Aksi ini disertai atraksi pembakaran boneka mayat yang melambangkan kegagalan dari sistem pemerintahan SBY. "Ini bukti kegagalan sistem kepemimpinan SBY dan antek-anteknya," kata Jumeida Hutauruk Pimpinan Aksi.
Sambil menyanyikan lagu "Darah Juang" kaum ibu-ibu yang tergabung mengacungkan tangan kanan. Mereka berbaris di jl Imam Bonjol Medan, di depan kantor DPRD Sumatera Utara.
Seharusnya kaum perempuan sudah menuai kesejahteraan sejak terhitung diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, namun yang terjadi justru sebaliknya. "Ternyata, negara kita telah diratifikasi Convention of the Elimination of all forms of discrimination against women," seru Jumeida.
Menurutnya meskipun konvensi penggapusan segala bentuk diskriminasi terhadap terhadap perempuan sejak tahun 1984, berbagai diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya masih aja banyak terjadi. Mulai dari eksploitasi, kekerasan dalam beraneka banyak bentuknya, hingga kesenjangan hak sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, budaya, dan politik.
"Berikan jaminan kesehatan bagi perempuan," kata Jumeida. Kebebasan bagi kaum perempuan juga merupakan hak yang mutlak dimiliki kaum perempuan. Tidak jamannya lagi perempuan di eksploitasi.
Dalam aksi ini yang mengusung massa sekitar limapuluh orang ini, juga membawa selebaran yang berisi pernyataan sikapnya. Seperti yang dituliskan dalam selebaran tersebut serta dibacakan di hadapan perwakilan DPRD yang menerima kehadiran mereka, Jamaluddin Harahap.
Pemerintah dituntut serius menindak kekerasan terhadap perempuan baik fisik-mental dan psikologis (KDRT, Traifiching). Pemerintah menyediakan perumahan layak dan air bersih untuk rakyat. Lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat. Kesehatan gratis moder, dan berkualitas untuk rakyat. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap perempuan. Pemdidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan. Berikan jaminan pendidikan layak dan lindungi hak-hak perempuan tenaga kerja wanita. Cabut UUPMA nomor 1 tahun 1976. Dan hapus UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, ganti dengan UU yang pro terhadap buruh.
Pernyataan sikap mereka tersebut juga menawarkan beberapa solusi yang pantas dipertimbangkan oleh pemerintah. Seperti, nasionalisasi aset-aset asing, hapuskan hutang luar negeri, bangun industrialisasi nasional yang berkarakter kerakyatan, dan ekspansi lapangan kerja.
Kamaluddin Harahap dalam tanggapannya mengatakan bahwa ia juga turut memperjuangkan hak perempuan. "Saya juga ikut dalam pergerakan ini," katanya.
Namun, Kamaluddin mengharapkan jika ada aksi yang mengatas namakan perempuan jangan harus didampingi kaum laki-laki. Hal ini diungkapkannya agar aksi itu murni dari nurani perempuan tanpa kontaminasi kepentingan pihak lain. "Seolah ada yang menumpangi," katanya.
Poplitisi Partai Amanat Nasional ini yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD ini mengecewakan karena sampai saat ini masih banyak terjadi seperti yang diserukan massa tersebut. "Bahkan sampai saat ini, dalam UU yang mengatakan komposisi di DPR itu 30 persen. Namun kenyataannya kini hanya berjumlah sekitar 11 orang saja di DPRD Sumatera Utara," katanya.
Maka untuk itu, kaum perempuan juga diharapkan agar lebih aktif dalam memperjuangkan haknya. Kamaluddin juga akan tetap memperjuangkan hak-hak perempuan tersebut.
Terkait penryataan sikap massa, akan disampaikan ke pimpinan dewan untuk diperjuangkan. Massa pun membubarkan setelah aksi bakar mayat selesai.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar