Desakan itu disampaikan massa yang menamakan diri Aksi Bersama LSM-Mahasiswa, Sentral Monitoring Informasi Deli Serdang, Central Study Indonesia Maju, Lembaga Transparansi Sumut dan Mahasiswa Pemantau Korupsi dalam unjuk rasa yang mereka gelar di halaman gedung DPRD Sumut di Medan, Senin (28/2).
Pada kesempatan itu mereka juga menyampaikan keprihatinan terkait semakin maraknya praktik korupsi di Sumut, sehingga tidak sedikit pejabat dan mantan pejabat yang harus duduk di kersi pesakitan.
Meski Sumut telah mendapat predikat sebagai provinsi terkorup dari Indonesia Corruption Watch, namun instansi hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Sumut diniloai belum efektif mengawasi dan menindak pejabat yang melakukan praktik-praktik korupsi di daerah itu.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyebut dugaan korupsi di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dalam program pelayanan adminitrasi perkantoran, seperti penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan loistrik tahun anggaran 2009 sebesar Rp111,608 juta dan tahun anggaran 2010 juga Rp111,608 juta.
Kemudian penyediaan alat tulis kantor tahun anggaran Rp2009 sebesar Rp100,99 juta dan tahun anggaran 2010 juga Rp100,99 juta, serta penyediaan jasa administrasi kantor tahun anggaran 2009 dan 2010 masing-masing juga sebesar Rp238,5 juta.
Massa juga menyoroti program peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa pembangunan gedung kantor pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp630,95 juta, pengadaan tiga unit kendaraan dinas/operasional pada tahun anggaran 2009 Rp188,25 juta, serta rehabilitasi sedang gedung kantor pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp317 juta dan pada tahun anggaran 2010 Rp228,989 juta.
Kemudian, pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berupa pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pertanian Deli Serdang tahun anggaran 2009 dan 2010 masing-masing sebesar Rp74,081 juta.
Kondisi yang sama juga terjadi pada program peningkatan ketahanan pangan berupa pengadaan alat perontok padi di Desa Pasar Melintang, Desa Skip, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp250,8 juga, pengadaan m3esin pengolah jerami untuk pembuatan kompos di Kelurahan Paluh Kemiri, Kelurahan Pasar Melintang di Kecamatan Lubuk Pakam tahun anggaran 2010 sebesar Rp160 juta.
Kemudian juga pada program penyediaan sarana jalan produksi dan pemberantasan hama hama kumbang kelapa pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp462,7 juta dan pada tahun anggaran 2010 Rp530 juta yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).
Sehubungan dengan itu, Aksi Bersama LSM-Mahasiswa, Sentral Monitoring Informasi Deli Serdang, Central Study Indonesia Maju, Lembaga Transparansi Sumut dan Mahasiswa Pemantau Korupsi meminta Kejati Sumut dan Polda Sumut menangkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang.
Massa juga mendesak DPRD Sumut mendesak Kejati Sumut agar segera memeriksa pejabat papan atas di Dinas Pertanian Deli Serdang.
"Jangan ada pemetiesan kasus-kasus korupsi. Jangan jadikan jabatan di pemerintahan dan instansi hukum untuk memperkaya diri atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan rakyat," ujar koordinator aksi Asril Siregar.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar