MEDAN, Sebanyak tiga gelombang unjuk rasa mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Utara di Medan, Senin (14/2).
Ketiga kelompok pengunjuk rasa pada umumnya mendesak penuntasan kasus-kasus korupsi yang diduga terjadi di daerah Sumatera Utara. Tuntutan terutama ditujukan untuk kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah kota Medan.
Massa yang menamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Utara, misalnya, meminta DPRD Sumut mendesak aparat penegak hukum agar menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di dinas pendidikan sumut.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Utara Bactiar menyebut contoh kasus dugaan penggelembungan dana bantuan khusus untuk murid miskin (BKMM) sebesar Rp 4,725 miliar.
Massa yang berjumlah sekitar dua puluhan orang juga menyoroti sejumlah proyek pelatihan guru yang diduga fiktif.
"Juga ada sejumlah kasus dugaan korupsi di Dinas Sosial (Dinsos) Sumut seperti indikasi korupsi sebesar Rp 800 juta dalam proyek renovasi mushalla Dinsos Sumut, pemotongan uang makan serta dugaan korupsi bantuan banjir bandang pada 2009 di Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp 2 miliar," katanya.
Sebelumnya, massa yang menamakan diri Central Study Indonesia Maju meminta DPRD Sumut mengawasi proses penuntasan dugaan kasus korupsi di Dinas Kesehatan Sumut.
Central Study Indonesia Maju menduga ada indikasi korupsi dalam pembangunan Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) Regional I dengan pagu sebesar Rp1,056 miliar yang berasal dari dana APBN.
"Ada indikasi 'mark up' dalam pembangunan BPPNFI Regional I, disamping tidak dikerjakan sesuai bestek dan proses tendernya tidak sesuai ketentuan Keppres 80/2003," kata koordinator Central Study Indonesia Maju Asril Siregar.
Sementara massa yang menamakan diri FoRSU-NGO Komando dalam pernyataan sikapnya mendesak penuntasan kasus permainan izin bangunan di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan.
Mereka juga mendesak penuntasan penyelidikan kasus kebakaran Pasar Sukaramai serta dugaan korupsi dalam proyek pembangunan kios sementara di pasar tradisional itu.
"Kami meminta instansi hukum menuntaskan kasus-kasus tersebut dan DPRD Sumut harus mengawasinya," kata koordinator aksi FoRSU-NGO Komando Dinar S.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar