"Kita dukung usulan dilakukannya audit keuangan demi kebaikan dan masa depan PDAM Tirtanadi sendiri," kata Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Sumut Anang Anas Azhar kepada wartawan di Medan, Minggu (20/3).
Usulan audit keuangan terhadap PDAM Tirtanadi sebelumnya disampaikan anggota Komisi C DPRD Sumut Hj Meilizar Latif pada rapat dengar pendapat komisinya dengan jajaran manajemen baru badan usaha milik daerah (BUMD) itu di gedung DPRD Sumut di Medan, pekan lalu.
Politisi Partai Demokrat itu mempertanyakan perihal rencana bisnis PDAM Tirtanadi untuk menutupi utang yang berdasarkan neraca keuangan pada 2009 tertunggak mencapai angka Rp 28,3 miliar.
Menurut dia, PDAM Tirtanadi berpeluang menghapus utang non pokok seperti bunga tunggakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK05/2008 yang batas akhirnya pada 2011.
Untuk mendapatkannya, PDAM Tirtanadi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya harus memiliki rencana bisnis lima tahun ke depan serta audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Neraca keuangan PDAM Tirtanadi sendiri selama ini diaudit akuntan publik independen.
"Tapi kita pantas heran, karena hingga Maret 2011 ini PDAM Tirtanadi belum dapat menampilkan neraca keuangan per 31 Desember 2010. Kalau memang neracanya baik, kenapa harus takut diperiksa BPK," ujar Meilizar Latif.
Hal yang sama juga dikemukakan anggota Komisi C yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, H Hidayatullah. Menurut dia, neraca keuangan PDAM Tirtanadi sudah berulang kali diminta melalui forum resmi, namun tidak pernah dipenuhi sehingga menimbulkan kesan ada yang ditutup-tutupi.
Sehubungan dengan itu, Pemuda Muhammadiyah Sumut menyatakan mendukung sepenuhnya bagi dilakukannya audit keuangan oleh BPK terhadap PDAM Tirtanadi.
"Audit keuangan sangat diperlukan, mengingat PDAM Tirtanadi selalu melaporkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar, sementara kontribusi bagi PAD (pendapatan asli daerah) bisa dikatakan sama sekali tidak ada," kata Anang Anas Azhar.
Pemuda Muhammadiyah Sumut juga mendesak Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumut meninjau ulang keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan PDAM Tirtanadi, karena keberadaan BUMD itu terkesan tidak memberi manfaat bagi daerah dan kepentingan masyarakat banyak.
"Selama ini keberadaan perda itu tidak aspiratif dan hanya menguntungkan beberapa pihak, misalnya menyangkut pengangkatan direksi yang terkesan tidak benar, sementara keberadaan PDAM Tirtanadi sendiri hanya untuk memperkaya oknum-oknum tertentu saja," ujar Anang Anas Azhar.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar