Keraguan itu diungkapkannya karena hingga saat ini, tampaknya pembangunan masih terkait pembebasan lahan yang berada di akses jalan menuju bandara yang terletak di Kuala Namu, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang itu. Selain itu, kata politisi PDI-P ini, berdasarkan data mutahir, terungkap dengan pasokan listrik yang dibutuhkan sebesar 23 megawatt, sedangkan yang mampu didistribusikan PLN hanya 5 megawatt.
"Apa musti kita tunggu pembangkit baru Kualanamu dapat beroperasi, " katanya. Khusus untuk pembebasan lahan, hingga kini tidak seluruhnya menjadi kendala, hanya beberapa ruas jalan di antaranya di Desa Sidourip, Kecamatan Beringin, yang merupakan tanah eks HGU PTPN II.
Di sana ada dua kepemilikan, yaitu milik PT Kereta Api dan masyarakat. Ada pula tanah wakaf di kawasan Kayu Besar, Kecamatan Beringin. Saat ini belum ada keputusan. Konflik tanah ini sudah berlangsung selama lebih 12 tahun. Yang lebih mengherankan, kata Budiman, sampai sejauh ini tidak ada satu institusi pun yang dapat mengarahkan lebih jelas arah pembangunan bandara ini.
"Kapan siapnya, bagaimana kerjaannya, kita tidak tahu. Kalau begini, nanti lama-lama kita dilempari telur busuk sama masyarakat. Tidak jelas lagi kelihatannya. Jadi tak salah yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mimpi Kuala Namu bisa beroperasi tahun 2012," kata Budiman.
Keraguan akan beroperasinya Kuala Namu juga disampaikan Sekretaris Komisi D, Tunggul Siagian. Kepada pers di sela rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, Maratua Siregar, Tunggul menandaskan, soal pendaaan yang dibutuhkan tampaknya sudah memadai. "Waktu kita ke Bappenas di Jakarta, tahun ini disepakati dibantu Rp 300 miliar, dan tahun depan Rp 600 miliar untuk Kuala Namu. Jumlah ini sudah memadai. Tetapi kita ragu, bisa nggak mereka jalan," tanya politisi dari Partai Demokrat ini.
Undang Semua Pihak Untuk mengatasi masalah ini, anggota Komisi D lainnya, Jamaluddin Hasibuan mengusulkan agar semua pihak yang terkait diundang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pelaksana Kuala Namu. "Mulai dari Gubsu, Kapolda, Kejaksaan diundang, agar tidak ada keraguan untuk mengambil sikap, khususnya terkait dalam pembebasan lahan," katanya.
Meski mendapat kritikan pedas dari DPRD Sumut, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sektor Publik PT Angkasa Pura (AP) II Darpin Sinaga sebaliknya optimis bandara pengganti Polonia itu beroperasi sesuai jadwal. "Berdasarkan progress yang kita lihat, untuk dua sektor yakni publik dan privat, terhitung Februari 2011, terlihat ada kemajuan," kata Sinaga.
Kemajuan itu terlihat dari rencana pengerjaan yang diajukan sebesar 71,85%, sedangkan realisasinya sudah 72,2%. "Berarti ada presentase kemajuan sebesar 0,40% untuk pengerjaan sisi darat," katanya. Bandara Kuala Namu, lanjutnya, akan menjadi bandara pertama di Indonesia yang pengisian bahan bakarnya tidak menggunakan selang tetapi langsung dipompakan dari selang ke badan pesawat.
"Nanti, pesawat dari manapun yang mau refuelling (pengisian bahan bakar kembali) bisa singgah di Kuala Namu," katanya.
Bandara ini juga nantinya dilengkapi areal parkir untuk 33 pesawat, dan mampu didarati pesawat Boeing double-deck, dengan luas seluruh areal bandara 1.376 hektar. Berbeda dengan Polonia, yang hanya mampu didarati 11 pesawat dan luas hanya 144 hektar. Kemudian kapasitas terminal di Polonia hanya 9 ribu penumpang per tahun, sedangkan di Kuala Namu 8 juta per tahun. Lalu run-way di Polonia 2.900x45 meter, sedangkan Kuala Namu 3.750 x 60m, plus taxi-way 1 seluas 3750x30m, taxiway 2 seluas 2.000x30m.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar