Namun ketika ditanya mengenai kemungkinan sekda terjerat oleh kepentingan di partai politik atau fraksi di DPRD Sumut, Saleh enggan menanggapi. Menurut dia, tiga orang calon yang diajukan gubernur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pasti orang yang terbaik. "Mendagri pasti lebih tahu lah. Tidak mungkin yang tidak sesuai persyaratan," katanya.
Mengenai profesionalisme, menurut Saleh, mencakup banyak hal, termasuk kecakapan menjalankan semua administrasi pemerintahan. Dia benar-benar pejabat pemerintahan yang cekatan dan mampu mengendalikan semua birokrasi. Hal ini menjadi penting karena, menurut Saleh, sekda memiliki peran yang vital sebagai pembantu gubernur.
Sekda provinsi mempunyai kedudukan dan fungsi strategis karena merupakan pejabat karier tertinggi di pemerintahan provinsi. Dia merupakan pembantu utama gubernur sebagai administrator pemerintahan dan pembangunan.
Keberhasilan tugas-tugas kepala daerah sangat tergantung kepada kapasitas dan kemampuan sekda. Posisi strategis inilah yang membuat sehingga proses penetapan sekdaprov tidak sederhana. Setelah melalui seleksi di daerah oleh gubernur, tiga calon yang dinilai paling layak dan patut diajukan kepada Mendagri.
Di Kementerian Dalam Negeri, calon sekda menjalani uji kelayakan dan kepatutan, kemudian dibawa ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden untuk ditetapkan. Pejabat terpilih itulah yang kemudian ditetapkan melalui surat keputusan Mendagri.
"Jadi dia harus benar-benar bisa bekerja. Jangan karena ini, karena itu," katanya. Di jajaran Pemprov Sumut, ada tiga nama yang santer disebut-sebut bakal menduduki jabatan Sekda Sumut, yakni Staf Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Sakhyan Asmara, Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Sumut Sjafaruddin dan Kepala Inspektorat Sumut Nurdin Lubis.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Mulkan Ritonga yakin kalau Syamsul akan segera mengusulkan calon sekda sebelum diberhentikan sementara sebagai gubernur karena akan berstatus terdakwa dalam perkara korupsi. "Semalam saya baca koran belum ada diajukan gubernur. Sekda defenitif itu sebaiknya segara ditetapkan supaya semuanya berjalan dengan baik. Harapan kita supaya lebih cepatlah," kata Saleh.
Ketua Fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional (FPPRN) DPRD Sumut Rinawati Sianturi sependapat dengan Saleh yang menegaskan pentingnya netralitas sekda.
Menurut Rinawati, netralitas ini menjadi penting agar tidak bisa dipengaruhi oleh kelompok tertentu. Dia juga harus bisa mengakomodasi semua kepentingan masyarakat, termasuk semua kalangan di DPRD Sumut. "Semua harus bisa digandengnya. Dia harus bisa merangkul kepentingan semua fraksi," kata Rinawati.
Kriteria lain yang seharusnya dipenuhi oleh sekda adalah profesionalisme. Jika profesionalisme sudah terpenuhi, menurut Rinawati, akan menjamin semua persyaratan. Profesionalisme ini juga akan menutupi adanya wacana agar sekda memenuhi konsep pelangi. "Asal dia sudah profesional, tentu sudah mencakup seluruhnya di situ. Syarat lain, harus muda dan energik," katanya.
Namun karena kriteria muda sudah tidak dimungkinkan untuk pegawai negeri setingkat eselon II, Rinawati mengharapkan seorang Sekretaris Daerah (sekda) harus energik. Menurut dia, sosok yang paling kompeten sebagai sekda adalah Sjafaruddin. Dia didukung dengan pengalaman yang banyak di birokrasi. Namun Nurdin Lubis juga memiliki sosok yang memenuhi persyaratan.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar