Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Bangka Belitung menanyakan mengenai pengelolaan dana-dana dan pengadaan di Biro Umum dan Biro Perlengkapan. Diantaranya mengenai persiapan dalam menyambut tamu-tamu negara dari pemerintah pusat, seperti menteri dan presiden.
"Kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai penyambutan tamu-tamu negara dan hal lainnya di Biro Umum dan Biro Perlengkapan. Sebab, selama ini hal ini terus menjadi kendala di Provinsi Bangka Belitung. Ini selalu terungkap saat pembahasan P-APBD , dimana pemprop Bangka Belitung selalu mengusulkan penambahan dana yang sangat besar untuk ini," kata Ketua Komisi I Propinsi Bangka Belitung, Djunaidi Thalib, dalam pertemuan tersebut.
Toni Purnama, anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung dalam kesempatan tersebut menanyakan bagaimana pengelolaan aset dan proses pendataan aset yang dilakukan oleh Pempropsu sehingga pengelolaan tersebut sesuai dengan ketentuan dan tidak ada peraturan yang dilanggar. "Kami juga ingin mengetahui bagaimana aset-aset propinsi dikelola. Sebab, seperti diketahui pengelolaan aset ini sangat penting dan sering ada masalah. Khususnya kami ingin mengetahui bagaimana Pempropsu melakukan program sertifikasi itu," katanya.
Rombongan komisi I DPRD Bangka Belitung diterima oleh Asisten Administrasi Umum dan Aset Asrin Naim, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (sekda) Provinsi Sumatera Utara, Azhari Siregar dan Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara, Bondaharo dan sejumlah kasubbag di Biro Umum dan Biro Perlengkapan Pempropsu.
Pada kesempatan tersebut, Asrin Naim mengatakan, di Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Biro Umum tidak lagi menjadi sentral pengelolaan anggaran. Hal ini mengingat, setiap SKPD yang ada di Pemprov Sumut juga merupakan pengguna anggaran dan pengelola barang di SKPD masing-masing.
"Dan struktur organisasi Pemprov Sumut juga sudah sesuai dengan PP 41, sehingga pengelolaan aset dan urusan rumah tangga sudah lebih baik," katanya.
Azhari menambahkan, saat ini pihaknya lebih kepada koordinasi untuk pengadaan-pengadaan dan penyambutan tamu-tamu negara. Hal ini sesuai dengan pos anggaran masing-masing SKPD yang sudah tercantum dalam APBD.
Sementara itu Kepala Biro Perlengkapan Bondaharo menjelaskan, dalam hal penanganan aset telah dilakukan pembuatan plank untuk aset-aset yang telah disertifikasi. "Terkait sertifikasi, itu dibentuk tim khusus dan juga ada tim independen disamping berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar