Introspeksi Diri Bangun Bangsa, Bukan Mengirim TKWI

"Tragisnya kehidupan di negeri sendiri tak setragis kehidupan di negeri orang. Lebih baik mati kelaparan di negeri sendiri daripada budak dan disiksa tanpa batas."

Kalimat itu jadinya muncul dalam benakku saat mendengar dari tahun ke tahun selalu ada masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Emosi dan amarah mencuat dalam hati dan pikiran saya.

Mendengar Ruyati binti Satubi dijatuhi hukuman pancung di Arab Saudi menjadi suatu contoh yang nyata saat ini. Bahkan yang dialami Ruyati mungkoin hanyalah satu contoh kecil kekejian yang dialami warga Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri. Banyak yang tersembunyi dan tidak tersentuh oleh pemerintah Indonesia.

Namun, menurut saya pemerintah tidak sertamerta salah dalm hal ini. Baik itu kementerian luar negeri ataupun presiden sekalipun. Lebih baik kita sama-sama memikirkan bagaimana caranya agar obsesi bekerja di luar negeri berkurang. Karena yang terjadi saat ini, bukan lagi negeri yang butuh tenaga kerja yang mencari pekerja. Justru sebaliknya. Bangsa kita bahkan dipandang remeh oleh bangsa lain, yang selalu menyodorkan diri untuk dipakai sebagai pekerja di negerinya.

Harga diri bangsa kita diinjak-injak. Bahkan tidak dihargai pun kita mau menjadi budak di negeri orang. Semua pihak seharusnya mengambil sikap dalam hal ini. Menghujat bangsa lain bukanlah solusi penyelesaian masalah.

Masyarakat harus melihat masalah ini dengan mata terbuka. Jangan menyalahkan pemerintah maupun negara Arab Saudi yang telah menghukum saudara kita dengan hukuman pancung. Banyak sisi yang harus diambil dalam kejadian ini.

Apakah memang murni karena kesalahan Ruyati atau bahkan kesalahan majikannya. Meski demikian, kesalahan kebijakan diawal tidak perlu diperteentangkan lagi. Yang terpenting adalah bagaiman untuk menjadikan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang bermartabat.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman tenaga kerja juga perlu dipertanyakan. Kenapa selalu mengirimi tenaga kerja tampa memberikan perlindungan penuh.

Saat ini, pemerintah Indonesia juga sepertinya tidak mampu mengawasi seluruh aktivitas diwilayah kekuasaannya. Saat ini, Indonesia mengirim 1,2 juta buruh migran ke luar negeri dan 70 persen ke Arab Saudi (sepreti dikutip dari harian Sinar Indonesia Baru edisi 21 Juni 2011).

Jumlah ini sepertinya membuat pemerintah gelagapan, bahkan tidak mampu mendengar aspirasi rakyatnya. Sampai-sampai Kepala badan nasional penanganan dan perlindungan TKI, Jumhur Hidayat, mengatakan pemerintah kecolongan dalam kasus Ruyati yang dihukum pancung di Arab Saudi.

Dan bulan Juli 2011 tanggal 7 akan didengar lagi TEnaga Kerja Wanita Indonesia asal Subang Jawa Barat, Darsem akan dipancung jika tidak membayar denda Rp 4,6 miliar. Ketua komisi I DPR RI, Mahfudz Sidik menyetujui "diyat" dibayar dengan menggunakan anggaran. Meski Darsem telah dimaafkan pihak keluarga majikan tetap harus membayar denda yang telah ditetapkan.

Kondisi seperti ini, nampaknya tidak juga membuka pikiran sehat para wakil rakyat yang duduk di senayan. Mereka justru saling menyalahkan pejabat. Bahkan beberapa anggota DPR RI seperti dilansir Harian sinar Indonesia Baru Edisi Selasa 21 Juni Sejumlah anggota DPR minta Menlu mundur. Dan juga fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Pemerintah minta maaf.

Mungkin langkah yang sedikit tepat adalah DPR wacanakan rapat dengan Presiden SBY tanggal 23 Juni 2011dengan agenda membahas rencana moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Seharusnya, begitu banyak putra/putri bangsa yang memiliki intelektual tinggi tak seharusnya kejadian ini terjadi.

Banyak ilmuan yang justru mengabdi kepada negara lain. Kenapa tidak? Di Indonesai manusi jenius dan jujur akan menjadi bulan bulanan para otak pelaku koruptor. Tidak ada yang memikirkan kepentingan bersama. Melainkan hanya untuk memperkaya diri sendiri.

Begitu banyak kekayaan dalam bumi pertiwi, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya alam. Namun sumberdaya manajemennya saja yang perlu ditingkatkan.

Seperti dilansir oleh Sumut Pos, edisi Selasa 21 Juni, 303 WNI antre dihukum mati. Betapa menyedihkan nasib warga yang berjuang demi mencukupi kebutuhan hidup justru harus diancam hukuman mati.

Saat ini, Kementerian Luar negeri menyalahkan pemerintahan Arab Saudi yang tidak menginformasikan eksekusi pancung yang dialami oleh Ruyati. Meski ada keputusan yang diambil dalam konferensi Jenewa yang sepakat untuk mengedepankan komunikasi jika ada salah satu warganya yang berurusan dengan hukum. Namun pemerintah Arab Saudi dianggap tidak indahkan itu seprti disampaikan Dirjen konseler dan Protokoler Kemenlu, M Luthfie Rauf yang dilansir harian Analisa edisi Selas (21/6).

Seyogianya diinformasikan, apakah memang ada langkah konkrit yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia? Masyarakat sudah bosan dan jenuh dengan sikap dan janji-janji palsu pemerintahan selama ini.

Mind set pemimpin bahkan calon pemimpin sudah terformat menjadi korup. Instansi pemerintahan justru menjadi sarang koruptor. Di mana ada pemerintahan, di sana ada koruptor. Bangsa ini miskin bukan karena kekurangan modal. Namun semua ditelan para pejabat dan petinggi negara ini.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT