SALEH BANGUN TAK MAU BERKOMENTAR

MEDAN, Masih dalam suasana Tahun Baru Cina atau Hari Raya Imlek 2562, Indonesia harus kehilangan seorang tokoh politisi dan juga seorang aktor, Adji Massaid kemarin, Sabtu (5/2) pagi di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Fatmawati. Adji Massaid meninggal di usia 43 tahun dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut.

Kepergian Adji menjadi suatu duka yang dalam bagi banyak kalangan, termasuk para fans-nya. Tak luput juga rasa kehilangan dirasakan oleh kader partai Demokrat yang ada di Sumut. Anggota dewan pimpinan daerah (DPD) partai Demokrat Sumut, Hasbullah Hadi merasa sangat kehilangan atas kepergian Adji.

“sangat merasa kehilangan, dia itu seorang yang sangat dekat dengan kader partai. Terutama yang berada di daerah,” kata Hasbullah kepada Tribun Medan melalui telepon, Sabtu (5/2).

Anggota DPRD Sumut ini juga mengatakan bahwa selama hidup Adji, tidak pernah terlihat sebagai seorang sosok yang tidak pantas ditiru. Dia itu, kantanya, selelu bisa diajak untuk bertukar pikiran dan selalu menunjukkan sebagai sosok yang rendah hati.

“Di mana pun kita sapa, pasti menyahuti kita. Pokoknya saya pribadi sangat merasa kehilangan,” kata ketua Komisi A DPRD Sumut itu.

Di lingkungan partai juga sosok Adji menurut Hasbullah sebagai sosok yang cukup potensial dan bisa mengayomi siapapun yang ada di sekitarnya. “Termasuk saat kongres kemarin, dida menampung semua aspirasi serta memberikan solusinya,” kata Hasbullah.

Secara terpisah, Anggota DPD Demokrat yang lain, Tengku Dirkansyah Abu S Ali mengatakan bahwa secara DPD Demokrat Sumut tidak bisa berangkat untuk mengikuti prosesi pemakaman Adji karena banyak kegiatan partai yang sedang dilakukan di Sumut. Kegiatan saat ini sedang dilakukan di tingkat cabang atau daerah tingkat II. “Sekarang kita lagi lakukan musyawarah cabang, jadi sangat tidak memungkinkan berangkat atas nama DPD,” katanya kepada Tribun melalaui telepon saat mengikuti Musyawarah Cabang di Labuhan Batu.

Pada kesempatan yang sama Dirkansyah juga mengatakan bahwa ia sangat kehilangan dengan meninggalnya Adji. Meski demikian, katanya, dia pribadi tidak berangkat karena sedang berada di derah ingkat II. “Secara partai tidak ada yang berangkat. Lain hal jika pribadi-pribadi, kita belum tahu,” katanya.

Seperti disampaikan Dirkansyah yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut itu, setelah Musyawarah cabang di Labuhan Batu kemarin, hari ini (Minggu, 6/2) akan dilanjutkan dengan musyawarah cabang di Kota Pinang. “Kita sangat padat jadwal sekarang, besok juga akan Musyawarah cabang di Kota Pinang,” katanya. Tapi, lanjut Dirkansyah, sebagai uangkapan belasungkawa sudah disampaikan oleh ketua DPD Demokrat Sumut.

Sedangkan Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun saat dikonfirmasi lewat telepon menolak untuk memberi keterangan. Ia tidak mau memberi komentar mengenai meninggalnya Adji Massaid. “Silahkan langsung sama Ketua DPD saja, Pak Milwan. Dia yang tahu dan mengetahui seperti apa Adji,” katanya. Ia tidak mau memberi pendapat karena menurutnya yang mengenal Adji yang merupakan anggota Fraksi Demokrat di DPR RI adalah HT Milwan.

Pemerintah Pusat Tidak Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi

* Pemprovsu Tidak Tahu Kehadiran 29 Mahasiswa

MEDAN, Pemerintah provinsi Sumatera Utara mengaku tidak mengetahui akan kehadiran 29 orang mahasiswa dari Mesir di Bandara Polonia Medan, Jumat (4/2) yang telah dievakuasi pemerintah pusat karena kerusuhan yang terjadi di negara tersebut. Mahasiswa asal Sumut tersebut tiba di bandara Polonia sejak siang hari. “Kami tidak tahu, karena koordinasi dari pemerintah pusat sampai saat ini belum ada,” kata Kepala Biro Umum, Ashari Siregar di kantor Gubernur Sumut, kemarin Sore.

Karena tidak adanya koordinasi dari pemerintah pusat, dan menurut kesepakatan yang disepakati sebelumnya pihak provinsi akan menjemput langsung mahasiswa Sumut yang dievakuasi di bandara Cengkareng. “Tapi saat ini kami putus komunikasi dengan pemerintah pusat,” katanya. Ashari juga menyampaikan bahwa mahasiswa yang dievakuasi tidak akan ditampung di Asrama Haji Pondok Gede, melainkan dibawa ke perwakilan provinsi masing-masing.

Saat ditanyai mengenai tindakan yang akan dilakukan selanjutnya melihat kondisi mahasiswa yang telah sampai ke Medan, Ashari mengatakan akan mengkoordinasikan dengan atasannya. “Kita juga tidak tahu kebenaran mereka, karena nama-nama mahasiswa sumut yang di mesir juga kita tidak tahu,” katanya sambil menoleh kepada pelaksana tugas (plt) Sekretaris Daerah, H Rachmatsyah yang duduk di kursi sebelah kanannya.

“Kita juga belum tahu mereka ini melapor ke mana,” kata Rachmatsyah. Ia membenarkan bahwa sejak awal ditunjuk sebagai plt sekda sudah memerintahkan Kepala Biro untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan mahasiswa dari Mesir.

Tapi sesungguhnya pemerintah provinsi Sumut telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan evakuasi pertama. Tujuh kamar mes perwakilan provinsi yang berada di jl Jambu Jakarta Pusat telah dikosongkan, dan perwakilan di Jakarta juga telah diinstruksikan menyiapkan kamar hotel jika kamar mes juga kurang.

Saat wartawan menanyakan langkah selanjutnya, berhubung menurut informasi yang diperoleh masih ada mahasiswa asal Sumut di Jakarta Ashari menjawab akan menunggu koordinasi dari pusat.

“Apa ada posko yang bisa kita hubungi? Kan tidak ada, makanya kita tunggu saja koordinasi dari pusat. Sepertinya anda punya koneksi kepada mereka, jika memang bisa berhubungan dengan mereka bilang saja bahwa pemerintah provinsi siap membantu. Dan bilang agar mereka menuju mes perwakilan di Jl Jambu Jakarta Pusat. Bilang saja begitu, semua orang tahu itu,” katanya menjawab wartawan saat menanyakan upaya apa yang akan dilakukan untuk mengarahkan mahasiswa yang masih berada di Jakarta.

Rachmatsyah juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Sumut dalam menyambut kedatangan mahasiswa dari Mesir sangat siap. “Jika mereka yang sudah di Medan pun meminta penginapan, mes di Jl Tengku Daud kami siapkan, bahkan jika harus pulang ke daerah masing-masing, juga kami siap mempasilitasi,” katanya.

Saat ini, kata Ashari, kami tinggal menunggu instruksi dari atasan saja. Karena informasi tentang tibanya 29 orang mahasiswa di Polonia diketahuinya hanya berselang beberapa lama sebelum bertemu dengan wartawan dari ajudan Wakil Gubernur. Pihaknya tidak mendapat koordinasi dari pusat, sehingga tidak mengetahui apa dan kapan mereka tiba dan berangkat dari Jakarta.

Menurut informasi yang diperoleh mahasiswa yang tiba di bandara Polonia, keberangkatannya kembali ke Mesir akan di Bantu oleh pemerintah pusat. Terkait hal tersebut, Ashari mengatakan tidak memiliki wewenang untuk mengatakan apa yang akan dikontribusikan pemerintah provinsi. “Saya kan masih punya atasan, ada pak Sekda, pak Wagub dan Gubernur,” katanya.(afr)

PT PLN Jangan Hanya Membangun Pembangkit Besar

MEDAN, PT PLN (Persero) menunjukkan kesiapannya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III berkapasitas 2x85 MW. Langkah yang telah diambil PT PLN dimulai dengan pembangunan akses jalan berbiaya sekitar Rp 200 miliar ke lokasi pembangunan, sebagaimana yang telah diresmikan pekan kemarin.

Namun yang menjadi catatan, PLN harus belajar dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin berkapasitas 2 x 115 MW di Sibolga (sudah beroperasi) dan PLTU 2 berkapasitas 2x200 MW di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat (sedang pengerjaan).

Pasalnya, PLTU Labuhan Angin masih jauh dari harapan kemampuan maksimal pasokan daya yang terindikasi dari ketidak tepatan peralatan pembangkit yang dibangun. Demikian juga karena molornya jadwal pengoperasian PLTU 2 akibat manajemen kerja yang tidak berjalan dengan baik.

"Setidaknya, PLN yang menjadi leading di pembangunan Asahan III itu, harus belajar dari pembangkit-pembangkit yang sudah dibangun sebelumnya," kata Sekretaris Komisi D DPRD Propinsi Sumut, Tunggul Siagian kepada wartawan di Gedung Dewan, Jumat (4/2).

PLN, kata Tunggul, diminta melakukan analisa pembangunan menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga peralatan yang akan digunakan di Asahan III. PLN harus memastikanp embangunannya menggunakan peralatan berkualitas teruji dan tahan lama.

"Sebab, tujuannya untuk jangka lama, yang artinya tersedianya tambahan pasokan daya bagi Sumut dalam waktu yang lama. Kita tidak mau pembangunannya hanya asal-asalan atau menjadi lumbung proyek saja," katanya.

Di sisi lain, PLN juga harus mematuhi aspek legalitas soal pembangunan pembangkit itu. Dalam hal ini, PLN harus mengantongi izin lokasi dari Gubernur Sumut untuk menguatkan izin usaha yang sudah dikantongi sebelumnya dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)RI.

"Kami kira PLN sudah tahu soal UU Kelistrikan. Yang mau kami sampaikan adalah jangan sampai tidak ada penghargaan ataupun koordinasi dengan Gubsu. Belakangan kami dengar sudah ada izin dari Bupati Tobasa, namun itu kurang kuat dan harus dilengkapi izin dari Gubernur menyusul pembangunan pembangkit itu ada di dua daerah pemerintahan, yakniAsahan dan Tobasa," katanya.

Dia mengatakan, pembangunan Asahan III itu harus ditujukan untuk memenuhi kekurangan pasokan daya di Sumut. Komisi D akan sangat menyangkannya jika nantinya daya dari pembangkit itu dijual ke daerah lain. Dia beralasan, karena potensi yang dimanfaatkan adalah dari kekayaan sumber air Sumut, maka hasil pengolahan dari potensi itu harus juga untuk rakyat Sumut.

Tunggul yang juga politisi Partai Demokrat (PD) ini, sekaligus meminta PLN untuk tidak lagi memasok kebutuhan listrik ke luar Sumut, seperti yang terjadi selama ini, yakni ke Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebesar 100 MW dan ke Riau 100 MW.

Hal ini menurutnya penting, mengingat kebutuhan daya listrik di Sumut yang masih kurang dari cukup. Saat ini, daya yang dihasilkan di Sumut masih sekitar 1.430 MW. Jumlah ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan pelanggan industri, rumah tangga, sosial dan bisnis di Sumut, sehingga tidak heran jika terjadi pemadaman.

Secara khusus, Tunggul menyayangkan sikap PLN yang enggan menggarap pembangunan pembangkit-pembangkit kecil di Sumut. Padahal, terangnya, jumlah daya dari keseluruhan pembangkit kecil ini cukup besar dan potensi ketersediaan energi masih sangat mendukung.

"Kita malah bertanya-tanya, mengapa PLN lebih suka menggarap proyek pembangunan pembangkit besar, apakah kalau membangun pembangkit kecil itu tidak gunanya?. Kami kira,ini harus menjadi perhatian serius bagi PLN saat ini ke depan," katanya.