"Bakal ada keuntungan sekitar US$ 187,5 juta per tahun jika Indonesia mengambil alih pengelolaan Inalum. Ini menurut perkiraan kami," kata mantan Direksi PT Inalum, NA Setiawan dan Hasan Hasrul pada rapat Panitia Khusus (Pansus) Inalum DPRD Sumut di Gedung Dewan, Senin (14/3).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Bustami HS bersama Wakil Ketua Guntur Manurung, Sekretaris Tunggul Siagian dan anggota Ajib Shah, Japorman Saragih, Rinawati Sianturi, Effendi Napitupulu, Hamamisul Hasan, Zulkarnain dan diikuti enam dari 10 perwakilan kabupaten/kota di sekitar PT Inalum.
Untung tersebut, jelas Setiawan, diperoleh berdasarkan asumsi penjualan produk alumunium pada harga standar di pasar internasional. Sebagaimana diketahui, sebutnya, Alumunium dijual masih di bawah harga standar internasional. Selain itu, kata Setiawan, pemerintah Indonesia juga dihemat Rp 50 triliun per tahun atas impor pembelian bahan-bahan baku produksi alumunium. Namun untuk mendapatkan untung per tahun US$ 187,5 itu, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan dana sekitar US$ 750 juta untuk pengambilalihan (take over) Inalum dari Jepang. Menurut perkiraan mereka, tidaklah rugi jika dana sebesar itu dikeluarkan, sebab akan cepat kembali dari keuntungan per tahun.
Di samping itu, pengambilalihan PT Inalum oleh Indonesia, akan memperkuat struktur perekonomian nasional, karena akan sepenuhnya dikendalikan oleh Indonesia dan hasilnya benar-benar untuk pembangunan dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Struktur perekonomian nasional maupun daerah, akan terbantu," jelasnya.
Satukan Soal pengambilalihan tersebut, masih dalam tahap penyatuan pemahaman di tingkat Sumut. Ketua Pansus Bustami meminta pemkab/pemko di sekitaran PT Inalum itu, memberikan masukan ril untuk bahan masukan guna disampaikan pada Tim Perundingan dalam kunjungan ke Jakarta, 28 Maret ini.
Walau semangat sudah ada, namun masih perlu kesepahaman belum mengerucut. Terbukti, kata Bustami, Pemerintah Propinsi Sumut (Pempropsu) tidak hadir rapat itu dan rapat sebelumnya. Demikian juga Pemkab/Pemko yang juga belum sependapat.
Pemkab Toba Samosir (Tobasa) misalnya, masih dengan pendiriannya bahwa keuntungan terbesar nantinya diberikan kepada mereka. Wakil Bupati Liberti Pasaribu beralasan, secara historis Pemkab Tobasa memiliki kedekatan dengan PT Inalum dibandingkan pemkab/pemko lainnya.
Sementara Bupati Samosir Mangindar Simbolon menyebutkan, usulan untuk dibawa ke Jakarta nantinya, sepenuhnya sudah tertampung dalam pokok-pokok pikiran yang telah dikantongi Pempropsu berdasarkan kesepakatan 10 pemkab/pemko pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Dari perwakilan Pemkab Batubara menyebutkan, sebenarnya usulan agar Sumut, khususnya pemkab/pemko yang terlibat di Inalum, sudah diisyaratkan Menteri Perindustrian selaku Ketua Tim Perundingan, MS Hidayat, masuk dalam pengelolaan. "Kliping berita pernyataannya di salah satu media nasional ada pada kami. Artinya kita tinggal meminta pertanggungjawaban pernyataan ini," ujarnya.
Sebelumnya, malah anggota Pansus Japorman Saragih menyebutkan bila perlu dibentuk tim khusus untuk mengkaji lagi apa-apa yang penting dirumuskan soal pengambilalihan dan keterlibatan pemkab/pemko di Sumut dalam pengelolaannya.
Ketua Pansus Bustami mengatakan, belum dapat difinalkan apa-apa yang menjadi materi penyampaian dalam kunjungan ke Tim Perundingan. Untuk itu sebelum ke sana, akan dilakukan pertemuan kembali untuk menyatukan pemahaman, termasuk akan bertemu dengan Pempropsu mengurai kembali hasil-hasil pokok-pokok pikiran dari pembicaraan dengan 10 pemkab/pemko.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar