MEDAN, Kebiasaan melakukan praktik-praktik unwriter rule (perjanjian tak tertulis) di birokrasi pemerintahan, membuat Propinsi Sumatera Utara "memboyong" predikat propinsi terkorup di Indonesia.
Demikian kata Anggota Komisi B DPRD Propinsi Sumatera Utara, Brilian Moktar kepada wartawan di Medan, Minggu (27/2), mengomentari seputar "dinobatkannya" Sumut sebagai propinsi terkorup oleh Indonesiaan Corruption Watch (ICW).
Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut ini menjelaskan, praktik unwriter rule antara lain seperti jual beli jabatan dan semua masalah diselesaikan dengan uang. Ada semacam kewajiban menyetor kepada oknum atasan. Pada akhirnya, pejabat cenderung fokus mengembalikan modal.
"Banyak sebenarnya pejabat yang belum pantas menduduki suatu posisi, baik bedasarkan pengalaman, golongan maupun pendidikan. Namun karena hal-hal kebiasaan tak positif tadi, semuanya sera bisa," katanya. Dikatakan, tatanan moral daripada oknum-oknum birokrasi menjadi rusak.
Bagaimana pun jika praktik unwriter rule kental dipertontokan, semakin mendorong para pejabat melakukan korupsi. Prestasi korupsi, lanjutnya, semakin menambah daftar buruk wajah pemerintahan daerah di Sumut. Jika tidak ada pembenahan, bukan hal mustahil jika Sumut tak lagi dipandang dalam sektor apapun.
Kebiasaan praktik unwriter rule, menurutnya titisan pemerintahan pusat yang menjangkit bagai virus mematikan di tubuh pemerintahan daerah di Sumut. Selamai praktik itu mendominasi wajah pemerintahan, selama itu pula korupsi meraja lela.
Good govermance saat ini, lanjutnya, hanya sekedar semboyan di republik ini. Kalau benar mau serius memberantas korupsi, harus dicontoh beberapa negara yang sukses memberantasnya. Menurutnya, langkah awal pemberantasan, harus dimulai dari pusat.
Pusat menjadi contoh pemberantasan korupsi.Dia menyebutkan selagi kasus century dan magia pajak Gayus Tambunan tidak tuntas, akan menjadi contoh bago daerah. Para koruptor bahkan akan berlindung di balik partai politik berkuasa. "Jadi kalau good governance benar-benar diterapkan, birokasi harus dijalankan dengan baik. Aparat kepolisan jangan juga tutup mata atas pembelian jabatan dan perebutan kepala daerah," ujarnya.
Bahkan menurut Brilian, Presiden harus tegas. Dengan kata lain, harus ada ketegasan dari pusat, maka maka daerah akan mencontohnya, demikian juga sebaliknua. "Jadi hendaknya menjadi pelajaran bagi Sumut dengan bayaknya korpsi. Di manapun daerah atau negara korupsi, daerah dan negara itu tidak akan pernah maju," katanya.
