MEDAN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumut hari Senin (4/4/2011) di Medan. Salah satu masalah penting yang harus menjadi perhatian dalam musrenbang kali ini adalah penetapan skala prioritas pembangunan.
Selama ini, skala prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan, seperti sektor infrastruktur tidak konsisten dilaksanakan. "Skala prioritas ini harus jelas karena ada keterbatasan anggaran. Selama ini, terkait skala prioritas kita belum komit," ujar Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Tunggul Siagian di Medan, Jumat (1/4/2011).
Menurut Tunggul, selain terbentur keterbatasan anggaran, penetapan dan pelaksanaan skala prioritas pembangunan dipengaruhi berbagai hal termasuk masalah politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada tahun anggaran 2010 yang menetapkan sektor infrastruktur sebagai skala prioritas, pada kenyataannya belum berjalan maksimal.
Banyak proyek-proyek infrastruktur yang tidak berjalan walau sudah direncanakan dengan baik. "Oleh karena itu, konsistensi perencanaan merupakan hal paling penting. Konsep pembangunan yang lalu harus tersambung degan yang sekarang," ujar Tunggul.
Walau konsep musrenbang dua tahun belakangan sudah mengalami perbaikan, namun menurut Tunggul, masih ada saja program yang melenceng dari perencanaan. Persentasenya, menurut politisi Partai Demokrat ini, bahkan bisa melenceng hingga 50 persen dari perencanaan. "Apa yang diadopsi musrenbang kabupaten dan kota harus diadopsi provinsi. Selain itu, antara anggaran dan perencanaan juga harus sinkron," ujarnya. Dia menambahkan, reses DPRD Sumut sebaiknya bisa menjadi pertimbangan dalam musrenbang.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar anggota DPRD Sumut benar-benar memberi waktu dan perhatian untuk musrenbang ini. Para peserta dari Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan sungguh-sungguh mengikuti musrenbang.
"Musrenbang jangan jadi seremoni saja, harus kita manfaatkan," katanya.
Musrenbang yang berlangsung tiga hari, bertema Perwujudan Kemandirian, Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing bagi Kesejahteraan Masyarakat.
Musrenbang akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di 33 kabupaten/kota di Sumut, ditambah 100 anggota DPRD Sumut, perguruan tinggi, intansi vertikal dan lembaga swadaya masyarakat. Kepala Badan Perencaanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan, selain mengusung paradigma baru, musrenbang kali ini juga akan lebih aspiratif. Masyarakat yang hendak memberi masukan juga diberi ruang dalam musrenbang.
Riadil juga menginginkan agar musrenbang tidak hanya sekedar ajang berwacana, tapi harus benar-benar diimplementasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebab, hasil musrenbang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD 2012.
Musrenbang akan diisi dengan sidang kelompok yang dibagi dalam tujuh bidang sesuai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumut, yakni pembangunan bidang agama, hukum dan pemerintahan, pembangunan pertanian, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Musrenbang juga akan berusaha mensinkronkan program di Sumut dengan yang sudah digaris
kan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, acara akan diisi dengan paparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Meneteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan atau yang mewakili.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar