Inalum Harus Menjadi Milik RI

MEDAN, Rapat panitia khusus (pansus) Inalum yang dilaksanakan di ruang rapat komisi B DPRD Sumatera Utara, Senin (14/2) menyimpulkan bahwa kepemilikan atas PT Inalum harus bisa diperoleh secara utuh untuk pemerintah Republik Indonesia. Hal ini disampaikan narasumbe yang hadir pada rapat tersebut, Setiawan yaitu Mantan Direktur Produksi PT Inalum dengan rekannya Hasrul yang juga mantan pejabat di perusahaan tersebut.
"Sejak saya jadi karyawan pun, saya sudah menginginkana agar perusahaan tersebut diambil alih negara," kata Setiawan.

Rapat yang dipimpin ketua pansus, Bustami HS tersebut ditegaskan oleh Setiawan bahwa tujuan tersebut akan dicapai jika seluruh elemen bangsa ini bersatu. "Jika kita ingin mengambil alih sepenuhnya, kita harus kompak. Tentu harus menyamakan persepsi dalam memperjuangkannya," katanya.

Menurut Hasrul, PT Inalum selama ini sengaja dikondisikan pihak pemegang saham yaitu Jepang supaya seolah-olah tidak memberikan kontribusi terhadap negaranya. "Sesungguhnya Inalum memiliki banyak potensi alam yang bisa diperoleh," katanya. Bahkan saat ini, katanya, pihak Jepang sedang mengadakan proposal agar Inalum tetap diperpanjang kontraknya selama 30 tahun ke depan setelah 2013 nanti.

Inti dari proposal itu mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia belum siap untuk mengelola perusahaan tambang tersebut.

Di dalam proposal juga dikatakan bahwa PT Inalum sebenarnya tidak memberikan kontribusi kepada negara Jepang, sehingga pihaknya harus menanam modal yang besar agar tetap beroperasi.
"Langkah-langkah ini dilakukan untuk bisa tetap menguasai perusahaan tersebut," kata Hasrul.

Sedangkan menurut Hasrul sendiri, SDM yang ada saat ini sudah siap untul dimanfaatkan untuk mengelola peusahaan tambang tersebut. Bahkan seluruh elemen telah pada posisi siap.

Kedua narasumber dalam rapat tersebut juga mengingatkan bahwa yang menjadi masalah dalam pengambil alihan PT Inalum menjadi milik RI bukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Melainkan pemerintah RI dengan pemerintah Jepang.

Setiawan juga mengingatkan agara penguasaan materi juga disamkan. Agar seluruh persepsi yang sedang dibangun di pansus ataupun yang diajukan ke pemerintah pusat tidak tumpang tindih.

Dari paparan yang disampaikan Hasrul, disimpulkan beberapa item. "Indonesia harus menguasai sepenuhnya dahulu baru integrasi menjadikan indonesia sebagai pusat pengembangan industri dasar strategis berbasis Aluminium di Indonesia bahkan di ASEAN," kata Hasrul.

Beberapa kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan narasumber dalam rapat tersebut adalah, Indonesia mempunyai sumber daya alam bauksit yang berlimpah, Green Coke, potensi tenaga air dan Batubara serta pelebur aluminium berbiaya rendah. Industri aluminium adalah industri dasar strategus yang berbasis sumber daya alam yang mempunyai peran penting dalam revitalisasi industri untuk mendukung pembangunan dan pertahanan nasional serta dapat menjadi penggerak roda perekonomian bangsa.

Aluminium juga merupakan komoditi masa depan yang ramah lingkungan di mana indeks konsumsinya lebih tinggi dari logam lainnya. Indonesia menghabiskan banyak devisa dan hilangnya peluang untuk mendapatkan nilai tambah akibat inpor alumina dan aluminium serta expor bauksit dan green coke.

Maka untuk itu, dirasakan perlu segera dilakukan integrasi antara komoditas bauksit -alumina-aluminium termasuk green coke-calcined petrolium coke akan tercipta nilai tambah yang besar dalam industri aluminium nasional.

Integrasi tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan industri dasar starategis berbasis aluminium di Indonesia bahkan asean dengan persyaratan pemerintah RI menguasai sepenuhnya PT Inalum, pemerintah mendukung dan mendorong untuk segera direalisasikannya pabrik alumina di Kalimantan Barat, dan pemerintah harus mendukung dan mendorong agar pabrik pengahasil Calcined petroleum coke Dumai dihidupkan kembali.

Setelah pansus melakukan rapat sebanyak duakali, maka pansus juga memutuskan agar pertemuan berikutnya pemerintah kabupaten kota yang terlibat langsung dengan PT inalum diikutkan dalam rapat. Termasuk sepuluh kabupaten/kota yang ada di sekitar danau toba.

Seperti disampaikan kepala badan pembangunan daerah (bappeda) Sumatera Utara, Riadil bahwa baru beberapa waktu ini saja dana corporate Social responsibility (CSR). "Itupun lebih besar biaya publikasi dari dana yang disalurkan ke masyarakat," katanya.

Dalam suasana rapat yang penuh semangat untuk memperjuangkan PT Inalum menjadi milik RI, semua memberikan dukungannya. Berupa saran dan masukan mengalir terus, baik dari pihak DPRD Sumatera Utara maupun birokrat yang tergabung dalam pansus.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT