"Harapan kami seperti itu agar semakin menunjang efektifitas kinerja anggota dewan," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Chaidir Ritonga menjawab wartawan di Gedung DPRD Sumatera Utara jalan Imam Bonjol Medan, Senin (4/4).
Chaidir membenarkan bahwa
perubuhan tersebut sudah melalui mekanisme yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Sumut melalui konsultasi sebelumnya dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Sumut (Setdaprovsu) dan kantor pelelangan negara.
Seperti yang diinformasikan
sebelumnya, sebutnya, Haryanto Tan ditetapkan pemenang lelangperubuhan, Selasa (29/3), dengan ketentuan menyetor Rp 179 juta ke kas daerah Setdaprovsu, dimana pemenang berhak menjual bahan-bahan material sisa bangunan gedung tersebut.
Haryanto Tan ditugaskan merubuhkan seluruh bentuk bangunan gedung paripurna tersebut hingga 14 Mei 2011, dimana dalam kegiatan perubuhannya, diwajibkan memeliharan kenyamanan dan keamanan dalam hal pelaksanaan tugas-tugas anggota dewan.
"Kepada kita hanya sebagai laporan, artinya tidak ada sama sekali campur tangan kita soal perubuhan maupun pembangunannya. Jadi semuanya tergantung kontrak yang disepakati Sekretariat DPRD Sumut dengan PT Jaya Konstruksi," kata Chaidir.
Sekretaris DPRD Sumut, Randiman Tarigan menyebutkan, pembangunan gedung paripurna itu, pasti dilakukan tahun ini, dimana kegiatan pembangunannya merupakan satu bagian perjanjian dengan pembangunan gedung kantor yang sudah ditempati anggota dewan sejak September 2010. Soal kapan siapnya, menurut mantan Kadis Pendapatan Kota Medan ini, adalah sepenuhnya ditangan PT Jaya Konstruksi. "Soal itu, mereka yang tahu, kita hanya menyiapkan pembiayaannya dan penyelesaian perubuhan gedung paripurna ini," katanya.
Sebelumnya, Project Manager PT Jaya Konstruksi untuk pembangunan gedung DPRD
Sumut, Sapril mengatakan, perusahaannya sebenarnya hanya menunggu kesiapan perubuhan gedung paripurna tersebut. Selanjunya, pihaknya akan melanjutkan pembangunannya sesuai kesepakatan kontrak.
Seyogianya, pembangunan gedung tempat para wakil rakyat bersidang itu, dimulai Mei 2010.
Kemudian, pembangunannya dijadwalkan lagi dimulai November 2010. Belum dibongkarnya gedung paripurna lama, menjadi alasan yang mengemuka mengapa pembangunannya baru dilakukan saat ini.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar