Demikian diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Sumut Drs Maratua Siregar kepada wartawan, Selasa (15/3) di ruang kerjanya di Kantor DPRD Sumut seusai melakukan pertemuan dengan pihak PLN Pembangkitan, Pikitring dan wilayah Sumut di kantor Pikitring Jalan dr Sucipto Medan.
Maratua Siregar didampingi sekretaris dan anggota Komisi D yaitu Tunggul Siagian, H Ajib Shah, Jamaluddin Hasibuan, Restu Kurnia Sarumaha, Biller Pasaribu, Budiman P Nadapdap, Rooslynda Marpaung, Tonies Sianturi, Hamamisul Bahsyan, Marahalim Harahap, M Yusuf, Iman Nasution, Syafrida Fitrie dan Efendi Napitupulu menyebutkan, Komisi D DPRD Sumut proaktif mempertanyakan kesiapan pihak PLN terhadap kebutuhan kelistrikan untuk operasional Bandara Kuala Namu.
Karena, kata Maratua Siregar dari FPAN itu, dalam rapat kerja dengan satker (satuan kerja) proyek Bandara Kuala Namu muncul persoalan pasokan listrik yang tidak mencukupi sesuai yang dibutuhkan. Dimana liistrik yang dibutuhkan untuk operasional Bandara Kuala Namu sebesar 28 MW, tapi yang ada dari PLN hanya 5 MW.
"Dari kondisi kelistrikan tertsebut, Komisi D pertanyakan peran dan dukungan PLN memenuhi selesih energi listrik yang dibutuhkan sebesar 23 MW. Ternyata, dari jawaban GM Pikitring dan GM Pembangkit sedikit melegakan, karena mereka telah menjamin bahwa kebutuhan pasokan listrik 28 MW yang dibutuhkan Bandara Kuala Namu sudah tidak masalah," kata Maratua.
Jaminan terpenuhinya pasokan listrik 28 MW itu, kata Maratua lagi, dijanjikan proyek PLTU 2 x 200 MW yang di Pangkalan Susu Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, akhir 2011 sudah selesai dikerjakan, sehingga 23 MW lagi yang dibutuhkan dijamin terpenuhi.
"Hal ini tidak diragukan lagi, karena GM Pembangkitan Ikuten Sinulingga yang menjamin. GM Pikitring Bintatar juga menjamin Desember 2011 sudah selesai jaringan mulai dari PLTU Pangkalan Susu koneksi sampai ke Bandara Kuala Namu. Komisi D cukup lega dengan jaminan tersebut dan akan terus memantau serta menagihnya," ujarnya.
Maratua juga menyebutkan, program LMD (Listrik Masuk Desa) yang setiap saat didengung-dengungkan Komisi D, baik dalam pertemuan dengan PLN di Sumut maupun di PLN pusat mendapat support, terbukti dari anggaran untuk program listrik masuk desa oleh pemerintah dialokasikan di APBN 2011.
Dari program pemerintah terkait lisitrik pedesaan, kata Maratua lagi, proyek LMD di Sumut dianggarkan sebesar Rp 98 milyar di APBN 2011 dan April 2011 sudah mulai disalurkan, karena saat ini pihak PLN sedang melakukan pendataan. Sedangkan untuk pelanggan baru sebanyak 17.000 diharapkan Mei 2012 seudah selesai sesuai pernyataan GM PLN Wilayah Sumut.
(afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar