BERKASNYA BELUM ADA DI MEJA PANITIA PENERIMAAN CPNS

BERKASNYA BELUM ADA DI MEJA PANITIA PENERIMAAN CPNS

MEDAN, Berkas pelamar yang masuk ke panitia penerimaan CPNS Pemprov Sumut ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga kemarin, Kamis (25/11) berjumlah 1363 pelamar. Dan yang mendominasi berkas lamaran berasal dari disiplin ilmu Akuntansi dan Keperawatan. Hal ini diungkapkan Kepala BKD Sumatera Utara, Suherman didampingi Kabid Pengadaan dan Pembinaan BKD, Pandapotan di kantor Gubernur Sumatera Utara.
Dari sejumlah berkas pelamar yang masuk dan telah direkapitulasi, ada empat formasi yang belum terisi. Yaitu S2 Arkeolog untuk formasi Pamong Budaya (2 orang), Spesialis internis (1 orang) dan Spesialis kejiwaan (2 orang) untuk formasi Dokter Spesialis, S1 Sastra cina (3 orang ) dan D3 Bahasa Mandarin (3 orang) untuk formasi Penyusun bahan kerjasama luar negeri.
"Sampai saat ini, berkas pelamar yang masuk belum ada yang melamar posisi tersebut," kata Suherman, Jumat (26/11). Pihak BKD hanya bisa menunggu, menerima, dan memproses berkas pelamar yang ada.
Seyogianya samapai batas pendaftaran tidak ada juga pelamar yang melamar pada posisi tersebut, maka posisi itu akan kosong.
Suherman mengatakan bahwa penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Sumut akan bersih dan tidak akan menyulitkan pelamar. "Seleksi CPNS akan diupayakan sesuai ketentuan dan meminimalkan pelanggaran," katanya.
Namun untuk kesempatan dan formasi yang telah putuskan oleh Kemenpan ini sudah tidak bisa diubah. Jika tidak ada yang melamar, akan dibiarkan kosong. Karena formasi yang telah diumumkan pada pengumuman formasi CPNS Pemprov Sumut tahun 2010 nomor. 800/18665/BKD/II/2010 sudah sesuai dengan formasi dan kebutuhan Pemprov Sumut untuk tahun bersangkutan. "Namun seandainya pun sampai akhir pendaftaran tidak ada yang melamar, maka formasi tersebut akan dibiarkan kosong," kata Suherman.

Seperti dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, RE Nainggolan bahwa posisi yang tidak ada pelamarnya terpaksa harus dibiarkan kosong sampai tahap penerimaan berikutnya.
"Jika tidak ada pelamar, berarti formasi itu akan koosng sampai penerimaan berikutnya," katanya.

Jumlah CPNS tahun 2010 untuk Pemprov Sumut berjumlah 290 yang terdiri dari tigaformasi yaitu tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Seperti dikatakan Suherman beberapa waktu lalu, bahwa tahun ini penerimaan CPNS dari pelamar umum akan di padatkan dibagian pelayanan. Untuk itu jumlah kuota tenaga guru 48 orang untuk dua formasi, kuota tenaga kesehatan 90 orang untuk enam formasi, dan kuota tenaga teknis 125 orang untuk 34 formasi.
Jumlah kuota yangh diperoleh Pemprov Sumut tahun 2010 menurut keterangan suherman pada awal pengumuman kuota tersebut belum memenuhi jumlah pegawai yang pensiun. "Karena jumlah yang kita usulkan 480 yang disetujui hanya separuhnya saja," katanya beberapa waktu lalu. Namun tetap diharapkan dengan jumlah yang ada, kinerja PNS di lingkungan Pemprov Sumut tidak menurun. Akan diupayakan dengan jumlah pegawai yang ada.
Terkait proses berikutnya yang harua dilakukan pelamar setelah mengirimkan lamaran adalah menunggu nomor ujian dan kartu ujian yang akan dikirimkan melalui kantor pos sesuai dengan alamat KTP pelamar. "Tidak perlu mendatangi panitia, cukup menunggu. Jika berkas sesuai dengan yang dibutuhkan, maka nomor peserta akan dikeluarkan," kata Suherman.

TIM YONG MOODO DAN TIM SEPAK BOLA KODAM I/BB KE JAKARTA

TIM YONG MOODO DAN TIM SEPAK BOLA KODAM I/BB KE JAKARTA

MEDAN, Tim Yong Moodo dan Tim Sepak Bola Kodam I/Bukit Barisan berangkat ke Jakarta, untuk mengikuti pertandingan Yong Moodo dalam rangka memperebutkan Piala Bergilir Kasad dalam rangka menyambut HUT Ke-61 Kodam Jaya Tahun 2010. Tim kesebelas sepak bola Kodam I/ Bukit Barisan mengikuti kejuaraan sepak bola Kartika Cup Tahun 2010, yang diikuti seluruh Kodam sewilayah Indonesia termasuk Kopassus dan Kostrad. Pangdam I/ Bukit Barisan yang bertindak sebagai Irup pada Upacara Pemberangkatan Tim Yong Moodo dan Tim Sepak Bola Kodam I/ Bukit Barisan, Jumat (26/11) di lapangan Upacara Makodam I/ Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan.

Lebih lanjut dikatakan Pangdam I/Bukit Barisan untuk menghadapi event tersebut Tim Yong Moodo dan Tim Sepak Bola Kodam I/Bukit Barisan telah melaksanakan latihan kemampuan fisik maupun tehnik dan taktik yang dipusatkan. Untuk Yong moodo dilaksanakan di Yonzipur I/Dhira Dharma dan Tim Sepak Bola dilaksanakan di Kota Medan.

Dari evaluasi latihan selama ini, Komando menilai bahwa Tim Atlet tersebut telah siap bertarung menghadapi atlet-atlet dari Kodam lainnya termasuk Tim Atletik Kopassus dan Kostrad, sehingga dapat dihandalkan meraih prestasi terbaik untuk menharumkan nama Kodam I/Bukit Barisan di jajaran TNI Angkatan Darat.

Leo mengatakan, dalam pertandingan para atlet harus tetap waspada karena lawan juga mempersiapkan diri dalam event tersebut. Untuk meraih keberhasilan para atlet harus dapat memanfaatkan waktu kesempatan dan kemampuan serta cerdas dalam menerapkan taktik dan tehnik. Sehingga dapat meraih kemenangan tetapi harus disiplin, loyalitas, semangat serta Sportivitas dengan aturan yang telah ditetapkan oleh panitia pertandingan. ”Apapun yang terjadi dalam pertandingan harus tetap sportif karena lebih baik kalah terhormat dari pada menang lomba dengan cara-cara yang hina dan curang,” kata Leo.

Ia juga berpesan agar atlet menjaga kesehatan dan keamanan masing-masing baik itu personel maupun materil selama dalam perjalanan dan selama mengikuti pertandingan sampai dengan kembali nanti, demikian pesan Pangdam I/ Bukit Barisan.

Hadir pada upacara, Danrindam I/ Bukit Barisan, Para Staf Ahli Pangdam I/ Bukit Barisan, Para Asisten Kasdam I/ Bukit Barisan, Para Kabalakdam I/ Bukit Barisan, Kasbrigif 7/RR Dandim 0201/BS, Para Danyon BS wilayah Medan dan peserta lainnya.

PANGDAM I/BB BUKA GLALAP RAIDER YONIF 100/RAIDER

PANGDAM I/BB BUKA GLALAP RAIDER YONIF 100/RAIDER

MEDAN, Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Leo Siegers yang bertindak sebagai Irup pada Upacara Pembukaan Geladi Lapang Yonif 100/Raider yang dilaksanakan di Lapangan Makoyonif 100/Raider Namu Sira-sira Binjai, Jumat (26/11). Batalyon Infanteri 100/Raider merupakan Batalyon pemukul Kodam I/Bukit Barisan yang memiliki semboyan cepat, senyap dan tetap.

Sehingga dituntut untuk selalu cepat dalam melihat perkembangan situasi, senyap dalam mendekati sasaran dan tepat dalam penanggulangan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan sehingga dalam pelaksanaan tugas operasi yang bersifat khusus dapat melaksanakannya dengan meminimalkan korban baik materil maupun personel di wilayah Kodam I/Bukit Barisan maupun diseluruh wilayah NKRI.

Pangdam I/Bukit Barisan mengatakan bahwa Latihan Geladi Lapang Raider adalah upaya peningkatan profesionalisme dan meningkatkan semangat juang serta solidaritas TNI untuk mewujudkan postur TNI yang dicintai rakyat. Serta memantapkan dan meningkatkan kemampuan teknis dan taktis satuan Raider, sehingga mampu melaksanakan Tugas Operasi yang bersifat khusus.

Kodam I/Bukit Barisan memiliki wilayah yang berbatasan dengan Negara Tetangga, karena sering digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penyeludupan baik senjata, munisi, maupun bahan peledak dan aksi terorisme serta aksi lainnya. Hal ini yang berdampak terhadap stabilitas keamanan di wilayah.

Kegiatan Geladi Lapang Raider yang digelar ini dititik beratkan pada sasaran kemahiran taktik dan tehnik Pertempuran Kota, Pertempuran Jarak Dekat, Operasi Raid Penghancuran dan Operasi Raid Pembebasan Tawanan. Dengan demikian Geladi Lapang Raider ini dijadikan wahana untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Yonif 100/R, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Kodam I/ Bukit Barisan yang dapat menumbuhkan tekad dan semangat pengabdian untuk tetap menjaga keutuhan dan keamanan NKRI.

Hadir dalam upacara, Danrindam I/ Bukit Barisan Kolonel Inf Binarko Sugihantyo, Staf Ahli Pangdam I/ Bukit Barisan, Para Asisten Kasdam I/ Bukit Barisan, Para Kabalakdam I/ Bukit Barisan, Dandim 0203/LKT, Para Danyon BS wilayah Medan dan peserta lainnya.

PECANDU NARKOTIKA TIDAK LAGI KRIMINALITAS

PECANDU NARKOTIKA TIDAK LAGI KRIMINALITAS

MEDAN, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjonugroho dalam rapat koordinasi badan narkotika kabupaten se Sumatera Utara mengatakan agar pelaksanaan acara tersebut memang benar-benar dimanfaatkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan peredaran dan penyalahgunana narkotika di Sumatera Utara. Hal ini dikatakannya saat membuka rpat koordinasi BNK di Hotel Asean Medan, Rabu (24/11).
Ia mengatakan bahwa saat ini Sumatera Utara menduduki urutan ketiga untuk provinsi yang paling banyak pengungkapan penyalah gunaan narkotika. Sehingga untuk itu perlu lebih ditingkatkan lagi demi generasi muda yang saat ini dalam lingkungan yang sedang dilingkupi banyak godaan untuk terjerumus.
"Kita masih patut bersyukur, karena saat ini Sumatera Utara dalam kategori pemakaoi adalah rendah," kata Gatot. Sangat disayangkan jika peringkat ini berubah menjadi lebih buruk untuk tahun-tahun berikutnya.
Maka untuk itu diharapakan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan selama tiga hari ini diharapkan bisa memunculkan suatu upaya pencegahan yang lebih efisien. Ke depan diharapkan peringkat yang tergolong rendah ini menjadi dasar agar Sumatera Utara senakin jauh dari peringkat pengguna dan penyalahgunaan nerkotika.
Pada kesempatan ini, Gatot mengharapkan juga kepada instansi yng terkait dalam dunia pendidikan di Sumatera Utara agar mengajak siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang produktif. Sehingga pemuda Sumatera Utara menjadi lebih memanfaat kan waktu yang ada ke arah yang positif.
Gatot juga mengingatkan bahwa program penanggulangan ini tidak akan bisa ditangani hanya oleh satu instansi saja seperti BNN, BNP, kepolisian dan instansi terkait. "Kita harus melakukan upaya bersama-sama, juga peran masyarakat sangat membantu," katanya.
Direktur Pusat informasi masyarakat anti narkoba Sumatera Utara (pimansu), Zulkarnaen Nasution mengatakan kalau upaya Pemprov Sumut untuk penanggulangan penyalahgunaan nerkotika belum maksimal. Namun diharapkan setelah pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) akan meningkatkan peran dan fungsi Pemprov dalam penganganannya.
Kedepan, pengguna narkotika tidak lagi dianggap sebagai kriminal setelah diberlakukannya UU no 35 tahun 2009 pengganti UU no 22 tahun 1997. Pencandu/pengguna akan direhabilitasi dan dibedakan dengan kriminalitas narkotika yaitu pengedar.
Zulkarnaen juga berharap agar ada sinergi yang diberikan legislatif dalam mendukung BNP di Sumatera Utara. "Sangat membantu jika dewan turut berperan, terutama dalam pemasukan anggaran untuk BNP," katanya.
Saat ini langkah konkrit yang harus dilakukan menurut Zulkarnaen adalah mengurangi pasar peredaran dan penyalahgunaan narkotika. "Yang terjerumus harus direhabilitasi," katanya. Dan cara ini menurutnya akan mengurangi pasar atau konsumen, sehingga akan mengurangi demand juga. Dalam arti lain, jika demand sudah berkurang maka peredaran juga akan mengecil.
Saat ini Sumut mendudukoi peringkat ke tiga dalam pengungkapan penyalahgunaan narkotika setelah DKI dan Jawa Timur. Sedangkan untuk kategori kerawanan penyalah gunaan Sumatera Utara menduduki posisi ke tujuh.
Tujuh urutan kategori kerawanan penyalahgunaan ialah DKI, Bali, Jawa Timur, Ambon, Jawa Barat, NTB, dan Sumatera Utara.
Sedangkan di Sumatera Utara sendiri yang paling dominan adalah Medan, dan Deliserdang. Sedangkan yang paling rendah adalah Humbang Hasundutan, Samosir dan Pakpak Bharat. Klasifikasi ini berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional tahun 2009.

SAMAKAN GURU SWASTA DENGAN GURU NEGERI

SAMAKAN GURU SWASTA DENGAN GURU NEGERI

 

MEDAN, Sekitar 500 massa guru yang tergabung dari persatuan guru swasta Indonesia (PGSI) melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (25/11). Hal ini dilakukan sekaligus dalam peringatan hari guru nasional. Aksi yang dipimpin oleh Ketua PGSI Kota Medan, Partomuan Silitonga menolak jika kehadiran mereka hanya ditanggapi di depan gedung DPRD.
Anggota DPRD Sumatera Utara, Biller Pasaribu telah menerima kehadiran mereka. Namun massa menolak untuk menerima pernyataan yang disampaikan oleh Biller.
massa PGSI meminta agar kehadiran mereka bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sumatera Utara, Saleh Bangun.
Untuk itu, setelah melakukan konsultasi dengan ketua DPRD, akhirnya diputuskan untuk menerima perwakilan PGSI sepuluh orang untuk berdiskusi di ruang rapat ketua DPRD.
Sepuluh perwakilan yang bertemu langsung dengan ketua DPRD yaitu, Isahuddin Sitorus Ketua BPP PGSI Pusat,Erry Abimanyu Ketua PGSI Binjai, Zainuddin Ketua PGSI Batu Bara, Idris Daia Ketua PGSI Nias, Mun'Im Darajat Sekretaris PGSI  Medan, Partomuan Silitonga Ketia PGSI Medan, Saladin Sekjen PGSI Langkat, Sahrial Perwakilan PGSI Medan, Santa Veronika Sembiring Ketua PGSI Langkat, dan Ngadirin Ketua PGSI Deli Serdang.
Zainuddin menyamapaikan keluhan yang diusung dari Batu Bara yang terkait dengan insentif guru swasta di dearahnya. "Insentif tidak pernah kami terima lagi, terdaftar pun tidak di disdik bagi guru yang mengajar di madrasah," katanya.
Saladin dari Langkat menyampaikan dan mempertanyakan keabsahan dari pemotongan pemotongan insentif guru. "Limapuluh ribu pun dipotong 15 %, itu kejadian tahun 2009," katanya. Ia mengatakan memang ada kenaikan insentif pada tahun 2010, kemudian dipotong 5%.
Saleh Bangun untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan yang disampaikan oleh PGSI mengatakan bahwa seluruh yang berkaitan dengan PNS dibahas di Kemenpan. "Kita hanya bisa mengusulkan," katanya.
Ia juga mengatakan agar PGSI pro aktif mendata dan mendaftarkan ke disdik jumlah guru swasta yang ada diwilayah masing-masing.
Isahuddin Sitorus mengatakan saat ini beberapa daerah yang guru swastanya tidak pernah menerima insentif yaitu Sibolga, Nias gunung sitoli, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Mandailing Natal.
Dalam pertemuan di ruang rapat ketua dewan, Ketua DPRD Didampingi oleh Biller Pasaribu dan Effendi Napitupulu.
Adapun keluhan dan usulan yang diusung massa PGSI ini adalah, mohon diperiksa dengan tegas, siapa dan untuk siapa pemotongan insentif untuk guru dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Mohon insentif guru dari APBD Provinsi Sumatera Utara mulai dari tahun 2011 ditambahkan di anggaran itu hanya untuk guru swasta. Mohon dibatalkan pembelian helikopter dari R APBD Provinsi Sumatera Utara dan alihkan dananya ke guru swasta. Mohon ditinjau ulang pembagian kuota sertifikasi guru negeri dengan guru swasta. Mohon guru swasta yang sudah mengajar lebih 20 tahun di PNS kan. Mohon dibahas dan disahkan perda untuk guru swasta, draf disipakan oleh PGSI. Mohon sekolah ekstensi ditutup. Mohon ditetapkan nomor rekening guru ke satu bank. Mohon disdik Tk I Sumatera Utara jangan membuat kebijakan yang merugikan guru swasta. Mohon ditinjau ulang surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010. Dan mohon Ujian Nasional bukan penentu kelulusan.
Setelah perwakilan bertemu dengan Ketua DPRD, massa pun bubar dan aksi ini berlangsung damai.

Kajatisu Ajak Masyarakat Bangun Kebersamaan Hindarkan Konflik

Kajatisu Ajak Masyarakat Bangun Kebersamaan Hindarkan Konflik

Medan - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Sution Usman Adji SH mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kebersamaan guna menghindarkan terjadinya kericuhan di tengah kehidupan umat beragama.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Sution Usman Adji SH saat menerima audensi Panitia Perayaan Natal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumut di ruang kerjanya, Rabu (24/11).

Kajatisu Sution Usman Adji SH didampinggi Wakajatisu I Putu Gede Jaladha SH, Asintel Kejatisu Andar PW SH MH, Aspidsus, Erbindo Saragih SH dan Kasi Penkum Edi Irsan Tarigan SH Mhum menegaskan bahwa kebersamaan itu perlu dipupuk di tengah-tengah masyarakat yang pluralisme. ”Kita tidak perlu mencari perbedaan, tetapi kita mencari persamaan demi kerukunan umat beragama, berbangsa dan bernegara,” ujar Kajatisu.

Akhir-akhir ini, sambung Kajatisu, rasa kebersamaan di tengah-tengah masyarakat semakin luntur, ini dikarenakan kerukunan antar umat beragama semakin terkikis sehingga konflik mudah tersulut.

Berdasarkan pengalamannya saat bertugas di Ambon beberapa tahun silam, tingkat kerukunan umat beragama sangat tinggi. Di saat umat Muslim berlebaran, umat Nasrani dapat menggantikan tugas-tugasnya. Begitu juga sebaliknya, di saat Nasrani merayakan Natalan dan Tahun baru, tugas-tugas digantikan umat Muslim.

Dalam pertemuan itu juga, Kajatisu menegaskan pihaknya mendukung sepenuhnya pelaksanaan perayaan Natal PWI Sumut. Apalagi disebut Natal PWI Sumut ini baru pertama kali dilaksanakan di Sumut, bahkan secara nasional. Kajatisu menyarankan supaya Natal yang digelar PWI Sumut benar-benar memberikan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat karena Natal tersebut merupakan berita sukacita dan keselamatan bagi manusia.

Sebelumnya Ketua Panitia Natal PWI Sumut St Drs Jumian Situmorang dan rombongan Manapar Vritz Tua Manulang (Ketua Pengarah), St Drs Redihman Damanik (Sekretaris), Drs Eddy Madya Bukit (Bendahara), Martohap Simarsoit SH (Wakil Ketua), Anton Panggabean SE (Koordinator Dana) dan Humas Irwan Ginting SHmelaporkan perayaan Natal dilaksanakan di Aula Martabe Kantor Gubsu, Sabtu (11/12).

Jumian menegaskan perayaan Natal di tubuh PWI Sumut baru pertama kali dilaksanakan di daerah ini, bahkan secara nasional. Untuk itu, panitia mengharapkan dukungan semua pihak, khususnya Kajatisu dan jajarannya.

“Dalam rangkaian Natal ini, Panitia juga mengadakan kunjungan sosial ke berbagai panti asuhan, baik milik umat Islam maupun Nasrani di daerah ini. Bahkan, akan memberi bingkisan kepada keluarga janda PWI Sumut dan warga kurang mampu melalui sinter class,” ujar Jumian.

Sementara itu Manapar Vritz Tua Manulang menambahkan untuk memeriahkan Natal ini diadakan kegiatan koor, menyerahkan bantuan ke panti asuhan Muslim dan Nasrani. Kegiatan sinter class membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu, khususnya pinggiran Kota Medan.

“PWI juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Bahwa insan pers yang selama ini dikenal hanya mampu menulis berita tapi lewat Natal ini mampu menumbuhkembangkan rasa kebersamaan di tengah-tengah pluralisme,” ujar Manapar.

Pempropsu Tambah Sepuluh Mobil Dinas

Pempropsu Tambah Sepuluh Mobil Dinas

MEDAN, Kepala Bagian (kabag) Pengadaan Biro Keuangan Pempropsu Nurlela, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menambah sepuluh mobil dinas lingkungan Pempropsu.. Hal ini sudah dituangkan dalam Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut tahun 2010.

"Jumlah pengadaan mobil dinas di P-APBD sebanyak sepuluh. Namun saya nggak ingat untuk bagian mana dan jenis mobilnya. Yang saya ingat empat diantaranya jenis jeep," katanya, di Kantor Gubernur, Kamis (25/11).

Ketika ditanyakan mengenai anggaran dan harga setiap mobil yang akan masuk ke Pempropsu tersebut, Nurlela mengaku tidak ingat. Namun, katanya, pengadaan mobil dinas ini menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pengganti Kepres No 80 Tahun 2003 tentang hal yang sama.

"Dalam ketentuan itu kan ada ditetapkan harganya, jadi nanti pun pengadaannya dilakukan dengan penunjukkan langsung tidak melalui mekasnisme tender. Hal ini boleh sesuai dengan perpres yang baru tersebut," lanjutnya. Dia pun menyebutkan untuk hal-hal tertentu ada pasal yang membolehkan perpres tersebut dipakai meski baru akan diberlakukan secara resmi mulai 1 Januari 2011.

Ketika ditanyakan kemungkinan perusahaan atau pemasok mobil yang akan dirunjuk dalam pengadaan tersebut, Nurlela mengaku hingga saat ini prosesnya masih belum berlangsung. Artinya, kata dia, perusahaannya akan diketahui setelah ada proses-proses pengadaan tersebut.

"Yang pasti kami akan selalu mempedomani peraturan perundanga-undangan yang berlaku. Sebab, semua ketentuan pengadaan sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

ISTRI PANGDAM I/BB DIKUKUHKAN SEBAGAI IBU RAKSA KARINI SRI SENA KODAM I/BB

 ISTRI PANGDAM I/BB DIKUKUHKAN SEBAGAI IBU RAKSA KARINI SRI SENA KODAM I/BB

MEDAN,  Gelar Ibu Raksa Karini Sri Sena Kodam I/ Bukit Barisan yang diberikan oleh Kowad (Korps Wanita TNI Angkatan Darat) Kodam I/Bukit Barisan kepada Ketua Persit KCK PD I/ Bukit Barisan Ny Yuni Leo Siegers istri Pangdam I/ Bukit Barisan. ”Pemberian gelar ini merupakan suatu bentuk pengakuan dan penghormatan yang dipercayakan sebagai pembimbing dan penuntun bagi segenap Kowad Kodam I/ Bukit Barisan,” kata Ketua Persit KCK PD I/ Bukit Barisan dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Ibu Raksa Karini Sri Sena Kodam I/ Bukit Barisan yang dilaksanakan di Lantai I Bukit Barisan Makodam I/ Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Kamis (25/11). 

 

Lebih lanjut dikatakan Ibu Raksa Karini Sri Sena Kodam I/ Bukit Barisan  juga sebagai Ketua Persit KCK PD I/ Bukit Barisan bahwa pemberian gelar bukan sekedar simbol penghormatan belaka, tetapi merupakan tugas yang mulia. Untuk senantiasa mampu membimbing dan menuntun para Prajurit Kowad dalam bertugas, bekerja dan mengabdi serta berkarier di lingkungan TNI Angkatan Darat.

”Karena kesetaraan antara pria dan wanita telah mengalami kemajuan, hal ini terlihat adanya wanita-wanita yang menduduki posisi-posisi penting di Republik Indonesia baik dibidang Ekskutif, Legeslatif maupun Yudikatif dan Wiraswasta, hal ini merupakan Implementasi dari cita-cita Ibu Kartini yang senatiasa ingin mewujudkan Emansipasi kaum wanita sehingga dapat meningkatkan kualitas peran kaum wanita,” katanya

Untuk itu kepada seluruh prajurit Kowad Kodam I/Bukit Barisan dipesankan Ibu Raksa Karini Sri Sena Kodam I/Bukit Barisan mengatakan agar selalu berupaya  meraih prestasi setinggi mungkin. Yang tentunya dicapai dengan bekerja keras dengan kesabaran, kejujuran dan ketekunan untuk dapat meraih prestasi puncak.

”Sebagai pendamping suami dan pendidikan putra-putrinya, dan jadilah Korp Wanita Angkatan Darat (Kowad) yang berpegang teguh pada norma-norma budaya timur yang luhur dengan tetap menjunjung tinggi Nilai-nilai Sopan Santun,” katanya.

Para Kowad harus mampu mengasuh, membimbing dan memberikan kasih sayang kepada putra-putrinya agar terhindar dari hal-hal yang tidak dinginkan. Seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perkelahian antar pelajar dan pornografi, berikan perhatian penuh kasih sayang kepada putra-putri dengan menanamkan nilai luhur, moral, akhlak, etika dan suri tauladan.

Hadir dalam acara ini Kasdam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Murdjito, Irdam I/ Bukit Barisan Kolonel Inf M Syaril Arsyad, Asrendam I/BB Kolonel Inf Edi Tri Waluyo, Para Asisten Kasdam I/ Bukit Barisan dan Ketua Dharma Pertiwi Daerah ”A”dan peserta undangan lainnya.

Paripurna Protap

Sidang Paripurna Protap dan Sumtra di Tunda

MEDAN, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Kamaluddin Harahap mengatakan DPRD Sumut menunda sidang paripurna tentang rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) dan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra) yang dijadwalkan 29 November 2010.

GEDUNG BARU : Gedung DPRD Sumut baru, berbiaya sekitar Rp 171 miliar kini dibangun di Jalan Imam Bonjol, Medan. Diperkirakan, gedung yang tampak megah berkapasitas 1.500 orang ini (maket) selesai akhir  2010. Namun kini yang terlihat rampung masih gedung dewannya, gedung peripurna belum dimulai. (Foto: ist)

“Rapat pimpinan dengan pimpian fraksi pekan lalu menyepakati agenda sidang paripurna itu dijadwal ulang dulu. Nanti akan ada dibawa ke badan musyawarah lagi,” kata Kamaluddin di Medan, Minggu (21/11). 

Menurut Kamaluddin, penundaan ini didasarkan pada konsultasi Komisi A DPRD Sumut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu. Hasil konsultasi tersebut menyebutkan bahwa moratorium pemekaran masih tetap berlaku hingga desain besar pemekaran daerah secara nasional selesai dibahas oleh pemerintah pusat. Saat konsultasi itu, Kemendagri juga menegaskan bahwa pembentukan daerah baru harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Aturan baru ini membuat sejumlah usulan pemekaran, seperti Protap harus dimulai dari awal. Sebab, usulan pembentukan Protap sebelumnya didasarkan pada PP No 129/2000 yang kemudian direvisi menjadi PP No 78/2007.

Satu persyaratan mendasar yang mesti dipenuhi berdasarkan revisi PP itu bahwa usulan pembentukan daerah baru berasal dari Badan Permusyawaratan Desa. 

Walau ditunda untuk sementara, namun DPRD Sumut akan tetap mengakomodasi aspiraspi pembentukan daerah baru ini. Setelah penundaaan ini, DPRD Sumut akan membentuk panitia khusus (pansus) yang bertugas untuk membahas pembentukan Protap dan Sumtra. Pansus akan bekerja sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Kemendagri. Setelah itu, pansus akan menyampaikan hasil kajiannnya di sidang paripurna DPRD Sumut.Pansus yang dibentuk juga tidak terbagi dua, tetapi langsung membahas kedua usulan pembentukan kedua provinsi ini.

“Kita berharap pansus itu tidak bekerja terlalu lama. Kita beri waktu satu bulan untuk bekerja dan sudah selesai,” ujar Kamaluddin.

Sebelumnya, pembahasan usul pembentukan kedua provinsi ini hanya diserahkan kepada Komisi A DPRD Sumut yang dalam hal ini membidangi pemerintahan. Hal ini disebabkan usulan pembentukan Protap sudah pernah dibahas oleh pansus saat DPRD Sumut periode 2004-2009. Sedangkan usulan pembentukan Sumtra dan Provinsi Nias serta  sejumlah kabupaten baru masuk pada periode ini.*)