BRILIAN MOKTAR: POLISI DIHARAPKAN SEGERA UNGKAP KASUS PEMBUNUHAN SADIS

MEDAN, ‎​Jajaran Kepolisian Resor Kota Medan diharapkan dapat segera mengungkap kasus pembunuhan sadis yang menewaskan pasangan suami istri Kho Wie To (34) dan Dora Halim (30) yang terjadi Selasa (29/3) malam.

"Selaku anggota DPRD kita sangat berharap kasus pembunuhan sadis ini dapat segera diungkap aparat kepolisian," ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Kota Medan Brilian Moktar di Medan, Rabu (30/3).

Pasangan suami istri Kho Wie To alias Awi dan Dora Halim tewas di tempat setelah ditembak sekelompok orang tidak dikenal ketika memarkirkan mobil di garasi rumahnya di Jalan Akasia I No. 50, Kelurahan Durian Medan Timur, Kota Medan, Selasa (29/3) malam sekitar pukul 21.30 WIB.

Pengasuh anaknya, Ani (20) yang juga berada di dalam mobil mengalami luka tembak di lutut, putranya Cristovin (3) mengalami luka tembak di bagian betis, sementara putrinya Patrisia (5) tidak mengalami cedera.

Jenazah pasangan pengusaha gudang ikan di Belawan itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Columbia Asia di Jalan Listrik Medan, demikian juga dengan pengasuh dan anak mereka yang mengalami luka tembak.

Di Lokasi kejadian, petugas kepolisian dilaporkan menemukan 25 butir selongsong peluru dari senjata jenis FN.

Brilian Moktar mengatakan, kasus pembunuhan dengan senjata api yang menimpa pasangan suami istri itu merupakan yang ketiga yang terjadi di wilayah hukum Polresta Medan kurang dalam setahun terakhir. Dua kasus lainnya yakni kasus perampokan di Bank CIMB Niaga dan kasus penyerangan terhadap Mapolsek Hamparan Perak dan menewaskan aparat kepolisian.

Ia juga menduga peristiwa tersebut bukan kasus perampokan dan lebih merupakan kasus yang berlatar belakang dendam atau persaingan bisnis. "Karena tidak ada barang-barang berharga milik korban yang hilang," katanya.

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu menilai kasus pembunuhan itu terbilang sangat sadis karena di tubuh kedua korban ditemukan masing-masing 21 dan sembilan lubang peluru. "Saat menjenguk di Rumah Sakit Columbia saya melihat 21 lubang peluru di tubuh Awi dan sembilan di tubuh Dora," ujarnya.

Brilian Moktar berharap kasus tersebut dapat segera diungkap. "Sebagai anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Medan sekaligus sebagai kerabat korban, saya berharap kasus ini dapat diungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pihak-pihak yang memiliki informasi juga diharapkan dapat menyampaikannya kepada aparat kepolisian," katanya.

Pada kesempatan itu ia juga meminta Polda Sumut dan juga Polresta Medan kembali mengaktifkan razia rutin senjjata api dan senjata tajam untuk memberi rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Ia juga berharap kegiatan patroli dengan menggunakan sepeda motor seperti yang beberapa waktu lalu pernah dilakukan aparat Satuan Brimob Polda Sumut kembali digalakkan untuk menambah rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Sementara Pemerintah Kota Medan dan juga pemerintah kabupaten/kota di Sumut diharapkan dapat membantu aparat kepolisian, termasuk menyangkut dana oprasional.     "Kota Medan sebagai ibu kota provinsi merupakan baromoter keamanan di daerah ini. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini kembali terulang, sehingga orang takut datang ke Sumut ini," katanya.

Menurut anggota Komisi B DPRD Sumut itu, rasa aman merupakan salah satu faktor terpenting yang menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang berniat datang ke suatu daerah.

"Bagaimana mungkin orang mau datang untuk berinvestasi atau sekadar berwisata ke Sumut kalau kondisinya tidak aman. Harapan kita, semua ini menjadi perhatian utama oleh semua pihak," ujar Brilian Moktar.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Musrembang Sumatera Utara Hadirkan Sembilan Menteri

MEDAN, ‎​Perencanaan pembangunan tahun 2012 diperkirakan tidak akan muncul lagi ketidak rapian dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Sebab melalui musrembang secara provinsi akan dilakukan dengan menghadirkan sembilan kementerian secara serentak.

"Dalam musrembang akan kita tetapkan usulan yang akan dimajukan dalam penyusunan APBD tahun 2012 nantinya," kata Kepala Badan Pendapatan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis di Medan, Rabu (30/3).

Musrembang setingkat provinsi dilakukan setelah musrembang tingkat desa hingga kabupaten/kota dilakukan. Sehingga di musrembang nantinya akan diperoleh masukan-masukan dari setiap kabupaten kota. Di mana dan apa saja yang harus dibangun pada tahun 2012.

Musrembang akan dibuka pada tanggal 4 April 2012 di Aula Martabe kantor Gubernur Sumatera Utara. "Pada acara pembukaan ini, kesembilan menteri akan memberikan informasi mengenai program-program pembangunan secara nasional untuk tahun 2012," kata Riadil.

Setelah mendapat informasi dari ketujuh kementerian yang diundang, maka Pemprov Sumut akan memiliki gambaran tentang rencana pembangunan tahun 2012. "Usulan untuk APBD akan diusulkan dalam musrembang, kita upayakan tidak ada lagi di luar musrembang. Kecuali ada peristiwa atau kebutuhan yang sangat mendesak," katanya.

Sembilan kementerian yang akan hadir yaitu kementerian Bapenas, Kemendagri, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan. Serta akan dihadiri sekitar 400 orang perserta musrembang.

Sedangkan hari kedua dan ketiga, akan dilaksanakan di Sidang Tiara Convention. Pelaksanaan musrembang merupakan pengamalan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004.

Dalam musrembang kali ini, dipatikan akan memunculkan paradigma baru. Supaya betul-betul menciptakan suasana baru dalam menjalankan roda pemerintahan yang memiliki siklus yang beruntun.

Seluruh anggota DPRD Sumatera Utara akan diundang dalam musrembang, dan anggoata DPD RI asal Sumatera Utara. "Kita tidak ingin musrembang hanya cakap-cakap," kata Riadil.

Dia mencontohkan fokus pembangunan tahun 2012 mengenai infrastruktur jalan. Pada tahun 2011 alokasi anggaran untuk jalan hanya Rp 850 miliar. Riadil mengharapkan tahun 2012 harus didongkrak ingga menembus minimla Rp 1 Triliun. "Meski untuk memperoleh jalan kondisi mantap di Sumatera Utara seharusnya Rp 1,2 triliun. Tentu ini akan sangat memudahkan pembangunan ditahun berikutnya nantinya," katanya.

Dan hal lain yang akan diperjuangkan adalah terkait visi misi gubernur Sumatera Utara. Karena itu, akan dibahas secara terbuka dalam musrembang. Media massa juga turut diundang dalam memberikan usulan dan saran untuk pembangunan Sumatera Utara.

"Kami mengundang seluruh pimpinan media ikut terlibat dalam diskusi, bukan hanya sekedar peliputan saja," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Asosiasi Ekspor-Impor dan Pedagang Ikan Gabion Minta 72 Kontainer Dilepas

MEDAN, Sekitar 30-an massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Asosiasi Ekspor-impor dan Pedagang Ikan Gabion mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (30/3).

Dalam aksi yang dipimpin Syahrial tersebut, mereka meminta agar 72 kontainer ikan inpor yang tertahan di lapangan penumpukan kontainer pelabuhan belawan segera dikeluarkan. "Jika ikan inpor dilarang, harga ikan melonjak," teriak Syahrial menggunakan pengeras suara.

Mereka sangat keberatan dengan penahanan 72 kontainer tersebut. Karena mengakibatkan naiknya harga ikan lokal.

Para buruh dibagian bongkar muatan juga terpaksa dirumahkan. Sehingga mereka tidak akan digaji.

"Kami juga butuh makan, kenapa kami dirumahkan," teriak seseorang dari kerumunan massa yang disambut dengan jawaban teman-temannya 'betul'.

Anshoruddin seorang pengusaha inpor ikan yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan aksi, mengatakan kekawatirannya jika ikan dalam kontainer tidak juga dipasarkan. "Sudah lebih 10 hari, jadi kami tidak bisa jamin kualitasnya jika berlama-lama lagi," katanya. Sehingga keputusan Fadel Muhammad dianggap tidak berkekuatan, karena yang berhak melakukan penolakan barang inpor adalah bea cukai.

Mereka juga mengancam jika dalam tiga hari ikan inpor itu tidak dikeluarkan, maka pengusaha dan karyawan serta para pedagang ikan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. "Jangan karena ada gesekan antar elit politik di pusat, kami yang dikorbankan, serunya.

Kepatuhan terhadap peraturan yang ada mereka jamin. Namun, jika dalam permen 17 Mei 2010 agar diperbolehkan untuk impor sesuai permen tersebut.

Tudingan terhadap kementeri perikanan dan kelautan mengambil keputusan karena bisikan oknum tertentu. Sehingga mengambil keputusan untuk menolak 72 ikan import tersebut.

Kehadiran massa ini, diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Chaidir Ritonga.

Chaidir mengatakan, akan tetap mengupayakan melakukan komunikasi dengan kementerian. Supaya dalam penetuan keputusan ke depan jangan malah merugikan masyarakat dan pengusaha.

"Jadi ini sudah kita tampung, kami harap pedagang tetap sabar," katanya. Karena menurutnya, ikan inport diberlakukan karena nelayan lokal tidak diberdayakan.

Setelah mendengar penjelasan dari politisi Golkar tersebut, massa pun membubarkan diri dengan tertip.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Nikmatnya Jadi Anggota DPRD Sumatera Utara

*Triliunan Uang Rakyat Untuk Pelesiran

MEDAN, ‎​Suasana gedung DPRD Sumatera Utara yang selalu sunyi sepi belakangan sudah menjadi hal yang biasa, seperti pantauan wartawan beberapa minggu terakhir.

Kemana semua anggota dewannya?, salah seorang staf langsung memaparkan Komisi A kunjungan ke Jakarta, Komisi E ke Manado, ada yang ke Surabaya, bahkan ada pula Komisi yang disebutkan melakukan kunjungan hingga ke negeri China.

Usut punya usut ternyata 'pelesiran' anggota DPRD Sumut ini memang dibiayai oleh uang rakyat. Pantauan wartawan dalam APBD tertera total alokasi anggaran uang rakyat, untuk biaya kunjungan dewan pertahunnya mencapai angka Rp 50 miliar lebih.

Tentunya dalih perjalanan dikatakan untuk mengurusi kepentingan rakyat Sumut. "Untuk apa terus di kantor, tugas wakil rakyat itu bukan terus-terusan harus berkantor, tapi ke daerah, kepemerintah pusat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat" demikian salah seorang wakil rakyat, jika ditanya kenapa jarang terlihat ngantor di gedung DPRD Sumut.

Banyak juga anggota DPRD Sumut, yang terkesan mengambil kesempatan ingin menyalurkan hobi 'travelling'. Memang dengan memanfaatkan puluhan miliar anggaran tersebut anggota DPRD Sumut memiliki program lengkap ke sejumlah tempat wisata atau pun daerah eksotik untuk melakukan kunjungan kerja atas nama dewan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Petualangan ini mengambil judul  koordinasi atau konsultasi di luar daerah atau pun dalam daerah. Maksud di dalam daerah, adalah kunjungan ke daerah-daerah di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara, sedangkan ke luar daerah adalah berkunjung ke berbagai provinsi di Indonesia.

Catatan wartawan di gedung DPRD Sumut, Pulau Bali dan Pulau Batam serta DKI Jakarta menjadi tujuan paling sering dikunjungi wakil rakyat di DPRD Sumut.

Berikut ulasan anggaran yang dinikmati anggota DPRDSU dengan dalih tugas ke luar daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar.

Jumlah Rp 3,6 miliar dialokasikan untuk 100 anggota DPRD Sumut plus sekretariat DPRD yang juga pegawai negeri sipil (PNS).

Sifat koordinasi dan konsultasi ini merupakan kegiatan DPRD untuk melakukan kunjungan ke Depdagri atau DPR RI atau kementerian di DKI Jakarta.

Sedangkan anggaran dalam daerah juga telah dialokasikan sebesar Rp 2,6 miliar. Jumlah itu belum termasuk anggaran reses sebesar Rp 12,086 miliar dan dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun. APBD juga menyiapkan Rp 8,6 miliar untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD termasuk juga eselon II, III dan IV dan pegawai non PNS di lingkungan DPRD Sumut.

Berikutnya, anggota dewan juga masih memiliki "judul' untuk plesiran yakni peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan alokasi anggaran Rp 2,132 miliar.

Kemudian ada lagi alokasi anggaran untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah bersama komisi A, B, C, D, E plus lintas komisi. Jumlah angka untuk kunjungan komisi dan lintas komisi yakni Rp 8,190 miliar.

Uang rakyat juga disiapkan untuk peningkatan wawasan pimpinan dan anggota DPRD dengan nilai Rp 9,495 miliar. Judul untuk peningkatan wawasan ini berbeda-beda antara pimpinan, ketua fraksi dan ketua komisi, wakil ketua fraksi dan wakil ketua komisi.  

Untuk sekretaris fraksi, sekretaris komisi dan anggota biasa juga tetap diakomidir di dalam anggaran.

APBD juga menyiapkan anggaran untuk pimpinan dan anggota badan musyawarah. Tugas Badan Musyawarah ini menyiapkan jadwal dewan satu bulan di depan dan untuk merancang rapat bulanan itu disediakan anggaran Rp 1,479 miliar.

Uang rakyat juga masih "dihamburkan" sebesar Rp 1,3 miliar untuk koordinasi dan konsultasi Badan Musyawarah.

Selain anggaran yang berkaitan dengan pelesiran, alokasi anggaran dari uang rakyat juga masih dialirkan untuk seluruh panitia anggaran dewan agar mengetahui pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp 1,11 miliar. Tujuan Panitia Anggaran (Panggar) adalah untuk menyediakan dan memahami serta piawai menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Untuk membahas rancangan peraturan perundang-undangan, juga masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,139 miliar dan ditambah Rp 569 juta lagi untuk koordinasi dan kerjasama membahas permasalahan perundang-undangan.

Jadi total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi aktifitas anggota DPRD Sumut diperkirakan mencapai angka Rp 53,28 miliar.

Namun dari jumlah tersebut, juga masih tertera jumlah lainnya, karena anggota dewan juga membutuhkan dana untuk rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan nilai Rp 2,676 miliar yang digunakan untuk makan dan minum.

Disebutkan jenis rapat yang menggunakan uang rakyat dari rapat pimpinan, rapat komisi, rapat Panmus, rapat panggar, rapat pansus, rapat BKD, rapat pimpinan dengan fraksi dan rapat pimpinan dengan komisi, terkecuali rapat partai yang dilakukan di fraksi.

Total keseluruhan anggaran yang harus dialokasikan  di luar honor anggota DPRD Sumut, sebesar Rp 55,908 miliar.

Sesungguhnya, jika ditanya personal anggota DPRD masing-masing mengatakan sudah mulai gerah dengan kondisi ini. Karena waktu yang dihabiskan di luar daerah sudah terlalu banyak. "Aspirasi masyarakat juga kurang terserap jika banyak kunjungan ke luar provinsi," kata seorang anggota DPRD.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Anggota DPRD Sumut Bergelimang Fasilitas Mewah

*60 Mobil Dinas Segera Dibagi-bagi

MEDAN, ‎​Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara kini semakin bergelimang kemewahan terutama dalam fasilitas. Yang kesemuanya itu diambil dari uang rakyat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut.

Setelah menempati gedung baru senilai Rp 181 miliar, ternyata belum serta merta dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota DPRD Sumut.

Sebanyak 60 unit mobil dinas segera dibagi untuk anggota dewan, sehingga 100 anggota dewan secara keseluruhan akan mendapat fasilitas tersebut. Jika sebelumnya hanya tingkat pimpinan saja yang mendapat fasilitas mobil dinas, mulai tahun ini seluruh anggota DPRD Sumut akan menggunakan kenderaan dinas yang pengadaannya dibiayai uang rakyat.

Informasi diperoleh wartawan, Selasa (29/03), sebanyak 60 mobil Kijang Inova ini dibeli menggunakan dana APBD Sumut sebesar Rp 15 miliar, dengan asumsi anggaran untuk satu mobil sebesar Rp 250 juta.

Ketua DPRD Sumut, H Saleh Bangun, ketika dikonfirmasi membenarkan perihal mobil dinas tersebut. Menurutnya, pengadaan mobil itu atas usulan anggota dewan yang disampaikan kepada pimpinan dewan.

Di tahun-tahun sebelumnya hanya alat kelengkapan dewan terdiri dari Ketua dan Sekretaris Fraksi, Ketua dan Sekretaris Komisi, Ketua BKD, Ketua dan Sekretaris Badan Anggaran, Ketua dan Sekretaris Badan Musyawarah (Banmus), Ketua BKD, serta ketua dan wakil-wakil ketua DPRD yang mendapat jatah mobil dinas, yang jumlahnya hampir mencapai 45 orang.

"Kita sudah konsultasi ke Depdagri dan disetujui, dengan syarat disesuaikan dengan keuangan daerah," ujar Saleh Bangun.

Saat ditanya apakah fasilitas mobil dinas tersebut memang merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh anggota DPRD Sumut, Saleh Bangun membenarkannya. "Apa salahnya, karena fasilitas inikan memang untuk menunjang kinerja wakil rakyat. Apalagi telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran," ujarnya.

Di tempat terpisah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut, Drs Randiman Tarigan memaparkan 60 mobil dinas itu, dua diantaranya akan ditempatkan di perwakilan Pemprov Sumut di Mess Jalan Jambu Jakarta.

"Selebihnya 58 unit, akan dimiliki tiap-tiap anggota dewan," ujar Randiman.

Dia membenarkan pengadaan 60 mobil dinas Kijang Inova ini mengambil dana dari APBD Sumut sebesar Rp 15 miliar, namun segala kerusakan, biaya bahan bakar dan asuransi menjadi tanggungjawab penuh pemakainya.

"Istilahnya pinjam pakailah. Segala kerusakan, minyak dan supir ditanggung oleh masing-masing anggota dewan yang mendapatkan mobil dinas tersebut," ujar Randiman Tarigan.

Semula sempat terjadi penawaran bahwa mobil dinas yang akan dibeli adalah merk Izusu Panther. Namun dengan berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan anggaran akhirnya disepakati menggunakan Kijang Inova.

Selain itu anggota DPRD Sumut juga akan dinyamankan dengan fasilitas mewah saat rapat paripurna.

"Kemungkinan bulan April ini, akan mulai dibangun gedung paripurna," kata Syahrul BA, Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut.

Gedung rapat paripurna lama yang berada disamping gedung baru, menurut Syahrul akan segera dirubuhkan.

"Kemungkinan 4 April mulai dirubuhkan," kata Syahrul. Karena, lanjut Syahrul telah didapat pemenang tender pada pelaksanaan lelang yang digelar, Selasa (29/03) dan diikuti 60 peserta.

Pada proses pelelangan dicapai kesepakatan dengan nilai lelang Rp 179 juta yang akan disetor ke kas daerah.

"Jadi setelah proses perubuhan akan langsung dibangun gedung baru yang diperuntukkan sebagai ruang paripurna anggota DPRD Sumut," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Ketua DPRD Sumut: Gatot Sebagai Plt Gubsu Harus Konsultasi ke Depdagri Ganti Pejabat

MEDAN, Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun menyatakan, Gatot Pujo Nugroho dihunjuk sebagai Plt (Pelaksana tugas) Gubernur Sumatera Utara bukan Penjabat Gubernur Sumatera Utara, sesuai surat Keppres Nomor 15/P tahun 2011 yang diserahkan Sekretaris Kementrian Dalam Negeri, pasca dinonaktifnya H Syamsul Arifin sebagai Guberbur Provinsi Sumatera Utara.

Selasa (29/3) di ruang kerjanya gedung DPRD Sumut, ia menanggapi terkait adanya isu tentang Gatot Pujo
Nugroho dihunjuk sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara, bukan Plt Gubernur Sumatera Utara.

Dari surat Keppres itu, lanjut Saleh Bangun, tertera dalam Keppres Nomor 15/P tahun 2011 berbunyi memberhentikan sementara H Syamsul Arifin SE sebagai Gubernur Sumut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, Wagub Gatot Pujo Nugroho melaksanakan tugas dan kewajiban Gubsu sebagai Plt."Saya sudah perhatian surat itu, ternyata Gatot Pujo Nugroho bukan sebagai penjabat tapi Plt Gubernur Sumatera Utara. Jika dihunjuk sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara, harus diparipurnakan di DPRD Sumut, tapi kalau menjadi Plt Gubsu hanya melalui surat Keppres," katanya lagi.

Dengan jabatan Plt Gubsu, kata Saleh Bangun dari Partai Demokrat itu, Plt Gubsu tidak memiliki wewenang dalam mengambil ataupun membuat kebijakan, termasuk melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pempropsu.

"Kalaupun ingin melakukan evaluasi atau mereposisi pejabat-pejabat SKPD di lingkungan Pempropsu, Gatot Pijonugroho selaku Plt Gubsu harus melakukan konsultasi lebih dahulu ke Kementrian Departemen Dalam Negeri. Ini sudah diatur dalam UU. Jadi tidak bias sesuka hati," katanya lagi.

Diisinggung adanya isu bahwa Gatot Pujonugroho mengganggap sebagai penjabat, Saleh mengatakan, perlu ditelusuri kebenaran dari isu tersebut, karena seorang Gatot yang pintar dan mengerti UU, tidak mungkin berpikiran seperti itu.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

153 Kasus Perkosaan Terhadap Anak di Sumut Sangat Tinggi Tahun 2010–Maret 2011

MEDAN, Fungsionaris KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan KPAI Daerah Sumut berdelegasi ke DPRD Sumut, Selasa (29/3/2011) menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap tingginya kasus pemerkosaan, trafiking (penjualan), kekerasan terhadap anak di Sumut, karena berdasarkan catatan KPAID Sumut sejak tahun 2010–Maret 2011, sedikitnya 153 kasus anak ditangani KPAID Sumut.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPAI Latifah Iskandar, Arnisah Fona, Afong Herlina, Ketua KPAID Sumut Drs M Zahrin Piliang, Elfi Andriani, Muslim Harahap dihadapan kaukus Perempuan DPRD Sumut Dra Ristiawati, Hj Rahmiana Delima Pulungan, Rooslynda Marpaung dan Hj Helmiati, Selasa (29/3) di DPRD Sumut. "Provinsi Sumut termasuk  salah satu daerah yang memiliki angka tertinggi  terjadinya aksi kekerasan,pemerkosaan,  pelecehan seksual dan perdagangan terhadap anak, sehingga pihaknya sangat berharap agar anggota Dewan  memiliki komitmen dan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di Indonesia, terutama Sumut," ujar Latifah.

Bahkan, tingkat kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak di Sumut sudah dalam tahap merah atau sangat mengkhawatirkan, terutama di Kabupaten Langkat, Kota Medan dan Labuhanbatu baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Termasuk Kota Tanjungbalai yang dikenal sebagai tempat trafiking (penjualan) anak.

Berdasarkan hasil investigasi KPAI, tingkat kekerasan dan perdagangan terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya cenderung meningkat. Dihimbau kepada seluruh pejabat eksekutif, legislatif dan aparat keamanan agar pro aktif memberikan perlindungan terhadap anak dari aksi kekerasan, pelecehan dan perdagangan.

"Jika hal ini dibiarkan dan tidak ada upaya pencegahan dari aparat, diyakini kedepan bangsa Indonesia akan lost generation (kehilangan generasi). Mari kita semuanya untuk mengkampanyekan ke masyarakat bahwasanya setiap aksi kekerasan dan pelecehan terhadap anak merupakan perbuatan yang tercela atau memalukan," katanya.

Sementara itu, Ketua KPAID Sumut Drs M Zahrin Piling dalam laporannya mengungkapkan bahwa Januari 2010 hingga Maret 2011, tingkat perkosaan dan kekerasan terhadap anak sudah mencapai 153 kasus dan angka tertinggi berada pada kasus pekosaan dibawah umur yang dilakukan ayah kandung dan oknum lainnya.

Anggota Perempuan DPRD Sumut  Rahmiana Delima Pulungan (F-PPRN), Dra Ristiawai (FP Demokrat), Rooslynda Marpaung (F-PPRN) dan Hj Helmiati (FP Golkar) berjanji akan berupaya memperjuangkan dibentuknya Perda untuk melindungi anak dari aksi kekerasan dan pelecehan seksual, apalagi tingkat kekerasan dan perdagangan terhadap anak di Sumut masih kerap terjadi dan sudah mengkhawatirkan.

Rahmiana bahkan mencontohkan kasus anak yang terjadi di Kabupaten Simalungun sudah tidak malu-malu lagi menggunakan jarum suntik, "ngelem" di jalanan maupun sejenisnya, sehingga tidak mengherankan, di daerah itu ada ditemukan salah seorang anak sudah terjangkit virus HIV/AIDS yang perlu segera ditangani secara serius.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Perkembunan Sawit Belum Berkontribusi Kepada Rakyat Sekitar

MEDAN, ‎​Anggota DPRD Sumatera Utara, Brilian Mochtar mengatakan bahwa kondisi perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia khususnya di Sumatera Utara memang membanggakan jika dilihat dari keunggulan komoditinya.

Namun tak dipungkiri, besarnya devisa yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawit tidak dirasakan masyarakat sekitar perkebunan. Yang merasakan justru pemerintah pusat. Sehingga masyarakata di sekitar perkebunan khususnya di Sumatera Utara tidak merasakan manfaat besarnya hasil tersebut.

"Masyarakat sekitar hanya menjadi pekerja kasar saja, bahkan tenaga kerja banyak yang dibawa dari luar wilayah," kata Brilian di ruang kerjanya, Selasa (29/3). Sehingga masyarakat yang berada disekitar peekebunan kelapa sawit.

Brilian mengatakan yang layak disalahkan adalah pemerintah pusat. Dengan adanya ribuan hektar perkebunan di Sumatera Utara, belum memberikan kontribusi yang banyak ke provinsi tersebut.

Ke depan, diharapkan perolehan devisa yang besar rakyat dapat menikamtinya. "Namun perusahaan perkebuanan jangan malah mengkotak-kotakkan perhatian ke kelompok tertentu saja," katanya. Karena hal seperti itu akan menimbulkan kelompok apatis.

Solusi yang mungkin juga untuk dilakukan pemerintah adalah untuk mengadakan lagi sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR). PIR seperti yang dilakukan pada era pemerintahan Soeharto, dianggap Politisi PDI Perjuangan tersbut suatu solusi bagi rakyat.

"Rakyat yang menrima proyek PIR juga jangan malah menjual ke pengusaha, harus dikelola dengan baik," katanya. PIR sangat mendorong kesejahteraan rakyat, namun itu sudah hilang sejak pemerintahan SBY.

Kesalahan lain menurut Brilian adalah terbukanya peluang bagi investor asing untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. "Padahal sebelumnya membatasi ke investor luar, oleh pemerintahan orde baru," kata Anggota Komisi B DPRD tersebut.

Sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, ia mengatakan perlu mendesak pemerintah pusat untuk perluasn lahan kedepan bagaimana
menggalakkan kembali PIR dan didanai APBN atau APBD bahkan atau bekerjasama dengan perbankan.

"Untuk itu, rakyat penerima jangan hanya mengharapkan kesejahteraan yang instan dari pemerintah," katanya. Silahkan dikelola dengan baik apa yang diprogramkan pemerintah.

Ia mencontohkan, di Riau, Bagan Batu dan lain daerah lagi, program PIR berhasil dan membanggakan. "Sehingga dibutuhkan suatu perjanjian antara pemerintah-pengusaha-petani dalam pengembangan perkebunan, agar ke depan bisa lebih diperhatikan," katanya.

Kepada pemerintah daerah diharapkan dalam pengembangan perkebunan sawit ke depan harus diperhatikan pengembangan sawah. "Perbandingan sawah dengan perkebunan sawit harus seimbang, karena sangat dibutuhkan untuk ketahanan pangan," katanya.

Pengalih fungsian lahan agar tetap menjadi perhatian yang fokus, supaya Sumatera Utara khususnya tidak menjadi krisis pangan karena peningkatan perkebunan kelapa sawit.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Tarif IMB di Deliserdang Berlebihan

* PT KIM Mengeluh

MEDAN, PT Kawasan Industri Medan (KIM) hingga saat ini masih menghadapi sejumlah masalah dalam pengembangan usaha. Diantaranya adalah tingginya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Deliserdang.

Direktur Utama PT KIM Gandhi Tambunan mengatakan, pengurusan IMB untuk pembangunan pabrik di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang mencapai Rp 72 ribu per meter persegi. Tingginya tarif ini, menurut Gandhi, memberatkan investor baru dalam  membangun perusahaan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahkan terkejut mendapat informasi tarif IMB ini. "Saya bilang ini tariff IMB termahal di Indonesia, bahkan di dunia," ujar Gandhi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut di Gedung DPRD Sumut Jl Imam Bonjol Medan, Selasa (29/3/2011).

Rapat yang juga dihadiri Direktur Keuangan PT KIM P
Tobing dipimpin Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Mustafawiyah Sitompul. Gandhi merasa heran dengan kebijakan Pemkab Delisedang dalam menetapkan tarif IMB untuk kawasan industri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Gandhi, tidak menerapkan tarif sebesar ini untuk kawasan industri.

Medan yang berbatasan dengan Deliserdang juga tidak menerapkan tarif IMB sebesar itu. Gandhi mengaku sudah mempertanyakan masalah ini kepada Pemkab Deliserdang. Namun dia hanya mendapat penjelasan bahwa ada satu daerah di Indonesia yang menerapkan tarif IMB yang sama untuk kawasan industri.

"Saya bilang lagi, kalau ada yang seperti ini saya ongkosi untuk mengecek," ujar Gandhi. 

Anggota Komisi C DPRD Sumut Ristiawati menilai tarif ini sebagai kebijakan yang berlebihan. Dia menduga, Pemkab Deliserdang menerapkan tarif sebesar ini karena sekitar 79 persen lahan PT KIM terletak di Deliserdang. Padahal, mereka tidak termasuk sebagai pemilik saham di PT KIM.

Oleh karena itu, Ristiawati mengusulkan agar Pemkab Deliserdang dimasukkan sebagai pemilik modal. "Saya rasa pendekatan dengan Pemkab Deliserdang perlu dilakukan," ujarnya.

Komisi C dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Mustafawiyah menyatakan akan menindaklanjuti masalah IMB ini. Komisi C DPRD Sumut berencana mengundag Pemkab Deliserdang untuk membahas masalah ini. Komisi C, ujar Mustafawiyah, juga mendukung penegakan hukum dalam perkara sengketa tanah PT KIM.
Oleh karena itu, DPRD Sumut akan mengirimkan surat ke Kepolisian Daerah Sumut untuk menuntaskan kasus ini. "Kita mendesak Polda menidaklanjuti tindak pidana kasus tanah PT KIM, jangan dihambat-hambat. Kita juga akan berkoordinasi dengan Komisi A," ujar Mustafwiyah.

Komisi C juga akan meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengenai penambahan saham Pemprov Sumut di PT KIM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Pemprov Sumut dari laba PT KIM.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Gatot: Peran Kaum Ibu Sangat Besar dalam Pemerintahan

MEDAN, Peran kaum ibu sangat besar dalam pembentukan karakter calon-calon generasi bangsa, karena itu peran tersebut juga sangat vital dalam pemerintahan tak terkecuali Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Sebab, pembentukan karakter dimulai dari keluarga, yang didalamnya sangat dipengaruhi oleh seorang ibu. Hal ini dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho, saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ke-65, di Raz Palaza Convention Hall Jl Dr Mansyur No 169 Medan, Senin (29/3).

"Karena itu, atas nama Pemprov Sumut saya menitipkan pembangunan karakter generasi bangsa kepada ibu-ibu, termasuk kepada muslimat NU," kata Gatot pada kesempatan tersebut. Peran yang besar dan strategis tersebut, lanjut Gatot, hendaknya dioptimalkan untuk perbaikan pola pikir dan karakter anak bangsa ke depan.

Hal ini demi kemajuan bangsa dan memajukan peradaban anak bangsa yang akan menjadi cikal bakal pimpinan di daerah dan negara. Upaya tersebut, kata Gatot, telah dilaksanakan oleh Muslimat NU Sumut dengan berbagai program dakwah melalui kegiatan-kegiatan majelis taklim dan beberapa kegiatan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

Bahkan, katanya, dengan kegiatan koperasi yang dilakukan Muslimat NU telah meghasilakn generasi-generasi yang pandai dalam manejerial dan tata kelola keuangan. "Dengan demikian, peringatan hari lahir ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan wadah silaturrahim antara pengurus besar, pengurus wiayah dan seluruh anggota dalam rangka sumbang saran pemikiran-pemikiran baru yang urgensinya untuk peningkatan pembinaan dan pengembangan organisasi ke depan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gatot mengingatkan agar para ibu yang tergabung dalam Muslimat NU juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Sebab, katanya, banyak hal positif yang bisa diambil untuk menjadikan upaya perbaikan karakter anak bangsa yang baik di tengah era teknologi sekarang ini.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumut Afifuddin Lubis dalam sambutannya menegaskan dukungan PWNU untuk setip program Muslimat NU Sumut.

Menurutnya, tanpa Muslimat NU kegiatan-kegiatan yang dilakukan PWNU baik itu dalam dakwah dan pelayanan umat akan terasa kurang lengkap. "Untuk itu, kami berharap Muslimat NU terus berkarya dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dakwah dan pelayanan ummat ini ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan dating," katanya.

Ketua Muslimat NU Sumut Alina Hanum Nst menyebutkan selaku organisasi kewanitaan, Muslimat NU akan terus berupaya meningkatkan segala bentuk kegiatan-kegiatan untuk pembentukan karakter anak bangsa ke depannya.

"Karena itu, dalam peringatan harlah ke-65 ini, kami mengusung tema revitalisasi institusi pelayanan ummat," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Gedung DPRD Sumut Dilelang Rp 179 Juta

* Diikuti 60 Peserta Lelang

MEDAN, ‎​Sebanyak 60 peserta mengikuti lelang Gedung DPRD Sumut yang dibangun tahun 1970-an yang berhasil dilelang seharga Rp 179 juta, harga itu lebih besar Rp 2 juta dari harga limit yang ditawarkan sebesar Rp 176.795.000.

Proses lelang dipimpin pejabat kantor lelang Yosep dihadiri unsur panitia dan pejabat penjual Benny Miraldi SE MSp dan Syahrul BA di aula Sekretariat DPRD Sumut, Selasa (29/3). Lelang berlangsung aman tidak seperti dikhawatirkan sementara oleh beberapa pihak sebelumnya.

Proses lelang bersifat terbuka itu sendiri berlangsung tidak lama hanya terjadi tiga kali penawaran. Tawaran pertama sebesar Rp 177 juta, tawaran kedua Rp 178 juta dan tawaran ketiga diajukan Haryanto Tan nomor peserta 001 sebesar Rp 179 juta, kemudian dinyatakan sebagai pemenang setelah sampai hitungan ketiga tidak ada peserta yang mengajukan penawaran lebih besar.

Syahrul BA selaku panitia dan pejabat penjual, mengatakan pemenang lelang akan melakukan pembongkaran bangunan gedung induk/ paripurna yang dibangun di era Gubernur Sumatera Utara Marah Halim Harahap itu mulai 4 April sampai selambat-lambatnya 14 Mei 2011 akan dibongkar.

"Pemenang wajib membongkar bangunan dan membersihkan puing-puing bangunan dari lokasi," kata Syahrul dan menyatakan pemenang sudah membuat pernyataan resmi sanggup melaksanakan pembongkaran dan pembersihan tersebut.

Soal uang jaminan peserta lelang yang kalah, menurut Syahrul, Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang Medan akan mengembalikan uang jaminan yang telah disetor masing-masing Rp 100 juta. "Sesuai ketentuan, pengembalian uang jaminan tersebut akan dikembalikan tanpa potongan apapun," katanya.

Seperti diketahui, pembangunan gedung baru DPRD Sumut demikian juga gedung paripurna yang mampu menampung sekitar 1500 orang, memakan biaya Rp 185 miliar. Gedung utama sekaligus ruang kerja 100 wakil rakyat berlantai empat saat ini sudah dipergunakan. Sementara pembangunan gedung paripurna segera dibangun setelah gedung lama diruntuhkan dan dibersihkan.

Nantinya gedung ruang kerja dengan gedung paripurna akan menyatu dengan adanya "jembatan penghubung". Gedung paripurna itu sendiri nantinya akan dilengkapi dengan lokasi untuk  berunjuk rasa, lokasinya rakyat menyampaikan aspirasinya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Desak Penghentian Ekspansi Kelapa Sawit

MEDAN, ‎​Ratusan massa yang tergabung dalam Konferensi Alternatif Satu Abad Perkebunan Kelapa Sawit, Senin (29/3) berunjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan.

Sebelumnya pengunjuk rasa menjadikan jalan Imam Bonjol depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai titik kumpul. Dengan mengambil rute dari depan kantor DPRD ke Tiara Hotel dan diteruskan ke kantor Gubernur Sumatera Utara.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menuntut pemerintah menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang direncanakan mencapai 20 juta hektar dalam beberapa tahun ke depan. "Dengan adanya perkebunan kelapasawit yang saat ini mencapai 7,9 juta hektar telah menimbulkan banyak permasalahan. Diantaranya, pengurangan lahan pangan seperti sawah, konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dan pemerintah serta pengusaha kelapa sawit, serta banyaknya kawasan hutan yang hilang," kata Ketua Konfrensi Alternatif Satu Abad Perkebunan Kelapa Sawit Saurlin Siagian, dalam orasinya, seiring dengan peringatan semarak industri kelapa sawit di Indonesia.

Massa berpendapat komersialisasi kelapa sawit di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1911 justru berkembang ke arah kapitalisasi perkebunan melalui ekspansi yang massif, terutama dalam sepuluh tahun terakhir. Ekspansi tersebut dipicu oleh tingginya permintaan pasar global minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) baik untuk keperluan produk bahan makanan aupun aneka produk kosmetik dan energi (agrofuel).

"Ironisnya, espansi perkebunan kelapa sawit yang didukung investasi korporasi hanya membawa derita bagi rakyat Indonesia. Pasalnya ekspansi tersebut telah merusak Daerah Aliran Sungai (DAS), hal ini ditandai dengan matinya lebih dari 5.000 DAS yang berada di Kawasan Taman Nasional. Dampaknya, banjir terus terjadi dan menjadikan masyarakat harus mengungsi setiap tahun," kata Siagian. 

Massa juga pesimis dengan wacana yang dikembangkan pemerintah, yang menyebutkan ekspansi 20 juta hektar perkebunan kelapa sawit akan menyerap sekitar 10 juta buruh. Sebab, kata Siagian, data yang mereka miliki  dari 100 hektar lahan perkebunan kelapa sawit hanya mampu menyerap 22 orang tenaga kerja saja. Artinya, dengan 20 juta hektar tenaga yang bisa diserap hanya 4,4juta orang saja.

"Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi hanya membangkitkan kembali praktek kuli kontrak dengan nama Buruh Harian Lepas (BHL) dan tukang berondolan yang bekerja setiap hari tanpa jaminan kerja, bahkan tanpa ikatan kerja yang jelas," katanya. Setelah berorasi, massa pun membubarkan diri tanpa diterima oleh perwakilan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Dalam aksi tersebut, mereka melakukan teatrikal berupa pertunjukan bagaimana proses perambahan hutan untuk ekspansi lahan. Dan membuat bola bumi dengan kreatifitas yang menunjukkan rusaknya ekosistem di bumi.

Ada juga teatrikal menunjukkan pohon sawit yang diperankan dua orang manusia berdandankan ibarat pohon sawit. Serta personil-personil perkebunan yang berkeja di kebun. Mulai dari mador sampai buruh yang diperbudak.

Namun dalam aksi yang diadakan beserta dengan teatrikal ini, tidak diterima pejabat di kantor Gubernur Sumatera Utara. Sehingga mereka pun membubarkan diri dengan teretib.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Tegakkan Hukum dan Tangkap Rahudman

MEDAN,‎​ Puluhan massa yang mengatas namakan dirinya sebagai Mahasiswa Pancasila Kota Medan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan orasinya terkait penegakan hukum di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, Selasa (29/3).

Banyak hal ketidak tegasan hukum di Kota Medan yang membawa Mahasiswa Pancasila datang dan menyampaikan orasinya di Kantor DPRD Sumatera Utara. "Banyaknya permasalahan-permasalahan yang naik ke publik namun tak ada penyelesaian, itulah yang membawa kami ke sini," kata koordinator aksi Anton dalam orasinya.

Untuk itu diminta kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara agar lebih jeli dan meningkatkan fungsi pengawasannya. Terutama pada kasus-kasus korupsi yang telah berada di meja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Mereka mencontohkan kasus kosrupsi Rahudma Harahap ketika menjabat sebagai Sekretaris Daerah (sekda) Tapanuli Selatan. "Rahudman telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kenapa sampai saat ini belum juga ditangkap dan diadili?" kata Anton yang diikuti teriakan massanya.

Berikut permasalahan pasar Sukaramai mengenai adanya perdamaian antara pihak PD Pasar dengan pencuri. Banyak kejanggalan lain yang menjadi sorotan Mahasiswa Pancasila menjadi dasar hadirnya mereka menemui DPRD Sumatera Utara.

Untuk itu, Mahasiswa Pancasila mengusung beberapa pernyataan sikap yang merka pikir layak untuk diperhatikan DPRD Provinsi Sumatera Utara. diantaranya adalah, tangkap Rahudman yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleeh pihak Kejatisu dan Kejatisu melimpahkan kasus Rahudman ke KPK.

Dan yang lain adalah meminta DPRD Sumatera Utara dan DPRD Kota Medan mendesak Kejatisu segera menyelesaikan kasus Rahudman serta indikasi-indikasi korupsi di kubuh PD Pasar.

Mereka juga menyatakan dukungannya kepada Kepolisian dalam menyelesaiakan kasus-kasus pencurian barang aset eks Gedung Sukaramai dan menangkap otak pelaku.

Aksi yang nerlangsung damai ini, diterima oleh Anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mora Lubis. Ia mengatakan akan menindak lanjuti suara yang disuarakan Mahasiswa Pancasila. "Namun perlu kami ingatkan, kami bukanlah eksekutor melainkan pengawasan lah yang bisa kami lakukan," katanya.

Setelah diterima politisi Fraksi Demokrat itu, massa pun membubarkan diri dengan tertip.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Prabowo Subianto Kukuhkan Pengurus DPC Partai Gerindra Se-Sumut

MEDAN, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra) Prabowo Subianto akan mengukuhkan seluruh kepengursan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sumatera Utara. Pengukuhan akan dilakukan di Pardede Hall, Jalan Syalendra, Medan dihadiri kader dan simpatisan partai berlambang burung Garuda itu.         Hal itu dikatakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Ir Ramses Simbolon MSc kepada wartawan, di Medan, Selasa (29/3).         Dikatakannya, selain pengukuhan para pengurus DPC, acara juga akan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan seperti pertemuan Prabowo dengan aktivis Credit Union (CU) se-Indonesia dan Rapat Kerja.         "Seluruh acara yang kita kemas merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Gerindra ke-3," kata Ramses didampingi Sri Kumala (Sekretaris DPD Gerindra Sumut), Richard Sidabutar (Bendahara), Astra Yudha Bangun (Wakil Ketua), Taufan Tampubolon SE (Wakil Ketua), Partahi Hutagaol (Wkl Sekretaris) Kamarul Tato (wkl Bendahara), Selwa Kumar (Ketua Panitia HUT), Ir. Nurani Dewi Retno Sitowulan Silitonga (Sekretaris Panitia) dan Rafiq (Seksi Acara).         Dikatakan pada hari pertama (31/3) acara akan dimulai dengan temu bicara, Prabowo Subianto dengan aktivis CU di Hotel Tiara, Medan kemudian dilanjutkan dengan acara pengukuhan di Pardede Hall. Selanjutnya 1 April akan dilakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II di Kantor DPD Partai Gerindra Sumut di Jalan Menteng Raya.         Rakerda kali ini mengambil thema "Konsolidasi dalam Rangka Verifikasi Partai Politik Menuju Pemillu 2014".         Sementara Ketua Rakerda II Partai Gerindra Sumut Ir, Astra Yudha Bangun menjelaskan selama lebih kurang 1 tahun, DPD Gerindra Sumut dalam rangka penyegaran telah melakukan konsolidasi partai hingga ke seluruh kabupaten kota di daerah ini.         Hasilnya 30 kabupaten/kota sudah disetujui DPP Gerindra, 1 sedang dalam proses dan 2 daerah sedang menyusun kepengurusan. Dalam hal pemilihan pengurus di tingkat DPC kata Astra, DPD melakukan seleksi yang cukup ketat untuk mendapatkan sosok yang mampu menjalankan partai.         "Kita menargetkan sebelum masa verifikasi berakhir Juni nanti, seluruh kepengurusan di Sumut sudah rampung 100 persen," ujar Astra.         Ditambahkannya, pada Rakerda II nanti peserta yang berhak mengikutinya adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Wakil Ketua Bidang OKK.         Sedang Ketua Panitia HUT Gerindra III, Selwa Kumar menyatakan semua persiapan sudah hampir rampung. Pada saat acara akan dilakukan penyematan pakaian khas dari 11 etnis yang ada di Sumut yakni, Batak Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, Pakpak, Melayu, Jawa, Tionghoa, India Tamil dan Nias.         Selwa juga mengatakan sudah menyebar 4.000 undangan termasuk untuk Muspida Plus dan konsul negara-negara sahabat yang ada di Sumut.         "Dari seluruh kabupaten/kota yang ada diperkirakan 10.000 massa akan hadir di Pardede Hall," katanya.

Puluhan Ribu Pengunjung Padati Arena PRSU

MEDAN, Kehadiran grup band Zigas di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 40, Minggu malam (27/3) disambut meriah masyarakat kota Medan. Bend idola kaula muda ini sebelumnya sudah lama dinantinantikan khususnya warga Medan . 

Demikian dikatakan pengunjung Rendi kepada wartawan, kemarin saat menyaksikan konser grub bend Zigas yang merupakan band idola mereka.

            "Kami sudah lama menantinatikan kehadiran grub bend idola kami ini, khususnya kaula muda," kata Rendi lagi.

            Sementara itu, menurut Sekretaris PRSU Arwansyah Tanjung, SE, pengunjung PRSU pada saat berlangsungnya konser grub band Zigas ini diperkirakan  sebanyak 10.500 orang.

            Dikatakan, dari puluhan ribu pengunjung saat menyaksikan konser bang Zigar di PRSU ini, bila dibandingkan para awal pembukaan PRSU sepuluh hari lalu, pada Minggu (27/3) jauh lebih ramai dibandingkan hari sebelumnya.

            Menurutnya, kemungkinan juga jika pada saat ini tidak berlangsungnya ujian anak sekolah, dipastikan pengunjung lebih banyak lagi.

            "Kemugkinan akan jauh lebih membeludak saat kehadiran grub bang Zigas jika tidak berlangsungnya ujian anak sekolah," katanya.

            Namun demikian, lanjutnya kita sangat bersyukur, masyarakat Sumut, khusuanya Kota Medan masih antusias datang ke PRSU untuk melihat berbagai budaya dari tiap Kab Kota di Sumut serta menyaksikan hiburan band yang merupakan bend idola generiasi muda Sumut.

            Di samping itu, lanjutnya, para pedagang  tanpa tersenyum karena belangkan ini cuara cukup baik dan mendukung bila dibandingkan pada saat pembukaan PRSU yang curah hujan cukup tinggi.

            "Tanpak diwajah para pedagang yang membuka stand di PRSU terseyum karena setelah tiga hari berlangsungnya PRSU cuaca sukup bersahabat dan pengunjung diperkirakan sekirat 7000 an.

            Dia yakin setelah berakhirnya ujian sekolah nantinya, pengunjung PRSU khususnya kaula muda akan meramaikan PRSU, karena PRSU adalah kepunyaan masyarakat Sumut itu sendiri, dan sudah wajar masyarakat Sumut lah yang lebih antusias berkunjung ke PRSU.  
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Pengunjung PRSU Membludak

MEDAN, Selama dua malam berturut turut yaitu Sabtu (26/3) dan Minggu (27/3) arena Pekan Raya Sumatera (PRSU), di Jalan Gatot Subroto pengunjung membludak. Kondisi tersebut merupakan puncak kemeriahan selama seminggu pelaksanaan PRSU yang dibuka oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad dan PLT Gubsu Gatot Pujonugroho.

Kemeriahaan dan keramaian dari pelaksanaan PRSU tersebut terlihat antusias masyarakat melihat dan mengunjungi berbagai stand yang disediakan panitia.

Termasuk juga permaianan anak- anak yang disedikan panitia di lapangan PRSU. "Kondisi tersebut sangat meriah dan di PRSU pada malam minggu kemarin sangat padat, kami sekeluarga bermain di arena PRSU dengan menikmati permaian yang ada untuk anak- anak," ujar Zoel Ardi saat ditemui wartawan, bersama dengan keluarga, kemarin.

Menurut Zoel Ardi, arena permainan anak- anak yang disediakan sangat membuat anak- anaknya bergembira. Dan menurut Zoel Ardi pelaksanaan PRSU kali ini sungguh menyuguhkan apa yang diinginkan masyarakat.

Pantauan wartawan selama dua hari ini pengunjung sangat antusias menikmati apa yang di sajikan di arena PRSU. Apalagi Minggu (27/3) masyarakat sedaroioi soer hari sudah memenuhi arena PRSU, yang mana akan menampilkan Group Band Zigaz.

"Kita sangat menantikan acara konser Zigaz band ini, sebab, kami sudah lama menanti kehadirannya di Kota Medan," ujar Fadhila, pengunjung PRSU yang merupakan fanatik berat group band tersebut.

Menurut Fadhilah, malam ini dirinya bersama rekan- rekannya akan menyaksikaan konser Zigaz Band sampai selesai di PRSU. Sebab, jarang- jarang event seperti ini ditampilkan di Sumut. "Terima kasih kita ucapkan kepada panitia yang memberikan sesuatu yang menarik di arena PRSU ini, mudah- mudahan sampai usainya pelaksanaan PRSU panitia tetap mengedepankan apa yang dibutuhkan masyarakat," ujar Fadilah. 
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Allah dan Penolongku

Panjang sudah hari-hari yang telah kulalui di suatu lingkungan kerja yang sesungguhnya belum bisa ku pahami, namun aku harus tetap berjuang dan tetap mencoba dan terus mengerahkan seluruh kekuatan dan pengetahuan ku untuk tetap bertahan sampai akhir.

Tak ada kata menyerah bagiku, meskipun banyak hal yang belum ku mengerti. “Tak ada sesuatu yang ada, yang tak bisa di mengerti dan dipahami,” kata-kata ini kerap kali yang mendorong aku tetap bertahan dan selau mencoba untuk melakukan yang tebaik.

Aku yakin, suatu saat Tuhan pasti buka kan jalan yang telah direncanakan untuk hidupku. Tak ada rancangan-Nya yang mencelakakan. Rancangan terbaik adalah bagian ku.

Terimakasih dan syukur bagi Allah yang selalu membuka pintu maaf bagi ku seorang pendosa ini. Meskipun sering lupa akan siapa pencipta dan yang selalu melindungi ku setiap hari, Engkau selalu menyertai langkahku.

meskipun hingga saat ini, jiwaku tuli untuk setiap bisikan MU, aku yakin selalu berada dalam bimbingan -MU.

Dalam hatiku, aku terlalu banyak menghabiskan waktu untuk kepentingan dunia. Belum pernah aku menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Ini membuat aku selalu gagal dan terperosok dalam dosa.

Dosa membawaku jauh dari Tuhan, selalu berfikir negatif dan merasa paling rendah dari rekan-rekan yang lain. hatiku selalu gelisah tak menentu. Entah apa dan bagaimana aku harus melangkah terkadang.

Meski sering lupa untuk mengucap syukur, aku akan tetap mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus kristus.

Bimbang Ditengah Jalan Yang Begitu Lebar

Sungguh, aku sangat bingung saat harus selalu hadir ditengah masalah yang sebenarnya saya tak pahami.
yah….tapi apa boleh buat, saya tak kurang merana karena ini semua.
samapai-sampai teman saya bilang kalau saya sudah terlalu sabar, akrena menurut dia saya sudah terzolimi di tempat yang satu ini.
cuma, saya pikir itu hanyalah suatu proses yang harus saya jalani untuk meniti ke hari esok.
lain dengan teman saya semasa SMA, saat itu kami sama-sama masuk USU malalui jalur PMDK, tapi dia memilih Kedokteran. kini dia sudah menjadi dokter muda, padahal saya masih begini-begini saja.
Kalau saya bilang pun saya iri terhadap dia, tak ada guna. saya hanya akan bisa merusak semanagat yang ada dalam benakku.
Memang itulah hidup, tak harus sama dengan orang lain. Tapi akan berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing.
Saya selalu berusaha bersyukur kepada TUhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan anugrah yang diberikan dalam hidupku.
Saat ini, saya sudah bekerja hampir empat bulan. tapi hingga saat ini saya belum bisa melihat dimana dan mau kemana arah aku dalam bekerja seperti ini. Hanya dengan bersyukur dan menikmati apa adanya sajalah saya akan menunaikan kehidupan demi hari esok.
Saya sampai hari ini masih bingung untuk mengatakan maaf kepada mama, saya belum bisa bantu sedikit pun. Meski saya sudah banyak menghabiskan waktu untuk berjuang, namun saya belum bisa bantu mama.
Semoga Tuahn membuka jalan yang lebih menurut rencananya.
Terimakasih Tuhan. Semoga saya bisa menjadi anak yang berguna.
selanjutnya akan di tulis lagi, terimakasih

BONA PASOGIT, SAI MASIHOL DO AU

Kota Tarutung adalah ibukota Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara. Kota ini cukup sejuk dan merupakan bagian dari sejarah perkembangan bangso batak. Daerah sekitar Tarutung juga dikenal dengan Rura Silundung karena dikelilingi pegunungan yang memperindah alamnya.

Kota Tarutung terdiri dari satu wilayah Kecamatan yang dibelah oleh aliran Sungai Sigeaon.

Di kota ini ditemukan kantor Pusat HKBP lembaga gereja terbesar di Asia Tenggara. Dari lokasi kantor bupati yang berada dilereng bukit, kita dapat memandang kea rah Timur dimana salib kasih bertengger megah diatas bukit Siatas Barita.

Didepan Kantor Bupati kita masid dapat melihat monument makam Raja Sisingamangaraja XII saat pertama sekali dikebumikan. Dari kota ini akhirnya tulang belulang Raja Sisingamangaraja XII dipindahkan ke makam Baru di Soposurung Balige.

Sampai tahun 1999 kota ini kelihatan ramai, namun seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, ada peluang untuk pemekaran kabupaten. Kabupaten ini saat ini sudah dimekarkan dengan lahirnya Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Urusan pemerintahan semakin kecil dan berdampak kepada keramaian kota Tarutung.

Di kota ini kita akan menemukan penganan spesifik putu dan kacang garing Sihobuk yang terkenal. Tak kalah juga kue talam yang begitu lezat.

Tak ke Tarutung namnaya jika tidak makan kue talam yang dijual di tengah-tengah onan Tarutung.

Sebelum tiba di Tarutung jika kita dari Medan, singgah lah di Sipoholon. Mandi Air Panas, lepaskan rasa lelah yang merenggut pinggang selama perjalanan.

HORAS!!!! Selamat datang di Kota Kami…………..!