MEDAN, Masyarakat Desa Dagang Krawan Kabupaten Deliserdang kembali menlakukan aksi di kantor DPRD Sumatera Utara untuk mempertanyakan nasib tanah mereka yang diperjual belikan oleh Anto Keling, Selasa (1/2).
Aksi yang dipimpin oleh Sofyanto ini meminta kepada anggota DPRD mempeerhatikan nasib mereka. "Kami sangat sayangkan sikap Kapolda yang seolah tidak menghiraukan surat rekomendasi yang sudah dikirimkan sebelumnya," kata Sofyanto. Sebelumnya puhaknya pernah mengirimkan surat kepada Kapolda untuk mengamankan dan menindak lanjuti permasalahan yang timbul di lahan bermasalah tersebut.
Lahan seluas 78, 16 hektare tersebut diklaim seorang oknum yang merasa memilikinya. Sejak tahun 1999 menurut pernyataan Sofyanto, lahan tersebut telah bermasalah. Lahan yang dimaksud adalah lahan eks HGU PTPN II, yang masa HGUnya berakhir tahun 2000. "Tahun 2005, dirut PTPN II saat itu menjual tanah tersebut kepada yayasan Nurul Amaliyah," katanya. Yang seharusnya peruntukan tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah.
Dalam aksinya massa mengusung beberapa poster yang beriskan "Batalkan Akte Notaris cacat hukum di lahan 78,16 ha di Krawan. Stop pagar tanah KRPT di lahan 78,16 ha di Krawan. Tangkap monyet yang jual tanah rakyat dengan Krawan. KRPT kartu reorganisasi pendudukan tanah UU darurat no 8 tahun 1954".
Massa yang berjumlah sekitar 200 orang ini diterima anggota komisi A DPRD Sumatera Utara, Alamsyah Hamdani, Oloan Simbolon, Ida BudiNingsih dan H Buyung. Mereka berjanji atas nama dewan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.
"Kami juga tidak setuju dengan adanya mafia tanah, jadi mari kita perjuangkan bersama," kata Alamsyah.
Komisi A juga berjanji akan mendesak pihak Pemprov Sumut untuk menuntaskan masalah tersebut. "Jika tidak ada juga realisasi, kami akan bentuk pansus untuk masalah tanah tersebut," kata Alamsyah.
Aksi ini berlangsung damai, dalam pengawalan puluhan pasukan kepolisian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar