MEDAN, TRIBUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara melalui Komisi E menyatakan kekecewaan dan kekesalannya, karena telah terjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di Dinas pendidikan Sumatera Utara cukup besar mencapai Rp 56,376 milyar dari anggaran pendidikan tahun anggaran 2010. Besar SiLPA tersebut membuktikan dinas pendidikan Sumatera Utara tidak serius mendukung visi/misi Gubsu 'rakyat tidak bodoh'.
Kekecewaan itu diungkapkan anggota Komisi E DPRD Sumut Sopar Siburian SH MH kepada wartawan, Senin (28/2) di gedung dewan menanggapi banyak SiLPA tahun 2010 yang terjadi pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tersebut saat rapat dengar pendapat dengandinas bersangkutan.
Menurut Sopar Siburian, terjadinya SiLPA di Disdik menunjukkan Kepala Dinasnya kurang sensitif memperhatikan kebutuhan pembangunan peningkatan kualitas pendidikan di Sumut, bahkan lebih ekstrim lagi, Disdik tidak serius menjalankan visi/misi Gubernur Sumatera Utara. Harusnya Gubernur Sumatera Utara mengangkat Kadis yang benar-benar paham terhadap keinginan Pemprov Sumut dalam mewujudkan 'rakyat tidak bodoh'.
Padahal, kata Sopar dari Fraksi Demokrat itu, disatu sisi ada SKPD yang 'mengorek-ngorek' mencari sumber anggaran untuk mendukung program pembangunan Sumut, tapi di sisi lain Disdik tidak bisa menggunakan anggaran yang sudah tersedia. Ini menunjukkan Kadis kurang sensitive memperhatikan kebutuhan pembangunan peningkatan kualitas pendidikan di Sumut.
"Ini sangat mengherankan, karena kita membutuhkan anggaran untuk memajukan pendidikan di Sumut yang sudah terpuruk, tapi SKPD terkait tidak menggunakannya dengan baik," katanya.
Menyikapi masalah SiLPA ini, kata Sopar Siburian, Pemprov Sumut dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara perlu mengevaluasi kinerja kepala SKPD-SKPD seperti Disdik yang penggunaan anggarannya terjadi SiLPA. "Kalau dalam penggunaan anggaran terjadi SiLPA, berarti kepala SKPD-nya tidak menguasai tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) atau dicurigai pengangkatan jabatan kepala SKPD bukan berdasarkan bidangnya, tapi karena 'ifit-ifit tender jabatan'," kata Sopar.
Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi E Aduhot Simamora dengan Kadisdik, Syaiful Syafri yang baru menjabat 5 bulan, Sopar Siburian serta anggota Komisi E lainnya Zulkifli Husein dan Richard M Lingga juga menyoroti terjadinya SiLPA di Disdik-SU sebesar Rp 56 M lebih, bahkan realisasi penggunaan anggaran tidak sejalan dengan visi/misi Gubernur Sumatera Utara 'rakyat tidak bodoh'. Apalagi anggaran 2010 menurun dari 2011, sehingga ada kecurigaan apakah Disdik-SU tidak punya program yang benar.
Untuk itu, Zulkifli Husein minta Syaiful Syafri sebagai Kadisdik yang baru agar membuang rasa sungkan untuk mengungkapkan temuan-temuan berkaitan dengan SiLPA di Disdik, tapi harus 'blak-blakan', bukan hanya sekedar masalah administrasi, seolah-olah ada sebuah resiko yang diambil. Apalagi menyangkut SiLPA Rp 11 milyar karena program di Disdik yang tidak dikerjakan.
Sementara itu, Kadisdik Syaiful Syafri mengaku baru menjabat Kadis sejak Oktober 2010 menyebutkan, terjadinya SiLPA di Disdik Rp 56 miliar, terealisasi karena terjadinya penghematan biaya Rp 37 miliar dari semua kegiatan, penghematan dari tender Rp 8 miliar dan sisa anggaran akibat ada program tidak dikerjakan akibat ada sumber dana APBN muncul sehingga anggaran dari APBD dihemat nilainya Rp 11 miliar.
Syaiful juga mengatakan bahwa penghematan anggaran juga disebabkan adanya dana kucuran tiba-tiba dari APBN. "Terkadang ada dana tiba-tiba dari APBN, sehingga terjadi penghematan anggaran," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa keterlambatan penggunaan anggaran, sehingga menimbulkan SiLPA yang begitu besar terletak di program kerja semester dua dan semester tiga tahun 2010. Begitu Syaiful mulai menjabat sebagai Kadisdik, harus bekerja keras untuk mengupayakan menutupi kinerja kadisdik sebelumnya yang terkendala.
"Tapi saya bisa jamin, untuk tahun ini akan lebih baik. Kami sudah tata seluruhnya," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar