MEDAN, Komisi B DPRD Sumatera Utara meminta secara tegas kepada dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara agar menyelesaikan masalah yang terjadi di Koperasi Usaha Pinggir Jalan (KUPJ) yang rentan terjadi kontropersi. Hal ini disampaikan anggota komisi B DPRD Sumatera Utara, Washington Pane yang mempertanyakan keberadaan KUPJ tersebut saat raat kerja dengan dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat Komisi B, Selasa (1/2).
Hal ini ditanggapi sekretaris Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hidayah Hasibuan yang menggantikan Kepala Dinas karena berhalangan hadir. "Kami akan upayakan, sebenarnya masalah ini termasuk rumit," katanya. Erwin mengatakan bahwa saat ini terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh KUPJ sendiri.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B, Bustami HS ini juga memberikan saran agar UKM di Sumatera Utara diadakan suatu tempat untuk mengadakan suatu galeri UKM. "Di galeri tersebut bisa ditampung apa-apa saja yang menjadi hasil karya UKM," kata politisi PKS, Andi Arba. Melihat perkembangan yang terjadi mengenai UKM, ia berharap bisa menjadi suatu sumber yang bisa membangun Sumatera Utara.
Keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menangani perkembangan koperasi dan UKM dinilai kurang oleh komisi B DPRD Sumatera Utara. Seperti dilontarkan oleh Tengku Dirkhansyah Abu S Ali SE Ak yang menyanyangkan dua peraturan daerah yang menyangkut Koperasi dan UKM tidak disinergikan dengan pergub.
Dua peraturan daerah (perda)yang mengatur koperasi dan UKM adalah Perda no 7 tahun 2004, tentang pengembangan UKM dan Perda no 3 tahun 2009, tentang perseroan terbatas rakyat.
"Bahkan menurut informasi yang kami peroleh, perda ini akan dicabut," kata Erwin.
Tengku mengatakan apa saja yang dilakukan dinas koperasi, seolah tidak diperhatikan pemimpin tertinggi di Sumatera Utara. "Bahkan satupun pergub tidak ada sejak tahun 2004 perda sudah dibuat," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar