Disharmoni Sudah Sejak Awal Kepemimpinan

MEDAN, Kendati Wakil gubernur Sumut, Gatot Pudjonugroho berpeluang menjadi gubernur penuh jika Syamsul Arifin benar-benar berhalangan tetap, namun ada fatsun politik alias sopan santun politik yang wajib dilakoni Gatot. Demikian dikatakan dosen politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Ansor Siregar, menjawab wartawan di Medan, Minggu (20/2), menanggapi disharmoni antara Gatot dengan Syamsul yang saat ini disorot banyak pihak. "UU menuntutnya menjadi ban serap. Itulah yang wajib dilakukannya. Pada saatnya tiba, jika benar-benar Syamsul berhalangan tetap karena ketentuan hukum sekaitan vonnis peradilan terhadapnya, maka Gatot akan menjadi Gubernur penuh", kata Shohibul. Namun kata dia, sebelum kejadian terburuk itu terjadi, ada fatsun yang wajib dilakoni Gatot. Meskipun sesungguhnya peraturan yang ada tidak cukup memberinya peluang meski secara filosofis, ia wajib lebih proaktif. Karenanya, dari sekarang, dan dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia , mestinya Mendagri sudah harus menginventarisasi usul-usul revisi UU terkait dengan masalah "bagaimana seseorang dapat memerintah dari tahanan". Sementara soal disharmoni antara Gatot dengan Syamsul Arifin, menurut Shohibul, adalah sesuatu yang tidak mengherankan. Karena isyarat keretakan hubungan antara keduanya, sudah lama terjadi jauh hari saat keduanya mengawali pemerintahan di Sumut. Menurut dia, di awal pemerintahan Sampurno (Syamsul dan Gatot Pudjonugroho), Ranperda diajukan pertamakalinya ke DPRD Sumut isinya menyangkut keinginan Wakil, untuk secara jelas tegas memiliki peran dalam proses pemerintahan melebihi apa yang diinginkan oleh UU yang ada. "Dalam Ranperda itu terdapat semangat untuk menempatkan posisi Wakil tidak sebagai ban serap, meski pun tidak mendapat persetujuan DPRDSU", kata Shohibul juga Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS). Jadi menurut Shohibul, disharmoni Gatot dengan Syamsul, sudah bisa terlihat dari pengalaman empiris beberapa tahun dwitunggal ini "jatuh dan bangun" menjadi dwi-tunggal. "Kita tidak sedang berlebihan melukiskan fenomena ini", ujarnya. Shohibul juga mengatakan, setelah Humbahas dan Serdangbedagai, tidak ada contoh harmoni pemerintahan daerah di Sumatera Utara. Namun menurut yang dia dengar, memasuki periode kedua ini Soekirman sudah tak begitu harmonis lagi dengan T Erry Nuradi, karena semua saling bersiap-siap untuk agenda masing-masing yang dengan sendirinya membuat mereka ambil kuda-kuda. Salah satu kuda-kuda itu ialah terpilihnya Soekirman menjadi Ketua PAN Serdangbedagai, sedangkan T Erry Nuradi adalah orang penting Golkar di Sumut. "Kisah para partisan memimpin Indonesia dan Daerah memang cukup banyak.Bahkan jika kita merujuk ke sejarah, kita bisa berkesimpulan bahwa Indonesia memang tidak memiliki tradisi Wakil untuk hampir semua level", katanya.