp5-10 juta. Keseluruhan anggaran pembangunan rumah ini akan menjadi tanggungjawab Pemprov Sumut."Kita akan bekerja sama dengan Kodam I Bukit Barisan. Kodamlah yang akan mengeksekusi program itu," ujar Gatot. 

Program ini akan menjadi salah satu pokok bahasan dalam Musrenbang Sumut yang dimulai kemarin hingga lusa. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Chaidir Ritonga mengharapkan, musrenbang bisa menjadi titik awal menetapkan prioritas pembangunan Sumut ke depan
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Gedung Paripurna DPRD Sumut Diharapkan Siap Tahun Ini

MEDAN, ‎​Gedung paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Imam Bonjol Medan, mulai dirubuhkan sejak Senin (4/4). Unsur pimpinan DPRD Sumut berharap pembangunan gedung baru akan selesai tahun ini juga.

"Harapan kami seperti itu agar semakin menunjang efektifitas kinerja anggota dewan," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Chaidir Ritonga menjawab wartawan di Gedung DPRD Sumatera Utara jalan Imam Bonjol Medan, Senin (4/4).

Chaidir membenarkan bahwa
perubuhan tersebut sudah melalui mekanisme yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Sumut melalui konsultasi sebelumnya dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Sumut (Setdaprovsu) dan kantor pelelangan negara.

Seperti yang diinformasikan
sebelumnya, sebutnya, Haryanto Tan ditetapkan pemenang lelangperubuhan, Selasa (29/3), dengan ketentuan menyetor Rp 179 juta ke kas daerah Setdaprovsu, dimana pemenang berhak menjual bahan-bahan material sisa bangunan gedung tersebut.

Haryanto Tan ditugaskan merubuhkan seluruh bentuk bangunan gedung paripurna tersebut hingga 14 Mei 2011, dimana dalam kegiatan perubuhannya, diwajibkan memeliharan kenyamanan dan keamanan dalam hal pelaksanaan tugas-tugas anggota dewan.

"Kepada kita hanya sebagai laporan, artinya tidak ada sama sekali campur tangan kita soal perubuhan maupun pembangunannya. Jadi semuanya tergantung kontrak yang disepakati Sekretariat DPRD Sumut dengan PT Jaya Konstruksi," kata Chaidir.

Sekretaris DPRD Sumut, Randiman Tarigan menyebutkan, pembangunan gedung paripurna itu, pasti dilakukan tahun ini, dimana kegiatan pembangunannya merupakan satu bagian perjanjian dengan pembangunan gedung kantor yang sudah ditempati anggota dewan sejak September 2010. Soal kapan siapnya, menurut mantan Kadis Pendapatan Kota Medan ini, adalah sepenuhnya ditangan PT Jaya Konstruksi. "Soal itu, mereka yang tahu, kita hanya menyiapkan pembiayaannya dan penyelesaian perubuhan gedung paripurna ini," katanya.

Sebelumnya, Project Manager PT Jaya Konstruksi untuk pembangunan gedung DPRD
Sumut, Sapril mengatakan, perusahaannya sebenarnya hanya menunggu kesiapan perubuhan gedung paripurna tersebut. Selanjunya, pihaknya akan melanjutkan pembangunannya sesuai kesepakatan kontrak.

Seyogianya, pembangunan gedung tempat para wakil rakyat bersidang itu, dimulai Mei 2010.

Kemudian, pembangunannya dijadwalkan lagi dimulai November 2010. Belum dibongkarnya gedung paripurna lama, menjadi alasan yang mengemuka mengapa pembangunannya baru dilakukan saat ini.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Kisruh Tanah di Asahan BPN-PTPN 3 Terindikasi Bersekongkol

MEDAN, ‎​Komisi A DPRD Kabupaten Asahan mencurigai telah terjadi persekongkolan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan PT Pekebunan Nusantara (PTPN) 3 soal kepemilikan tanah di kebun Sei Silau, Kabupaten Asahan, Sumut.

Pasalnya telah terjadi perbedaan data ukuran luas tanah menjadi 6.575,99 ha atau selisih lebih 900ha dari data pengukuran lama 5.630 ha. Baik BPN dan PTPN 3 sama-sama berpendapat bahwa selisih lebih tanah itu adalah milik PTPN 3.

Anehnya, selisih lebih 900 ha tanah tersebut diklaim PTPN 3 sudah masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU). Sementara HGU-nya sendiri belum keluar atau masih dalam proses pengurusan. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Asahan, BPN Sumut dan BPN Asahan dengan Komisi A DPRD Provinsi Sumut di Gedung DPRD Sumatera Utara Jl Imam Bonjol Medan, Senin (4/4).

Menurut Kasi Sengketa Kanwil BPN Sumut Masniari menyebutkan, jumlah luas tanah 6.575,99 hatersebut didapat setelah tanah rendahan, yang dulunya tidak diukur, masuk dalam pengukuran baru. "Batas-batasnya sama seperti ukuran lama, namun setelah tanah rendahan masuk dalam ukuranbaru, maka luas tanahnya bertambah," ujarnya.

Kepala BPN Asahan,  Ali Rintop Siregar juga membenarkan bertambahnya luas tanah tersebut.

"Kami hanya berwenang menangangi luas tanah 10 ha, jadi di atas 10 ha wewenang BPN tingkatpropinsi. Kami kira pendapat dari BPN Provinsi tadi sudah mewakili kami," kata Siregar.

Namun menurut Ketua Komisi A  Asahan, Bun Yaddin, apa yang disampaikan BPN tersebut belum mencerminkan kebenaran. Pasalnya tanah sekitar 900 ha yang diklaim PTPN 3 sebagai miliknya tersebut, sudah lama diusahai masyarakat. "Kenapa setelah masyarakat lama mengusahai tanah 900 ha itu, tiba-tiba PTPN mau merebutnya," tanya Bun Yaddin.

Anggota Komisi A Syamsul Qodri dari Fraksi PKS menambahkan, PTPN 3 yang menyebutkan HGU baru atas luasan tanah 6.575,99 ha tersebut sudah keluar, adalah sikap arogan dan membodoh-bodohi masyarakat. "Atau kejelasannya kita tanyakan ke BPN Sumut," katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota komisi lainnya, Jonner Sinaga dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Luas selisih lebih 900 ha itu berada di 7 desa dan hampir seluruhnya masyarakat hidup dari pengusahaan tanah itu. Artinya dengan kondisi ini, 7 desa ini lah yang mau dilahap PTPN 3," katanya.

Masniari mengakui, PTPN 3 sudah memohonkan penerbitan HGU yang baru seluas 6.575,99 ha. Namun hingga saat ini, HGU tersebut belum keluar menyusul masih adanya tuntutan masyarakat dan sengketa di pengadilan. "HGU nya belum memang belum keluar," katanya.

Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi A Hasbullah Hadi bersama Wakil Ketua Sonny Firdaus dan Sekretaris Isma Fadly Pulungan ini, juga terungkap tindakan sepihak penguasaan tanah milik kelompok tani oleh PTPN 4 seluas sekitar 300 ha di Desa Suka Makmur Huta Bagasan Kecamatan Bandar Mandoge.

Kemudian soal penguasaan tanah seluas sekitar 650 ha oleh PT Jaya Baru Pratama, dimana perusahan ini mengklaim telah memiliki HGU. Padahal menurut Bun Yaddin, status tanah adalah sertifikat  yang dipecah-pecah menjadi 324 sertifikat hak milik.

"Artinya, kepemilikan tanah oleh 11 perusahaan, antara lain PTPN 3, PTPN 4, Jaya Baru Pratama, PTCSIL, PT Inti Palem Sumatera, Scofindo, Jarsuparlin Jaya, Caratia Sijabut, Efendi Taswid, masih bermasalah dengan masyarakat," katanya.

Rapat dengar pendapat tersebut belum membuahkan kesimpulan. "Kita masih terus mendalami permasalahan ini. Karenanya, kita akan mem-follow up pertemuan ini dan mengagendakannya secepat mungkin," kata Isma Fadly.

Untuk pertemuan nanti, kata politisi Partai Golkar ini, pihaknya akan memanggil PTPN 3, Kepala Kanwil BPN Sumut, Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Kepolisian Daerah Sumut. Bahkan Anggota Komisi A Syamsul Hilal mengusulkan agar Gubsu, Pangdam I/BB dan Bupati Asahan, juga dipanggil. "Ini adalah persoalan rakyat, kita ingin komitmen dari para pemimpin di Sumut ini untuk mengatakan yang benar terkait kepentingan rakyat," kata politisi senior PDI Perjuangan ini.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT